JURNALKOTA.NET

Bupati Pesibar Raih Penghargaan Kemenimipas pada Hari Bhakti ke-1 Tahun 2025

PESISIR BARAT – Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, menerima penghargaan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) pada peringatan Hari Bhakti Kemenimipas ke-1 Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Rabu (19/11/2025).

Penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah Pesibar, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., yang hadir mewakili Bupati Pesibar. Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran pejabat tinggi kementerian serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Kakanwil Pemasyarakatan Lampung, Jalu Yuswa Panjang, A.Md.IP., S.H., M.H., dalam sambutannya menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan, sinergi, dan kontribusi nyata Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Bupatinya dalam mendukung program-program pemasyarakatan di daerah.

“Pemkab Pesibar telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung berbagai program pemasyarakatan, baik di bidang pembinaan maupun pelayanan. Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan atas kerja sama yang telah terjalin,” ujarnya.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Lampung, Nur Raisha Pujiastuti, S.H., M.H., menegaskan pentingnya memperkuat hubungan kerja antara pemerintah daerah dan jajaran imigrasi.

“Kerja sama yang baik menjadi kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan upaya menjaga keamanan wilayah. Kami memberikan apresiasi kepada Pemkab Pesibar yang selama ini aktif mendukung program strategis keimigrasian,” kata Nur Raisha Pujiastuti.

Di sisi lain, Sekda Pesibar, Tedi Zadmiko, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima pihaknya.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Dengan diterimanya penghargaan ini, Pemkab Pesibar diharapkan terus menjadi mitra strategis dalam mendukung program-program pemerintah pusat, khususnya di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.

Pesisir Barat

Bupati – Wakil Bupati Pesibar Sambut Kunjungan Kerja Danrem 043 Gatam

19 November 2025

Sugiarto

PESIBAR – Bupati-Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan – Irawan Topani, S.H., M.Kn., menyambut Kunjungan…

BUMN

Metro dan Kulon Progo Resmikan Kerja Sama Antar Daerah untuk Stabilitas Pasokan dan Harga Cabai Merah

JurnalKota.net – Yogyakarta, 18 November 2025 – Pemerintah Kota Metro bersama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai upaya strategis memperkuat stabilitas pasokan dan harga komoditas cabai merah.

Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Bank Indonesia D.I. Yogyakarta turut hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan yang merupakan bentuk nyata penguatan intermediasi pasokan pangan strategis antara daerah surplus dan daerah defisit.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen kuat untuk pengendalian inflasi komoditas volatile food melalui kolaborasi antar daerah. KAD ini merupakan langkah strategis yang didorong oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai bagian dari implementasi
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan harapan dari terlaksananya
kegiatan KAD ini “Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi antar daerah dalam menjaga
stabilitas harga pangan. Melalui langkah bersama ini, kita berharap terjadi keseimbangan antara daerah surplus dan defisit sehingga harga lebih stabil dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung”.

Bupati Kulon Progo, R. Agung Setyawan menyampaikan apresiasi atas kesepakatan kerja sama yang terjalin terutama pada komoditas cabai, dan berharap kerja sama ini dapat berkembang pada komoditas lainnya. Lebih lanjut, kedepan Kulon Progo akan melakukan studi tiru kepada program unggulan TPID Kota Metro. Studi tiru akan berfokus pada penguatan pengendalian inflasi melalui penerapan program unggulan TPID Kota Metro, terutama pada manajemen harga beras, operasi pasar kolaboratif, dan pemanfaatan data sebagai early warning system.

Kota Metro juga memiliki praktik baik dalam hilirisasi komoditas pangan, urban farming, serta penataan pasar rakyat yang terintegrasi dengan program stabilisasi pasokan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap kegiatan ini bukan hanya momen, tapi menjadi jembatan pembelajaran dan pertukaran manfaat antar daerah kedepan.
Selain dilakukan penandatangan dokumen kerja sama secara Goverment to Goverment (G to G) juga dilakukan kesepakatan kerja sama Business to Business (B to B) antara Koperasi Cabai Paku Sejahtera Kulon Progo dengan dua offtaker cabai Kota Metro.

