Rakor Pengendalian Inflasi, Pemprov Lampung Dorong Sinergi Jaga Stabilitas Harga Pangan

JurnalKota.net – Bandar Lampung —- Asisten Perekonomian & Pembangunan, Mulyadi Irsan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (23/9/2025).

Angka inflasi nasional pada Agustus 2025 sebesar 2,31 % (y-on-y) dan -0, 08 % (m-to-m). Menurut Mendagri M. Tito Karnavian, angka ini merupakan angka yang ideal.

“Rentang angka 2,5% plus minus 1%, adalah angka yang paling ideal untuk Indonesia. Keseimbangan antara menyenangkan produsen dengan konsumen,” jelasnya.

Mendagri kemudian meminta daerah yang mengalami tingkat inflasi diatas 3,5% untuk duduk bersama BPS, Bulog, dan Perwakilan BI serta asosiasi pengusaha di daerahnya masing-masing untuk memetakan masalah

“Apakah ada suplai yang kurang, atau ada kenaikan harga-harga tertentu oleh pemerintah. Misalnya, air minum karena itu ditangani daerah,” ujar Mendagri.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, di minggu ketiga September 2025, tercatat 15 provinsi mengalami kenaikan IPH sementara 22 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya serta 1 provinsi tercatat relatif stabil.

Adapun komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 15 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah daging ayam ras dan cabai merah.*

Pemprov Lampung Dorong Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial Perangkat Daerah

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mengikuti rapat optimalisasi pengelolaan Pejabat Pengelolaan Infomasi dan Dokumentasi (PPID) dan media sosial perangkat daerah. di Ruang Video Conference Lt. 1, Selasa (23/09/2025).

Media sosial memiliki peran strategis dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian pembangunan secara cepat, akurat, dan menarik. Oleh karena itu optimalisasi pengelolaan media sosial perangkat daerah sebagai kanal utama komunikasi publik di era digital. Namun, pengelolaan akun resmi perangkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti konten yang cenderung seremonial, respons publik yang lambat, keterbatasan kompetensi admin, hingga belum adanya standar baku pengukuran efektivitas.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan strategi optimalisasi. Langkah itu meliputi :
– Penguatan tata kelola melalui pedoman resmi, standar branding, serta forum koordinasi humas digital.
– Pengembangan konten yang edukatif, informatif, inspiratif, dengan memanfaatkan multimedia seperti video pendek, infografis, podcast, dan reels.
– Peningkatan SDM melalui pelatihan rutin di bidang copywriting, desain grafis, fotografi, hingga manajemen krisis digital.
– Pemanfaatan teknologi dengan analisis data engagement, integrasi media sosial dengan aplikasi layanan publik, serta penggunaan AI untuk perencanaan konten dan respon cepat.
– Manajemen krisis informasi dengan SOP penanganan hoaks serta pembentukan tim reaksi cepat.

Selain itu, strategi komunikasi juga mencakup perencanaan matang, produksi konten kreatif dengan pendekatan storytelling, pemilihan platform sesuai target audiens, serta monitoring performa konten menggunakan dashboard analitik. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas dan menyesuaikan kebutuhan publik.

Pemprov Lampung berharap, melalui optimalisasi ini, media sosial perangkat daerah dapat menjadi sarana komunikasi publik yang lebih profesional, humanis, sekaligus meningkatkan citra positif pemerintah di mata masyarakat.*

Tim Ekspedisi Perbaikan Jembatan Gantung Tempuh 5 Jam di Laut menuju Pekon Tampang Muda

JurnalKota.net – Jajaran Pemkab, Forkompimda, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat Kabupaten Tanggamus secara resmi melepas Ekspedisi Jembatan Gantung Tampang Muda, Senin (22/9/2025). Aksi kolaborasi ini bertujuan memperbaiki Jembatan Gantung Tampang Muda di Kecamatan Pematang Sawa yang rusak dan membahayakan warga, terutama pelajar. Perbaikan ditargetkan rampung akhir September 2025 agar akses anak sekolah kembali aman.

Inisiatif ini lahir dari respons cepat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi. Keduanya memberikan dukungan penuh dan mendorong aksi gotong royong setelah kondisi jembatan viral di media sosial.

