Kategori: Organisasi

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG – Perjuangan keras dalam meningkatkan PAD Provinsi Lampung Kepala Bapenda Slamet Riadi mendapat sorotan penuh oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Aliansi Indonesia Bersatu, Hadie Reyandi Chandra. Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu mengapresiasi kinerja Slamet Riadi dalam rangka mendongkrak PAD Provinsi Lampung dalam kondisi efisiensi saat ini. “Harus diakui satu-satunya OPD yang mampu mendobrak perusahaan-perusahaan besar dan berani di Provinsi Lampung.

Dalam kunjungannya, Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu Senin, (04/08/2025) diruang kerja Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Hadie Reyandi Chandra bangga karena di beberapa era Gubernur Lampung selama ini belum ada yang mampu bahkan menagih pajak-pajak perusahaan besar di Provinsi Lampung hanya baru di era Gubernur Rahmat Mirzani Djausal tersebutlah salah satu OPD nya berani menagih pajak tertunggak di perusahaan besar yang ada di Lampung,” ujar Hadie.

Dalam paparannya Kepala Bapenda Lampung seperti yang telah diungkapkannya diberbagai media, sampai hari ini perusahaan-perusahaan seperti PT. SGC, PT. SIL dan GPM telah melunasi pajak setelah pajak kendaraan bermotor menyusul pajak alat berat mereka.

“Namun tinggal pajak air permukaan masih tahap penghitungan dan mudah-mudahan segera terselesaikan,” kata Kepala Bapenda Provinsi Lampung.

Terkait perusahaan-perusahaan besar tersebut inilah yang menjadi perhatiaan serius Ketum DPP melakukan kunjungan ke Bapenda Provinsi Lampung.

Selain pajak-pajak yang telah terbayarkan yang lebih menyentuh adanya dugaan kelebihan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang di kuasai PT. Sugar Group Companies (SGC) terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mereka.

Ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Lampung beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pengukuran ulang lahan milik perusahaan bukanlah tanggung jawab negara melainkan tanggung jawab pemohon, kecuali dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang biayanya tertanggung oleh negara karena jika APBN terus-menerus digunakan untuk mengukur lahan korporasi, ini bisa menjadi “Preseden Buruk” yang akan membuat perusahaan enggan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” luar biasa ulas Bung Hadie sapaan akrabnya.

Ada apa dibalik PT. SGC tersebut, sementara saat sebelum Kementerian ATR/BPN ke Lampung saya turun ke Kabupaten Tulang Bawang beberapa tokoh adat masyarakat bangga menilai akan ada titik temu terhadap lahan-lahan mereka yang telah dikuasai PT. SGC selama muluhan tahun tersebut, namun kenyataannya hanya kekecewaan belaka.

Sementara petinggi dari PT. Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee dan Gunawan Yusuf terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat eks pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar Rp70 miliar dari PT.SGC untuk pengurusan perkara hukum melawan PT Marubeni pada 2016–2018 akhirnya di cekal oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Menyikapi hal tersebut saya selaku Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu melalui Bapenda sebagai salah satu OPD Gubernur Lampung serta mengajak seluruh putra daerah Lampung yang bernaung baik dari DPD KNPI, DPP Laskar Lampung dan Ormas maupun Organisasi DPD lainnya, agar dapat kita bersama-sama bersatu mengungkap Lahan PT.SGC tersebut.

Jika memang negara tidak bisa membiayai ukur ulang yang menghabiskan dana 10 milyar, saya sependapat kita galang dana.

Terkait kasus petinggi PT.SGC yang nyata-nyata telah terbukti dari pernyataan Zarof Ricar, saya selaku Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu meminta agar Kejagung RI dapat bekerja semaksimal mungkin dalam menegakkan supremasi hukum yang berlaku sampai hakim menetapkan sebagai tersangka.

