JurnalKota.net – Lampung – Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan…
Penulis: Sugiarto
Gubernur Lampung Hadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Lampung, Soroti Pentingnya Sinergi dan Tata Kelola Keuangan
Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Lampung yang sebelumnya dijabat oleh Masmudi, kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru, Nugroho Heru Wibowo.
Sertijab tersebut juga dihadiri oleh anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi, Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara V, Widhi Widayat, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar.
Gubernur Mirza mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada Masmudi atas dedikasinya selama menjabat, serta menyampaikan ucapan selamat kepada Nugroho Heru Wibowo yang kini memegang amanah sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru.
“Kami ucapkan selamat bertugas. Semoga sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK Perwakilan Lampung selama ini dapat terus ditingkatkan untuk kemajuan bersama,” kata Gubernur Mirza dalam sambutannya di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Kamis (6/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berperan serta dalam pembangunan Provinsi Lampung dalam lima tahun ke depan, seiring dengan pencapaian visi dan cita-cita pembangunan nasional.
Gubernur juga menjelaskan bahwa visi pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, yang bertajuk “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” akan diwujudkan melalui tiga misi utama, yakni:
- Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
- Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
- Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
Gubernur menekankan bahwa pencapaian visi tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Lampung, melainkan membutuhkan gotong royong dan kontribusi positif dari seluruh pihak.
“Kita semua harus bergotong royong, saling bahu-membahu, dan memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ujar Gubernur.
Terkait tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, Gubernur Mirza menyatakan keyakinannya bahwa sistem pengelolaan keuangan di Provinsi Lampung akan terus diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebanyak 10 kali berturut-turut selama 10 tahun terakhir.
“Kami berharap, pada tahun 2025, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat meraih WTP yang ke-11 secara berturut-turut,” tambahnya.
Melalui serah terima jabatan ini, Gubernur berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Provinsi Lampung, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus memberikan rekomendasi yang membangun bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk kemajuan bersama,” tutup Gubernur.
Gubernur Mirza Hadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Lampung dari Masmudi kepada Nugroho Heru Wibowo
LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung dari Masmudi kepada Nugroho Heru Wibowo di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Bandarlampung, Kamis (06/03/2025).
Sertijab disaksikan langsung oleh anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi dan Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara V Widhi Widayat, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.
Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza mengapresiasi Masmudi atas dedikasinya mengemban tugas sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung yang telah berjalan dengan baik. Mirza juga mengucapkan selamat bertugas kepada Nugroho Heru Wibowo, yang kini menjalankan amanah sebagai Kepala BPK Perwakilan Lampung.
“Saya berharap sinergitas antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK Perwakilan Lampung yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan untuk kemajuan daerah,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza menyampaikan pentingnya peran semua pihak dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Lampung dalam lima tahun ke depan.
“Visi pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, adalah visi yang membutuhkan kerjasama kita semua,” ungkapnya.
Mirza juga menekankan bahwa pembangunan Lampung harus sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional, seperti penguatan ideologi Pancasila, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.
Dalam implementasinya, Gubernur menyampaikan tiga misi utama dalam visi pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, yaitu: mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif; memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif; serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Selain fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi, Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap agar Pemerintah Provinsi Lampung terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang telah diraih sebanyak 10 kali berturut-turut dalam 10 tahun terakhir.
“Pada 2025 ini, kami berharap dapat kembali meraih WTP yang ke-11 secara berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur Mirza mengajak BPK Perwakilan Lampung untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap agar BPK terus memberikan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam pengelolaan keuangan, demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya serah terima jabatan ini, diharapkan adanya sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK Perwakilan Lampung dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.
Purnama Wulan Sari Mirza Berkomitmen Kembangkan UMKM Lampung Bersaing di Kancah Nasional dan Internasional
Lampung – Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung periode 2025-2030 segera terbentuk. Hal tersebut terungkap dalam rapat pengurus Dekranasda Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza di ruang rapat Dekranasda Provinsi Lampung, Kamis (6/3/2025).
Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) merupakan organisasi nirlaba yang menghimpun pecinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Purnama Wulan Sari mengatakan bahwa Dekranasda Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mengembangkan produk kerajinan, meningkatkan kehidupan pelaku usaha kerajinan, memfasilitasi pertukaran dan penyebaran informasi tentang pengembangan kerajinan Nasional, dan merangsang pertumbuhan UMKM di Provinsi Lampung.
“Organisasi ini adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan, dan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi UMKM provinsi Lampung, saya harapkan Dekranasda dapat mendukung pembangunan di Provinsi Lampung yang sesuai Visi dan misi Bapak Gubernur Lampung, Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ucapnya.
Melalui terbentuknya kepengurusan Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari mendorong agar produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di Provinsi Lampung dapat bersaing dalam pemasarannya.
“Kedepan saya berharap, nantinya produk yang dihasilkan dapat bersaing baik di kancah nasional maupun Internasional,” lanjutnya.
Selain itu, Dekranasda juga berupaya mengembangkan dan meningkatkan SDM pengrajin, sehingga potensi usaha kerajinan dapat menjadi peluang merebut pasar Nasional dan Internasional.
Pembinaan juga dilakukan untuk pengembangan usaha pengrajin di Provinsi Lampung dan membangun kerjasama dengan Dinas dan Instansi terkait.
Purnama Wulan Sari berharap dengan terbentuknya kepengurusan Dekranasda Provinsi Lampung akan menjadi motor penggerak bagi UMKM di Provinsi Lampung untuk lebih meningkatkan kualitas produk.
“Saya berharap, provinsi Lampung ini menjadi percontohan bagi Dekranasda lainnya,” harapnya.
Purnama Wulan Sari mendorong UMKM untuk terus mengikuti perkembangan teknologi sebagai sarana dengan lebih meningkatkan pengetahuan dibidang teknologi digital.
“Saya meyakini kita akan dapat mengemban tugas, apabila kita bersinergi dan bekerja secara bersama – sama,” pungkasnya.
Purnama Wulan Sari Mirza Berkomitmen Kembangkan UMKM Lampung
LAMPUNG – Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung periode 2025-2030 segera terbentuk. Hal tersebut…
Danrem 043/Gatam Berikan Apresiasi Pelestarian Adat, Tradisi Budaya Lampung
JurnalKota.net – Lampung – Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., pada Rabu (05/03/2025)…
Pemkot Bandar Lampung Intensifkan Penanganan Banjir dengan Normalisasi Sungai dan Bantuan Beras
JurnalKota.net – Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya keras dalam mengatasi dampak bencana…
Gubernur Lampung Gelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Forkopimda, Perkuat Sinergi Pembangunan di Provinsi Lampung
JurnalKota.net – Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal didampingi Ketua TP. PKK Provinsi Lampung,…
Wagub Jihan Nurlela Hadiri Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP Tahun 2025 oleh Ketua KPK-RI Setyo Budiyanto
LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara virtual melalui Zoom yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur di Bandarlampung, Rabu (5/3/2025).
Acara ini juga dihadiri oleh Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Elvira Umihani, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Slamet Riadi.
Peluncuran Indikator IPKD MCP 2025 ini dipimpin langsung oleh Ketua KPK-RI, Setyo Budiyanto, dan diisi dengan sejumlah pemaparan dari narasumber yang membahas topik terkait pencegahan korupsi.
MCP diselenggarakan oleh KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang merupakan hasil kolaborasi antara KPK, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah agar semakin baik dan mendukung terwujudnya ekosistem pencegahan korupsi di seluruh Indonesia.
Indikator IPKD ini digunakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas langkah-langkah pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia.
Beberapa kegiatan yang mendukung MCP KPK 2025 antara lain penetapan proyek strategis daerah, pemenuhan indikator di area pencegahan korupsi, pendataan rencana aksi di setiap area, dan koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemerintah daerah diharapkan menjadikan MCP sebagai alat utama untuk mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan.
Dengan penerapan MCP secara optimal, diharapkan daerah dapat meraih manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat pengawasan internal.