BINTUHAN – Bupati Kaur, Gusril Pausi, S.Sos., M.AP., bersama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Wakil Gubernur Bengkulu Ir. Mian, serta seluruh kepala daerah se-Provinsi Bengkulu menandatangani Pakta Integritas dan Komitmen Bersama untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Penandatanganan berlangsung di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu, DPRD kabupaten/kota, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Langkah ini menjadi bentuk keseriusan seluruh unsur pemerintahan dalam memperkuat integritas, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Bupati Kaur Gusril Pausi menegaskan, penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar agenda formal, melainkan wujud tanggung jawab dan komitmen bersama untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip kejujuran, transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.
Menurut Gusril, keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kaur dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Melalui Pakta Integritas ini, kita berharap seluruh unsur pemerintahan senantiasa mengedepankan prinsip integritas, profesionalisme, disiplin, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Gusril.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari pembangunan infrastruktur dan pencapaian fisik. Lebih dari itu, pembangunan harus didukung oleh pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa Pakta Integritas harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya berhenti pada seremoni penandatanganan.
Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi awal perubahan dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik sekaligus mengakhiri berbagai praktik buruk yang berpotensi menyeret penyelenggara negara ke dalam persoalan hukum, terutama tindak pidana korupsi.
“Hari ini kita siap mengubah hal-hal buruk yang selama ini terjadi di Provinsi Bengkulu, terutama terkait kepala daerah yang tersandung persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Kita ingin ke depan pemerintahan berjalan dengan baik, bersih, dan berintegritas,” tegas Helmi Hasan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai masyarakat harus diberikan ruang untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
“Penandatanganan Pakta Integritas ini jangan hanya menjadi seremonial. Kita ingin pemerintahan yang terbuka, terutama dalam persoalan anggaran. Masyarakat harus bisa mengetahui dan melihat bagaimana anggaran dikelola. Tidak boleh ada permainan KKN, apalagi korupsi. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Andi Purwana, mengingatkan bahwa Pakta Integritas merupakan bentuk pertanggungjawaban moral setiap penyelenggara pemerintahan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ia meminta seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta kepala OPD agar benar-benar memahami makna dan tanggung jawab di balik komitmen yang ditandatangani.
“Komitmen Pakta Integritas yang nantinya ditandatangani oleh seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh kepala OPD merupakan komitmen Bapak dan Ibu kepada masyarakat dan juga kepada Sang Pencipta. Jadikan momentum ini sebagai sesuatu yang sakral agar kita semua senantiasa menjaga diri dan terhindar dari proses hukum, khususnya tindak pidana korupsi,” ungkap Andi Purwana.
Andi menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK untuk terus mengingatkan para penyelenggara negara agar konsisten menjaga integritas dan tidak menyimpang dari tanggung jawab yang telah diamanahkan.
Ia berharap komitmen yang telah disepakati tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan pemerintahan.
“Acara ini kami selenggarakan agar dapat terus menekankan dan mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu menjaga komitmen sesuai dengan apa yang nantinya ditandatangani. Jangan sampai komitmen tersebut hanya tertulis di atas kertas, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tambahnya.
Dengan penandatanganan Pakta Integritas tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaur bersama seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Transparansi pengelolaan anggaran, pengawasan masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi faktor penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Alternatif judul yang lebih menarik:
- Bupati Kaur Gusril Pausi Teken Pakta Integritas, Tegaskan Komitmen Lawan Korupsi.
- Bersama KPK dan Gubernur Bengkulu, Bupati Kaur Sepakat Wujudkan Pemerintahan Bersih.
- Cegah Korupsi, Bupati Kaur Perkuat Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan.
- Tak Ingin Sekadar Seremonial, Bupati Kaur Dukung Gerakan Pemerintahan Bersih.
