JurnalKota.net – Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Penerangan menyelenggarakan Retreat Nasional Sekretaris Daerah (Sekda) seluruh Indonesia di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.
‎
‎Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi para Sekda mengenai tata kelola pemerintahan serta arah kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat.
‎
‎“Retreat ini bukan sekadar kegiatan penyegaran, tetapi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan soliditas antar-Sekda di seluruh Indonesia,” ujar Benni di Jakarta.
‎
‎Benni Irwan menegaskan bahwa Kemendagri terus berkomitmen memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kolaborasi para Sekda sebagai motor penggerak birokrasi di daerah.
‎
‎“Kami berharap melalui retreat ini, para Sekda mampu menjadi agen perubahan dalam mendorong efektivitas pemerintahan daerah serta memastikan program prioritas nasional terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
‎
‎Kegiatan ini diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
‎
‎Mereka akan mengikuti berbagai sesi diskusi, pembekalan, dan koordinasi lintas sektor bersama 22 kementerian dan lembaga, di antaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Pendidikan Tinggi.
‎
‎Retreat ini juga menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri Nomor 600.3/7565/SJ tentang Rapat Koordinasi dalam rangka Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
‎
‎Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, dan Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto mengikuti kegiatan tersebut secara penuh untuk memperkuat koordinasi dan komitmen pembangunan di daerah.
‎
‎“Tentu ini penting bagi kemajuan Lampung. Kami akan menyerap arahan dari para narasumber lintas kementerian untuk memperkuat koordinasi integrasi, sinergi dan sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah,” ujar Marindo.
‎
‎Ia juga memastikan bahwa roda pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tetap berjalan normal selama dirinya mengikuti kegiatan tersebut.
‎
‎“Sudah ada para asisten yang menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. InsyaAllah, birokrasi di Pemprov Lampung tetap berjalan lancar,” tambahnya.(*)

JurnalKota.net – PESAWARAN —– Kampanyekan pencegahan kanker payudara, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut ambil bagian dalam kegiatan Pinktober Run 2025 yang digelar di kawasan wisata Kyokko Beach & Resto, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye nasional Pinktober atau Breast Cancer Awareness Month yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kanker payudara dan pentingnya deteksi dini.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama ratusan peserta dari berbagai komunitas olahraga dan masyarakat umum, mengikuti rangkaian fun run serta sesi edukasi kesehatan yang diselenggarakan oleh The Hurun dan Road to Give.

Pinktober merupakan kampanye global yang diperingati setiap bulan Oktober untuk mengingatkan masyarakat, khususnya perempuan, agar melakukan deteksi dini kanker payudara melalui langkah sederhana seperti SADARI (Periksa Payudara Sendiri) dan SADANIS (Pemeriksaan Klinis oleh Tenaga Medis).
Melalui kegiatan Pinktober Run 2025, pesan tersebut dikemas secara positif dan menarik lewat kegiatan olahraga, hiburan, serta sesi informasi kesehatan yang menghadirkan tenaga medis dan relawan dari berbagai organisasi sosial.

Nantinya, semua dana keuntungan dari event yang terkumpul akan digunakan untuk 10.000 pemeriksaan kanker payudara gratis lewat Yayasan Daya Dara Indonesia – LovePink Indonesia

Kehadiran Gubernur Mirza dalam acara ini menjadi simbol dukungan nyata Pemprov Lampung dalam membangun masyarakat yang sehat, aktif dan berdaya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung —- Wakil Gubernur Jihan Nurlela secara resmi membuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Marching Band Federasi Youth Band Indonesia (FYBI) Piala Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2025, di Lapangan Korpri – Halaman Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (25/10/2025).

Kejuaraan ini diikuti oleh 18 tim marching band dari 6 provinsi, yaitu dari Provinsi Lampung selaku tuan rumah, Riau, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah. Dengan sejumlah penggiat mencapai 1.500 orang, ditambah dengan para suporter, para guru, orang tua dan pendukung lainnya diperkirakan mencapai 3.000 orang.

