Tongkat Komando Danrem 043/Gatam Diserahterimakan
JurnalKota.net – Palembang, 6 Agustus 2025 – Pangdam II/Sriwijaya (Swj) Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam (Gatam) dari Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., kepada pejabat baru Brigjen TNI Haryantana, S.H. Upacara digelar khidmat di Gedung Sudirman, Makodam II/Swj, Palembang, Sumatera Selatan.
Prosesi sertijab ditandai dengan penyerahan tanda jabatan, tongkat komando, dan tunggul Korem 043/Gatam oleh Pangdam II/Swj kepada Brigjen TNI Haryantana, S.H., sebagai simbol resmi peralihan kepemimpinan.
Brigjen TNI Haryantana, S.H., merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1994. Sebelum menjabat sebagai Danrem 043/Gatam, beliau mengemban tugas sebagai Waasintel Kasad Bidang Pembinaan Intelijen. Sementara itu, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., selanjutnya akan mengemban amanah sebagai Direktur Latihan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Dirlem Secapa AD).
Dalam amanatnya, Pangdam II/Swj menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan mengucapkan selamat kepada Brigjen TNI Haryantana beserta istri atas kepercayaan yang diberikan pimpinan TNI AD.
“Sertijab bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier yang berkelanjutan dalam tubuh TNI AD,” ujar Pangdam. Ia menekankan bahwa proses ini juga menunjukkan berjalannya sistem regenerasi kepemimpinan secara profesional dan terencana.
Pangdam II/Swj juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Brigjen TNI Rikas Hidayatullah atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Danrem 043/Gatam. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ny. Hanny Rikas Hidayatullah atas peran aktifnya dalam mendukung tugas suami dan mengembangkan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 043 PD II/Swj.
Selain Sertijab Danrem 043/Gatam, acara ini juga dirangkaikan dengan serah terima jabatan Liaison Officer (LO) TNI AL Kodam II/Swj, LO TNI AU Kodam II/Swj, serta penerimaan jabatan Kepala Setumdam II/Swj Tahun 2025.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdam II/Swj Brigjen TNI Amington Manurung, Irdam II/Swj, Kapok Sahli Pangdam II/Swj, para Danrem jajaran Kodam II/Swj, para PJU dan Pamen Ahli Kodam II/Swj, Dan/Kabalak, para pejabat LO TNI AL dan AU, serta pejabat dari Korem 043/Gatam, Korem 044/Gapo, dan unsur satuan lainnya. Turut hadir pula Ketua dan Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD II/Swj beserta pengurus.*
Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tertinggi di Sumatera, Pemprov Siapkan Langkah Anggaran Strategis Menuju 2045
LAMPUNG – Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera, mencapai 5,47% pada triwulan pertama…
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Sumatera, Pemprov Lampung Siapkan Langkah Anggaran Strategis
LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung di Ruang Sidang…
BPS Rilis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2, Kadis Kominfotik: Lampung Optimis dibarengi Kewaspadaan, BI: Sebut Lampung The King Of Sumatera
JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG—Perekonomian Lampung menunjukkan performa impresif sepanjang semester pertama 2025. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan II-2025 mencapai 5,09 persen (year-on-year), melanjutkan capaian triwulan I-2025 yang sebesar 5,47 persen. Ini menjadi pertama kalinya sejak pandemi COVID-19, pertumbuhan dua triwulan berturut-turut berada di atas lima persen.
Data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Dr. Ahmadriswan Nasution, dalam Berita Resmi Statistik yang digelar di Kantor BPS Lampung, Selasa (05/08/2025).
“Hal ini menunjukkan kekuatan struktur ekonomi Lampung yang mulai kembali ke tren positif, terutama dalam merespons permintaan domestik dan ekspor,” ujarnya.
Pertumbuhan ini disokong oleh lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan transportasi. Keempat sektor ini menguat seiring meningkatnya aktivitas produksi serta mobilitas masyarakat selama periode April–Juni 2025.
