Kategori: Organisasi

Jurnal kota net – Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, meminta seluruh kader dan pengurus KNPI di daerah menjaga ketertiban di tengah maraknya aksi unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

“Jangan mudah terprovokasi. Tetap kawal aksi dengan damai, fokus pada tujuan demokrasi demi kepentingan bersama,” ujar Haris, Minggu (31/8/2025).

Ia juga mengingatkan para demonstran agar menyampaikan aspirasi sesuai aturan hukum serta menghindari tindakan yang bisa merusak fasilitas publik.

“Fasilitas umum adalah milik kita bersama, jangan sampai aksi merugikan masyarakat luas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Haris menekankan pentingnya pemerintah dan DPR mendengar suara masyarakat. Menurutnya, gelombang protes yang muncul di sejumlah daerah merupakan wujud ketidakpuasan rakyat terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik.

“Saya berharap para pejabat, khususnya DPR, membuka telinga dan hati untuk mendengar tuntutan rakyat yang menginginkan perubahan,” pungkas Haris.*

JurnalKota.net – LAMPUNG, 30 Agustus 2025 – Situasi keamanan dalam negeri belakangan ini dinilai semakin mencekam akibat ulah provokator yang tidak bertanggung jawab. Menanggapi hal tersebut, Wiedy Widayat selaku Majelis Pengawas dan Konstitusi (MPK) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menegaskan bahwa aksi yang dilakukan masyarakat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

“Aksi yang dilakukan masyarakat adalah wujud penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. Fokus kami tetap pada substansi isi dan kesepakatan dalam aksi, dengan menjunjung tinggi semangat damai, tertib, dan harmonis,” ujar Wiedy Widayat, Sabtu (30/8).

Ia menekankan bahwa segala bentuk tindakan anarkis maupun destruktif bukanlah tanggung jawab organisasi.

“Jika terdapat pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum, maka hal itu merupakan tanggung jawab personal dan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, MPK PB HMI menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan. Menurut Wiedy, kepergian almarhum menjadi pengingat bahwa perjuangan demokrasi dan kebebasan berpendapat tidak boleh dibayar dengan nyawa.

“Negara harus hadir untuk melindungi setiap warga yang menggunakan hak konstitusionalnya. Kekerasan, intimidasi, dan tindakan represif tidak boleh lagi terulang di masa depan,” tambahnya.

MPK PB HMI menegaskan bahwa perjuangan yang dijalankan adalah perjuangan damai untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan hak-hak rakyat sebagai pilar utama demokrasi.pihaknya juga menegaskan agar tidak ada lagi korban maupun kerugian yang dampaknya di rasakan Masyarakat. Jangan Anarkis jauhi Pelanggaran Hukum.*

JurnalKota.net – Jakarta – Satu pekan terakhir, gelombang aksi protes yang meletup di Jakarta hingga sejumlah kota besar di Indonesia meninggalkan jejak luka yang dalam. Jalanan yang dipenuhi asap ban terbakar dan kaca-kaca gedung yang berserakan hanyalah potret luar. Lebih memilukan, nyawa warga biasa melayang sia-sia di tengah pusaran konflik politik.

‎Jumat (29/8/2025) menjadi hari kelam. Empat orang dinyatakan tewas akibat kericuhan di Jakarta dan Makassar. Mereka adalah Affan Kurniawan, pengemudi ojek online; Saiful Akbar, staf kecamatan Ujung Tanah; Akbar, pegawai DPRD Makassar; dan Sarinawati, asisten pribadi anggota DPRD setempat. Tak satu pun dari mereka berasal dari lingkaran elite yang diprotes. Semuanya rakyat biasa, yang justru paling rentan menanggung beban pergolakan sosial.

‎Menyaksikan eskalasi yang kian panas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyampaikan seruan untuk meredakan ketegangan. Ketua Presidium PPI, Anas Urbaningrum, mengingatkan agar semangat demonstrasi tidak terjebak menjadi alat adu kuasa.

‎“Sudah bukan zamannya lagi rakyat kecil dijadikan tumbal. Politik harus tunduk pada kemanusiaan,” tegas Anas, Sabtu (30/8/2025).

