Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai lokasi proyek percontohan nasional untuk pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial.

Hal itu diungkapkan dalam kegiatan Kick-off Pengenalan Pengembangan Potensi NEK Perhutanan Sosial di Grand Mercure Bandarlampung, Jumat (29/8/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pengembangan NEK sebagai strategi pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Kolaborasi ini menandai sinergi antara sektor kehutanan dan sektor keuangan dalam mendukung pendanaan hijau berbasis masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam forum yang sangat penting bagi masa depan Lampung, yaitu membicarakan tentang Perhutanan Sosial dan Nilai Ekonomi Karbon,” ujar Wagub Jihan.

Menurutnya, Lampung memiliki kekayaan hutan yang luar biasa dan program Perhutanan Sosial telah menjadi bagian dari filosofi pembangunan daerah.

Ia mencontohkan keberhasilan di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman, di mana masyarakat tak hanya menjaga kelestarian hutan, tapi juga menghasilkan madu, kopi, dan mengembangkan ekowisata.

“Dari hutan, lahirlah kesejahteraan,” katanya.

Lampung saat ini telah memiliki sejumlah model sukses pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti di Lampung Barat, Tanggamus, hingga Lampung Tengah.

Melalui penetapan Lampung sebagai proyek percontohan NEK, pemerintah pusat menilai Lampung layak menjadi motor penggerak kontribusi Indonesia terhadap Paris Agreement, khususnya dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Wagub Jihan menekankan bahwa optimalisasi potensi karbon dari perhutanan sosial memerlukan sinergi lintas sektor.

“Potensi ini hanya bisa dioptimalkan jika ada dukungan nyata, regulasi yang jelas, pendanaan yang memadai, dan pendampingan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga menyebut peran OJK dan lembaga jasa keuangan sangat penting, khususnya dalam penyediaan skema pembiayaan inovatif seperti obligasi hijau atau pinjaman berkelanjutan bagi kelompok tani hutan.

Untuk itu, ia menyampaikan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi meningkatkan literasi masyarakat tentang NEK, memperkuat sinergi pusat-daerah, serta pendampingan teknis yang konsisten agar kelompok tani dapat menyusun dokumen sesuai standar internasional.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, berkomitmen penuh untuk memetakan potensi sektor kehutanan dan mendukung implementasi NEK.

“Mari kita jadikan Lampung sebagai contoh bagaimana pembangunan manusia dan pelestarian alam bisa berjalan beriringan. Seperti filosofi lokal kita yaitu alam dijaga, hidup sejahtera,” kata Jihan.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa terdapat delapan area kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan OJK.

Namun, yang paling esensial adalah membuka akses permodalan bagi petani hutan yang telah mendapatkan hak kelola melalui skema perhutanan sosial.

“Dengan MoU ini, kita berharap pihak perbankan akan memberikan perhatian khusus kepada para petani hutan yang sudah diberikan akses pengelolaan perhutanan sosial,” ujar Raja Juli.

Raja Juli mengungkapkan hingga saat ini, sudah ada 8,3 juta hektare kawasan hutan di seluruh Indonesia yang telah diberikan akses kelola kepada masyarakat.

Untuk Provinsi Lampung sendiri, saat ini telah diberikan akses pengelolaan seluas 209.395,99 hektare kepada 94.866 Kepala Keluarga (KK), yang tergabung dalam 451 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

“Kami berharap kerja sama ini bisa mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan hutan yang produktif, tetap lestari, dan terjaga dengan baik. Namun tidak kalah penting adalah kesejahteraan masyarakatnya juga terungkit demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.*

JurnalKota.net – BANDARLANPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Lampung, Jumat (29/8/2025).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan Penandatangan Persetujuan Bersama terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang dilakukan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar.

Dalam Raperda tersebut, disepakati Pendapatan Daerah
ditargetkan sebesar Rp7,6 triliun. Komponen Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun sebelumnya yang diproyeksikan sebesar Rp 1,004 triliun. Penerimaan ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran serta memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas.

Sementara itu, pada sisi pengeluaran pembiayaan, dialokasikan anggaran sebesar Rp140 miliar untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan struktur anggaran tersebut, diharapkan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah yang efektif, responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Lampung, khususnya kepada Badan Anggaran serta Komisi-Komisi yang telah menunjukkan dedikasi, komitmen dan kerja keras luar biasa, dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
“Perhatian yang mendalam terhadap kepentingan masyarakat Lampung dalam setiap tahapan pembahasan menjadi wujud nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat,” ujar Wagub Jihan.

