Kategori: Organisasi

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung menegaskan komitmennya menjadi motor penggerak hilirisasi komoditas lokal dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIV sekaligus Pendidikan dan Latihan Daerah (Diklatda) yang digelar di Ballroom Hotel Emersia, Bandarlampung, Selasa (23/9/2025).

Acara ini dibuka oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menekankan pentingnya peran pengusaha muda dalam mengolah hasil pertanian dan perkebunan Lampung agar tidak hanya diekspor mentah.

“HIPMI jangan hanya menonton. Jangan pasif. Ambil peran strategis, karena hilirisasi bukan hanya soal industri, tapi soal masa depan kesejahteraan masyarakat Lampung,” tegas Mirza

Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, menegaskan pihaknya siap mendukung program pemerintah dengan melahirkan berbagai inisiatif.

“Hilirisasi adalah kunci. HIPMI Lampung berkomitmen menghadirkan inovasi agar komoditas kopi, singkong, jagung, hingga sawit tidak lagi sekadar bahan mentah, tetapi produk bernilai tambah yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya saing global,” ujar Gilang Ramadhan.

Dukungan juga datang dari Kasdam XXI/Radin Inten, Brigjen TNI Andrian Susanto, yang menekankan bahwa kemandirian ekonomi berbasis semangat kebangsaan adalah bagian dari ketahanan nasional Rangkaian program strategis HIPMI pasca Diklatda meliputi Agropreneur HIPMI, HIPMI Food Security Forum, UMKM Go Digital, Lampung Investment Forum, hingga HIPMI Academy.

Program ini diharapkan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi Lampung yang pada.

Triwulan II 2025 sudah mencatatkan pertumbuhan 5,09% dan penurunan kemiskinan hingga 10% Dengan sinergi pemerintah, pengusaha, akademisi, dan dukungan TNI, HIPMI Lampung diyakini mampu menjadi katalis hilirisasi komoditas menuju Lampung Emas dan Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, hadir juga Staf Ahli Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Budi Permana yang memberikan materi dalam Diklatda HIPMI Lampung yang mengulas secara detail pelbagai program KUR dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang jadi program kerja andalan kementerian.

Dalam sambutannya, Gilang Ramadhan juga menyinggung statistik ekonomi Lampung. Pada Triwulan I 2025, ekonomi tumbuh 5,47%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan turun menjadi 10,00%, dan pengangguran juga berkurang. Bahkan, sektor industri pengolahan tumbuh hampir 10% di Triwulan II, tanda hilirisasi mulai berjalan.

Namun, jelas Gilang, potensi besar masih terbuka. Padi yang berkontribusi 4,2% pada PDRB bisa naik menjadi 6,2% jika diolah maksimal. Jagung dari 3,4% bisa mencapai 15%, kopi dari 2% bisa melonjak hingga 12,6% Pada dimensi tataniaga kopi.

Diklatda HIPMI Lampung juga menghadirkan pengusaha muda yang sukses menggeluti kopi. Yaitu, Elkana Arlen Riswan, Owner Els Coffee itu mengupas tema kewirausahaan.
Menurut Gilang, visi besar HIPMI Lampung sejalan dengan Indonesia Emas 2045 dan Lampung Emas.

“Anak-anak muda pengusaha ini tidak hanya ingin sukses secara finansial, tetapi juga menjadi motor perubahan. Bayangkan di tahun 2030, kopi robusta Lampung tidak lagi diekspor mentah, melainkan dipasarkan global dalam bentuk brand lokal. Singkong tidak sekadar gaplek, tapi menjadi bioetanol yang menopang energi nasional. UMKM lokal bertransformasi digital dan menembus pasar ASEAN.”

Itulah, lanjut Gilang Ramadhan, masa depan yang sedang dirintis lewat Diklatda dan Rakerda HIPMI Lampung.*

JurnalKota.net – Lampung – Tampaknya polisi harus turun tangan maraknya  dugaan aksi pemerasan dengan modus akan melakukan demonstrasi ke Instansi atau Dinas baik di Pemerintahan maupun kota dan kabupaten Provinsi Lampung.

Menurut sumber wartawan, banyak dinas maupun instansi diLampung kena peras oleh oknum Ormas dan LSM di Lampung.

Modusnya dengan mengeluarkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi kepada instansi pemerintah terkait suatu kasus atau temuan yang sifatnya masih sumir.

Lalu nanti ada oknum LSM dan Ormas yang berhubungan dengan pihak Dinas atau Instansi dengan permintaan sejumlah uang .