Event ini adalah kejuaraan berjenjang yang para pesertanya merupakan para juara dari provinsi masing-masing dalam rangka pembinaan generasi muda menuju Indonesia Bugar 2045 dan nantinya diharapkan menjadi penggiat marching band terbaik di Indonesia.

Wagub Jihan Nurlela dalam kesempatannya menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas terpilihnya Provinsi Lampung sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan bergengsi tingkat nasional ini.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyampaikan selamat datang dan selamat bertanding di Kejurnas pada tahun 2025 ini. Terima kasih telah menjadikan Lampung sebagai host untuk kegiatan yang bergengsi ini. Semoga para peserta dapat merasakan kehangatan masyarakat Lampung serta keindahan alam dan budaya yang kami miliki,” ujar Wagub.

Wagub Jihan kemudian menegaskan bahwa Marching Band bukan sekadar seni musik semata, melainkan sebuah perpaduan antara disiplin, harmoni, kreativitas, dan semangat juang.

“Nilai-nilai inilah yang mencerminkan karakter generasi muda yang tangguh, terampil, dan berjiwa kompetitif. Generasi muda Indonesia saat ini berada pada puncak bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif mendominasi. Potensi besar ini harus kita arahkan dan kita bina agar menjadi kekuatan nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Melalui kegiatan positif seperti Kejurnas Marching Band ini, Wagub berharap, tidak hanya prestasi di bidang seni dan olahraga yang ditumbuhkan, tetapi juga nilai-nilai disiplin, karakter, kerjasama tim, sportivitas, dan nasionalisme.

“Kepada para peserta, jangan lewatkan kesempatan ini. Tetaplah semangat dan jaga sportivitas. Kalau nanti jadi juara, mendapatkan sertifikat penghargaan, itu pasti menjadi tiket yang sangat baik untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke depan,” pesan Wagub Jihan.

Ketua Umum Pengurus Pusat FYBI, Hermanto, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas fasilitas dan dukungannya sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar. Ia juga mengimbau para wasit dan juri untuk menjalankan tugasnya secara adil dan transparan.

“Kejurnas tahun ini diikuti oleh pegiat marching band dari 6 provinsi. Mereka telah berlatih keras selama satu bulan untuk menguji kekompakan dan kedisiplinan pada perlombaan hari ini,” ujar Hermanto.

Sementara itu, Ketua Umum Kormi Nasional diwakili Ketua OTKB Kormi Nasional, Awang Suwanda, menyampaikan apresiasi kepada FYBI sebagai salah satu induk olahraga masyarakat yang bernaung di bawah Kormi.

Ia berharap FYBI terus bersemangat mengikuti perkembangan zaman untuk mendorong masyarakat membudayakan aktivitas fisik, sejalan dengan visi “Mengolahragakan Masyarakat dan Memasyarakatkan Olahraga” menuju Indonesia Bugar.

Ketua Umum Kormi Nasional juga mengimbau kepada seluruh peserta untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi untuk mendorong peran serta masyarakat agar bergerak bersama mewujudkan masyarakat indonesia aktif, sehat, dan gembira.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza membuka kegiatan Talk show bertema ‘Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak dengan Menyusui & MPASI Gizi Seimbang dalam rangka peringatan 1 dekade AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Lampung bertempat di Ruang Abung Balai Keratun Kantor Gubernur, Sabtu (25/10/2025).

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas dedikasi AIMI Lampung yang selama ini telah memberikan edukasi, pendampingan, dan advokasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif dan MPASI bergizi seimbang.

“Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan menjadi bukti komitmen dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak secara optimal khususnya di Provinsi Lampung melalui pembinaan penyuluhan serta langsung dilakukan praktek pemberian MPASI dengan gizi yang seimbang. Melalui kegiatan seperti ini, kita bersama-sama membantu pemerintah menekan angka stunting tidak hanya di Kota Bandar Lampung, tetapi di seluruh daerah Provinsi Lampung,” ucapnya.