Cakupan kerja sama terkait pendistribusian cabai merah, mekanisme pasokan, pertukaran data harga, serta penyediaan kualitas produk yang terstandar. Sebagai rangkaian kegiatan tersebut, juga
dilakukan kunjungan lapangan dan capacity building program unggulan TPID Sleman, untuk meningkatkan pemahaman strategi pengendalian inflasi daerah dan dapat direplikasi oleh TPID Kota Metro.

Dengan terlaksananya kerja sama ini, TPID Kota Metro berharap rantai pasok cabai menjadi lebih stabil sehingga dapat mendukung pengendalian inflasi, meningkatkan kesejahteraan
pelaku usaha, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.*

Pemerintahan

Pemkab Lampung Barat Usulkan Pembangunan 168 Rusun ASN ke Kementerian Perumahan

18 November 2025

Redaksi

LAMPUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat resmi mengusulkan pembangunan 168 unit rumah susun (rusun)…

Pendidikan

Rektor Hadiri Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik oleh KIP

18 November 2025

BJe

Lampung – Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., hadir…

Polri

Wakapolri Soroti Kinerja Ditreskrim, Kapolres, dan Kapolsek: Banyak yang Dinilai Underperform

18 November 2025

BJe

Jakarta — Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memaparkan sejumlah persoalan internal Polri dalam rapat kerja bersama Komisi…

Hukum

Gugatan Bu Siti atas Rumah Jaminan BRI Masuk Mediasi di PN Tanjung Karang

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Perjuangan Siti Rupigah (Bu Siti) warga Dusun Kebon Bibit Desa Hajimena Kecamatan Natar Lampung Selatan untuk mempertahankan rumahnya yang dijadikan jaminan hutang almarhum suaminya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) kini memasuki babak baru.

Gugatan yang diajukan Bu Siti telah resmi teregister di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan saat ini masuk dalam tahap mediasi yang digelar hari ini, Senin 17 November 2025.

Kuasa hukum Bu Siti, Heris Kurniawan dari Kantor Hukum Handri Y. Agung & Partner, menjelaskan bahwa gugatan dilayangkan karena terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penjaminan dan pengalihan kredit setelah almarhum Tukimin meninggal dunia.

Ada beberapa pokok persoalan yang menjadi dasar gugatan. Pertama, soal keabsahan novasi kredit dari almarhum Tukimin ke Siti Rupigah, yang dinilai cacat hukum karena tidak melibatkan seluruh ahli waris, dilakukan dengan itikad buruk, dan dianggap tidak memenuhi unsur sebab yang halal sehingga batal demi hukum.

Kedua, menyangkut status hak tanggungan dan objek jaminan. Rumah yang dijadikan jaminan merupakan harta waris, sehingga menurut penggugat, setiap perubahan atau perikatan baru seharusnya disetujui seluruh ahli waris.

Ketiga, terkait tindakan BRI dalam analisis dan pelaksanaan kredit. Penggugat menilai BRI tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, tidak transparan, dan diduga melanggar ketentuan perlindungan konsumen, termasuk pencantuman kredit modal usaha yang modalnya tidak pernah diterima Siti Rupigah.

Keempat, Kredit Almarhum hanya di cover asuransi jaminan saja tidak di asuransi jiwa, yang mana bank seharusnya mengcover asuransi jiwa atas setiap kredit.

Para penggugat juga mengaku mengalami berbagai kerugian, mulai dari potensi kehilangan harta waris akibat ancaman lelang, beban bunga yang terus berjalan setelah proses novasi, hingga tekanan psikis dan sosial akibat penagihan.

Dalam proses mediasi, penggugat meminta penyelesaian yang meliputi pembatalan novasi dan seluruh administrasi penetapan Siti Rupigah sebagai debitur, penghapusan hak tanggungan karena perjanjian pokok dinilai telah berubah, serta pengembalian seluruh harta waris berupa Sertifikat SHM No. 2659 dan No. 1169 yang seluruhnya atas nama almarhum Tukimin.

Heris berharap mediasi dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih manusiawi mengingat rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal Bu Siti.

