Gubernur Mirza Minta RSUD Abdul Moeloek Tingkatkan Mutu Pelayanan dan Cegah Maladministrasi

LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta RSUD dr. H. Abdul Moeloek meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai standar. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik maladministrasi.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat membacakan sambutan Gubernur dalam kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Selasa (10/11/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyebut penilaian Ombudsman menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki.

Ia meminta seluruh penyelenggara pelayanan terbuka terhadap proses penilaian, menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata.

Menurutnya, pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di hadapan masyarakat. Karena itu, setiap penyelenggara harus memastikan layanan diberikan secara profesional, mudah diakses, memiliki kepastian, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Penilaian Ombudsman tahun ini menyasar empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung, yakni RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan.

Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa tanggung jawab pelayanan publik tidak hanya berada pada empat OPD tersebut. Sebanyak 48 OPD di lingkungan Pemprov Lampung juga memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, hasil penilaian diharapkan menjadi tolok ukur sekaligus bahan pembelajaran bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

Khusus RSUD dr. H. Abdul Moeloek sebagai rumah sakit milik pemerintah provinsi, Gubernur menekankan pentingnya menjaga mutu pelayanan kesehatan. Seluruh jajaran rumah sakit diminta meningkatkan profesionalisme dan memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan yang adil sesuai standar serta ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta manajemen rumah sakit mempersiapkan penilaian secara serius, mulai dari konsistensi penerapan standar pelayanan, ketersediaan administrasi dan informasi layanan, hingga efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat.

Upaya pencegahan maladministrasi, lanjutnya, harus dilakukan sejak awal agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Perhatian terhadap evaluasi ini juga berkaitan dengan capaian Pemprov Lampung pada tahun sebelumnya. Gubernur menyebut Lampung berhasil masuk tiga besar nasional dalam penilaian pelayanan publik dan berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada 2026.

Berdasarkan catatan resmi Pemprov Lampung, pada Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Lampung memperoleh predikat Kualitas Tertinggi kategori pemerintah provinsi. Lampung juga tercatat sebagai satu-satunya provinsi dari 38 provinsi yang meraih kategori tersebut.

Capaian itu menjadi modal sekaligus tanggung jawab untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan di seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Lukman Pura mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan tata kelola rumah sakit, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan standar pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat.

Menurut Lukman, pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga mencakup kepastian pelayanan, keterbukaan informasi, sikap profesional, serta kemampuan rumah sakit merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat.

Oleh karena itu, pencegahan maladministrasi menjadi perhatian seluruh jajaran rumah sakit.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Dodik Hermanto menjelaskan bahwa penilaian tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan atau kelemahan penyelenggara pelayanan. Sebaliknya, pengawasan dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan.

Dodik menilai RSUD Abdul Moeloek memiliki tanggung jawab besar sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Melalui penilaian tersebut, Ombudsman berharap dapat membantu pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur.

Dalam pelaksanaannya, tim Ombudsman akan melakukan sejumlah tahapan pemeriksaan. Di antaranya wawancara dengan jajaran penyelenggara pelayanan, peninjauan lapangan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan salah satu poliklinik, serta pemeriksaan dokumen terkait perencanaan, standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

Tim juga akan mewawancarai masyarakat secara langsung untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas pelayanan yang mereka terima.

Dodik menambahkan, pihaknya telah melakukan penilaian terhadap sejumlah rumah sakit umum daerah di kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung selama hampir tiga bulan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ombudsman juga meninjau RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, rumah sakit di Tulang Bawang Barat, serta RSUD Krui di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satu rumah sakit di Tulang Bawang Barat diketahui tengah menjalani pembangunan dengan dukungan anggaran sekitar Rp230 miliar dari Kementerian Kesehatan.

Ia berharap seluruh jajaran RSUD Abdul Moeloek dapat memberikan informasi dan data secara objektif serta transparan selama proses penilaian berlangsung. Keluhan masyarakat, menurutnya, tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif, melainkan menjadi masukan penting untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan mutu pelayanan.

Pemprov Lampung berharap penilaian Ombudsman tidak hanya berorientasi pada pencapaian predikat atau penghargaan administratif, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Melalui evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi Ombudsman, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, adil, transparan, dan berkualitas, sekaligus memperkuat komitmen Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Loading

Tinggalkan Balasan