‎PPI menegaskan, demonstrasi adalah hak demokratis, namun bila dibiarkan tanpa kendali, mudah sekali berubah menjadi aksi anarki. “Begitu aspirasi berubah menjadi amuk, pesan rakyat bisa hilang, diganti isu lain yang tak lagi mewakili suara mereka,” bunyi edaran resmi PPI yang ditandatangani Anas bersama Sekretaris Jenderal SJ Arifin.

‎Dalam pandangan PPI, gelombang kemarahan publik tidak lahir dari ruang kosong. Salah satunya dipicu oleh sikap elite politik yang dinilai tak peka terhadap penderitaan rakyat. Di tengah ekonomi yang lesu, DPR justru merayakan penambahan fasilitas dan tunjangan.

‎“Ketidakadilan semacam itu yang membuat rakyat turun ke jalan,” kata seorang pengurus PPI yang meminta identitasnya dirahasiakan.

‎Anas menekankan bahwa perjuangan politik seharusnya membawa demokrasi naik kelas, bukan jatuh ke dalam praktik primitif yang mengorbankan nyawa. Ia mendorong semua pihak untuk melakukan cooling down, membuka ruang dialog, dan mengutamakan persatuan bangsa.

‎“Pendinginan suasana adalah kebutuhan mendesak. Kita harus bisa duduk bersama, merawat kebersamaan sebagai sesama anak bangsa,” ujar Anas.

‎Dengan sikap ini, PPI menegaskan posisinya sebagai penyalur aspirasi rakyat sekaligus pengingat bahaya bila protes dimanfaatkan kepentingan sempit. Sejarah panjang demonstrasi di Indonesia menunjukkan, aksi jalanan kerap memiliki wajah ganda: menyuarakan rakyat, tapi juga sering dimanfaatkan elite untuk kepentingan politik mereka sendiri.

‎PPI berharap, tragedi yang menimpa Affan, Saiful, Akbar, dan Sarinawati menjadi pelajaran penting. Bahwa demokrasi sejati tak hanya diukur dari perebutan kursi, melainkan dari kemampuan bangsa menjaga kemanusiaan tetap berdiri tegak.*

JurnalKota.net – Jakarta – Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, menyampaikan rasa duka mendalam atas tragedi yang terjadi dalam aksi demonstrasi 28 Agustus 2025 di Jakarta, ketika seorang peserta aksi meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya.

“KNPI berduka cita atas jatuhnya korban jiwa. Ini musibah yang menyayat hati kita semua. Dalam demokrasi, menyampaikan aspirasi adalah hak rakyat, dan seharusnya tidak berakhir dengan korban nyawa,” ujar Haris dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).

Haris menghimbau masyarakat, terutama kalangan muda, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

“Energi generasi muda harus diarahkan untuk membangun bangsa, bukan diseret ke dalam tindakan destruktif yang merugikan diri sendiri maupun negara”, katanya.

Namun, Haris juga menegaskan bahwa tragedi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan elit politik yang semakin menjauh dari suara rakyat. Ia mengingatkan para menteri dan anggota DPR agar tidak membuat keputusan yang menambah beban masyarakat.

“Rakyat sedang berjuang dalam kesulitan ekonomi, tapi justru para pejabat kerap membuat kebijakan yang tidak populer dan melukai hati rakyat. Sikap seperti ini sama saja mencoreng nama baik Presiden Prabowo yang sedang berjuang keras untuk membangun bangsa,” tegas Haris.

Menurutnya, pejabat negara harusnya bisa membaca denyut nadi masyarakat dan merasakan apa yang rakyat alami. Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan elit hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat, sekaligus mengancam kepercayaan publik.

“Kalau pejabat tidak peka, rakyat akan marah. Padahal, kepercayaan rakyat inilah modal utama Presiden Prabowo dalam membawa Indonesia menuju kejayaan. Jangan sampai langkah besar Presiden terhambat oleh ulah menteri atau DPR yang abai pada nurani rakyat,” sambungnya.

KNPI menyerukan agar tragedi 28 Agustus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Kedewasaan demokrasi harus dijaga dengan dialog, kebijakan yang berkeadilan, dan empati pemimpin terhadap penderitaan rakyat.

