Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia resmi menetapkan kebijakan auto-rejection bawah (ARB)…
Tag: OJK
OJK Gelar Edukasi di Desa Sinar Banten Bersama Mahasiswa KKN Universitas Lampung
Lampung Tengah – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerja sama dengan mahasiswa KKN Universitas Lampung…
OJK Dukung Upaya Pemerintah Salurkan Kredit Murah untuk Pekerja Migran
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung inisiatif pemerintah untuk menyediakan kredit dengan bunga rendah guna…
OJK Buka Suara soal Bank Asal AS-Eropa Hengkang, Asia Makin Gencar ke RI
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal maraknya bank asing asal Amerika hingga Eropa yang hengkang…
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Nature Primadana Capital
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital yang beralamat di Jalan…
OJK: Program Asuransi Usaha Tani Padi Cukupannya Masih Terbatas
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, menilai pengembangan…
OJK Lampung Optimis Trend Positif Industri Jasa Keuangan terus Berlanjut
Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung menggelar kegiatan Media Update Kinerja Industri Jasa Keuangan…
Menyoal Gaji Pekerja Bakal Dipotong Lagi untuk Program Pensiun
Bakal ada lagi program pensiun tambahan buat pekerja. Ini menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan tindak…
OJK: Utang Warga RI di PayLater Tembus Rp 25,82 Triliun per Juli 2024
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masyarakat Indonesia yang melakukan pinjaman pada layanan bayar nanti atau Buy…
OJK Lawan Balik Bos Kresna Group, Pastikan Tetap Lindungi Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan kembali melakukan upaya hukum terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara…
Rapat Berkala KSSK II 2024: Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Tetap Terjaga
JurnalKota.net – Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan l-2024 masih dalam kondisi terjaga, didukung oleh kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang stabil, dalam rillis yang diterima media, Minggu (5/5/2024).
Namun, terdapat peningkatan ketidakpastian dan gejolak geopolitik global yang mendorong peningkatan tekanan di pasar keuangan global dan domestik.
KSSK akan terus melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat serta gejolak geopolitik dunia yang eskalatif.
Menteri Keuangan, Gubenur Bank Indonesia (Bl), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)dalam Rapat Berkala KSSK ll- 2024 pada hari Selasa, 30 April 2024 berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi,serta meningkatkan kewaspadaan ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global serta gejolak geopolitik yang eskalatif, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
Outlook pertumbuhan ekonomi global diprakirakan relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan.Dalam laporan terbaru World Economic Outlook April 2024,IMF memproyeksikan ekonomi global stagnan di level 3,2% yoy di tahun 2024.
Sementara itu, perekonomian Amerika Serikat(AS) tumbuh pada level 2,5% yoy di tahun 2023, dan diprakirakan kembali menguat ke 2,7% yoy di tahun 2024 seiring dengan kuatnya permintaan domestik dan aktivitas manufaktur AS yang masih ekspansif.
Masih kuatnya kinerja ekonomi AS tersebut diikuti dengan kembali meningkatnya laju inflasi dalam beberapa bulan terakhir, sehingga mendorong potensi penundaan dimulainya pemangkasan suku bunga acuan The Fed (high for longer).Di sisi lain,Tiongkok diprakirakan tumbuh melambat dari 5,2%yoy ditahun 2023 ke level 4,6% yoy di tahun 2024.
Memasuki bulan April 2024, dinamika ekonomi keuangan global berubah cepat dengan kecenderungan kearah negatif akibat eskalasi perang di Timur Tengah dan ketegangan geopolitik yang makin tinggi.
Kebijakan moneter AS yang cenderung mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama -dan penundaan pemangkasan suku bunga federal (Fed Fund Rate)-serta tingginya yield US Treasury telah menyebabkan terjadinya arus modal portfolio keluar dari negara-negara emerging dan pindah ke AS serta menyebabkan penguatan mata uang US Dollar dan melemahnya nilai tukar mata uang berbagai negara.
Ke depan, risiko terkait potensi penundaan pemangkasan FFR, tingginya yield US Treasury, penguatan US Dollar dan eskalasi ketegangan geo politik global akan terus dicermati.
KSSK terus siaga mengantisipasi dengan respons kebijakan yang sinergis dan efektif untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan tekanan dan ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik dan stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Di tengah dinamika ketidakpastian global,kinerja ekonomi Indonesia masih cukup resilien.
Pertumbuhan ekonomi di triwulan 12024 diprakirakan tetap berada di atas 5,0%dan menguat dibandingkan triwulan IV tahun 2023 didukung permintaan domestik yang tetap kuat, baik di sisi konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga,dan konsumsi LNPRT, seiring dengan penyelenggaraan Pemilu, kenaikan gaji ASN,dan pemberian THR dengan Tukin 100%.