Dalam ekspedisi ini, Vertical Rescue Indonesia (VRI) Regional Lampung bertindak sebagai tenaga teknis dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Lampung, Pemkab Tanggamus, TNI/Polri, masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga organisasi pencinta alam.

Pelepasan tim berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati Tanggamus, dipimpin Wakil Bupati Agus Suranto mewakili Bupati Saleh Asnawi. Wabup Agus Suranto didampingi Wakil Ketua DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga, Dandim 0424 Tanggamus Letkol. Inf. Dwi Djunaidi, dan Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sudjatmiko, perangkat daerah serta unsur-unsur relawan lainnya. Agus menegaskan, peran relawan sangat penting dalam membangun konektivitas.

“Kegiatan ini bukti nyata kekuatan gotong royong yang melibatkan pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga sektor swasta,” ujarnya.

Agus secara simbolis melepas tim ekspedisi dengan doa agar perjalanan berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi warga Tampang Muda. Perjalanan dari Dermaga Kota Agung menuju Pekon Tampang Muda menempuh waktu 5 jam di laut.*

Pemerintah Kota Bandarlampung Sambut Baik Laporan BPS Menekan Angka Kemiskinan 

JurnalKota.net – Kota Bandar Lampung mencatat capaian membanggakan dengan menurunnya angka kemiskinan pada tiap tahun. Capaian ini sekaligus menempatkan Bandar Lampung sebagai kota dengan persentase kemiskinan terendah di Provinsi Lampung. Hal ini terungkap dalam audiensi antara Wali Kota Bandar lampung Hj. Eva Dwiana dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar lampung agenda penyampaian angka kemiskinan di Kota Bandar lampung tahun 2025. Senin, (15/9/2025) di Ruang Kerja Wali Kota.

Kepala BPS Kota Bandar lampung, Dr. Hady Suryono, M.Si menjelaskan angka kemiskinan tahun 2025 tercatat sebesar 6,95 persen atau angka ini turun 0,42 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 7,37 persen dan berada di posisi terbaik di Tingkat Provinsi lampung.

“Kemiskinan tahun ini mengalami penurunan sekitar 0,42 persen dibandingkan dengan tahun 2024.”

Penurunan angka kemiskinan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang naik. Pihaknya berharap tren positif ini dapat terus berlanjut sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan memastikan masyarakat dapat hidup layak.

Sementara itu, Wali Kota Bandar lampung, Hj. Eva Dwiana menyambut baik laporan dari BPS Kota Bandar lampung dan memberikan apresiasi atas upaya dalam meningkatkan kualitas data statistik.  Penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari sejumlah program stimulan Pemerintah Daerah. Seperti bantuan sembako, pinjaman untuk umkm, penyediaan lapangan kerja, hingga pelatihan bagi pencari kerja.

Wali Kota menegaskan, Pemkot Bandar lampung akan terus berkomitmen melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan kesra, Inspektur, Kadis PU, Plt. Ka Bapperida, Plt. Kadis Kominfo, Plt. Ka BKAD.*

Jalan Brabasan–Wiralaga di Mesuji Rampung Dikerjakan, Warga Kini Mudah Angkut Hasil Panen

JurnalKota.net – Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) telah merampungkan pembangunan ruas jalan Brabasan–Wiralaga di Kabupaten Mesuji. Penyelesaiannya ditandai dengan serah terima sementara atau Provisional Hand Over (PHO) dari pihak rekanan kepada BMBK Lampung.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Nano, mengatakan jalan ini bukan sekadar penghubung antarwilayah, melainkan jalur vital bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil perkebunan dan perikanan.

Di sepanjang ruas ini, sambungnya, berdiri perkebunan sawit milik warga hingga perusahaan, serta tambak ikan yang menjadi sumber mata pencaharian utama.

“Dengan jalan yang sudah diperbaiki, masyarakat jauh lebih mudah membawa hasil panen ke pasar maupun gudang penampungan,” ujarnya ketika diwawancarai, Senin (22/09/2025).

Nano menjelaskan, sebelum diperbaiki kondisi ruas Brabasan–Wiralaga cukup memprihatinkan. Lubang menganga di banyak titik, aspal yang terkikis habis, hingga badan jalan yang menyempit membuat perjalanan warga sering terhambat.

“Sekarang akses jauh lebih lancar, biaya angkut berkurang, kualitas hasil panen juga lebih terjaga,” katanya.

