
BANDAR LAMPUNG – Aliansi Jaga Hutan Lampung (AJHL) meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung menghentikan seluruh aktivitas pembangunan di kawasan eks Taman Hutan Kota atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) Way Dadi dan Way Halim.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 006/AJH-LPG/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung.
Dalam surat itu, AJHL juga meminta agar kawasan tersebut ditetapkan dalam status quo hingga proses pemeriksaan dan audit investigatif terhadap legalitas pemanfaatan lahan selesai dilakukan.
Permohonan tersebut dilatarbelakangi hasil pengamatan lapangan yang menurut AJHL menemukan adanya aktivitas persiapan yang mengindikasikan rencana dimulainya pembangunan di kawasan eks Taman Hutan Kota/RTH Way Dadi dan Way Halim.
AJHL menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama berkaitan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang, kepastian legalitas lahan, serta keberadaan fungsi ekologis kawasan yang selama ini menjadi bagian dari ruang terbuka hijau perkotaan.
Sebelumnya, AJHL juga telah menyampaikan surat Nomor 004/AJH-LPG/AUDIT/IX/2026 kepada sejumlah instansi dan pemangku kepentingan terkait. Surat tersebut berisi permohonan audit investigatif atas dugaan pelanggaran hak guna bangunan (HGB) di kawasan Taman Hutan Kota Way Halim dan Way Dadi.
Namun, hingga surat permohonan terbaru disampaikan, AJHL menyebut proses penelusuran dan audit investigatif tersebut masih menjadi perhatian mereka.
AJHL Minta Seluruh Dokumen Perizinan Diperiksa
Dalam suratnya, AJHL meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pembangunan di kawasan tersebut.
Sejumlah dokumen yang diminta untuk ditelaah meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen perencanaan teknis, serta dokumen pendukung lainnya.
AJHL juga meminta agar penerbitan maupun proses persetujuan perizinan pembangunan tidak dilanjutkan apabila persyaratan dan legalitas pemanfaatan ruang belum dapat dipastikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain pemeriksaan administrasi dan perizinan, AJHL mendorong koordinasi dengan instansi berwenang untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan maupun persiapan pembangunan di lokasi tersebut.
Bahkan, organisasi ini secara khusus meminta penetapan status quo sampai pemeriksaan dan audit investigatif oleh pihak berwenang selesai dilaksanakan.
Surat Ditembuskan kepada Gubernur hingga Ombudsman
Permohonan AJHL tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah pejabat dan lembaga, yakni Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
Penyampaian tembusan kepada sejumlah instansi tersebut diharapkan dapat mendorong pengawasan lintas lembaga terhadap persoalan pemanfaatan kawasan eks Taman Hutan Kota/RTH Way Dadi dan Way Halim.
Fokus yang menjadi perhatian meliputi pengawasan tata ruang, kepastian perizinan pembangunan, legalitas pemanfaatan lahan, serta perlindungan fungsi ekologis kawasan perkotaan.
Surat tersebut ditandatangani Ketua Aliansi Jaga Hutan Lampung, Kolonel (Purn.) Dr. Sukardiansyah, M.Kes., Sp.KJ., bersama Sekretaris Yunita Irawati Solin, S.A.N., serta diketahui Ketua Dewan Penasihat/Dewan Pakar, Irjen Pol. (Purn.) Dr. H. Ike Edwin, S.I.K., S.H., M.H.
Kepastian Status Kawasan Menjadi Perhatian Publik
Persoalan kawasan eks Taman Hutan Kota/RTH Way Dadi dan Way Halim menjadi perhatian karena berkaitan dengan kepastian hukum pemanfaatan lahan serta perlindungan ruang terbuka hijau di tengah perkembangan pembangunan Kota Bandar Lampung.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai status kawasan, kesesuaian tata ruang, kelengkapan perizinan, serta hasil pemeriksaan terhadap berbagai aspek legalitas pembangunan di lokasi tersebut.
Respons Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung serta instansi terkait kini menjadi hal yang dinantikan, khususnya terkait tindak lanjut atas permohonan penghentian aktivitas pembangunan dan penetapan status quo yang diajukan AJHL.
Kejelasan informasi dari pemerintah diperlukan agar persoalan tersebut dapat ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diterbitkan, surat yang menjadi dasar pemberitaan merupakan permohonan resmi Aliansi Jaga Hutan Lampung. Belum terdapat keterangan mengenai keputusan pemerintah atas permohonan penghentian pembangunan maupun hasil akhir audit investigatif. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
![]()