“Jangan pernah jauh dari nurani rakyat. Karena rakyat bukan sekadar angka dalam survei, tapi denyut kehidupan bangsa ini. Hanya dengan berpihak kepada rakyat, kita bisa menjaga stabilitas dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Haris.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Ketua Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (KAFE Unila), Dr. Edarwan, menegaskan bahwa pengukuhan pengurus bukan sekadar formalitas, melainkan momentum penting untuk memperkuat soliditas dan kontribusi alumni terhadap kampus dan bangsa.

“Hari ini adalah titik nyala semangat alumni FEB! KAFE bukan sekadar nama organisasi, tetapi rumah yang menyatukan, tangan yang menguatkan, dan api yang menyala untuk kampus, keluarga, dan negeri,” tegasnya saat mengukuhkan pengurus pusat KAFE Unila masa bakti 2024–2029 di Gedung D Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung, Rabu (27/8/2025) tersebut suasana terasa hangat dan penuh kekeluargaan.

Acara dipandu Sekretaris KAFE Unila, Ganjar Jationo, S.E., M.A.P., yang juga merupakan alumni FEB Unila. Keakraban di antara para alumni tampak hangat dari awal hingga akhir kegiatan.

Tak hanya itu, pada acara ini juga ada kejutan. Yaitu, adanya pemberian beasiswa KAFE kepada dua mahasiswa yang tidak sanggup membayar UKT (uang kuliah tunggal). Juga disertai acara tanya jawab dan doodprize.

Menurut Dr. Edarwan, KAFE Unila memiliki visi dan misi. Yakni; Visi: Menjadi wadah alumni yang solid, bermanfaat, dan berkontribusi nyata bagi kampus dan bangsa.

“Misi kita yaitu merajut silaturahmi lintas generasi. Kemudian mendukung program strategis fakultas dan universitas. Dan menjadi motor penggerak alumni di era digital dan global, ” terangnya.

Menurutnya, visi dan misi ini bukan sekadar wacana, tetapi komitmen yang harus kita wujudkan bersama.

” Alumni FEB tidak boleh hanya bernostalgia, tetapi harus bergerak, berbuat, dan memberi manfaat,” harap dia.

Acara pengukuhan juga dihadiri perwakilan dari 24 angkatan. Mulai dari alumni tertua Kak Fasa (angkatan 1967) hingga alumni termuda Kak Theo (angkatan 2014). Kehadiran mereka menjadi simbol kuatnya ikatan kebersamaan lintas generasi.

“Obor dinyalakan di malam gelap,
Cahayanya terang membakar motivasi, ” kata penutup Edarwan dengan sebuah pantun motivasi:

Alumni FEB semangatnya tetap,
Berkarya besar untuk kampus dan negeri!

“Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kekompakan, dan loyalitas kita kepada almamater tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Alumni! Hidup FEB! Hidup Unila!” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dekan FEB Unila, Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya menjaga tradisi kekeluargaan di lingkungan alumni.

“Dari dulu sampai sekarang, kita punya tradisi memanggil senior dengan sebutan ‘kakak’ dan junior sebagai ‘adik’. Ini bukan sekadar sapaan, tapi simbol persaudaraan yang harus terus kita pelihara,” ujarnya.

Sementara itu, Kak Fasa, salah satu pendiri KAFE Unila sekaligus alumni angkatan 1967, dalam obrolan santai menyampaikan rasa bangga sekaligus mengenang awal terbentuknya KAFE unila.

“kami duduk bersama di kolam renang Sheraton, berdiskusi bagaimana menjaga silaturahmi alumni. Saya bangga hari ini KAFE tetap eksis dan semakin solid. Mari kita jaga persatuan ini,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Konferensi Cabang (Konfercab) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bandar Lampung ke-XXXVIII resmi menetapkan Topik Sanjaya sebagai Ketua Cabang terpilih dan Halimatussa’diah Maulidya Ulfa sebagai Ketua KOPRI (Korp PMII Putri) Cabang Bandar Lampung.