Terhadap berbagai rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah disampaikan, Wagub Jihan menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi yang tinggi dan akan menjadikannya sebagai perhatian serius dalam proses penyusunan dan penyempurnaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
“Harapannya, agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Lampung,” ujar Wagub Jihan.

Lanjut, Pelaksanaan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan langkah penting dalam memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas bagi pelaksanaan APBD.

Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, serta taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, beserta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri upacara ziarah sekaligus memberi penghormatan kepada tokoh Pramuka Lampung almarhum H. Mursyid Arsyad, di Taman Makam Umum Kupang Teba, Bandar Lampung, Jumat (29/08/2025).

Wagub Jihan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada ahli waris dan melaksanakan pemasangan tiang pancang Pramuka di makam almarhum. Upacara kemudian dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga yang dilakukan secara bergantian oleh jajaran Pramuka dan tamu undangan.

Ahli waris almarhum menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut. “Ini sesuatu yang sangat berharga dan membanggakan bagi kami. Semoga semangat juang almarhum menjadi teladan bagi kita semua untuk membentuk Kwarda Lampung yang lebih maju,” ujar salah satu ahli waris dengan haru.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa penetapan almarhum sebagai tokoh Gerakan Pramuka merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi dan teladan yang ditinggalkan. “Meski beliau telah tiada, kita masih dapat merasakan semangat, nilai kesetiaan, dan pengabdian tanpa pamrih yang beliau tanamkan. Tiang pancang Pramuka yang dipasang hari ini menjadi simbol bahwa jasa almarhum tidak akan pernah lekang oleh waktu, melainkan akan selalu hidup dalam sejarah Pramuka di Bumi Ruwa Jurai,” ujarnya.

Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar almarhum yang telah merelakan pengabdian beliau bagi Gerakan Pramuka dan generasi muda Lampung. “Hari ini kita belajar bukan karena jasadnya, melainkan karena nilai-nilai yang beliau tanamkan. Mari kita jaga agar Gerakan Pramuka tetap menjadi cahaya, penggerak, dan warisan luhur yang terus menyala dari generasi ke generasi. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesiaku,” tutup Wagub.

Seperti diketahui, kegiatan ini digelar berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung Nomor 108b Tahun 2025 tentang penetapan H. Mursyid Arsyad, S.H. sebagai Tokoh Gerakan Pramuka Lampung Tahun 2025. Dalam SK yang ditandatangani Chusnunia Chalim tersebut, disebutkan almarhum yang menjabat sebagai Ketua Kwarda Lampung masa bakti 2000–2005, yang dinilai memiliki jasa besar dalam pengabdian dan pengembangan gerakan Pramuka di Lampung.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Admin Game Tanggap Darurat dalam menghadapi Megathrust dan Tsunami secara virtual bertempat di Ruang Kerja Sekda, Kamis (28/08/2025).

Penyelenggaraan kegiatan ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional dan Direktif Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dalam rangka penyusunan Solusi Kebijakan tentang Tanggap Darurat dalam Menghadapi Megathrust dan Tsunami kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional.

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) sekaligus Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P. dalam kesempatan tersebut berharap forum ini dapat menghasilkan solusi kebijakan strategis lintas sektor dalam menghadapi skenario terhadap bencana megathrust dan tsunami.

“Diharapkan para pelaku aktif tau apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga masing-masing bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan dan juga kendala-kendala apa yang dialami sehingga dari sinilah kita lihat, kita akan rumuskan solusi kebijakan apa yang dapat dilakukan,” ucapnya.

Megathrust adalah jenis gempa bumi besar yang terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik di zona subduksi. Di Selat Sunda, tekanan akumulasi lempeng dapat melepaskan energi besar—jika lepas secara tiba-tiba, dapat memicu tsunami.

Menurut peneliti BRIN, jika terjadi gempa megathrust berkekuatan hingga M 8,7, tsunami dengan tinggi antara 4–8 meter berpotensi menerjang wilayah pesisir Lampung dalam waktu kurang dari satu jam. Meski begitu, kesiapsiagaan dan mitigasi yang matang membuat masyarakat bisa selamat dan tetap tenang.