“Kami ingin keadilan bagi keluarga yang selama ini dirugikan,” tegasnya.

Saat ini, kedua pihak masih menunggu agenda mediasi lanjutan yang akan digelar pekan depan.*

Lembaga Negara

BNNP Lampung Musnahkan 11,2 Kilogram Sabu dan 770 Gram Ganja

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan berbagai kasus di Lapangan Panggung Satpol PP Pemprov Lampung, Selasa (18/11/2025). Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 11.235,51 gram sabu dan 770 gram ganja.

Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas BNNP Lampung dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah provinsi tersebut.

Rincian Barang Bukti

Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari sejumlah kasus berbeda, antara lain:

1. Kasus pengedar narkoba berinisial S dan A dengan barang bukti 68,58 gram sabu.

2. Kasus jaringan bandar dan pengedar berinisial CS, JR, ZA, HT, DS, EVS, dan MS dengan barang bukti 11.158 gram sabu.

3. Kasus pengedar narkotika berinisial N dengan barang bukti 770 gram ganja.

4. Kasus pengedar berinisial DE dengan barang bukti 8,71 gram sabu.

Dihadiri Sejumlah Pejabat Penting

Acara pemusnahan barang bukti ini dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Ketua IV DPRD Lampung Naldi Rinara, Pangdam XXI Raden Intan, Dir Narkoba Polda Lampung, Kepala Bea Cukai, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kabinda Lampung, Ketua Granat Lampung, Kadis Kesehatan, serta tokoh masyarakat Ike Edwin.

Gubernur Apresiasi Kinerja Aparat

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi BNNP Lampung dan seluruh aparat penegak hukum atas kerja keras dalam menekan peredaran narkotika.

“Pemusnahan barang bukti hari ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama BNN dan aparat penegak hukum untuk menjaga masyarakat Lampung dari ancaman narkoba. Jumlah yang dimusnahkan bukan angka kecil, dan ini menunjukkan masih masifnya upaya para pelaku merusak generasi bangsa,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk terus memperkuat sinergi pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.

BNNP Lampung: Pemusnahan Bentuk Akuntabilitas

Kepala BNNP Lampung menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.

“Hari ini kita memusnahkan lebih dari 11 kilogram sabu dan 770 gram ganja. Barang bukti ini bila beredar bisa merusak ribuan masyarakat Lampung,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus merupakan hasil kerja sama intensif antara BNNP, Polda Lampung, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Perang melawan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba,” tambahnya.

Perkuat Efek Jera dan Pencegahan

Dengan pemusnahan barang bukti tersebut, BNNP Lampung berharap dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan memperkuat upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika di Provinsi Lampung.*

Lampung Pemerintahan

Tegaskan Perang terhadap Narkotika, Pemprov Lampung Bersama BNNP Lampung Musnahkan Barang Bukti Narkotika

18 November 2025

Sugiarto

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama BNNP Lampung melakukan pemusnahkan barang bukti narkotika sebanyak 11.324,99 gram…

Pesisir Barat

Wabup Pesibar Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Krakatau 2025

PESISIR BARAT – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Krakatau 2025 di Mapolres Pesibar, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (17/11/2025). Apel dipimpin langsung Kapolres Pesibar, AKBP Bestiana, S.I.K., M.M., dan diikuti para Pejabat Utama (PJU) Polres Pesibar, Kepala Dinas Perhubungan Ariswandi, S.Sos., M.P., serta Kasat Pol-PP dan Damkar, Cahyadi Moe’is.

Dalam amanat Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, S.I.K., M.H., yang dibacakan Kapolres Bestiana, disampaikan bahwa permasalahan lalu lintas berkembang pesat seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan kebutuhan mobilitas masyarakat. “Transportasi memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah,” ujar Kapolres.

Tantangan Lalu Lintas dan Upaya Modernisasi Pelayanan

Kapolres Bestiana menjelaskan bahwa lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Kemacetan yang tidak ditangani dengan cepat akan berdampak pada perlambatan pembangunan dan aktivitas masyarakat. Di era digital, kota-kota modern menggunakan konsep Smart City untuk layanan publik yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses.