Konfercab ini Mengusung tema “Restrukturisasi Kepemimpinan: Mewujudkan Gerakan Inklusif Menuju PMII Berperadaban Maju”, yang digelar di Aula KNPI Provinsi Lampung, Rabu, 27 Agustus 2025.

Dalam pemilihan Ketua Cabang, Topik Sanjaya berhasil meraih 13 suara dari total 24 suara penuh, mengungguli rivalnya, Satrio. Dengan hasil tersebut, Topik Sanjaya sah memimpin PMII Cabang Bandar Lampung periode mendatang.

Sementara itu, untuk KOPRI (Korp PMII Putri) Cabang Bandar Lampung, Halimatussa’diah Maulidya Ulfa terpilih secara aklamasi, menandakan dukungan dan kepercayaan penuh kader PMII terhadap kepemimpinannya.

Dalam kesempatan itu, Topik Sanjaya menyampaikan rasa syukur dan tekadnya memimpin PMII Cabang Bandar Lampung dengan visi inklusif.

“Kemenangan ini bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan kemenangan seluruh kader PMII Cabang Bandar Lampung. Kita akan restrukturisasi kepemimpinan agar lebih terbuka, merangkul semua elemen, dan memastikan PMII hadir sebagai organisasi yang berperadaban maju,” ujarnya.

Lebih lanjut, Topik menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kader dan anggota PMII Cabang Bandar Lampung atas dukungan yang telah diberikan. Ia menegaskan akan melanjutkan program kaderisasi yang telah dirintis pengurus sebelumnya.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader dan anggota PMII Cabang Bandar Lampung yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh dalam proses konfercab ini.

Amanah ini bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab besar untuk membawa PMII Cabang Bandar Lampung semakin maju. Kami berkomitmen untuk melanjutkan serta memperkuat program kaderisasi yang telah dirintis oleh kepengurusan sebelumnya, karena kaderisasi adalah jantung pergerakan PMII dalam melahirkan generasi intelektual, progresif, dan berkarakter. Mari kita bersama-sama membangun gerakan yang inklusif, solid, dan berperadaban,” paparnya.

Sementara itu, Halimatussa’diah Maulidya Ulfa menegaskan komitmennya memperkuat peran KOPRI (Korp PMII Putri) di tubuh PMII.

“Terpilihnya saya secara aklamasi adalah amanah besar. KOPRI akan menjadi garda depan dalam memperkuat gerakan perempuan yang progresif, inklusif, dan setara. Bersama kepemimpinan cabang, kita akan melangkah untuk menjadikan PMII lebih solid dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG – Masih dalam rangkaian peringatan HUT ke-11 Media Lampung7.com, Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (DPP APKLINDO) Lampung, Ahmad Apriliandi Passa, menerima Penghargaan Spesial sebagai Ketua DPP APKLINDO Sahabat Media sekaligus atas dedikasinya menciptakan tenaga kerja terlatih dan membangun iklim usaha yang sehat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pemimpin Redaksi Lampung7.com, Jeffri Noviansyah, mewakili Komisaris Utama PT Siger Lampung Inter Media Drs. H. Aries Wijayanto dan Direktur Arif Budi Sulistyo, S.E., di Kantor DPP APKLINDO Lampung pada Rabu (13/8/2025).

Dalam sambutannya, Ahmad Apriliandi Passa menyampaikan rasa terima kasih dan menganggap penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus berkontribusi dalam pengembangan sektor kelistrikan di Lampung.

“Terima kasih kepada Lampung7.com atas apresiasinya. Penghargaan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus mencetak tenaga kerja yang terampil dan menjaga iklim usaha yang sehat demi kemajuan daerah,” ujarnya.

Jeffri Noviansyah menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan karena kepemimpinan Ahmad Apriliandi dinilai konsisten mendorong profesionalitas tenaga kerja, menjaga hubungan baik dengan media, serta menciptakan suasana usaha yang kondusif.

“Beliau aktif dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk media, untuk memastikan dunia usaha dan tenaga kerja di sektor klining servis dapat berkembang optimal,” ungkapnya.

Penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-11 Lampung7.com yang mengusung tema “Momentum 11 Tahun Sinergitas Media, Lampung Kuat, Menuju Indonesia Emas 2045” serta kolaborasi antara media, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat demi kemajuan bersama. *

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG – Perjuangan keras dalam meningkatkan PAD Provinsi Lampung Kepala Bapenda Slamet Riadi mendapat sorotan penuh oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Aliansi Indonesia Bersatu, Hadie Reyandi Chandra. Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu mengapresiasi kinerja Slamet Riadi dalam rangka mendongkrak PAD Provinsi Lampung dalam kondisi efisiensi saat ini. “Harus diakui satu-satunya OPD yang mampu mendobrak perusahaan-perusahaan besar dan berani di Provinsi Lampung.

Dalam kunjungannya, Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu Senin, (04/08/2025) diruang kerja Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Hadie Reyandi Chandra bangga karena di beberapa era Gubernur Lampung selama ini belum ada yang mampu bahkan menagih pajak-pajak perusahaan besar di Provinsi Lampung hanya baru di era Gubernur Rahmat Mirzani Djausal tersebutlah salah satu OPD nya berani menagih pajak tertunggak di perusahaan besar yang ada di Lampung,” ujar Hadie.

Dalam paparannya Kepala Bapenda Lampung seperti yang telah diungkapkannya diberbagai media, sampai hari ini perusahaan-perusahaan seperti PT. SGC, PT. SIL dan GPM telah melunasi pajak setelah pajak kendaraan bermotor menyusul pajak alat berat mereka.

“Namun tinggal pajak air permukaan masih tahap penghitungan dan mudah-mudahan segera terselesaikan,” kata Kepala Bapenda Provinsi Lampung.

Terkait perusahaan-perusahaan besar tersebut inilah yang menjadi perhatiaan serius Ketum DPP melakukan kunjungan ke Bapenda Provinsi Lampung.

Selain pajak-pajak yang telah terbayarkan yang lebih menyentuh adanya dugaan kelebihan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang di kuasai PT. Sugar Group Companies (SGC) terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mereka.

Ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Lampung beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pengukuran ulang lahan milik perusahaan bukanlah tanggung jawab negara melainkan tanggung jawab pemohon, kecuali dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang biayanya tertanggung oleh negara karena jika APBN terus-menerus digunakan untuk mengukur lahan korporasi, ini bisa menjadi “Preseden Buruk” yang akan membuat perusahaan enggan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” luar biasa ulas Bung Hadie sapaan akrabnya.

Ada apa dibalik PT. SGC tersebut, sementara saat sebelum Kementerian ATR/BPN ke Lampung saya turun ke Kabupaten Tulang Bawang beberapa tokoh adat masyarakat bangga menilai akan ada titik temu terhadap lahan-lahan mereka yang telah dikuasai PT. SGC selama muluhan tahun tersebut, namun kenyataannya hanya kekecewaan belaka.

Sementara petinggi dari PT. Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee dan Gunawan Yusuf terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat eks pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar Rp70 miliar dari PT.SGC untuk pengurusan perkara hukum melawan PT Marubeni pada 2016–2018 akhirnya di cekal oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Menyikapi hal tersebut saya selaku Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu melalui Bapenda sebagai salah satu OPD Gubernur Lampung serta mengajak seluruh putra daerah Lampung yang bernaung baik dari DPD KNPI, DPP Laskar Lampung dan Ormas maupun Organisasi DPD lainnya, agar dapat kita bersama-sama bersatu mengungkap Lahan PT.SGC tersebut.

Jika memang negara tidak bisa membiayai ukur ulang yang menghabiskan dana 10 milyar, saya sependapat kita galang dana.

Terkait kasus petinggi PT.SGC yang nyata-nyata telah terbukti dari pernyataan Zarof Ricar, saya selaku Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu meminta agar Kejagung RI dapat bekerja semaksimal mungkin dalam menegakkan supremasi hukum yang berlaku sampai hakim menetapkan sebagai tersangka.