Dari sisi pengeluaran, lonjakan ekspor barang dan jasa menjadi pendorong utama. Komoditas unggulan Lampung seperti lemak dan minyak hewan seperti sawit dan kopi mencatatkan kenaikan volume dan nilai ekspor yang signifikan. Hal ini menandakan komoditas ini masih bisa diterima pasar internasioanl ditengah dinamika ekonomi global. Selain itu, konsumsi rumah tangga juha meningkat tajam, terutama dipicu oleh beberapa momen libur panjang nasional.
Yang menjadi sorotan utama adalah angka pertumbuhan ekonomi triwulanan (quarter-to-quarter/q-to-q) Lampung. Perekonomian daerah ini tumbuh 9,33 persen dari triwulan I ke triwulan II 2025. Angka ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan q-to-q tertinggi kedua di Indonesia, setelah Papua Tengah yang mencatat 14,15 persen.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyatakan bahwa bila melihat pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun 2024 dari januari sampai juni, mencapi 4,08 persen, sedangkan selama januari sampai juni tahun 2025 lampung sudah mencapai 5,27 persen, angka ini menunjukan angka pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, capaian ini adalah alasan kuat untuk tetap optimistis, meski kewaspadaan tetap diperlukan.
“Perlu dicatat bahwa biasanya di triwulan III ada kecenderungan penurunan, namun kami optimistis karena masih ada program-program mandatori dari pusat yang akan dijalankan pada triwulan 3 dan triwulan 4 akan menopang pertumbuhan,” ujarnya.
Respons serupa datang dari Bank Indonesia perwakilan. Ekonom senior Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Fiskara, menyebut pihaknya sempat mencemaskan gejala pelemahan ekonomi di triwulan II akibat tekanan global dan domestik.
“Kami melihat indikasi pelemahan dari konsumsi rumah tangga, yang menyumbang hampir 60 persen dari ekonomi. Tapi ternyata Lampung justru menunjukkan kekuatan,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa istilah “King of Sumatra” masih layak disematkan kepada Lampung. “Quarter II ini adalah moment of truth. Jika tumbuh di bawah 5 persen, tekanan akan sangat besar. Tapi nyatanya Lampung mencatat 5,09 persen. Bahkan hampir menyentuh 5,1 persen,” ujar Fiskara.
Bank Indonesia juga menyatakan akan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dalam laporan resmi ekonomi regionalnya. Menurut Fiskara, Lampung saat ini layak menjadi role model karena mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan ekonomi nasional dan global.
Dengan pencapaian ini, Lampung tidak hanya mempertahankan tren pertumbuhan di atas 5 persen, tapi juga menegaskan posisinya sebagai lokomotif ekonomi Sumatra. Sementara sebagian besar provinsi masih berjuang menghadapi dinamika harga komoditas dan penurunan daya beli, Lampung menunjukkan bahwa strategi berbasis komoditas unggulan dan konsumsi domestik tetap relevan dan efektif.
Tantangan ke depan masih membayangi, khususnya memasuki triwulan ketiga yang secara siklikal cenderung melambat dan menurun. Namun pemerintah daerah menyatakan siap menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat, terutama melalui intervensi program prioritas yang sedang masif dijalankan berjalan, seperti program Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat dan lain sebagainya.
Momentum ini menjadi penting tidak hanya bagi Lampung, tapi juga bagi kontribusi ekonomi daerah terhadap capaian nasional. Jika lebih banyak provinsi bisa menjaga pertumbuhan di atas lima persen, maka target Indonesia Emas dapat terwujud.*
Aksi Sukarela Warnai Perawatan Jembatan Rusak di Merbau Mataram, Camat: Sudah Masuk Agenda Perbaikan Tahun Ini
Merbau Mataram, Lamsel – Aksi sukarela seorang warga Desa Karang Raja, Zainudin, yang melakukan pengecatan dan pembersihan jembatan rusak secara mandiri, mendapat respon positif dari pemerintah kecamatan. Plt Camat Merbau Mataram, Ricky Randa Belpama, menilai aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, bukan bentuk protes terhadap pemerintah.
“Saya mengapresiasi inisiatif Pak Zainudin. Ini aksi positif yang menunjukkan rasa memiliki terhadap fasilitas umum. Perlu kami tegaskan, perbaikan jembatan dan ruas jalan tersebut sudah masuk dalam agenda kerja, insyaallah akan terealisasi tahun 2025,” ujar Camat Ricky saat meninjau lokasi pada Senin (5/8/2025).