Melalui keberadaan AIMI, Purnama Wulan juga berharap AIMI dapat membantu menekan angka stunting di Provinsi Lampung. Ia juga menegaskan bahwa upaya menurunkan angka stunting membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari PKK, Posyandu, hingga komunitas masyarakat seperti AIMI.

“Aimi ini merupakan mitra strategis, bukan hanya pemerintah tetapi mitra masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Kalau ibunya memberikan ASI yang terbaik buat anaknya, memberikan makanan pendamping ASI yang gizinya seimbang, insyaallah anak-anak tumbuh dengan baik sehingga SDM yang berkualitas itu dengan sendirinya otomatis akan selalu ada ditengah-tengah kita,” lanjutnya.

Purnama Wulan juga menekankan bahwa pondasi sumber daya manusia yang berkualitas dimulai sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dan dilanjutkan hingga usia dua tahun, menurutnya, menjadi kunci penting dalam menciptakan generasi cerdas menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita mengambil peran yang penting untuk kesehatan anak-anak bukan hanya kesehatan tapi kecerdasan yang kuat bagi generasi penerus sekarang bukan hanya di provinsi Lampung tetapi se-indonesia. SDM yang berkualitas itu memang cikal bakalnya bukan pada saat mereka SMP, SMA, kuliah tetapi dari dalam kandungan ibunya setelah itu disusui dengan ASI eksklusif dan diikuti dirawat dengan makanan yang bergizi seimbang,” tegasnya.

Purnama Wulan dalam kesempatan tersebut juga mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk berperan aktif mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga.

“Jadi sama-sama kita di sini berkomitmen bersinergi untuk ikut andil dalam usaha mencerdaskan anak-anak bangsa menuju Indonesia emas tahun 2045. Sekarang sudah saatnya ibu-ibu, kita semangat semuanya untuk mendukung program-program pemerintah pusat yang nantinya di provinsi kabupaten kota hingga desa, ini tugas kita semua,” ajaknya.

Purnama Wulan juga berpesan kepada AIMI Lampung agar terus berperan aktif dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif dan MPASI seimbang, serta mendukung kebijakan penyediaan ruang menyusui di tempat kerja dan fasilitas umum.

“Marilah kita meningkatkan sinergi serta komitmen dalam mengkampanyekan pemberian makanan sehat bergizi seimbang di lingkungan masyarakat kita. Kita juga harus mendukung ibu menyusui di mana pun mereka berada,” pungkasnya.

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba reels Instagram dengan tema kisah inspiratif menyusui dan sertifikat kepada dr. Riona Sari, M.Sc., Sp.A., dan Dr. Anggun Rusyantia, S.P., M.EP. sebagai narasumber dalam talk show tersebut.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diajak memperkuat peran dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah serta menyiapkan diri menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat pembukaan Training Raya Tingkat Nasional HMI Cabang Bandar Lampung di Komplek Dinas Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Sabtu (25/10/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa proses kaderisasi HMI telah terbukti melahirkan banyak tokoh bangsa di berbagai bidang.

Ia menilai HMI sebagai organisasi yang berhasil membangun fondasi kader dengan nilai iman, ilmu dan amal yang kokoh.

“Kader HMI ini berproses di bidangnya masing-masing, dan pada akhirnya bertemu di puncak karier. Itu wujud kaderisasi yang paripurna,” ujarnya.

Gubernur Mirza berpendapat kekuatan HMI terletak pada pembinaan spiritual dan intelektual yang seimbang dimana hal ini menjadi dasar penting dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter, beriman dan mampu berkontribusi di berbagai sektor.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza juga menyinggung arah pembangunan ekonomi nasional yang kini bertransformasi dari sistem trickle down economy menuju bottom up economy.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah berupaya memperkuat ekonomi rakyat melalui peningkatan harga komoditas seperti padi dan jagung agar kesejahteraan petani meningkat secara signifikan.