“Saya ingin kelebihan lahan HGU yang menjadi milik masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, Tubabar, Kabupaten Lampung Tengah, dan Mesuji bisa dinikmati mereka, melihat Petani Singkong sulit untuk dipertahankan warga masyarakat Lampung dapat beralih ke Tani Tebu, “Artinya gantian lah kan penguasa lahan SGC telah muluhan tahun mengumpulkan keuntungan, Jadi jika ini dapat dinikmati masyarakat, saya yakin Lampung tidak akan kesusahan, taraf ekonomi meningkat ditambah ruas-ruas jalan telah membaik sehingga program Gubernur RMD benar-benar terbukti dalam memakmurkan masyarakat Provinsi Lampung dan inilah yang menjadi keinginan Presiden kita Prabowo Subianto, “Petani Makmur Petani Sejahtera,” harap Ketum.

Disisi lain peran Bapenda dapat memfasilitasi dengan Pak Gubernur, jika taraf ekonomi masyarakat Lampung makmur bukan otomatis PAD akan meningkat pesat,” tutup Bung Hadie.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak pemuda di Bumi Ruwa Jurai untuk menjadi motor penggerak perubahan dan pembangunan bangsa.

Hal itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam Kegiatan Sarasehan Pemuda Lintas Generasi memperingati Hari Lahir ke-52 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang digelar di Aula DPD KNPI Provinsi Lampung, Selasa, (29/06/2025), malam.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung mengucapkan selamat Harlah ke-52 KNPI. “Usia 52 tahun merupakan usia matang bagi organisasi yang telah lama menjadi wadah berhimpun dan berkontribusi bagi kemajuan pemuda serta pembangunan bangsa,” ujar orang nomor satu di Bumi Ruwai Jurai.

Mengangkat tema “Kebersamaan Pemuda Menuju Lampung Maju”, menurut Gubernur kegiatan ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antar generasi untuk menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi muda dan generasi sebelumnya dalam membangun masa depan Indonesia.

Pemprov Lampung, lanjut Gubernur, terus berkomitmen menciptakan ruang kreatif bagi pemuda, mulai dari pendidikan, pelatihan vokasi, pembinaan prestasi di bidang olahraga, seni, kewirausahaan hingga penguatan kepemimpinan dan partisipasi sosial-politik.

Kemudian, Gubernur menegaskan pentingnya keterlibatan pemuda dalam mendorong perubahan ekonomi lokal.

“Kalau bukan anak muda Lampung yang masuk ke sektor pertanian, peternakan, UMKM, siapa lagi? Kita punya komoditas yang nilainya puluhan triliun seperti singkong, beras, kambing, namun tidak ada yang merasa itu bisa jadi sumber penghidupan,” sambungnya.

Gubernur Mirza menyebut peran pemerintah tak harus selalu lewat anggaran, tapi juga lewat regulasi yang berpihak.

“Jangan minta anggaran ke mana-mana, anggaran kita kecil. Tapi regulasi itu lebih tajam dari APBD. Dengan regulasi yang berpihak, kita bisa buka kesempatan buat kalian,” tegasnya.

Diakhir sambutannya, Gubernur Mirza mendorong KNPI sebagai organisasi kepemudaan strategis untuk menjadi agen perubahan, simbol persatuan, serta pelopor kolaborasi lintas sektor. “Jadilah pencipta sejarah, bukan hanya saksi. Mari kita sambut Indonesia Emas dengan kerja nyata,” tutupnya.

Selanjutnya, Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah, mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang progresif dan fokus pada peningkatan ekonomi serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, langkah-langkah konkret Gubernur yang aktif menunjukkan visi jangka panjang yang tidak semata-mata membebankan pembangunan pada anggaran yang tersedia.

Iqbal juga menekankan bahwa keberhasilan Gubernur saat ini merupakan hasil dari proses panjang dan konsisten, mulai dari dunia usaha, organisasi kepemudaan, hingga politik. Ia menilai Gubernur adalah sosok yang matang secara proses dan layak menjadi inspirasi bagi generasi muda Lampung.

Peringatan hari lahir KNPI Ke-52 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung dan disaksikan oleh Gubernur Mirza, Sekdaprov Marindo Kurniawan, Anggota DPD RI Bustami Zainudin, dan Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Lampung Meiry Harika Sari, (*)

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lampung akan menggalang donasi untuk membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) membiayai proses ukur ulang lahan PT Sugar Group Companies (SGC) yang ditaksir memerlukan biaya Rp10 miliar.