Tanggapan serupa disampaikan Kepala UPTD PUPR Merbau Mataram–Way Sulan, Mahfudin, S.T. Ia menyatakan bahwa penanganan ruas jalan R140 dari Pardasuka menuju Subang, termasuk jembatan yang dicat oleh Zainudin, telah masuk dalam paket pekerjaan infrastruktur tahun ini.
“Pemeliharaan akan mencakup jembatan dan jalan. Jika proses kontrak berjalan lancar, pengerjaan diperkirakan memakan waktu tiga hingga empat bulan,” jelas Mahfudin kepada Tim Diskominfo Lamsel.
Saat ini, tim teknis tengah mengevaluasi kondisi lapangan untuk menentukan skema penanganan yang paling sesuai, apakah dilakukan rehabilitasi menyeluruh atau cukup dengan perbaikan ringan.
Sementara itu, Zainudin selaku inisiator kegiatan pengecatan, menjelaskan bahwa aksinya tidak bermaksud menyindir atau mengkritik pemerintah. Ia hanya terdorong oleh kepedulian pribadi terhadap lingkungan sekitar.
“Kebetulan rumah saya tidak jauh dari sini, dan saya punya pengalaman mengecat jembatan. Ada sisa cat di rumah, jadi saya pakai untuk memperindah tampilan jembatan. Sekalian saya bersihkan sedikit juga. Tidak ada maksud menyalahkan siapa pun,” ujarnya.
Ia berharap tindakan kecil seperti ini bisa menginspirasi warga lain untuk ikut peduli terhadap kondisi lingkungan, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih cepat tanggap terhadap infrastruktur yang mulai rusak.
“Dulu tahun 2017 jembatan ini masih bagus. Sekarang rusak, dan belum diperbaiki. Mudah-mudahan segera ada tindakan,” pungkas Zainudin.
Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara warga dan pemerintah dalam merawat fasilitas umum dapat berjalan selaras, selama dilandasi niat baik dan komunikasi yang terbuka.
Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana Buka Peringatan Hari Anak Nasional ke-41 Tahun 2025: “Anak Hebat, Indonesia Kuat, Menuju Indonesia Emas 2045”
JK, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tahun 2025 dengan tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat, Menuju Indonesia Emas 2045”, bertempat di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, pada Selasa (05/08/2025).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, dan dihadiri oleh Wakil Walikota Bandar Lampung Dedi Amarullah serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat dan lurah se-Kota Bandar Lampung, tenaga pendidik, perwakilan siswa dari berbagai jenjang pendidikan, serta tamu undangan lainnya.
Momentum peringatan Hari Anak Nasional ke 41 tahun, menjadi wadah reflektif sekaligus afirmasi atas komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan terhadap tumbuh kembang generasi muda sebagai aset masa depan bangsa.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hj. Eva Dwiana menyampaikan bahwa anak merupakan subjek utama dalam pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam membentuk anak-anak yang sehat secara fisik dan mental, unggul dalam pendidikan, serta berkarakter kuat dalam menghadapi tantangan zaman.
“Tema tahun ini, ‘Anak Hebat, Indonesia Kuat’, mengandung pesan mendalam bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari kualitas generasi mudanya. Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen penuh untuk memperluas akses terhadap layanan pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang berkeadilan bagi seluruh anak,” ujar Hj. Eva Dwiana.
Wali Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi.
Acara dilanjutkan dengan sesi interaktif yang melibatkan pelajar dan guru dalam suasana edukatif dan menyenangkan. Pada sesi ini, Wali Kota Hj. Eva Dwiana mengadakan kuis seputar wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter. Anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar mendapatkan hadiah berupa sepeda, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap dapat memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya investasi sumber daya manusia sejak usia dini, sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045 yang inklusif, adil, dan berdaya saing global.