Sementara itu, investasi bangunan lebih tinggi dari prakiraan,ditopang oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN)disejumlah daerah dan aktivitas konstruksi properti swasta sebagai dampak positif dari insentif Pemerintah. Adapun, kinerja ekspor diprakirakan masih belum cukup kuat sejalan dengan moderasi harga sejumlah komoditas dan lemahnya permintaan global.
Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diprakirakan tetap di atas 5,0%.
Ketahanan eksternal ekonomi nasional cukup stabil dengan kebijakan nilai tukar Bank Indonesia(Bl) terus diarahkan untuk menjaga stabilitas Rupiah.
Pada akhir triwulan l 2024, nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi sebesar 2,89%ytd (per tanggal 28 Maret 2024), lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan mata uang beberapa negara emerging market lainnya seperti Baht Thailand (6,41%ytd) dan Ringgit Malaysia (2,97%ytd).
Kinerja Rupiah yang terjaga tersebut ditopang oleh kebijakan stabilisasi Bl dan surplus neraca perdagangan barang.
Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Maret 2024 tetap tinggi sebesar 140,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Pada April 2024, tekanan terhadap mata uang global berlanjut sejalan makin meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global yang mendorong terus menguatnya dolar AS.
Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) menguat tajam mencapai level tertinggi 106,25 pada tanggal 16 April 2024 atau mengalami apresiasi 4,86% dibandingkan dengan level akhir tahun 2023. Perkembangan ini memberikan tekanan depresiasi kepada hampir seluruh mata uang dunia, termasuk nilai tukar Rupiah.
Pada penutupan pasar tanggal 26 Apri 2024, Yen Jepang dan Won Korea masing-masing melemah 10,92%dan 6,34%ytd, sedangkan mata uang kawasan seperti Baht Thailand melemah 7,63%ytd.
Sementara itu, pelemahan Rupiah Sampai dengan 26 April 2024 tercatat lebih rendah yakni 5,02%ytd.
Perkembangan ini didukung respons Bl yang terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah antara lain dengan mengoptimalkan instrumen moneter yang tersedia, memperkuat strategi operasi moneter pro- market guna menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri,dan terus memperkuat koordinasi untuk implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam(DHE SDA)sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.
Inflasi terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)Maret 2024 tercatat sebesar 3,05%yoy,ditopang oleh inflasi inti yang rendah sebesar 1,77%yoydan inflasi administered prices(AP)yang menurun menjadi 1,39%yoy. Adapun inflasi volatile food (VF)meningkat menjadi 10,33%yoy dari 8,47%yoy pada bulan sebelumnya, yang dipengaruhi oleh faktor musiman periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)dan pergeseran musim tanam akibat dampak El-Nino.
Sementara itu,inflasi IHK April 2024 menurun menjadi 3,00% yoy,ditopang oleh inflasi inti yang rendah sebesar 1,82%yoy,serta inflasi VF dan AP yang menurun menjadi 9,63%yoy dan 1,54%yoy.
Kedepan, Pemerintah dan BI meyakini inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam sasarannya.
Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.
Inflasi VF juga akan kembali menurun seiring peningkatan produksi akibat masuknya musim panen dan dukungan sinergi pengendalian inflasi TPIP dan TPID melalui berbagai kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta GNPIP di berbagai daerah.Untuk itu, bauran kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat guna memitigasi risiko yang dapat memberikan tekanan terhadap inflasi, termasuk dari kenaikan imported inflation serta kenaikan harga energi dan pangan global.
Sinergi dan koordinasi dalam forum TPIP dan TPID juga akan terus diperkuat sehingga dapat memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1%pada 2024 dan 2025.
Kinerja APBN sampai dengan triwulan I tahun 2024 masih surplus, di tengah
ketidakpastian perekonomian global yang masih eskalatif. Pendapatan negara terkontraksi 4,1%yoy sedangkan belanja negara tumbuh tinggi 18,0%yoy untuk menopang berbagai agenda pembangunan.
Realisasi APBN sampai dengan triwulan I tahun 2024 masih surplus sebesar Rp8,1 triliun atau 0,04% PDB, keseimbangan primer positif sebesar Rp122,1 triliun, serta rasio utang yang terjaga dikisaran 38,79%dari PDB.(*)
OJK Lampung Terus Perkuat Peran Industri Jasa Keuangan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
JurnalKota, Bandar Lampung – Industri Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian nasional dan daerah, terutama melalui pembiayaan sektor riil yang terus menggeliat. Peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan di sektor UMKM khususnya di Provinsi Lampung, tercermin pada posisi Triwulan I 2023 secara year on year meningkat sebesar Rp2,37 T atau naik 10,55% dari Rp25,26 T menjadi sebesar 27,64 T.