Wacana itu dilontarkan Ketua DPD KNPI Lampung Iqbal Ardiansyah, S.Si MM menyikapi permintaan netizen saat live Ngopi Bareng Pemuda Lampung di salah satu akun tiktok, Jumat (25/7/2025).

“Kalau kendalanya di pembiayaan untuk mengukur ulang, maka KNPI Lampung akan menggalang donasi ke masyarakat untuk membantu BPN melakukan pengukuran ulang lahan PT SGC,” ungkap Bung Iqbal.

Menurutnya, pengukuran ulang lahan perusahaan perkebunan tebu di Tulangbawang dan Lampung Tengah itu penting agar Negara dan rakyat secara terang benderang mengetahui kebenaran luasan lahan perusahaan yang memasok sekitar 30% kebutuhan gula nasional itu.

“Supaya terang benderang kita bantu BPN dan SGC agar polemik ini tak terus menjadi isu gorengan yang berlarut-larut. KNPI akan konsisten berpihak pada kebenaran,” tegas dia.

Langkah ini, lanjutnya, dalam rangka membantu PT SGC mengungkap luasan lahan sebenarnya yang saat ini datanya masih ambigu dan berbeda-beda di BPN dan DPR. “Supaya data gak simpang siur lagi. Sambil menunggu ukur ulang manual bisa pakai aplikasi pencitraan satelit,” jelas Bung Iqbal.

“Ini untuk kebaikan bersama. Agar tidak terus menjadi sesuatu yang abu-abu. Sekaligus menjadi momentum bagi PT SGC untuk menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi negara,” tambahnya.

Sudah hampir sepuluh hari berlalu sejak Komisi II DPR RI mengeluarkan keputusan penting yang memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan pengukuran ulang terhadap seluruh lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Anggota DPRD Lampung Fraksi Gerindra Wahrul Fauzi Silalahi, menegaskan bahwa BPN harus segera menindaklanjuti keputusan tersebut. Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi BPN untuk menunda proses pengukuran ulang, mengingat hal ini merupakan amanat resmi dari lembaga legislatif.

“Keputusan Komisi II sangat jelas. BPN wajib melaksanakan pengukuran ulang terhadap seluruh area HGU PT SGC untuk memastikan batas-batas lahan yang sah dan menghindari konflik agraria dengan masyarakat,” ujar Wahrul.

Ia juga mengingatkan bahwa proses ini tidak hanya soal administratif, tetapi menyangkut keadilan bagi masyarakat yang terdampak. “Sudah terlalu lama rakyat menanti kejelasan. Negara sudah hadir. BPN harus hadir dan menunjukkan keberpihakannya pada keadilan agraria,” tambahnya. (*)

JurnalKota.net – Bandar Lampung: Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Provinsi Lampung menyoroti sikap pasif Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran terkait kasus dugaan perundungan yang dialami seorang siswa di SMP Negeri 19 Pesawaran, yang diduga dilakukan oleh salah satu guru.

Ketua FGII Lampung, Anton Kurniawan, menilai Dinas Pendidikan seharusnya segera turun tangan dan tidak membiarkan kasus ini berlarut.
“Harusnya Dinas Pendidikan Pesawaran segera mengambil langkah agar persoalan itu bisa diatasi dan tidak terulang di kemudian hari,” kata Anton, Selasa (15/7/2025).

Menurutnya, dugaan keterlibatan guru dalam kasus ini adalah hal yang sangat serius dan menyentuh langsung kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Anton menambahkan, sikap diam atau lamban dari pihak dinas hanya akan memperburuk citra dunia pendidikan di Pesawaran dan melemahkan perlindungan terhadap peserta didik.

Sebelumnya, Inspektorat Pesawaran telah memeriksa ulang pihak sekolah, sementara sejumlah tokoh masyarakat juga mendesak adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah.

Masyarakat berharap, pemerintah tidak hanya menunggu hasil pemeriksaan formal, tetapi juga hadir secara moral untuk memastikan bahwa setiap anak di sekolah mendapat perlindungan dan rasa aman.*