” Kalau rencana aksi demonstrasi nya tidak jadi dilaksanakan maka ada permintaan uang sejumlah seratusan juta , namun kalau demo nya sekali saja dan tidak berjilid jilid cukup dengan yang biaya sekitar 35 jutaan dari permintaan mereka yang di awal minta sebesar 50 juta, ” ujar sumber yang wanti wanti tidak mau disebutkan namanya.

Ts salah satu pejabat di salah satu Dinas di Pemprov Lampung, Sabtu 20 September 2025 mengungkapkan dirinya pernah memberikan uang senilai puluhan juta rupiah kepada oknum pimpinan LSM dan Ormas yang mengancam aksi demonstrasi ke kantor nya. ” Karena gak mau pusing atau berpolemik ya akhirnya diberikan kepada si oknum ormas LSM itu.
,” ujar Ts.

Saat ditanya nama ormas atau LSM yang diduga melakukan pemerasan modus akan aksi demo TS hanya menjawab.

” Silahkan teman teman wartawan cek saja di jejak digital ormas atau LSM yang kerap lakukan aksi demonstrasi sudah heboh di media ternyata aksi demonstrasi tidak jadi dilakukan atau demo nya cuma sekali dan tidak berjilid jilid, silahkan wartawan dan masyarakat amati sendiri ujar, ” TS.

Sementara Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika saat dikonfirmasi berterima kasih atas info yang diberikan wartawan.

” Terimakasih infonya mas , Polri sebagai pelayan masyarakat pasti akan menciptakan kenyamanan. Bagi para korban silahkan melaporkannya nanti akan dilayani dan yang salah pasti akan diproses sesuai ketentuan hukum,” ujar Helmi singkat.

Ketua Lembaga Transformasi Hukum Indonesia Lampung Hendrik Iskandar saat dikonfirmasi, Sabtu 20 September 2025 menyatakan apa yang dilakukan oleh Ormas atau LSM melakukan pemerasan merupakan ulah oknum jangan disama ratakan semua LSM dan Ormas di cap tukang peras, silahkan polisi tangkap saja oknum oknum yang telah berbuat kejahatan, ” ujar Hendrik.

” Kalau ada ormas atau LSM yang lakukan pemerasan merupakan ulah oknum , tolong jangan disama ratakan. Tidak semua Ormas dan LSM lakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. ” Buntu ( tidak punya uang,red) boleh namun jangan sampai lakukan perbuatan tidak terpuji.

Ormas dan LSM tidak digaji oleh negara. Kalau mau cari uang ya bekerja dong jangan lakukan pemerasan ” ujar Hendrik. (*)

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) Tahun 2025 di Graha Bintang Universitas Malahayati, Sabtu (13/9). Acara ini dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kadin Provinsi Lampung Dr. H. Muhammad Kadafi, SH., MH., Dewan Penasehat Kadin Lampung Alzier Dianis Thabranie, serta jajaran pengurus Kadin tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Acara pembukaan berlangsung meriah dengan tarian tradisional Lampung, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne dan Mars Kadin, hingga laporan panitia penyelenggara. Agenda kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pleno pembahasan program kerja.

Alzier Dianis Thabranie: Kadin Harus Jadi Jembatan Nyata

Dewan Penasehat Kadin Lampung, Alzier Dianis Thabranie, menegaskan RAPIMPROV ini harus menjadi forum konsolidasi sekaligus sinergi nyata antara dunia usaha dan pemerintah daerah.

> “Kadin Lampung harus menjadi jembatan yang kuat antara pelaku usaha dengan pemerintah. Melalui RAPIMPROV ini, saya berharap lahir rekomendasi nyata yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat iklim investasi yang sehat di Lampung,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar Kadin memberi perhatian serius pada UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

> “UMKM perlu didorong naik kelas, mampu bersaing, dan mendapatkan akses pasar lebih luas,” tambahnya.

Muhammad Kadafi: Kadin Lampung Siap Jadi Mitra Strategis

Ketua Umum Kadin Provinsi Lampung, Dr. H. Muhammad Kadafi, SH., MH., dalam sambutannya (disarikan dari beberapa media), menekankan bahwa Kadin Lampung siap menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Ia menyebut RAPIMPROV sebagai wadah penting untuk menyatukan visi dan langkah bersama. Kadin Lampung, kata Kadafi, berkomitmen mendukung program pemerintah sekaligus memperjuangkan kepentingan pelaku usaha baik skala besar maupun UMKM agar tumbuh bersama.

Kadafi juga menegaskan bahwa Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri kreatif yang perlu terus dioptimalkan melalui inovasi, investasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Anindya Bakrie: Lampung Mesin Pertumbuhan Sumatera

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie secara resmi membuka RAPIMPROV Kadin Lampung 2025.