Hal ini berdampak pada peningkatan share kredit UMKM sebesar 1,24% yaitu dari sebesar 35,13% menjadi sebesar 36,38%.
“Membaiknya kondisi perekonomian khususnya di Provinsi Lampung (secara yoy, Triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022, mengalami pertumbuhan sebesar 4,96%, sedangkan secara q to q, triwulan I2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,79%) tentunya mendorong aktivitas sosial ekonomi yang semakin tinggi dan hal ini sangat membantu pemulihan ekonomi di sektor riil khususnya sektor-sektor yang terdampak pandemik Covid-19. Lembaga pembiayaan baik perbankan maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti perusahaan pembiayaan dan fintech P2P Lending membuka akses yang lebih luas sebagai sumber permodalan usaha bagi para pelaku UMKM. Hal ini diharapkan akan semakin mempercepat pemulihan ekonomi baik di daerah maupun secara nasional” ungkap Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam acara Media Update Pemaparan Kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Lampung Triwulan I 2023, bersama insan media pada Selasa (25/5).
Bahkan untuk sector perbankan syariah di Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan dua digit baik untuk pembiayaan maupun penghimpunan dana pihak ketiga masyarakat. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS/UUS) mengalami pertumbuhan pembiayaan secara year on year sebesar 23,34% atau meningkat Rp780 Miliar dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) pembiayaan meningkat sebesar 15,58% atau meningkat Rp96 Miliar.
Sementara penghimpunan dana pihak ketiga di masing-masing jenis perbankan syariah tersebut di atas mencapai pertumbuhan year on year sebesar 11,20% (BUS/UUS) dan 13,78% (BPRS).
Pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga yang cukup signifikan ini diharapkan juga mampu menggerakan ekosistem ekonomi berbasis syariah di Provinsi Lampung. Kinerja Perbankan Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan di Provinsi Lampung menunjukkan optimisme dan berfungsinya lembaga intermediasi dengan baik, yang tercermin dari penyaluran kredit/pembiayaan posisi triwulan 1-2023 yang mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2022 (yoy) yaitu meningkat sebesar Rp4.065 M atau 5,65% yaitu dari sebesar Rp71,91 T menjadi sebesar Rp75,98 T.
Namun jika dibandingkan dengan triwulan 4-2022 (ytd) mengalami kontraksi sebesar Rp821 M atau 1,07% yaitu dari sebesar Rp76,80 T menjadi Rp75,98 T. Berdasarkan sektor ekonomi penurunan terjadi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (Rp1,27 T) serta perantara keuangan (Rp590,25 M). Dari sisi total Aset Perbankan di Provinsi Lampung posisi triwulan 1-2023, tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2022 yaitu meningkat sebesar 5,10% dari sebesar Rp110,65 T menjadi sebesar Rp116,29 T.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan 4-2022 Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,11% dari sebesar Rp116,42 T menjadi sebesar Rp116,29 T yang didorong dari adanya kontraksi dari penyaluran kredit. Untuk Penghimpunan DPK Provinsi Lampung posisi triwulan 1-2023 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 1-2022 yaitu meningkat sebesar 5,48% dari sebesar Rp59,40 T menjadi sebesar Rp62,66 T.
Jika dibandingkan dengan triwulan 4-2022 penghimpunan DPK Provinsi Lampung tercatat juga meningkat sebesar 1,49% dari sebesar Rp61,74 T menjadi Rp62,66 T. Kinerja kualitas kredit secara nasional di Triwulan I 2023 juga semakin membaik dibandingkan triwulan I 2022. Pada Triwulan 1 tahun 2023 perbankan di Provinsi Lampung sudah cukup dapat mengendalikan kualitas kredit yaitu dengan membaiknya rasio kredit bermasalah (NPL) gross dari periode sebelumnya posisi Maret 2022 sebesar 4,33% menjadi sebesar 2,51%.
Penurunan NPL tersebut didorong adanya penurunan kredit bermasalah khususnya Bank Umum Konvensional sebesar Rp1,19 T atau 2,20%. Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Kinerja Perusahaan Pembiayaan di Provinsi Lampung, nilai outstanding piutang pembiayaan di Lampung tumbuh 18,13% yoy pada Maret 2023 menjadi sebesar Rp9,35 T, didukung pembiayaan multiguna dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 12,70% yoy dan 18,35% yoy dengan penyaluran piutang pembiayaan terbesar pada sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 36,93% serta sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 9,75%.