Pekerjaan jalan tersebut, jelasnya, dikerjakan dengan konstruksi rigid beton sepanjang 1.650 meter dengan lebar 6 meter. Talut di sisi kanan dan kiri selebar masing-masing 1 meter juga dibangun untuk memperkuat badan jalan. Menurut Nano, pembangunan ini baru tahap awal dan akan dilanjutkan kembali agar konektivitas antarwilayah di Mesuji semakin baik.

“Ke depan akan kita teruskan lagi pembangunan jalan di wilayah Wiralaga Mesuji,” ucapnya.

Perubahan kondisi jalan itu dirasakan langsung warga. Wawan, salah seorang warga Wiralaga, mengenang masa ketika jalan itu rusak parah. Ia menyebut banyak pengendara motor jatuh, bahkan kendaraan roda empat pun kesulitan melintas ketika hujan.

Bagi petani maupun pembudidaya ikan, kondisi tersebut berarti ongkos tambahan karena sering harus memperbaiki kendaraan.

“Kalau dulu jalannya hancur, banyak motor jatuh. Alhamdulillah sekarang sudah bagus,” kata Wawan.

Menurut dia, keberadaan jalan yang mulus membuat ongkos transportasi hasil kebun dan tambak berkurang signifikan. Jika sebelumnya biaya bisa membengkak karena kendaraan cepat rusak, kini beban itu berkurang sehingga pendapatan warga lebih terjaga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang dinilai memberi perhatian nyata bagi infrastruktur di Mesuji.

“Dengan jalan diperbaiki begini, masyarakat jadi lebih lancar ketika mencari rezeki. Terima kasih Pak Gubernur,” tutupnya bersyukur.*

 

Penguatan Sinergi Pemprov dan TNI Lewat Pembangunan Batalyon Teritorial

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Pangdam XXI/Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi membahas rencana pembangunan Batalyon Teritorial (Yon TP) untuk penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI.

Pembahasan dilakukan di Ruang Kerja Gubernur, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Mayjen TNI Kristomei yang didampingi Kolonel Arh Aji Prasetyo Nugroho Asren (Kodam XX/RI), menyampaikan konsep Yon TP yang dirancang tidak hanya untuk memperkuat pertahanan, tetapi juga mendukung pembangunan daerah.

Setiap batalyon direncanakan mengelola 50 hektare lahan, sementara satu kompi akan menggarap 10 hektare. Program ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan produksi pangan, khususnya beras.

Dalam pertemuan tersebut, Pangdam XXI menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan pembangunan satu unit Yon TP dengan kekuatan 541 personel untuk setiap kabupaten/provinsi ke depan, Pangdam menargetkan Lampung dan Bengkulu dapat memiliki 8 Yon TP yang siap mendukung ketahanan wilayah sekaligus program swasembada pangan nasional.

Selain itu, Pangdam juga menekankan bahwa keberadaan Yon TP di wilayah Lampung diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan, dengan target produksi beras sebesar 30.000 ton yang akan dikelola oleh satuan Yon TP. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Gubernur Mirza menyambut baik rencana itu dan menegaskan bahwa Pemprov Lampung mendukung penuh langkah TNI dalam memperkuat ketahanan pangan serta menjaga stabilitas wilayah. “Kami percaya sinergi ini akan membawa manfaat ganda, menjaga keamanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan. Menurutnya, program Yon TP menjadi instrumen nyata yang bisa mempercepat pencapaian target nasional tersebut melalui optimalisasi lahan produktif di daerah.

Pertemuan juga membahas pembentukan Satgas Gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Polisi Kehutanan, dan Balai TNBBS. Satgas ini akan difokuskan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak perambahan.

Dengan adanya kerja sama ini, Gubernur Mirza berharap kehadiran Kodam XXI/Raden Inten dan Yon TP dapat mempercepat pembangunan daerah, memperkuat swasembada pangan sesuai arahan Presiden, serta menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Lampung.

Acara ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, dan Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung.*

Gubernur Lampung: Media Adalah Mitra Strategis Pemerintah dalam Mendorong Pembangunan Daerah

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menghadiri Rapat Kerja Nasional dan Apel Akbar Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) dalam rangka memperingati HUT ke-3 organisasi tersebut. Acara berlangsung di Gedung Graha Bintang, Universitas Malahayati Lampung, Senin (22/9/2025).