Anindya menegaskan bahwa tema RAPIMPROV tahun ini adalah “Memperkuat Peran Dunia Usaha dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing.”

> “Lampung memiliki potensi luar biasa, terutama di sektor pertanian dan agribisnis. Produksi beras yang mencapai lebih dari 2 juta ton adalah bukti bahwa Lampung bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Sumatera,” ungkap Anindya.

Ia menambahkan, Kadin bukan hanya rumah bagi pengusaha besar, tetapi juga UMKM dan generasi muda.

> “Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi sangat penting agar ekosistem usaha di Lampung bisa tumbuh kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Arah Strategis ke Depan

RAPIMPROV Kadin Lampung 2025 membahas berbagai agenda strategis, mulai dari kolaborasi program Kadin Indonesia dengan daerah, penguatan organisasi, bidang hukum dan komunikasi, hingga pengembangan kewirausahaan.

Forum ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi dunia usaha Lampung dalam memperkuat daya saing daerah sekaligus mendukung visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.*

JurnalKota.net – Lampung – Situasi panas diprediksi akan terjadi Kota Bandar Lampung pada Selasa, 16 September 2025. Pasalnya, (Aliansi Anti Narkoba Provinsi Lampung) resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi besar-besaran kepada Polresta Bandar Lampung.

Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Aliansi, Destra Yudha S.H., M.Si dan Jenderal Lapangan Herman dari Ormas Grib Jaya, massa mengaku akan menurunkan lebih dari 1.500 orang untuk menggelar aksi unjuk rasa menuntut penegakan hukum atas kasus narkoba yang menyeret sejumlah orang penting.

Aksi tersebut akan dimulai dari Bundaran Tugu Adipura dan long march menuju kantor BNN Provinsi Lampung, dengan membawa mobil komando, sound system, spanduk, hingga ratusan kendaraan roda dua.

Lebih mengejutkan lagi, dalam tuntutannya, Aliansi Anti Narkoba mendesak aparat agar segera menahan para pemakai narkoba yang diamankan di Hotel Grand Mercure. Disebutkan dalam surat tersebut.

beberapa di antaranya merupakan oknum pengurus HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Provinsi Lampung bersama rekan-rekannya.

Aliansi menilai bahwa publik berhak mengetahui siapa saja oknum yang terlibat, bukan malah ditutup-tutupi. “Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jika benar ada pengurus HIPMI yang terjerat narkoba, BNN wajib segera menahannya, bukan melindungi.” tegas pernyataan dalam surat itu.

Sekda DPD Grib Jaya Prov Lampung Herman menambahkan” Kami dari ormas Grib Jaya siap menurunkan anggota dari 15 kab/kota yang mungkin berjumlah kurang lebih sekitar 1000 anggota, bahwa aksi kami ini bertujuan agar masyarakat luas mengetahui. Kami juga menekankan kepada BNNP lampung agar aturan ini berlaku adil dan merata jangan ada tebang pilih, adanya rehab terhadap penguna narkoba memacu dari peraturan Sema Nomor 04 Tahun 2010 itu dasar melepas penguna narkoba tetapi kalau memakai aturan sema itu seharusnya yang memutuskan untuk melepaskan itu pengadilan, dan apkah dari BNNP tidak memakai aturan UU Nomor 35 tahun 2009, yang mengatur sanksi pidana yang tegas untuk tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana penjara yang berat (Penguna Narkoba Tetap dapat Di Pidanakan) ,” tegasnya.

Aksi ini diperkirakan bakal menyedot perhatian luas masyarakat Lampung. Pasalnya, isu keterlibatan pengurus HIPMI dalam kasus narkoba dianggap sebagai tamparan keras bagi organisasi pengusaha muda (HIPMI) yang seharusnya menjadi teladan.

Diberitakan sebelumnya, BNNP Lampung menggelar operasi di Karaoke Astronom, Hotel Grand Mercure, Jalan Raden Intan, Bandar Lampung, pada Kamis malam tanggal (28/8/2025). Dalam operasi itu, 11 orang berhasil diamankan, terdiri dari enam laki-laki dan lima perempuan pemandu lagu (PL).

Dari enam laki-laki tersebut, lima di antaranya diketahui merupakan kader dan pengurus HIPMI Lampung periode 2025–2030, yaitu RML selaku Bendahara Umum, SP Ketua Bidang 1, MRP Ketua Bidang 3, serta dua anggota berinisial WB dan P.