“Selama ini ekonomi hanya kuat di kota. Sekarang pemerintah ingin membalik sistemnya agar ekonomi tumbuh dari desa. Tapi untuk itu, SDM di desa harus diperkuat agar uang yang masuk ke desa bisa menciptakan nilai tambah,” jelasnya.

Gubernur Mirza menekankan bahwa kunci kemajuan bangsa ke depan terletak pada kualitas SDM.

Oleh karena itu, ia mendorong kader HMI untuk menjadi inovator dan penggerak pembangunan di berbagai daerah, bukan hanya di kota-kota besar.

“Kita membutuhkan kader-kader terbaik yang punya iman, visi, kreativitas, dan komitmen untuk membangun dari desa. Dan saya yakin, itu ada di HMI,” tegasnya.

Gubernur Mirza juga menyampaikan bahwa periode kepemimpinan 2025–2030 akan menjadi fase penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan di tingkat daerah maupun nasional.

“Kita ini sedang menyiapkan estafet. Generasi muda harus berlari lebih cepat dari generasi kami. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, harus bersama dengan organisasi seperti HMI,” ujarnya.

Lebih jauh, Gubernur Mirza berharap forum ini dapat melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas, berilmu dan berjiwa spiritual yang kelak akan membawa bangsa dan daerah ini menuju kejayaan.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Lampung Bustami Zainudin, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa DPD RI berkomitmen memperjuangkan model pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

“Kemajuan bangsa tidak akan lahir dari satu kota, melainkan dari seluruh pelosok negeri. Karena itu pembangunan daerah harus berjalan seimbang dan demokrasi harus tumbuh dari akar, dari kampus hingga desa,” ujarnya.

Bustami juga memperkenalkan gagasan Green Democracy, yakni demokrasi yang tumbuh berakar pada nilai-nilai Pancasila, menjamin pemerataan ekonomi, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

“Green Democracy adalah demokrasi yang pro-growth, pro-poor, dan pro-ecology. Masa depan harus memberi ruang bagi generasi muda untuk berinovasi dan memimpin,” tambahnya.

Adapun Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung Tohir Bahnan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan dan kehadiran Gubernur dalam kegiatan tersebut.

Ia menegaskan komitmen HMI untuk terus berperan aktif menjaga keamanan, mengawal kemajuan bangsa, dan memberi kontribusi bagi pembangunan daerah.

“Kader HMI adalah calon pemimpin masa depan. Kami akan terus berperan dalam menjaga kemajuan bangsa dan Provinsi Lampung,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Mathla’ul Anwar Provinsi Lampung Tahun 2025 di Ballroom Soeltan Luxe Hotel, Bandar Lampung, Sabtu (25/10/2025).

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadis Kominfotik Ganjar Jationo, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar Mathla’ul Anwar atas kontribusinya dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat. Menurutnya, musyawarah wilayah menjadi momentum strategis bagi Mathla’ul Anwar untuk memperkuat peran dan semangat kebangkitan organisasi di Lampung.

“Musyawarah ini menjadi momen refleksi sekaligus revitalisasi niat untuk bangkit. Tidak harus dimulai dengan mimpi besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang diilhami oleh semangat iman, ilmu, dan amal,” ujar Ganjar mewakili Gubernur Mirza.

Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung. Gubernur menilai, kolaborasi yang dimaksud bukan untuk menyeragamkan identitas, melainkan menggabungkan kekuatan dan karakter unik setiap organisasi dalam berkontribusi bagi daerah.