Untuk Perusahaan pergadaian, hingga Maret 2023, jumlah penyaluran pinjaman di Provinsi Lampung tumbuh 16,77% yoy atau sedikit di atas nasional, meningkat Rp100,30 M tercatat sebesar Rp698,50 M pada Maret 2023 dengan jumlah nasabah yang juga terus tumbuh tercatat sebanyak 235.510 kontrak.
Penyaluran pembiayaan Mekaar pada Maret 2023, tercatat tumbuh sebesar 27,92% yoy, meningkat sebesar Rp388,68 M dan tercatat sebesar Rp1.781 M pada Maret 2023 dengan NPL sedikit meningkat menjadi sebesar 0,06% (Februari 2023: 0,04%). Untuk kinerja Perusahaan Asuransi, pendapatan premi asuransi di Provinsi Lampung meningkat sebesar 47,40% yoy, meningkat sebesar Rp215,03 M atau tercatat menjadi sebesar Rp668,70 M pada Maret 2023 yang didorong oleh peningkatan premi asuransi umum sebesar Rp276,94 M (158,48% yoy) atau sebesar Rp451,68 M pada Maret 2023.
Sementara premi asuransi jiwa di Lampung terkontraksi sebesar 22,19% yoy, turun sebesar Rp61,90 M atau tercatat sebesar Rp451,68 M pada Maret 2023. Kinerja Industri Fintech Peer-to-Peer Lending dan Pasar Modal Pertumbuhan kinerja Fintech P2P Lending di Provinsi Lampung dari sisi outstanding tumbuh sebesar 50,07% yoy, meningkat Rp0,28 T menjadi Rp0,84 T.
Sementara penyaluran dana oleh pemberi pinjaman di Provinsi Lampung tercatat terkontraksi sebesar 14,33% yoy, menurun sebesar Rp1,83 M menjadi Rp10,95 M. Kinerja Pasar Modal pada TW I 2023 mencatat SID total di Provinsi Lampung tumbuh 32,21% yoy, meningkat 63.636 SID tercatat sebanyak 261.177 SID pada Maret 2023 atau 2,44% dari total SID nasional yang mencapai 10.695.044 SID dengan jumlah investor terbanyak berada di Kota Bandar Lampung sebesar 87.934 SID atau 35,04% dari total investor di Lampung.
Jenis SID didominasi oleh SID S-INVEST yang meningkat sebesar 71,67% atau 253.816 dan SID C-BEST sebesar 25,74% atau 91.169. Transaksi saham di Lampung menunjukkan tren menurun sejak akhir tahun 2022. Rata rata penurunan transaksi saham sebanyak Rp 186 M dari periode Des 2022 – Maret 2023. Penurunan transaksi saham di Provinsi Lampung pada awal tahun disebabkan adanya (pada awal tahun pelaku pasar masih aksi wide and see dari pelaku pasar mengamati prospek ekonomi tahun 2023) dimana kondisi perekonomian baru pulih dari pandemi.
Selain itu, pelaku pasar masih menunggu kebijakan Bank Central AS (The Fed) dan Bank Indonesia mengingat adanya kenaikan suku bunga The Fed pada awal tahun. Kondisi penurunan transaksi saham ini dialami secara nasional. Hingga 30 Maret 2023, sudah terdapat 16 platform SCF berizin OJK dengan jumlah penerbit sebanyak 376, jumlah pemodal sebanyak 145.908 dan total dana yang tersalurkan sebanyak Rp 817,68 M. Untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat atau investor retail, saat ini di Provinsi Lampung sudah terdapat 16 Galeri Investasi, 11 di Perguruan Tinggi/Sekolah yang tersebar di Metro dan Bandar Lampung serta 5 diantaranya di Desa yang tersebar di Lampung Selatan dan Pesawaran.
Dengan adanya Galeri Investasi BEI diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak sehingga penyebaran informasi pasar modal tepat sasaran serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa, praktisi ekonomi, investor, pengamat pasar modal maupun masyarakat umum di daerah dan sekitarnya baik untuk kepentingan sosialisasi dan pendidikan/edukasi pasar modal maupun untuk kepentingan ekonomis atau alternatif investasi.
Untuk mempermudah masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM mengakses informasi dan kredit yang murah, mudah dan cepat yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan di Lampung melalui website Pasar Kredit Murah Lampung yang dapat diakses di www.pakemlampung.id.