Publik kini menunggu, apakah BNN Provinsi Lampung berani bersikap tegas atau justru memilih bungkam di tengah desakan ribuan massa yang akan mengepung kantor mereka.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah, S.Si., M.M., mengapresiasi aksi unjuk rasa yang digelar elemen mahasiswa, masyarakat, dan ojek online (ojol) di Lampung berlangsung aman, damai, dan kondusif.

Menurut Iqbal, situasi kondusif tersebut tidak terlepas dari kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, atau yang akrab disapa Yai Mirza, yang membuka ruang dialog serta mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari para masa aksi.

“Yai Mirza adalah contoh pemimpin dengan gaya komunikasi dan pendekatan ke masyarakat yang sangat baik perlu kita contoh dan beliau mau mendengar Aspirasi Masyarakat di bumi Lampung. Kepemimpinan beliau berhasil memberi warna baru di tengah dinamika politik nasional maupun daerah,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan, ruang dialog dan duduk bersama masyarakat tanpa skat/pembatas yang dibangun pemerintah daerah bersama elemen masyarakat menjadi kunci terciptanya situasi aman tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebagai Ketua DPD KNPI Lampung, Iqbal juga mengajak mahasiswa, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga kondusifitas serta mendukung program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi.

“Pemuda dan mahasiswa adalah motor perubahan. Mari kita bersatu untuk kemajuan Lampung, menjaga persatuan, serta memperkuat kebersamaan di Bumi Ruwa Jurai,” tegasnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung, 31 Agustus 2026 – Ikatan Keluarga Bank Lampung (IKBL) menyelenggarakan lomba mewarnai ibu dan anak sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dan HUT ke-80 Republik Indonesia, Minggu (31/8/2026).

Kegiatan berlangsung penuh keceriaan, menghadirkan suasana kebersamaan dan semangat nasionalisme. Cupak Frisyadi turut hadir sebagai narasumber sekaligus juri dalam lomba bertajuk “Warnai Dunia Anak”.

Ketua IKBL, Desiyanti Mahdi Yusuf, menegaskan bahwa lomba mewarnai ini tidak hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, serta kemampuan motorik halus anak-anak.
“Melalui warna, anak-anak dapat mengekspresikan diri, melatih konsentrasi, sekaligus menciptakan keindahan dari setiap goresan mereka,” ujarnya.

Lebih jauh, Desiyanti menambahkan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan IKBL bagi tumbuh kembang anak melalui kegiatan positif dan menyenangkan. Menurutnya, anak-anak yang bahagia dan kreatif akan tumbuh menjadi generasi penerus yang cerdas, inovatif, serta percaya diri.

Apresiasi juga diberikan kepada para orang tua yang hadir mendampingi serta panitia yang sukses menyelenggarakan acara. “Mari kita jadikan momen ini sebagai ajang untuk bersenang-senang, berbagi pengalaman, dan menciptakan kenangan indah bagi anak-anak kita,” tambahnya.

IKBL berharap lomba ini menjadi langkah kecil untuk melahirkan generasi hebat menuju Indonesia Emas 2045, di mana masa depan bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak hari ini.*

Jurnal kota net – Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, meminta seluruh kader dan pengurus KNPI di daerah menjaga ketertiban di tengah maraknya aksi unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

“Jangan mudah terprovokasi. Tetap kawal aksi dengan damai, fokus pada tujuan demokrasi demi kepentingan bersama,” ujar Haris, Minggu (31/8/2025).

Ia juga mengingatkan para demonstran agar menyampaikan aspirasi sesuai aturan hukum serta menghindari tindakan yang bisa merusak fasilitas publik.

“Fasilitas umum adalah milik kita bersama, jangan sampai aksi merugikan masyarakat luas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Haris menekankan pentingnya pemerintah dan DPR mendengar suara masyarakat. Menurutnya, gelombang protes yang muncul di sejumlah daerah merupakan wujud ketidakpuasan rakyat terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik.

“Saya berharap para pejabat, khususnya DPR, membuka telinga dan hati untuk mendengar tuntutan rakyat yang menginginkan perubahan,” pungkas Haris.*

JurnalKota.net – LAMPUNG, 30 Agustus 2025 – Situasi keamanan dalam negeri belakangan ini dinilai semakin mencekam akibat ulah provokator yang tidak bertanggung jawab. Menanggapi hal tersebut, Wiedy Widayat selaku Majelis Pengawas dan Konstitusi (MPK) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menegaskan bahwa aksi yang dilakukan masyarakat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

“Aksi yang dilakukan masyarakat adalah wujud penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. Fokus kami tetap pada substansi isi dan kesepakatan dalam aksi, dengan menjunjung tinggi semangat damai, tertib, dan harmonis,” ujar Wiedy Widayat, Sabtu (30/8).