Hingga akhir acara, suasana berlangsung dengan penuh keceriaan dan semangat, mencerminkan harapan baru bagi masa depan anak-anak Indonesia.(kwt)
Pemprov Lampung Dorong Pengarusutamaan Bahasa dan Kebudayaan dalam Pembangunan Daerah
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan daerah sebagai bagian integral dari…
Tokoh Adat Lampung Tepis Tuduhan Pelecehan Budaya dalam Karnaval Tari Ngigel
JK, BANDAR LAMPUNG-Tokoh adat di Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa pelaksanaan Karnaval Budaya Tari Ngigel yang digelar oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung bukanlah bentuk pelecehan terhadap tradisi adat Lampung.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh para penyimbang dan perwatin masyarakat adat sebagai respon atas pemberitaan miring yang berkembang di tengah masyarakat, pada Konferensi persnya, Selasa 5 Agustus 2025.
Yakub, tokoh adat dari Anek Langkapura yang bergelar Radin Kepalo Migow, mewakili para penyimbang dan perwatin se-Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa acara Tari Ngigel merupakan bentuk pelestarian budaya, bukan prosesi adat yang sakral.
“Kami, masyarakat adat Kota Bandar Lampung, bersama warga Balau serta seluruh tiuh anak pekon di 20 kecamatan, menyatakan bahwa acara puncak peringatan HUT Kota Bandar Lampung berupa Karnaval Budaya Tari Ngigel telah diselenggarakan dengan berkoordinasi dan menjalin kerja sama yang baik dengan para penyimbang dan perwatin se-Kota Bandar Lampung,” ujarnya.
Yakub tokoh adat Lampung Marga Abung menjelaskan, sebagai masyarakat Lampung dirinya bangga dengan telah diadakannya Festival tari ngigel di alun-alun Kota Bandar Lampung.
“Kami masyarakat adat senang karna Bunda Eva peduli dengan adat Lampung dan kebudayaan” jelas Yakub.
Yakub menegaskan, kegiatan Tari Ngigel ini lebih dimaksudkan sebagai panggung budaya yang terbuka bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda, untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Lampung. Ia menekankan bahwa dalam proses persiapannya, Pemkot Bandar Lampung tidak pernah mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal dan selalu melibatkan peran aktif tokoh-tokoh adat.
“Karnaval Budaya Tari Ngigel bukan prosesi adat, namun sebuah gelar budaya yang bertujuan melestarikan warisan Lampung di tengah masyarakat heterogen. Kegiatan ini sarana edukasi budaya, bukan sekadar pertunjukan hiburan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yakub menyampaikan bahwa masyarakat adat Kota Bandar Lampung mendukung penuh program-program pelestarian budaya yang dijalankan Walikota Bandar Lampung. Menurutnya, inisiatif seperti Karnaval Tari Ngarigel justru menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali tradisi dan identitas budaya yang selama ini mulai tergerus perkembangan zaman.
“Kami siap mendukung setiap langkah Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memajukan budaya daerah, asalkan tetap menghormati nilai-nilai adat dan melibatkan masyarakat adat dalam pelaksanaannya,” tegasnya.(*)
Anggaran Biro Kesra Bocor Alus, Lsm Kaki Lampung Meminta Aparat Penegak Hukum untuk Memeriksa Biro Kesra.
JK, BANDAR LAMPUNG – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Lucky Nurhidayah mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memeriksa sejumlah anggaran mencurigakan yang melekat di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2025.
Dalam keterangannya pada Senin, 4 Agustus 2025, Lucky mengungkapkan sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak masuk akal dan rawan penyimpangan. Salah satunya adalah Belanja Jasa Ziarah Wisata Rohani sebesar Rp1,359 miliar.
“Anggaran sebesar itu sangat besar untuk kegiatan wisata rohani. Ini sangat berpotensi terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami minta APH, baik Kejati Lampung maupun KPK, turun tangan melakukan audit,” tegas Lucky.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti Belanja Hadiah Perlombaan sebesar Rp132 juta, yang menurutnya patut dipertanyakan dari sisi urgensi dan mekanisme distribusinya.
“Perlombaan macam apa yang sampai menelan anggaran sebesar itu? Siapa pesertanya? Siapa penerimanya? Di tengah upaya efisiensi anggaran, ini justru terlihat seperti pemborosan yang disengaja,” ujarnya geram.