“Perbedaan karakter dan tupoksi tidak boleh menghalangi kita untuk berbuat yang terbaik bagi daerah. Itulah kolaborasi yang dimaksud oleh Pak Gubernur,” lanjut Ganjar.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menyinggung pentingnya peran ormas Islam dalam mendukung pembangunan di sektor pedesaan. Ia menjelaskan, berbagai program strategis nasional kini diarahkan langsung ke desa, termasuk penguatan ketahanan pangan, energi, dan ekonomi lokal.

Menurutnya, salah satu kebijakan penting pemerintah adalah menahan laju bahan pangan mentah keluar daerah agar nilai tambahnya tetap berada di tingkat desa. Pemerintah Provinsi Lampung, kata Ganjar, sedang mendorong penyediaan mesin pengering (dryer) mini yang dapat digunakan antar-desa guna meningkatkan kualitas hasil panen.

“Kalau kadar air jagung bisa bagus, harganya bisa naik dari Rp3.800 menjadi Rp5.000 per kilogram. Ini artinya, nilai ekonominya berputar di desa. Koperasi desa juga bisa terlibat dalam distribusi agar uang tetap beredar di wilayah kita,” ujarnya.

Selain sektor pertanian, Ganjar menyoroti kebijakan nasional yang tengah mendorong desa menjadi pusat energi baru terbarukan. Ia menyebutkan, pemerintah pusat menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) seluas minimal satu hektar di setiap desa.

“Bayangkan kalau ada 80 ribu desa dengan satu hektar PLTS, berapa energi yang bisa dihasilkan. Ini langkah menuju swasembada energi nasional,” katanya.

Ganjar menambahkan, peran ormas Islam menjadi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menyambut transformasi desa tersebut. Ia mengajak pesantren dan lembaga pendidikan Islam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan daerah tanpa meninggalkan akar keilmuan keislaman.

“Baca kitab kuning tetap penting, tapi perlu dilengkapi dengan soft skill dan hard skill yang relevan dengan kebijakan pembangunan daerah,” katanya.

Ketua 1 Bidang Pembinaan Daerah Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Dr. KH. Abdul Hakim, yang juga anggota DPD RI, menyampaikan bahwa Mathla’ul Anwar memiliki tanggung jawab besar dalam membina pendidikan dan dakwah di tengah dinamika sosial yang cepat berubah. Ia menegaskan, revitalisasi peran Mathla’ul Anwar sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman.

“Dalam bidang pendidikan, Lampung masih harus meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Karena itu, Mathla’ul Anwar harus berperan aktif meningkatkan mutu guru, kepala sekolah, dan modernisasi sistem pembelajaran yang memadukan nilai Islam dengan sains dan teknologi,” ujar Abdul Hakim.

Abdul Hakim juga menekankan pentingnya penguatan peran dakwah sosial untuk menjawab persoalan kemiskinan, pengangguran, krisis keluarga, dan radikalisme. Menurutnya, Mathla’ul Anwar harus hadir menjadi pelaku utama dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 dengan mencetak sumber daya manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia.

Sementara itu, Ketua PW Mathla’ul Anwar Lampung Muhammad Isa dalam laporannya menjelaskan, Mathla’ul Anwar di Lampung memiliki 14 perguruan, 99 madrasah dan sekolah, serta 10 pondok pesantren yang tersebar di berbagai kabupaten. Namun, sejumlah madrasah mengalami kendala akibat keterbatasan dana operasional dan regulasi yang tidak memungkinkan penarikan SPP.

Meski begitu,Muhammad Isa menegaskan masih banyak prestasi membanggakan dari madrasah-madrasah Mathla’ul Anwar, termasuk santri asal Lampung Selatan yang diterima di Universitas Cambridge, Inggris, melalui beasiswa LPDP.

Ia berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghidupkan kembali madrasah dan pondok pesantren yang mengalami kendala, sekaligus memperkuat kerja sama dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.