Sebagai bentuk kesiapan di daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung yang diterbitkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami.

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami dijelaskan bahwa Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan darurat bencana tsunami dalam mewujudkan penanganan bencana tsunami yang cepat, tepat, efektif, terkoordinasi dan menyeluruh di Provinsi Lampung.

Rencana Kontinjensi tersebut memuat beberapa poin strategis, antara lain :

1. Menyepakati skenario, tujuan, kebijakan, dan strategi dalam menghadapi kondisi darurat.
2. Mengkoordinasikan lembaga, organisasi, dan masyarakat agar mampu merespon dengan cepat, terpadu, dan akuntabel.
3. Memastikan ketersediaan sumber daya serta mekanisme pengambilan keputusan yang cepat untuk mempercepat respon bencana dan menyelamatkan nyawa.
4. Menyatukan komitmen lintas pihak untuk bertindak secara terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi.
5. Menggerakkan sumber daya secara efektif dalam penanganan darurat.

Dengan adanya rencana tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat respon terhadap potensi ancaman bencana tsunami, khususnya di wilayah pesisir Lampung yang rawan terdampak.

Selain itu, berbagai upaya konkrit mitigasi telah dilakukan oleh Pemprov Lampung dan stakeholder terkait, antara lain :

*1. Surat Edaran Gubernur dan Tingkat Daerah.*

Penjabat Gubernur Lampung telah mengeluarkan Surat Edaran No. 140 Tahun 2024 agar seluruh kabupaten/kota menyiapkan ulang alarm peringatan dini, jalur evakuasi, rambu-rambu, serta simulasi bencana.

*2. Peningkatan Alat Peringatan Dini dan Sensor.*

Terdapat 18 titik seismometer dan 19 Warning Receiver System (WRS) aktif di Lampung, untuk mendeteksi gempa dan menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat.

*3. Jalur Evakuasi dan Shelter.*

Jalur evakuasi dan shelter yang siap digunakan di Kabupaten Lampung Selatan telah dipetakan 15 titik evakuasi menuju 13 shelter seperti masjid dan sekolah di Kecamatan Katibung, Sidomulyo, dan Kalianda. Jalur tersebut diuji secara lapangan: durasi evakuasi berkisar antara 7 hingga 13 menit.

*4. Edukasi Publik dengan Prinsip 20:20:20.*

Jika merasakan gempa selama 20 detik, segera bergerak dalam 20 menit menuju lokasi aman dengan elevasi minimal 20 meter .

*5. Zonasi Risiko dan Sosialisasi.*

Area Rawan Tsunami, Studi pemetaan risiko menunjukkan beberapa wilayah pesisir, termasuk Bandar Lampung dan Lampung Selatan, tergolong “zona merah” — tinggi risiko. Pemetaan ini melibatkan identifikasi jalur evakuasi dan zona aman sebagai langkah mitigasi langsung .

*6. Sinergi Antar Instansi.*

Respons terpadu antara Pemprov, BPBD, Basarnas, TNI/Polri, dan instansi lain untuk respons cepat dan terintegrasi dalam menghadapi bencana.

*7. Simulasi dan Rambu Evakuasi.*

Pemerintah daerah telah menindaklanjuti edaran untuk memasang papan informasi, rambu evakuasi, dan menggelar simulasi kesiapsiagaan bersama komunitas lokal.

Mitigasi ini bertujuan untuk memberikan jaminan, bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap dan akan bertindak cepat jika bencana terjadi. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

Melalui teknologi, infrastruktur, edukasi, dan kolaborasi, masyarakat Lampung dapat menghadapi potensi ancaman dengan tenang, waspada, dan penuh persiapan.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG—Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan berlangsung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung, Kamis, (28/08/2025).

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/4769/VI.04 Tahun 2025, Dua pejabat yang dilantik adalah Saipul, S.Sos., M.IP, yang sebelumnya menjabat Penelaah Teknis Kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT). Sementara itu, Dra. Hanita Fahrial, M.Si, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, naik menjadi Kepala dinas di instansi tersebut.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Sekda, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan.

“Keberhasilan seorang pejabat tidak ditentukan oleh jabatan semata, melainkan kemampuan membangun kerja sama dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat,” ucap Sekda.