LSM KAKI juga mengkritisi belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp31,59 juta, serta honorarium tim pelaksana kegiatan yang mencapai Rp352,71 juta.
“Angka-angka ini tidak wajar. Kami sebagai lembaga kontrol sosial menilai alokasi seperti ini bisa menjadi ladang subur korupsi terselubung. Padahal, Lampung digempur isu defisit dan efisiensi. Tapi anggaran seperti ini justru terus digelontorkan,” jelasnya.
Lucky menegaskan bahwa pihaknya tengah melengkapi berkas-berkas dan akan melaporkan dugaan ini secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Kamis mendatang.
Korupsi, Ancaman Nyata Bangsa
Lebih jauh, Lucky memaparkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Korupsi menghambat pembangunan, memperlebar ketimpangan sosial, dan menurunkan kualitas hidup rakyat. Ini ancaman serius terhadap stabilitas nasional,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bagaimana korupsi menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, melemahkan demokrasi, dan menciptakan ketidakadilan sosial.
“Para pelaku korupsi sering kali menikmati impunitas. Ini memperparah lemahnya penegakan hukum dan buruknya kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Dukung Presiden Prabowo Berantas Korupsi
Dalam kesempatan yang sama, Lucky menyatakan bahwa KAKI Lampung siap mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.
“Ini tanggung jawab bersama. Pemberantasan korupsi tidak akan maksimal tanpa partisipasi rakyat. KAKI Lampung siap berdiri di garis depan untuk Indonesia yang bersih dan bermartabat,” pungkasnya.
Dengan desakan ini, publik kini menanti sikap tegas dari aparat penegak hukum dalam mengawal penggunaan APBD agar benar-benar menyentuh kesejahteraan rakyat, bukan justru menjadi bancakan segelintir oknum.(*)
DPP Aliansi Indonesia Bersatu Soroti PAD Bapeda Lampung
JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG – Perjuangan keras dalam meningkatkan PAD Provinsi Lampung Kepala Bapenda Slamet Riadi mendapat sorotan penuh oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Aliansi Indonesia Bersatu, Hadie Reyandi Chandra. Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu mengapresiasi kinerja Slamet Riadi dalam rangka mendongkrak PAD Provinsi Lampung dalam kondisi efisiensi saat ini. “Harus diakui satu-satunya OPD yang mampu mendobrak perusahaan-perusahaan besar dan berani di Provinsi Lampung.
Dalam kunjungannya, Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu Senin, (04/08/2025) diruang kerja Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Hadie Reyandi Chandra bangga karena di beberapa era Gubernur Lampung selama ini belum ada yang mampu bahkan menagih pajak-pajak perusahaan besar di Provinsi Lampung hanya baru di era Gubernur Rahmat Mirzani Djausal tersebutlah salah satu OPD nya berani menagih pajak tertunggak di perusahaan besar yang ada di Lampung,” ujar Hadie.
Dalam paparannya Kepala Bapenda Lampung seperti yang telah diungkapkannya diberbagai media, sampai hari ini perusahaan-perusahaan seperti PT. SGC, PT. SIL dan GPM telah melunasi pajak setelah pajak kendaraan bermotor menyusul pajak alat berat mereka.
“Namun tinggal pajak air permukaan masih tahap penghitungan dan mudah-mudahan segera terselesaikan,” kata Kepala Bapenda Provinsi Lampung.
Terkait perusahaan-perusahaan besar tersebut inilah yang menjadi perhatiaan serius Ketum DPP melakukan kunjungan ke Bapenda Provinsi Lampung.
Selain pajak-pajak yang telah terbayarkan yang lebih menyentuh adanya dugaan kelebihan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang di kuasai PT. Sugar Group Companies (SGC) terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mereka.
Ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Lampung beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pengukuran ulang lahan milik perusahaan bukanlah tanggung jawab negara melainkan tanggung jawab pemohon, kecuali dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang biayanya tertanggung oleh negara karena jika APBN terus-menerus digunakan untuk mengukur lahan korporasi, ini bisa menjadi “Preseden Buruk” yang akan membuat perusahaan enggan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” luar biasa ulas Bung Hadie sapaan akrabnya.