“Saya ingin kelebihan lahan HGU yang menjadi milik masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, Tubabar, Kabupaten Lampung Tengah, dan Mesuji bisa dinikmati mereka, melihat Petani Singkong sulit untuk dipertahankan warga masyarakat Lampung dapat beralih ke Tani Tebu, “Artinya gantian lah kan penguasa lahan SGC telah muluhan tahun mengumpulkan keuntungan, Jadi jika ini dapat dinikmati masyarakat, saya yakin Lampung tidak akan kesusahan, taraf ekonomi meningkat ditambah ruas-ruas jalan telah membaik sehingga program Gubernur RMD benar-benar terbukti dalam memakmurkan masyarakat Provinsi Lampung dan inilah yang menjadi keinginan Presiden kita Prabowo Subianto, “Petani Makmur Petani Sejahtera,” harap Ketum.

Disisi lain peran Bapenda dapat memfasilitasi dengan Pak Gubernur, jika taraf ekonomi masyarakat Lampung makmur bukan otomatis PAD akan meningkat pesat,” tutup Bung Hadie.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak pemuda di Bumi Ruwa Jurai untuk menjadi motor penggerak perubahan dan pembangunan bangsa.

Hal itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam Kegiatan Sarasehan Pemuda Lintas Generasi memperingati Hari Lahir ke-52 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang digelar di Aula DPD KNPI Provinsi Lampung, Selasa, (29/06/2025), malam.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung mengucapkan selamat Harlah ke-52 KNPI. “Usia 52 tahun merupakan usia matang bagi organisasi yang telah lama menjadi wadah berhimpun dan berkontribusi bagi kemajuan pemuda serta pembangunan bangsa,” ujar orang nomor satu di Bumi Ruwai Jurai.

Mengangkat tema “Kebersamaan Pemuda Menuju Lampung Maju”, menurut Gubernur kegiatan ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antar generasi untuk menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi muda dan generasi sebelumnya dalam membangun masa depan Indonesia.

Pemprov Lampung, lanjut Gubernur, terus berkomitmen menciptakan ruang kreatif bagi pemuda, mulai dari pendidikan, pelatihan vokasi, pembinaan prestasi di bidang olahraga, seni, kewirausahaan hingga penguatan kepemimpinan dan partisipasi sosial-politik.

Kemudian, Gubernur menegaskan pentingnya keterlibatan pemuda dalam mendorong perubahan ekonomi lokal.

“Kalau bukan anak muda Lampung yang masuk ke sektor pertanian, peternakan, UMKM, siapa lagi? Kita punya komoditas yang nilainya puluhan triliun seperti singkong, beras, kambing, namun tidak ada yang merasa itu bisa jadi sumber penghidupan,” sambungnya.

Gubernur Mirza menyebut peran pemerintah tak harus selalu lewat anggaran, tapi juga lewat regulasi yang berpihak.

“Jangan minta anggaran ke mana-mana, anggaran kita kecil. Tapi regulasi itu lebih tajam dari APBD. Dengan regulasi yang berpihak, kita bisa buka kesempatan buat kalian,” tegasnya.

Diakhir sambutannya, Gubernur Mirza mendorong KNPI sebagai organisasi kepemudaan strategis untuk menjadi agen perubahan, simbol persatuan, serta pelopor kolaborasi lintas sektor. “Jadilah pencipta sejarah, bukan hanya saksi. Mari kita sambut Indonesia Emas dengan kerja nyata,” tutupnya.

Selanjutnya, Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah, mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang progresif dan fokus pada peningkatan ekonomi serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, langkah-langkah konkret Gubernur yang aktif menunjukkan visi jangka panjang yang tidak semata-mata membebankan pembangunan pada anggaran yang tersedia.

Iqbal juga menekankan bahwa keberhasilan Gubernur saat ini merupakan hasil dari proses panjang dan konsisten, mulai dari dunia usaha, organisasi kepemudaan, hingga politik. Ia menilai Gubernur adalah sosok yang matang secara proses dan layak menjadi inspirasi bagi generasi muda Lampung.