“Untuk mengimbangi perkembangan teknologi, Polantas telah memiliki aplikasi pelayanan digital seperti Electronic-Traffic Law Enforcement (ETLE), SIM Online (Sinar), Samsat Digital Nasional (Signal), dan Traffic Attitude Record (TAR),” jelasnya.

Angka Kecelakaan dan Pelanggaran Masih Tinggi

Berdasarkan evaluasi Subdit Gakkum Ditlantas Polda Lampung, angka kecelakaan di Provinsi Lampung pada Januari–Oktober 2025 tercatat 1.564 kasus, dengan:

466 korban meninggal dunia
1.090 luka berat
1.395 luka ringan

Tingginya angka pelanggaran juga menjadi faktor penyebab kecelakaan. Pada 2025 terdapat 238.581 pelanggaran lalu lintas, terdiri dari 27.550 tilang dan 211.301 teguran. Pelanggaran paling banyak dilakukan pengendara usia produktif 26–45 tahun, didominasi pengguna sepeda motor.

Operasi Zebra Jadi Langkah Strategis Jelang Nataru

Untuk menekan pelanggaran dan kecelakaan, berbagai upaya pembinaan telah dilakukan, mulai dari sosialisasi hukum, penyuluhan, hingga penempatan personel di titik rawan kecelakaan. Operasi Zebra Krakatau 2025 menjadi salah satu langkah strategis dalam mempersiapkan Operasi Lilin 2025 menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Operasi dilaksanakan secara serentak nasional mulai 17 hingga 30 November 2025 dengan pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang tetap mengedepankan edukasi, persuasif, dan tindakan humanis. Penegakan hukum dilakukan melalui tilang manual, ETLE, dan teguran simpatik.

“Tujuan operasi ini adalah menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan, dan fatalitas serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,” tegas Kapolres.

Sasaran operasi mencakup berbagai potensi gangguan hingga gangguan nyata yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Pelanggaran prioritas meliputi balapan liar dan penggunaan knalpot brong.

Penekanan Kapolres untuk Personel di Lapangan

Kapolres Bestiana menegaskan kepada seluruh jajaran agar mengutamakan keamanan dan keselamatan selama operasi, serta menghindari tindakan yang dapat mencoreng citra Polri.

“Tidak berorientasi pada tilang semata, tetapi mengedepankan tindakan preemtif, preventif, dan tindakan simpatik humanis dengan tetap berpedoman pada SOP,” tandasnya.

Pesisir Barat

Wakil Bupati Tinjau Progres Pembangunan RSUD KH. Muhammad Thohir, Target Rampung Akhir 2025

PESISIR BARAT — Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., meninjau perkembangan pembangunan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Muhammad Thohir di Way Batu, Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (17/11/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kapolres Pesibar AKBP Bestiana, S.I.K., M.M., serta Sekretaris Daerah Tedi Zadmiko, S.K.M., M.M.

Wakil Bupati Irawan Topani mengungkapkan optimismenya bahwa pembangunan rumah sakit baru yang diproyeksikan memiliki fasilitas lengkap itu dapat selesai tepat waktu. “Mudah-mudahan dan kita optimis jadwalnya selesai pada akhir tahun ini bisa tercapai,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan rumah sakit baru tersebut sangat dinantikan masyarakat. Dengan selesainya pembangunan, tahapan berikutnya dapat segera dilanjutkan untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal. “Bagaimanapun juga keberadaan RS baru ini memang sangat kita tunggu, dengan harapan bisa melayani masyarakat Pesibar dengan optimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung penuh pembangunan RSUD KH. Muhammad Thohir yang dikerjakan oleh PT PP (Persero). Menurutnya, sektor kesehatan merupakan salah satu program prioritas pemkab. “Artinya, Pemkab Pesibar memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan RSUD yang baru ini, demi memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal,” jelasnya.

Pemkab Pesibar juga terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, untuk memperkuat pelayanan RSUD tersebut ketika resmi beroperasi. “Kami berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak, sehingga cita-cita memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat benar-benar bisa terwujud,” tutupnya.