Ada apa dibalik PT. SGC tersebut, sementara saat sebelum Kementerian ATR/BPN ke Lampung saya turun ke Kabupaten Tulang Bawang beberapa tokoh adat masyarakat bangga menilai akan ada titik temu terhadap lahan-lahan mereka yang telah dikuasai PT. SGC selama muluhan tahun tersebut, namun kenyataannya hanya kekecewaan belaka.
Sementara petinggi dari PT. Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee dan Gunawan Yusuf terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat eks pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar Rp70 miliar dari PT.SGC untuk pengurusan perkara hukum melawan PT Marubeni pada 2016–2018 akhirnya di cekal oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Menyikapi hal tersebut saya selaku Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu melalui Bapenda sebagai salah satu OPD Gubernur Lampung serta mengajak seluruh putra daerah Lampung yang bernaung baik dari DPD KNPI, DPP Laskar Lampung dan Ormas maupun Organisasi DPD lainnya, agar dapat kita bersama-sama bersatu mengungkap Lahan PT.SGC tersebut.
Jika memang negara tidak bisa membiayai ukur ulang yang menghabiskan dana 10 milyar, saya sependapat kita galang dana.
Terkait kasus petinggi PT.SGC yang nyata-nyata telah terbukti dari pernyataan Zarof Ricar, saya selaku Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu meminta agar Kejagung RI dapat bekerja semaksimal mungkin dalam menegakkan supremasi hukum yang berlaku sampai hakim menetapkan sebagai tersangka.
“Saya ingin kelebihan lahan HGU yang menjadi milik masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, Tubabar, Kabupaten Lampung Tengah, dan Mesuji bisa dinikmati mereka, melihat Petani Singkong sulit untuk dipertahankan warga masyarakat Lampung dapat beralih ke Tani Tebu, “Artinya gantian lah kan penguasa lahan SGC telah muluhan tahun mengumpulkan keuntungan, Jadi jika ini dapat dinikmati masyarakat, saya yakin Lampung tidak akan kesusahan, taraf ekonomi meningkat ditambah ruas-ruas jalan telah membaik sehingga program Gubernur RMD benar-benar terbukti dalam memakmurkan masyarakat Provinsi Lampung dan inilah yang menjadi keinginan Presiden kita Prabowo Subianto, “Petani Makmur Petani Sejahtera,” harap Ketum.
Disisi lain peran Bapenda dapat memfasilitasi dengan Pak Gubernur, jika taraf ekonomi masyarakat Lampung makmur bukan otomatis PAD akan meningkat pesat,” tutup Bung Hadie.*
3 Dinas Di Provinsi Lampung, di Warning Lsm Kaki Lampung.
JK, BANDAR LAMPUNG – Komite Anti Korupsi Indonesia, Lampung (Lsm Kaki Lampung) yang di ketuai Lucky Nurhidayah.S.H.
Kembali mempertanyakan kegiatan yang ada di tiga Dinas di Provinsi Lampung,
– Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, Pengadaan Sarana/Perlengkapan Instalasi Pengelolaan POC Tahun Anggaran 2025, dengan nilai anggaran senilai. Rp.5.508.700.000.
– Belanja Perjalanan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025. Dengan nilai anggaran senilai. Rp. 1.481.931.000.
– Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun Anggaran 2025. Dengan nilai anggaran senilai. Rp. 21.982.000.
Yang kedua Dinas Biro Kesra Provinsi Lampung,
– Belanja Biaya Perjalanan Umroh Tahun Anggaran 2025. Dengan nilai anggaran senilai. Rp.9.640.000.000.
– Belanja Jasa yang di Berikan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025. Dengan nilai anggaran senilai. Rp.43.800.000.
– Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi Tahun Anggaran 2025. Dengan nilai anggaran senilai. Rp.12.073.222.000.
– Belanja Sewa Angkutan Darat Bermotor dan lainnya Sewa Angkutan Darat Safari Ramadhan Tahun Anggaran 2025. Dengan nilai anggaran senilai. Rp.75.780.000.
Yang ketiga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung,
– Belanja Jasa Kalibrasi Tahun Anggaran 2025. Dengan nilai anggaran senilai. Rp.102.857.000.
– Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun Anggaran 2025. Dengan nilai anggaran senilai. Rp.407.549.000.