Kepada Saipul, Gubernur menitipkan amanah besar untuk memperkuat pembangunan desa dan kawasan transmigrasi. Pemerintah ingin desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat dan motor pembangunan berkelanjutan di daerah.

“Saya ingin agar program strategis pusat dan provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat desa diintegrasikan secara konkret. Kita harus bekerja cepat, tepat, dan terukur,” ujar Sekda.

Ia menekankan prinsip membangun dari desa dan dari bawah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang hingga kini dinilai masih relevan sebagai fondasi pembangunan nasional. Lampung ditargetkan menjadi contoh provinsi yang mampu menjalankan agenda pembangunan desa dengan cepat, mandiri, dan berdaya saing.

Selain itu, Dinas PMDT juga diminta mendukung program pemberian makanan bergizi gratis yang menjadi prioritas nasional. Program tersebut dianggap membutuhkan sinergi kuat dengan pemerintah desa, pendamping lokal, dan lembaga masyarakat agar efektif menjangkau anak-anak, terutama di wilayah pedesaan dan transmigrasi.

Sementara itu, untuk Hanita, Gubernur menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah isu strategis dalam pembangunan manusia. Ia ditugaskan menjadi motor penggerak kebijakan yang berpihak pada kelompok perempuan, anak, dan masyarakat rentan.

“Langkah strategis seperti penguatan layanan PPPA, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta edukasi publik harus diperluas,” ucap Sekda.

Menurut Gubernur, agenda tersebut selaras dengan misi menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan, termasuk perempuan dan anak.

Pelantikan dua pejabat eselon II ini disebut menjadi bagian dari upaya peremajaan birokrasi Pemprov Lampung. Pemerintah ingin memastikan perangkat daerah dijalankan oleh pejabat yang memiliki kapasitas dan integritas untuk mewujudkan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

Dengan penempatan pejabat baru di dua sektor strategis ini, pemerintah berharap penguatan pembangunan desa dan perlindungan kelompok rentan bisa berjalan beriringan. Dampaknya diharapkan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga di Lampung secara menyeluruh. *

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perkebunan Provinsi Lampung terus mengembangkan inovasi budidaya kopi untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Ir. Yuliastuti, M.T.A, memaparkan berbagai langkah strategis yang dijalankan sepanjang tahun 2025, termasuk penerapan sistem budidaya pagar pada tanaman kopi robusta.

“Sistem pagar memungkinkan jarak tanam lebih rapat sehingga populasi pohon per hektare dapat meningkat dua kali lipat. Jika sebelumnya rata-rata 2.000–2.500 batang per hektare, kini bisa mencapai 4.000 batang. Dengan asumsi satu pohon menghasilkan satu kilogram kopi, maka produksi dapat meningkat hingga 4 ton per hektare,” jelas Yuliastuti saat konferensi pers bersama media di Ruang Video Confrence Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Kamis (28/8/2025).

Berdasarkan data BPS Lampung 2025, luas areal perkebunan kopi di Lampung mencapai 152.507 hektare, dengan rincian: Tanaman belum menghasilkan: 6.800 hektare, Tanaman menghasilkan: 138.000 hektare dan Tanaman tua dan rusak: 6.800 hektare.

Produksi rata-rata kopi Lampung saat ini sekitar 120.377 ton per tahun, atau masih di bawah 2 ton per hektare. Namun, sejumlah petani binaan sudah mampu menghasilkan hingga 3,5 ton per hektare melalui teknik budidaya yang lebih intensif.

Yuliastuti menjelaskan, untuk tanaman tua dan rusak dilakukan program replanting (peremajaan) dengan metode sambung samping. Sementara tanaman yang belum menghasilkan diberi perlakuan khusus agar cepat berproduksi.

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung melalui dukungan penuh dari Gubernur Rahmat Mirzani Dajusal telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan demplot (lahan percontohan) kopi sistem pagar di Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus. Lahan percontohan ini diharapkan menjadi rujukan bagi petani dalam menerapkan pola tanam intensif, termasuk penggunaan pupuk organik dan teknik pemangkasan yang tepat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan metode petik merah untuk menjaga kualitas biji kopi serta mengarahkan petani agar tidak menjemur hasil panen di atas tanah secara langsung. Pemerintah menyediakan bantuan berupa terpal, alat penggiling (grinder), dan huller untuk meningkatkan kualitas pasca panen.