Musyawarah Wilayah VI Mathla’ul Anwar Lampung diharapkan menjadi momentum kebangkitan organisasi yang telah berperan lebih dari satu abad dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung melihat kehadiran Mathla’ul Anwar sebagai mitra strategis dalam memperkuat sumber daya manusia, menggerakkan ekonomi berbasis desa, dan membangun masyarakat Lampung yang berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.*

JurnalKota.net – JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Percepatan Rencana Investasi Bioetanol bersama Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu dan Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Pada kesempatan itu, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menegaskan peran krusial koperasi petani dalam pengembangan ekosistem bioethanol nasional. Koperasi memiliki potensi besar untuk memperkuat rantai pasok energi terbarukan berbasis pertanian di Indonesia.

Kemenkop memiliki semangat yang sama dalam mengembangkan potensi bioethanol di Indonesia, dengan melihat koperasi petani sebagai bagian penting. Keterlibatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku pertanian lokal. Hal ini sekaligus mendorong kemandirian energi dan kesejahteraan petani. “Kementerian Koperasi memiliki semangat yang sama dalam mengembangkan potensi bioetanol di Indonesia. Koperasi petani dapat menjadi bagian penting dalam ekosistem ini,” ujar Ferry.

Ferry optimistis ekosistem bioetanol dapat segera terwujud. Hal ini didukung oleh regulasi pendukung yang telah disiapkan Kementerian Investasi serta adanya minat dari produsen otomotif besar asal Jepang, Toyota, untuk meningkatkan kapasitas produksi. Di sisi hulu, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan ratusan ribu hektare lahan untuk bahan baku seperti ubi kayu, tebu, dan jagung.
Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu menambahkan, Indonesia kini memasuki era bahan bakar E10, campuran 10 persen etanol dalam bensin. Dengan E10, potensi pasar domestik diperkirakan mencapai tiga hingga empat juta kiloliter etanol per tahun.

Todotua juga menyebut bahwa produsen otomotif Jepang di Indonesia, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pengamanan pasokan bahan baku atau feedstock bagi pengembangan hidrogen dan bioetanol, termasuk terlibat di sektor hulu industri etanol. Dukungan ini memperkuat keyakinan akan terwujudnya ekosistem bioethanol yang terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan sektor pertanian daerah sebagai bagian dari ekosistem industri bioetanol nasional. Ia menyebut Lampung adalah produsen utama singkong, peringkat kedua untuk tebu, dan ketiga untuk jagung. Meskipun komoditas tersebut ditanam di lahan ratusan ribu hektare, pemanfaatannya untuk industri hilir masih belum maksimal.

Saat ini, Lampung memiliki dua perusahaan ethanol yang beroperasi, namun kapasitas serapnya terhadap hasil pertanian lokal masih terbatas, yang mengakibatkan kelebihan pasokan di tingkat petani, yang berpotensi menurunkan harga.

Gubernur Mirza berharap pengembangan ekosistem bioethanol, terutama bioethanol dari jagung, dapat mengatasi masalah ini dan meningkatkan nilai tambah pertanian.

Rapat ini turut dihadiri pula oleh Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Nandi Julyanto, dan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.*

JurnalKota.net – JAKARTA —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima anugerah Tun Perak dari Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) dalam acara Konvensyen DMDI Ke-23 di Hotel Borobudur Jakarta, Jum’at (24/10/2025).

Anugerah tersebut diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi beliau dalam pengembangan masyarakat Melayu, penguatan nilai-nilai Islam dan kerjasama kebudayaan-ekonomi di kawasan Melayu-Islam.

Anugerah Tun Perak sendiri merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh DMDI kepada tokoh Melayu atau Islam yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam pengembangan masyarakat Melayu, pelestarian budaya, pembangunan ekonomi dan kerjasama antar-negara anggota DMDI.

Penghargaan ini menegaskan komitmen DMDI untuk memperkuat jaringan Melayu-Islam global melalui diplomasi kebudayaan, kegiatan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Acara konvensyen tersebut dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan dihadiri langsung oleh 18 perwakilan Negara dari total 23 negara anggota DMDI. Dalam Sambutannya, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Islam yang erat dengan masyarakat Melayu juga semakin berkembang sebagai agama yang mudah dipahami dan nyaman dijalankan, damai dan penuh toleransi.