– Belanja Tenaga Ahli Tahun Anggaran 2025. Dengan nilai anggaran senilai. Rp.35.000.000.
– Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium unit Alat Laboratorium dan Alat Laboratorium lainnya, Tahun Anggaran 2025. Dengan nilai anggaran senilai. Rp.54.390.000.
Lucky Nurhidayah Ketum Lsm Kaki Lampung menjelaskan di ruangan kerja nya, Senin, 04- Agustus 2025. Dalam catatan Kaki Lampung,
Bahwa tiga Dinas Provinsi Tersebut sudah menjadi catatan hitam kami,
Dan insyaallah kami selaku Lembaga Control Sosial Kaki Lampung, Kamis depan akan menyuarakan suara kami di Kantor KPK RI.
Karena sudah jelas Dinas Dinas Tersebut sudah menguntungkan dirinya sendiri,
Lucky juga menegaskan bahwa korupsi merupakan musuh negara yang harus diberantas secara serius dan sistematis. Ia menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto agar menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam agenda pemerintahannya.
“Korupsi adalah musuh negara. Presiden Prabowo harus menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Lucky Nurhidayah dalam pernyataan resminya.(tim)
Mahasiswa FKIP Lolos Pomnas 2025
LAMPUNG – Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) kembali mengukir prestasi membanggakan…
Di Harlah ke-343 Walikota Bandarlampung Promosikan Budaya Tari Khas Lampung
JurnalKota.net – Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar Pawai Budaya Tari Ngigel di Bundaran Tugu Adipura, Minggu (3/8/2025).
Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian peringatan HUT ke-343 Bandar Lampung yang telah berlangsung sejak 17 Juni lalu.
Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan Pawai ini bertujuan mengenalkan Budaya Lampung kepada generasi muda.
“Generasi muda sekarang jadi tahu kalau budaya kita ini banyak sekali. Itu salah satu tujuan yang ingin disampaikan,” ujarnya.
Menurut Eva, Tari Ngigel merupakan warisan budaya Lampung yang mencerminkan keceriaan dan kekayaan masyarakat lokal.
Namun, tak banyak anak muda yang mengetahui makna di baliknya.
“Kami ingin anak-anak milenial dan Gen Z tahu sejarah nenek moyang kita. Kita punya Tari Ngigel, makanan khas seperti sekubal, dan kegiatan adat yang luar biasa,” katanya.
Pawai ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, berbagai elemen ikut terlibat, mulai dari komunitas lintas agama, tokoh adat, hingga pelajar.
Sejak pekan lalu, para camat juga mulai mengenakan topi adat Lampung sebagai kampanye budaya.
Eva menegaskan pembangunan kota tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pelestarian budaya sebagai identitas dan kebanggaan warga.
“Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan agar budaya kita tetap terjaga dan lestari,” pungkasnya.*
Tunjang Perekonomian Daerah, Walikota Bandar Lampung Komitmen Dukung Program Sertifikasi Halal
JK, BANDAR LAMPUNG – Kewajiban sertifikasi halal menjadi peluang emas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bandar Lampung untuk meningkatkan daya saing produk. Dengan ratusan ribu unit UMKM aktif di kota ini, program sertifikasi halal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk kuliner daerah .
Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyatakan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung program sertifikasi halal sebagaimana diwajibkan oleh regulasi. Terlebih, Lampung kaya akan produk usaha makanan dan kuliner yang dipastikan akan menunjang perekonomian di daerahnya.
“Kami sudah instruksikan seluruh camat dan lurah untuk mendata ulang pelaku UMKM. Senin depan, semua pelaku usaha makanan akan kami kumpulkan dan bantu pengajuan sertifikasi halal,” ujarnya pada acara Lampung Halal Market di Taman UMKM Ir. Soekarno, Bandar Lampung, Minggu (03/08/2025).
“Target kami, seluruh usaha makanan di Bandar Lampung bersertifikat halal,” tegasnya.
Eva menyebut bahwa pihaknya telah mendata berbagai sektor usaha jasa makanan, dari restoran hingga angkringan, dan akan bekerja sama dengan BPJPH dalam memfasilitasi proses sertifikasinya.