Tidak hanya fokus pada produksi, Dinas Perkebunan Lampung juga menyiapkan program hilirisasi kopi berupa pelatihan roasting, pengemasan (packaging), dan akses pasar yang melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Menurut data BPS, nilai ekspor kopi Lampung pada 2025 mencapai lebih dari USD 400 juta, dengan tujuan utama Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa.

“Dengan inovasi budidaya, peremajaan tanaman, dan penguatan hilirisasi, kami menargetkan peningkatan signifikan baik dari sisi volume maupun nilai ekspor kopi Lampung. Hal ini juga sejalan dengan program Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, mandiri, dan inovatif,” tutur Yuliastuti.

Meski kopi robusta menjadi komoditas unggulan, Lampung juga mulai mengembangkan kopi arabika di Kabupaten Lampung Barat, khususnya di Kecamatan Sekincau pada ketinggian 1.000–1.200 mdpl. Namun, karakteristik kopi robusta yang kuat tetap menjadi identitas utama Lampung di pasar nasional maupun internasional.*

JurnalKota.net -Bandar Lampung —- Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap berkolaborasi dalam mendukung dan menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Hal tersebut disampaikan Ganjar Jationo saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, di Swiss-Belhotel, Kamis (28/8/2025).

“Kami punya sumber daya, BPS punya sumber daya, mungkin kompetensinya agak berbeda tetapi kita sama-sama pemerintah. Kita sadar data itu penting, seluruh sumberdaya BPS dan sumberdaya pemerintah bisa kita gerakkan bersama-sama,” kata Ganjar Jationo.

Kadis Kominfotik selanjutnya menambahkan agar kegiatan sosialisasi SE2026 dilakukan hingga ke tingkat desa sehingga seluruh masyarakat memahami manfaat Sensus Ekonomi.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei-Juli 2026 dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia dan seluruh sektor usaha di luar pertanian. Data yang dikumpulkan mencakup unit-unit usaha skala besar hingga kecil, dengan pendekatan yang mengintegrasikan ekonomi digital, data spasial, serta prinsip keberlanjutan.*

JurnalKota.net – JAKARTA —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meraih penghargaan sebagai Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Penghargaan ini diterima Gubernur Mirza dalam ajang Baznas Awards 2025 “Menguatkan Baznas, Mendukung Asta Cita” di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/8/2025).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan dukungan Gubernur Mirza dalam memperkuat pengelolaan zakat di Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung dinilai aktif mendorong sinergi antara Baznas di daerah, instansi pemerintah, serta masyarakat dalam mengembangkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Gubernur Mirza menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan tersebut.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Mirza.

Sementara itu, Ketua Baznas RI Prof. Dr. Noor Achmad memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah mendukung gerakan zakat.

Menurutnya, keberhasilan Baznas dalam menjalankan perannya tidak lepas dari peran strategis pemerintah daerah.

“Justru andalan di daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Apa yang Bapak Ibu berikan sangat berarti bagi Baznas. Tidak mungkin kami bisa menguatkan Baznas dan mendukung Asta Cita tanpa kehadiran para pemimpin daerah dan semua pihak,” ujar Noor.

Baznas Awards 2025 ini memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah, kementerian, lembaga, hingga media atas kontribusinya dalam mendukung gerakan zakat nasional.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Visi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menargetkan Lampung menjadi lumbung energi nasional, terus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Bahkan, Bakrie Power berniat berinvestasi di sektor energi terbarukan ini di Provinsi Lampung.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan memimpin rapat rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan energi terbarukan lainnya melalui skema investasi.

Rapat berlangsung di Ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan dihadiri OPD terkait, perwakilan BUMD, serta perwakilan investor dari Bakrie Power, Kamis (28/8/2025).

Dalam rapat tersebut, Bakrie Power menyampaikan ketertarikannya terhadap potensi energi terbarukan di Lampung. Kekayaan sumber daya air dan infrastruktur seperti bendungan dinilai sangat mendukung pengembangan PLTS, pembangkit listrik tenaga air (hydropower), hingga ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai (EV).

Mulyadi menyampaikan bahwa Lampung memiliki banyak potensi energi terbarukan, khususnya dari sumber daya air karena kondisi geografisnya yang pegunungan. Menurutnya, energi terbarukan nantinya tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah mempersilakan Bakrie Power untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai potensi yang bisa dikembangkan. Pemerintah Provinsi Lampung siap memberikan dukungan sesuai kewenangan agar rencana investasi berjalan lancar. Sebagai langkah awal, PLTS Way Sekampung disebut dapat menjadi model pengembangan energi terbarukan di Lampung.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung membuka ruang dialog konstruktif bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), serikat pekerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha.

Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu saat menerima Audiensi bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) bertempat di Ruang Sungkai Balai Keratun Kantor Gubernur, Kamis (28/08/2025).

Dalam kesempatan tersebut MPBI menyampaikan beberapa aspirasi terkait ketenagakerjaan

Adapun hal-hal yang menjadi tuntutan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), yaitu :

1. Hapuskan Outsourcing dan Tolak Upah Murah.
2. Hentikan PHK Sepihak, Bentuk Satgas PHK, dan Jalankan Desk Ketenagakerjaan.
3. Reformasi Pajak Perburuhan.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan (Tanpa Omnibus Law).
5. Sahkan RUU Perampasan Aset, Berantas Korupsi.
6. Revisi Undang-Undang Pemilu: Re-design Sistem Pemilu 2029.

Dalam kesempatan tersebut digelar dialog sebagai bentuk upaya penyelesaian berbagai isu seputar ketenagakerjaan.

Kegiatan audiensi ditutup dengan penyerahan dokumen Pernyataan Sikap dan pokok-pokok Pikiran Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Provinsi Lampung oleh Ketua DPW Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Lampung Sulaiman Ibrahim, kepada Gubernur Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh.*

JurnalKota.net – LAMPUNG TENGAH —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meresmikan Gedung Baru Ibnu Sina di Pondok Pesantren Wali Songo, Lampung Tengah, Rabu (27/8/2025) malam.

Peresmian ini menjadi bagian dari peringatan Ta’dzim Maulidurrosul Nabi Muhammad SAW yang digelar di lingkungan pondok pesantren.

Wagub Jihan mengapresiasi berdirinya gedung baru yang megah tersebut. Ia berharap, gedung yang dinamai Ibnu Sina seorang ilmuwan besar di bidang kedokteran itu akan menjadi simbol kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Provinsi Lampung.

“Selamat atas diresmikannya Gedung Ibnu Sina yang megah ini. Insya Allah, gedung ini akan menjadi bagian dari sejarah peradaban luar biasa di Provinsi Lampung, sejalan dengan nama besar Ibnu Sina, ilmuwan kedokteran yang mendunia,” ujar Jihan.

Wagub juga menyampaikan doa dan harapannya agar para santri yang menimba ilmu di gedung tersebut dapat tumbuh menjadi ilmuwan hebat di bidang masing-masing dan mampu menggapai cita-citanya.

“Saya doakan anak-anakku semua yang belajar di Gedung Ibnu Sina ini bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan yang unggul dan bermanfaat bagi bangsa dan agama,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Jihan menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul adalah bagian penting dari visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

Ia menyatakan bahwa pondok pesantren memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi tersebut, khususnya dalam menciptakan SDM yang berdaya saing.

“Visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas ini tidak mungkin tercapai tanpa kesiapan SDM yang kuat. Pondok pesantren di seluruh Provinsi Lampung sangat berjasa dalam mencetak generasi yang unggul dan menjadi pilar ketahanan daerah,” ujarnya.

Jihan turut mengapresiasi kiprah Pondok Pesantren Wali Songo yang dinilainya terus berkembang dari tahun ke tahun, menjadi lebih mandiri dan mampu berkontribusi langsung dalam menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat.

“Saya merasa bangga, pemerintah provinsi sangat mengapresiasi pondok pesantren ini yang terus istiqomah dalam mendidik dan mencetak santriwan-santriwati yang berkualitas,” katanya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Jihan, terus berkomitmen meningkatkan pembangunan di seluruh kabupaten/kota, termasuk Lampung Tengah.

Salah satu fokus utama adalah memperkuat infrastruktur demi menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Anggaran untuk pembangunan infrastruktur, khususnya di Lampung Tengah, terus kami gelontorkan. Ini adalah bagian dari upaya kita membangun pondasi kuat bagi kemajuan daerah,” tutupnya.

Pada kesempatan itu juga, Wagub Jihan turut memberikan hadiah umroh kepada salah seorang santriwan yang fasih berbahasa arab dan inggris.