Peringatan hari lahir KNPI Ke-52 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung dan disaksikan oleh Gubernur Mirza, Sekdaprov Marindo Kurniawan, Anggota DPD RI Bustami Zainudin, dan Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Lampung Meiry Harika Sari, (*)

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lampung akan menggalang donasi untuk membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) membiayai proses ukur ulang lahan PT Sugar Group Companies (SGC) yang ditaksir memerlukan biaya Rp10 miliar.

Wacana itu dilontarkan Ketua DPD KNPI Lampung Iqbal Ardiansyah, S.Si MM menyikapi permintaan netizen saat live Ngopi Bareng Pemuda Lampung di salah satu akun tiktok, Jumat (25/7/2025).

“Kalau kendalanya di pembiayaan untuk mengukur ulang, maka KNPI Lampung akan menggalang donasi ke masyarakat untuk membantu BPN melakukan pengukuran ulang lahan PT SGC,” ungkap Bung Iqbal.

Menurutnya, pengukuran ulang lahan perusahaan perkebunan tebu di Tulangbawang dan Lampung Tengah itu penting agar Negara dan rakyat secara terang benderang mengetahui kebenaran luasan lahan perusahaan yang memasok sekitar 30% kebutuhan gula nasional itu.

“Supaya terang benderang kita bantu BPN dan SGC agar polemik ini tak terus menjadi isu gorengan yang berlarut-larut. KNPI akan konsisten berpihak pada kebenaran,” tegas dia.

Langkah ini, lanjutnya, dalam rangka membantu PT SGC mengungkap luasan lahan sebenarnya yang saat ini datanya masih ambigu dan berbeda-beda di BPN dan DPR. “Supaya data gak simpang siur lagi. Sambil menunggu ukur ulang manual bisa pakai aplikasi pencitraan satelit,” jelas Bung Iqbal.

“Ini untuk kebaikan bersama. Agar tidak terus menjadi sesuatu yang abu-abu. Sekaligus menjadi momentum bagi PT SGC untuk menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi negara,” tambahnya.

Sudah hampir sepuluh hari berlalu sejak Komisi II DPR RI mengeluarkan keputusan penting yang memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan pengukuran ulang terhadap seluruh lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Anggota DPRD Lampung Fraksi Gerindra Wahrul Fauzi Silalahi, menegaskan bahwa BPN harus segera menindaklanjuti keputusan tersebut. Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi BPN untuk menunda proses pengukuran ulang, mengingat hal ini merupakan amanat resmi dari lembaga legislatif.

“Keputusan Komisi II sangat jelas. BPN wajib melaksanakan pengukuran ulang terhadap seluruh area HGU PT SGC untuk memastikan batas-batas lahan yang sah dan menghindari konflik agraria dengan masyarakat,” ujar Wahrul.

Ia juga mengingatkan bahwa proses ini tidak hanya soal administratif, tetapi menyangkut keadilan bagi masyarakat yang terdampak. “Sudah terlalu lama rakyat menanti kejelasan. Negara sudah hadir. BPN harus hadir dan menunjukkan keberpihakannya pada keadilan agraria,” tambahnya. (*)

JurnalKota.net – Bandar Lampung: Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Provinsi Lampung menyoroti sikap pasif Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran terkait kasus dugaan perundungan yang dialami seorang siswa di SMP Negeri 19 Pesawaran, yang diduga dilakukan oleh salah satu guru.

Ketua FGII Lampung, Anton Kurniawan, menilai Dinas Pendidikan seharusnya segera turun tangan dan tidak membiarkan kasus ini berlarut.
“Harusnya Dinas Pendidikan Pesawaran segera mengambil langkah agar persoalan itu bisa diatasi dan tidak terulang di kemudian hari,” kata Anton, Selasa (15/7/2025).

Menurutnya, dugaan keterlibatan guru dalam kasus ini adalah hal yang sangat serius dan menyentuh langsung kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Anton menambahkan, sikap diam atau lamban dari pihak dinas hanya akan memperburuk citra dunia pendidikan di Pesawaran dan melemahkan perlindungan terhadap peserta didik.

Sebelumnya, Inspektorat Pesawaran telah memeriksa ulang pihak sekolah, sementara sejumlah tokoh masyarakat juga mendesak adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah.