Acara Lampung Halal Market sendiri merupakan bagian dari Road Show Halal-20 yang pada tahun 2025 digelar di Johannesburg Afrika Selatan, acara ini menjadi upaya penting BPJPH dalam memperkuat sinergi kolaborasi Jaminan Produk Halal (JPH) khususnya di provinsi Lampung, khususnya dalam edukasi sertifikasi halal bagi pegiat UMK di provinsi Lampung.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia, Ahmad Haikal Hasan, juga melakukan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat, pelaku usaha dan Pendamping Proses Prodik Halal (P3H) di Kota Bandar Lampung. Edukasi dilaksanakan dalam dialog terbuka usai membuka gelaran Lampung Halal Market 2025.
“Bapak Ibu pegiat usaha mikro kecil di Provinsi Lampung yang belum punya sertifikat halal, segeralah mengurus sertifikat halal. (Karena) halal kini bukan sekadar simbol agama, tapi telah menjadi standar industri dan perdagangan yang menentukan kualitas produk.” ungkap Haikal Hasan.
“Dengan bersertifikat halal, produk akan memiliki nilai tambah secara ekonomi, harena halal itu bersih, sehat dan aman. Banyak sekali contoh produk UMK kita yang setelah bersertifikat halal mampu menembus ekspor.” lanjut Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan.
“Ada UMK dari Surabaya yang dulu (produknya) tak bisa masuk koperasi atau toko retail modern. Tapi begitu dapat sertifikat halal, mereka diterima di mana-mana, bahkan rutin ekspor dua kontainer ke Eropa.” lanjut Babe Haikal.
Saat ini, lanjut Babe Haikal, kompetisi produk di tingkat global memang terkait standar. Sebagai standar, halal bukan hanya untuk umat Islam. Halal adalah untuk semua umat manusia, terlepas apapun latar belakang agama, kepercayaan, suku, bangsa dan kebudayaannya. Halal telah bertransformasi sebagai jaminan yang mencerminkan kebersihan, keamanan, dan kualitas.
Karenanya, Babe Haikal mendorong para pegiat usaha di Lampung segera mengurus sertifikat halal. Terlebih, saat ini masih tersedia sekitar 18.000 kuota sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di Provinsi Lampung dari total kuota 44.000 yang disediakan melalui program sertifikat halal gratis (Sehati) BPJPH tahun 2025.
Babe Haikal juga meminta LP3H dan P3H di Lampung untuk terus mengoptimalkan kinerjanya dalam pendampingan UMK bersertifikat halal. Tujuannya, agar para pegiat UMK terbantu dan memperoleh kemudahan melalui pendampingan sertifikasi halal. (kwt)
Pemerintah Kota Bandar Lampung Menggelar Pawai Budaya Tari Ngigel
JK, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar Pawai Budaya Tari Ngigel di Bundaran Tugu Adipura, Minggu (03/08/2025).
Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian peringatan HUT ke-343 Bandar Lampung yang telah berlangsung sejak 17 Juni lalu.
Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan Pawai ini bertujuan mengenalkan Budaya Lampung kepada generasi muda.
“Generasi muda sekarang jadi tahu kalau budaya kita ini banyak sekali. Itu salah satu tujuan yang ingin disampaikan,” ujarnya.
Menurut Eva, Tari Ngigel merupakan warisan budaya Lampung yang mencerminkan keceriaan dan kekayaan masyarakat lokal.
Namun, tak banyak anak muda yang mengetahui makna di baliknya.
“Kami ingin anak-anak milenial dan Gen Z tahu sejarah nenek moyang kita. Kita punya Tari Ngigel, makanan khas seperti sekubal, dan kegiatan adat yang luar biasa,” katanya.
Pawai ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, berbagai elemen ikut terlibat, mulai dari komunitas lintas agama, tokoh adat, hingga pelajar.
Sejak pekan lalu, para camat juga mulai mengenakan topi adat Lampung sebagai kampanye budaya.
Eva menegaskan pembangunan kota tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pelestarian budaya sebagai identitas dan kebanggaan warga.
“Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan agar budaya kita tetap terjaga dan lestari,” pungkasnya. (kwt)