Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mencapai hasil kinerja dengan mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat terutama penilaian tentang laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang ke-14 kali secara berturut-turut.

Keberhasilan mempertahankan prestasi tersebut diharapkan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dan beriringan dengan jalannya roda pemerintahan yang penuh dengan transparansi di Kabupaten Lampung Barat tercinta.

Menurut Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Ismun Zani dalam kesempatan pemandangan fraksi, Esensi keberhasilan akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan apabila benar-benar transparan secara jujur dan berkeadilan melalui mekanisme ini pula akan mampu melakukan evaluasi kritis, objektif dan akurat kinerja setiap kegiatan atas pelaksanaan program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi.

“Setelah mendengar dan mencermati pidato pengantar laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program di tahun 2023 lalu namun hal tersebut bukan menjadi alasan bagi kita untuk tetap berbenah dan pada akhirnya melalui pandangan praktisi ini kami meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih konsen lagi dalam melaksanakan program-program yang menurut kacamata kami belum maksimal dilaksanakan,” kata Ismun.

Adapun yang belum maksimal tersebut menurut Ismun Zani, pertama adanya catatan dan temuan dari BPK RI perwakilan Lampung terhadap kurang maksimalnya pelaksanaan program baik terhadap proses administrasi maupun pencapaian yang dihasilkan pada beberapa OPD. Fraksi Partai Golkar meminta agar pemerintah daerah lebih intens lagi dalam melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program di tahun-tahun yang akan datang.

Yang kedua dalam pelaksanaan program fisik, pembangunan jalan, jembatan, gedung, irigasi Fraksi Partai Golkar tidak henti-hentinya mengingatkan OPD terkait agar bekerja lebih fokus bekerja lebih serius dan mengutamakan capaian kualitas terhadap program dimaksud hal ini menjadi sangat penting mengingat hampir setiap tahun berjalan didapati pembangunan yang baru selesai dilaksanakan sudah mengalami kerusakan yang cukup serius.

“Ini saya koreksi 3 kali LPJ ini selalu kami sampaikan artinya harapan Pak Bupati kita di tengah keterbatasan Kabupaten Lampung Barat ini paling tidak ketika walaupun sedikit demi sedikit pembangun daerah belum memiliki standar yang baku dalam hal penanganan bencana alam di Kabupaten Lampung Barat seperti yang terjadi Jalan longsor yang berada di Pekon Hujung menuju Pekon Pampang,” ujar Ismun Zani.

Tiga jalan longsor yang terjadi di Pekon Padang Dalom menuju Sukarame Balik Bukit dan beberapa titik lagi bencana alam lainnya sehingga masih banyak ditemukan penanganan bencana longsor pada badan jalan yang akibat penanganannya lamban mengingat mengakibatkan jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.

Keempat terkait penilaian atas kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) Fraksi Partai Golkar mencoba mengingatkan pemerintah daerah akan satu nasehat dari para Ulama bahwa “Apa yang kamu tabur hari ini akan kamu tuai di hari berikutnya” kemudian “Apa yang kamu perbuat di dunia akan kamu pertanggung jawabkan di akhirat kelak” untuk itu fraksi Partai Golkar mendorong agar pemerintah daerah dalam melakukan penilaian terhadap jabatan dan kepangkatan ASN di Lampung Barat untuk betul-betul didasari oleh kemampuan dan kinerja yang bersangkutan bukan atas penilaian non regulasi lainnya, papar Ismun.

Yang kelima terkait PDAM Limau Kunci Fraksi Partai Golkar kembali mempertanyakan persoalan tahun lalu yang masih terjadi sampai dengan sekarang yakni agar pemerintah daerah membuka seterang-terangnya informasi tentang penerimaan dana dan proses pelayanan Perusahaan Air Minum Daerah tersebut karena sampai saat ini kami masih menerima keluhan dari masyarakat terkait pembayaran rekening air yang tidak memiliki standar jelas alias kira-kira saja.

“Hampir semua baca meter yang ada sudah tidak berfungsi hal ini diperparah dengan kualitas air yang sampai kepada konsumen di beberapa lokasi yang masih menggunakan metode Senin-Kamis. Senin ngalir Kamis tidak mengalir,” ucapnya.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Barat tidak henti-hentinya mengingatkan agar pemerintah daerah terus berbenah ke arah yang lebih baik termasuk perbaikan sistem Pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga ke depan diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang dapat berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.(*)