Masyarakat berharap, pemerintah tidak hanya menunggu hasil pemeriksaan formal, tetapi juga hadir secara moral untuk memastikan bahwa setiap anak di sekolah mendapat perlindungan dan rasa aman.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Gerakan Rakyat (Gerak) Provinsi Lampung yang dijadwalkan pada Sabtu, 5 Juli 2025, jajaran pengurus DPW Gerak Lampung intensif menjalin koordinasi dengan Dewan Penasehat dan Dewan Pakar organisasi.

Muswil akan digelar di Gedung Pokdar Mitra Kamtibmas, yang beralamat di Jl. Bumimanti II, Kampung Baru, Kedaton, Bandar Lampung. Acara ini akan dihadiri oleh peserta dari 15 perwakilan DPD Gerak Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara masing-masing daerah.

Ketua DPW Gerak Provinsi Lampung, Benny Ryansyah, mengatakan bahwa langkah koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk sinergi dan penguatan struktur organisasi guna menyukseskan gelaran Muswil yang diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan penguatan gerakan di daerah.

> “Kami bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan para tokoh Dewan Penasehat dan Dewan Pakar, seperti Bapak Abdullah Fadli Auli, Hi. Fauzi Syarief, Dr. Hi. Firmansyah, MBA., MSc., Hi. Nuryadin, SH, dan banyak tokoh lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu,” ujar Benny.

Ia berharap melalui koordinasi ini, Muswil Gerak Lampung dapat berjalan lancar, meriah, dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen organisasi serta masyarakat luas.

Tanggapan Dewan Penasehat dan Dewan Pakar

Dr. Hi. Firmansyah, MBA., MSc, selaku Dewan Pakar, mengapresiasi semangat dan inisiatif DPW Gerak Lampung dalam mempersiapkan Muswil.

> “Muswil ini bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi momentum penting untuk merumuskan arah gerakan ke depan. Saya mendukung penuh dan berharap lahir kepengurusan yang solid serta program kerja yang menyentuh kebutuhan rakyat,” katanya.

Hi. Fauzi Syarief, anggota Dewan Penasehat, turut menyampaikan dukungannya. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai kebersamaan di tengah dinamika organisasi.

> “Koordinasi seperti ini sangat strategis. Muswil harus menjadi ajang konsolidasi yang sehat, demokratis, dan memperkuat nilai perjuangan rakyat. Kita harus tetap solid dan saling menopang,” ungkapnya.

Hi. Nuryadin, SH, menyoroti pentingnya Muswil sebagai titik awal memperkuat kelembagaan organisasi secara struktural dan fungsional.

> “Saya mengapresiasi langkah DPW Gerak Lampung yang serius dalam menyiapkan Muswil ini. Ini momentum penting untuk menyusun strategi perjuangan ke depan dan memperkuat sinergi dengan berbagai elemen. Gerak harus tampil sebagai organisasi yang cerdas, inklusif, dan berorientasi pada solusi,” tegas Nuryadin.

Mardi Syahpery, M.M, sebagai Dewan Penasehat, menyampaikan harapannya agar Muswil menjadi ajang regenerasi yang sehat dan pemantapan arah gerakan.

“Saya mendukung penuh pelaksanaan Muswil ini. Ini adalah forum penting untuk memperkuat barisan, menyegarkan struktur, dan mempertegas komitmen perjuangan organisasi. Gerak harus mampu membaca tantangan zaman dan hadir sebagai kekuatan rakyat yang solutif dan konsisten,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Abdullah Fadli Auli, yang menyatakan optimisme terhadap keberhasilan Muswil jika seluruh pihak bersinergi dan menjaga semangat kolektif.

> “Kunci sukses Muswil adalah kekompakan. Jika semua unsur saling mendukung, saya yakin Gerak Lampung akan melahirkan kepemimpinan yang kuat dan visioner,” ucapnya.

Muswil Gerak Provinsi Lampung 2025 diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran organisasi ini di tengah masyarakat serta memperluas jaringan perjuangannya di tingkat daerah maupun nasional.*