Acara peresmian dan Ta’dzim Maulidurrosul ini juga dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Pengasuh Majelis An Nur Bandar Lampung Habib Umar Bin Muhdhor Al Haddad dan Pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Romo Kyai Syaikhul Ulum Syuhadak.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberi apresiasi yang tinggi kepada Yayasan Bakrie Amanah yang telah mendanai pembangunan Masjid Raya Al-Bakrie dan siap diresmikan pada 12 September 2025 mendatang.

Gubernur Mirza menyebut kehadiran Masjid Raya Al-Bakrie adalah kontribusi luar biasa yang akan dikenang masyarakat.

“Keluarga Bakrie telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Masjid ini bukan hanya sekadar masjid, tapi akan jadi landmark. Orang kalau melihat Bandar Lampung, akan ingat Masjid Bakrie,” ujarnya, ketika menerima pengurus Yayasan Bakrie Amanah di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (27/8/2025).

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa Masjid Raya Al-Bakrie tidak boleh dipandang semata-mata sebagai bangunan fisik, melainkan harus menghadirkan rasa yang hidup dalam diri umat.

Ia berharap Masjid Raya Al-Bakrie menjadi ruang inklusif yang terbuka bagi siapa saja, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

“Masjid ini harus punya rasa, bukan hanya bagus, bukan hanya besar. Masjid harus inklusif, orang melihat senang, ada ketertarikan hati untuk ibadah dan dekat dengan Allah Ta’ala,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan profesional agar Masjid Raya Al-Bakrie benar-benar bisa menjalankan fungsi sebagaimana masjid di zaman Rasulullah SAW, dimana masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga pusat dakwah, pendidikan dan pelayanan sosial yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Ia juga berharap masjid ini dapat berperan lebih jauh, misalnya menyediakan makanan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga benar-benar memberi dampak sosial nyata.

Ketua Yayasan Bakrie Amanah Roy Hendrajanto Marta Sakti menyampaikan progres serta rasa syukur karena pembangunan berjalan lancar hingga tuntas.

“Alhamdulillah sudah selesai pembangunan, sekarang sedang bersih-bersih, rapi-rapi. InsyaAllah tanggal 12 September kita mohon izin meresmikan,” ujarnya.

Roy berharap dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, terutama dalam pengelolaan dan pemeliharaan jangka panjang, termasuk pembentukan badan pengurus masjid agar fungsinya berjalan optimal.

Kehadiran Masjid Raya Al-Bakrie diharapkan menambah kebanggaan masyarakat, sejajar dengan simbol-simbol daerah lain seperti Menara Siger dan gajah.

Masjid ini tidak hanya akan menjadi rumah ibadah, tetapi juga pusat kegiatan umat, wadah persaudaraan, serta landmark yang memperkuat identitas Lampung di tingkat nasional.

Seperti diketahui, Masjid Raya Al-Bakrie Lampung hadir dengan menggabungkan konsep keagamaan dengan kearifan budaya lokal, sehingga pada setiap ruangan yang tercipta terdapat makna yang fungsional.

Dengan total luas bangunan mencapai kurang lebih 10.240 m², masjid ini terbagi atas lantai dasar seluas 4.224 m², mezanin seluas 1.024 m², serta basement yang mencapai 4.480 m² dengan kapasitas mampu menampung hingga sekitar 12.000 jamaah.

Untuk menunjang kenyamanan, masjid ini memiliki empat akses masuk, yaitu melalui pintu utara, pintu selatan, pintu timur, serta ramp khusus difabel yang ramah bagi jamaah penyandang disabilitas.

Selain fungsi utamanya sebagai tempat ibadah, Masjid Raya Al-Bakrie juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang yang memperkuat perannya sebagai pusat kegiatan umat.

Tersedia perpustakaan, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), ruang jenazah, ruang rias, ruang persiapan, ruang rapat, ruang meeting, ruang tunggu keluarga, ruang marbot, hingga ruang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

Tersedia juga pantry, toilet serta ruang wudhu terpisah bagi pria dan wanita, penitipan barang, hingga ramp yang ramah difabel.

Untuk melengkapi kebutuhan masyarakat, masjid ini juga dilengkapi dengan function room, area parkir yang luas, taman kota, children playground, serta area UMKM.

Kehadiran fasilitas ini menjadikan Masjid Raya Al-Bakrie bukan hanya sekadar rumah ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.*