“Islam adalah agama yang dianut oleh kebanyakan atau mayoritas orang-orang Melayu. Tetapi Islam yang diterima oleh Melayu, Islam yang dianut oleh kita semua di dunia Melayu ini adalah Islam Rahmatanil Alamin. Islam yang menerima perbedaan, Islam yang menerima keyakinan-keyakinan yang berbeda, Islam yang menghormati dan Islam yang menghargai toleransi,” tutur Muzani.

Karenanya, Konvensi dari Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) dapat diartikan sebagai upaya menjaga warisan harmoni dan persaudaraan. Dia pun menyerukan, pentingnya dukungan masyarakat terhadap stabilitas pemerintahan di masing-masing negara.

Mengamini hal itu, Presiden Pemuda Masjid Dunia, Datuk H. Said Aldi Al Idrus, menekankan Konvensi DMDI adalah perekat negara-negara melayu di seluruh dunia.

“Konvensyen DMDI di Jakarta ini seperti yang disampaikan oleh Ketua MPRI tadi adalah menjadi perekat negara-negara Melayu di seluruh dunia,” tutur Said.

Said juga mengungkap, pelaksanaan Konvensi DMDI turut menunjukan bahwa Indonesia aman dan nyaman.

“Kegiatan hari ini adalah kegiatan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat dunia bahwasanya pertama Indonesia itu aman dan nyaman,” jelas Said.

Sebagai informasi, DMDI merupakan organisasi antar-negara yang beranggotakan komunitas Melayu dan umat Islam dari sejumlah negara, dengan tujuan mempromosikan sinergi kebudayaan Melayu, agama Islam, ekonomi kerakyatan dan pembangunan di kawasan Melayu-Islam. Konvensi DMDI di Jakarta akan membahas kerja sama juga di bidang pendidikan oleh negara-negara di kawasan Melayu melalui MOU dengan perguruan tinggi.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menegaskan bahwa fokus utama pihaknya saat ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), validasi data, serta peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak di seluruh wilayah Lampung.

“Pendapatan pajak di Provinsi Lampung tahun 2024 baru mencapai 36 persen. Secara nasional, capaian ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang di bawah 50 persen,” ujar Slamet saat menerima kunjungan silaturahmi pengurus Poros Wartawan Lampung di ruang kerjanya, Rabu (22/10/2025).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Poros Wartawan Lampung, Junaidi Ismail, didampingi Sekretaris Magel Hen dan Bendahara Jamal. Dalam pertemuan itu, berbagai hal strategis terkait optimalisasi pajak daerah turut dibahas secara terbuka.

Menurut Slamet, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), mekanisme penagihan pajak kini dapat dilakukan langsung ke rumah wajib pajak yang menunggak.

“Penunggak pajak sudah bisa ditagih ke rumah warga sesuai ketentuan UU HKPD. Dari hasil penagihan tersebut, 34 persen menjadi bagian Pemerintah Provinsi, sementara 66 persen diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” jelasnya.

Slamet menambahkan, dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor, peran kabupaten/kota menjadi sangat penting karena mereka memiliki wilayah kerja dan kedekatan langsung dengan masyarakat.

“Provinsi terlalu jauh jika harus turun langsung menagih pajak ke warga. Oleh sebab itu, pelaksanaan penagihan menjadi kewenangan kabupaten/kota. Alhamdulillah, saat ini kabupaten/kota sudah mulai memahami mekanisme tersebut. Per Januari tahun ini, UU sudah berlaku, dan proses penagihan ke rumah warga mulai berjalan,” ungkap Slamet.

Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan pajak daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga Lampung mampu memperkuat kapasitas fiskalnya serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. (*)