Ia menekankan bahwa segala bentuk tindakan anarkis maupun destruktif bukanlah tanggung jawab organisasi.

“Jika terdapat pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum, maka hal itu merupakan tanggung jawab personal dan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, MPK PB HMI menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan. Menurut Wiedy, kepergian almarhum menjadi pengingat bahwa perjuangan demokrasi dan kebebasan berpendapat tidak boleh dibayar dengan nyawa.

“Negara harus hadir untuk melindungi setiap warga yang menggunakan hak konstitusionalnya. Kekerasan, intimidasi, dan tindakan represif tidak boleh lagi terulang di masa depan,” tambahnya.

MPK PB HMI menegaskan bahwa perjuangan yang dijalankan adalah perjuangan damai untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan hak-hak rakyat sebagai pilar utama demokrasi.pihaknya juga menegaskan agar tidak ada lagi korban maupun kerugian yang dampaknya di rasakan Masyarakat. Jangan Anarkis jauhi Pelanggaran Hukum.*

JurnalKota.net – Jakarta – Satu pekan terakhir, gelombang aksi protes yang meletup di Jakarta hingga sejumlah kota besar di Indonesia meninggalkan jejak luka yang dalam. Jalanan yang dipenuhi asap ban terbakar dan kaca-kaca gedung yang berserakan hanyalah potret luar. Lebih memilukan, nyawa warga biasa melayang sia-sia di tengah pusaran konflik politik.

‎Jumat (29/8/2025) menjadi hari kelam. Empat orang dinyatakan tewas akibat kericuhan di Jakarta dan Makassar. Mereka adalah Affan Kurniawan, pengemudi ojek online; Saiful Akbar, staf kecamatan Ujung Tanah; Akbar, pegawai DPRD Makassar; dan Sarinawati, asisten pribadi anggota DPRD setempat. Tak satu pun dari mereka berasal dari lingkaran elite yang diprotes. Semuanya rakyat biasa, yang justru paling rentan menanggung beban pergolakan sosial.

‎Menyaksikan eskalasi yang kian panas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyampaikan seruan untuk meredakan ketegangan. Ketua Presidium PPI, Anas Urbaningrum, mengingatkan agar semangat demonstrasi tidak terjebak menjadi alat adu kuasa.

‎“Sudah bukan zamannya lagi rakyat kecil dijadikan tumbal. Politik harus tunduk pada kemanusiaan,” tegas Anas, Sabtu (30/8/2025).

‎PPI menegaskan, demonstrasi adalah hak demokratis, namun bila dibiarkan tanpa kendali, mudah sekali berubah menjadi aksi anarki. “Begitu aspirasi berubah menjadi amuk, pesan rakyat bisa hilang, diganti isu lain yang tak lagi mewakili suara mereka,” bunyi edaran resmi PPI yang ditandatangani Anas bersama Sekretaris Jenderal SJ Arifin.

‎Dalam pandangan PPI, gelombang kemarahan publik tidak lahir dari ruang kosong. Salah satunya dipicu oleh sikap elite politik yang dinilai tak peka terhadap penderitaan rakyat. Di tengah ekonomi yang lesu, DPR justru merayakan penambahan fasilitas dan tunjangan.

‎“Ketidakadilan semacam itu yang membuat rakyat turun ke jalan,” kata seorang pengurus PPI yang meminta identitasnya dirahasiakan.

‎Anas menekankan bahwa perjuangan politik seharusnya membawa demokrasi naik kelas, bukan jatuh ke dalam praktik primitif yang mengorbankan nyawa. Ia mendorong semua pihak untuk melakukan cooling down, membuka ruang dialog, dan mengutamakan persatuan bangsa.

‎“Pendinginan suasana adalah kebutuhan mendesak. Kita harus bisa duduk bersama, merawat kebersamaan sebagai sesama anak bangsa,” ujar Anas.

‎Dengan sikap ini, PPI menegaskan posisinya sebagai penyalur aspirasi rakyat sekaligus pengingat bahaya bila protes dimanfaatkan kepentingan sempit. Sejarah panjang demonstrasi di Indonesia menunjukkan, aksi jalanan kerap memiliki wajah ganda: menyuarakan rakyat, tapi juga sering dimanfaatkan elite untuk kepentingan politik mereka sendiri.

‎PPI berharap, tragedi yang menimpa Affan, Saiful, Akbar, dan Sarinawati menjadi pelajaran penting. Bahwa demokrasi sejati tak hanya diukur dari perebutan kursi, melainkan dari kemampuan bangsa menjaga kemanusiaan tetap berdiri tegak.*