Website ini selain menjadi ajang business matching secara online antara UMKM dengan penyedia produk jasa keuangan dari Bank Umum, Bank Umum Syariah, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayan Ekspor Impor (LPEI), Pergadaian, PNM, Fintech P2P Lending dan Bank Wakaf Mikro, juga ditujukan untuk memerangi rentenir dan pinjol illegal yang kerap tidak membantu masyarakat namun justru membebani pelaku usaha UMKM dengan lilitan utang.
“Tercatat per Maret 2023 terdapat 60 pengajuan pembiayaan kepada 10 lembaga penyalur dengan total nominal sebesar Rp3,58 M. Melalui website ini diharapkan masyarakat Lampung dapat mencari informasi dan pengajuan awal pinjaman/pembiayaan dengan lebih mudah tanpa harus datang ke kantor Bank terlebih dahulu” tandas Bambang.
Sebagai penutup, Layanan konsumen yang diterima selama Triwulan 1 2023 sebanyak 324 layanan konsumen, yaitu 76 layanan pengaduan, 233 layanan pertanyaan dan 15 Layanan informasi. Sedangkan untuk SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), selama Triwulan 1-2023 OJK Lampung telah memberikan layanan kepada masyarakat sebanyak 1.567 permohonan. (red)
OJK Provinsi Lampung Dorong Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan Penyandang Disabilitas
JurnalKota, Lampung – Dalam rangka memaksimalkan pencapaian target indeks literasi dan indeks inklusi Keuangan (target indeks Literasi 50% dan Indeks Inklusi 90% di tahun 2024), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kegiatan sosialisasi “Litrasi dan Inklusi Keuangan kepada Penyandang Disabilitas”, sesuai dengan sasaran prioritas pada arahan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021- 2025, pada, Selasa (23/5/2023).
Kegiatan dihadiri oleh 75 peserta yang terdiri dari OJK Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Persatuan Komunitas Disabilitas (PKD) Provinsi Lampung, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Pengurus Asbisindo Lampung, Perwakilan BPD Lampung, BRI Kanwil Lampung, Fintech Lahan Sikam, dan BPJS Kesehatan.
OJK Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Persatuan Komunitas Disabilitas (PKD) Provinsi Lampung, melaksanakan kegiatan tersebut untuk pertama kalinya bersama dengan penyandang Disabilitas, dengan harapan dapat lebih meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan keyakinan serta memiliki akses bagi penyandang disabilitas terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ada di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, OJK Provinsi Lampung memberikan informasi dan pemahanan mengenai kelembagaan OJK, Pengenalan produk-produk jasa Keuangan, Literasi dan Inklusi Keuangan, Perencanaan Keuangan dan Satgas Waspada Investasi (SWI), yang disampaikan oleh Aprianus John Risnad dan Dwi Krisno Yudi Pramono selaku Narasumber.
Dalam sambutannya, Bambang Hermanto selaku Kepala OJK Provinsi Lampung, menyampaikan pentingnya peran penyandang Disabilitas untuk turut serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.
Menurutnya, melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan literasi Keuangan, memperluas akses inklusi keuangan penyandang disabilitas sehingga dapat membuka kesempatan dan kemampuan untuk lebih mandiri secara finansial, berwirausaha dan meningkatkan kesejahteraan masing masing, jelas Bambang.
Dalam kegiatan ini, turut diperkenalkan produk-produk UMKM yang dibuat dan dihasilkan oleh penyandang disabilitas seperti jasa bengkel motor/mobil, produksi tas, keripik pisang, minuman jahe instan, serta bermacam macam jenis kuliner lainnya. Penyandang disabilitas sebagai pelaku UMUK juga berharap adanya dukungan dan
support dari industri jasa keuangan yang ada di Provinsi Lampung dalam hal penyediaan akses keuangan bagi mereka terutama dalam penyediaan kredit/pembiayaan yang dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas.
Pada kesempatan tersebut, Bambang Hermanto memperkenalkan website Pasar Kredit Murah (PAKEM) Lampung sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat Lampung dalam memperoleh akses pinjaman/pembiayaan sekaligus mempertemukan masyarakat yang membutuhkan dana atau modal usaha dengan produk produk kredit/pembiayaan murah dan cepat dari industri jasa keuangan di provinsi Lampung.
“Kami berharap, industri jasa Keuangan khsususnya yang ada di Provinsi Lampung memberikan perhatian yang lebih kepada penyandang disabilitas, khususnya bagi mereka yang memiliki usaha, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan permodalan dengan bunga yang terjangkau, sesuai dengan kapasitas usaha mereka,” pungkas Bambang Hermanto. (red)