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadis Kominfo, Gubernur Mirza menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan yang dinilainya sarat makna. Menurutnya, ulang tahun ketiga PWDPI menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan organisasi sekaligus memperkuat peran wartawan di tengah derasnya arus informasi.

“Tiga tahun mungkin terasa singkat, tetapi cukup untuk menunjukkan arah yang jelas, membangun soliditas, serta menghadirkan karya jurnalistik yang memberi manfaat bagi masyarakat luas,” ucap Ganjar membacakan sambutan Gubernur.

Gubernur menekankan bahwa rakernas yang digelar PWDPI bukan hanya agenda rutin, melainkan forum strategis untuk merumuskan gagasan, menyusun program, dan meningkatkan kualitas kerja jurnalistik. Ia optimistis, dengan semangat kebersamaan, PWDPI mampu melahirkan terobosan baru yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Di tengah perkembangan teknologi digital, lanjutnya, wartawan dituntut menjaga kualitas informasi yang jernih, berimbang, dan dapat dipercaya. “Melalui karya jurnalistik, wartawan berperan menjaga keutuhan bangsa, memperkuat nilai demokrasi, serta membuka wawasan publik terhadap isu pembangunan,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga mengapresiasi pemberian Sustainability Award 2025 kepada tokoh nasional maupun daerah. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen para pemimpin dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, menjaga lingkungan hidup, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Ia menegaskan, bagi Provinsi Lampung, media adalah mitra strategis pemerintah. Besarnya potensi daerah di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan budaya membutuhkan dukungan pemberitaan positif, edukatif, dan membangun optimisme masyarakat.

“Pers membantu pemerintah menjembatani informasi dengan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah,” katanya.

Selain itu, Ganjar Jationo juga menambahkan apresiasinya atas gagasan PWDPI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan UMKM. Ia menyatakan siap menjembatani agar gagasan tersebut terhubung dengan pihak-pihak terkait. “Nanti kita kolaborasi bersama, kita pertajam, saya bantu untuk terhubung dengan pihak-pihak terkait agar gagasan UMKM PWDPI ini dapat terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah, dalam sambutannya menyebut organisasi yang dipimpinnya kini beranggotakan lebih dari 800 media. Menurutnya, kegiatan rakernas tahun ini berlangsung selama dua hari, 20–22 September 2025, diawali apel akbar yang bertujuan menanamkan disiplin dan kecintaan anggota pada organisasi serta negara.

Nurullah juga memaparkan bahwa sebelumnya telah digelar pelatihan jurnalistik yang diikuti 180 wartawan. Tahun depan, pihaknya menargetkan 1.000 wartawan anggota PWDPI mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Ia menekankan, pers memiliki tanggung jawab tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Karena itu, PWDPI mendirikan Yayasan UMKM Merah Putih PWDPI yang diharapkan dapat berkembang di seluruh DPC se-Indonesia.

“Itulah bentuk nyata kami untuk mendorong dan mendukung perekonomian bangsa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota,” kata Nurullah.

Rakernas PWDPI 2026, tambahnya, akan digelar di Kalimantan Timur. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang hadir dari berbagai daerah untuk mengikuti agenda nasional ini.

Puncak acara ditandai dengan PWDPI Award Sustainability 2025. Salah satu penerima penghargaan adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dinobatkan sebagai Tokoh Pemimpin Muda dengan tingkat kepuasan publik mencapai 83,67 persen pada 100 hari pertama menjabat secara nasional.

Acara turut dihadiri Dewan Pembina DPP PWDPI Irjen Pol (Purn) Ike Edwin serta sejumlah pejabat daerah dan organisasi perangkat daerah.

Kegiatan ini menegaskan peran strategis pers dalam pembangunan. Dengan dukungan media, pemerintah daerah diyakini dapat menyebarkan informasi lebih efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat optimisme publik terhadap masa depan Lampung dan Indonesia.*

Ibu Purnama Wulan Sari Mirza Hadiri Rakornas Posyandu 2025 yang Dibuka Ibu Tri Tito Karnavian: Sukseskan Transformasi 6 Pelayanan SPM

JurnalKota.net – Jakarta — Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 2025, yang dibuka Ketua Umum Posyandu Ibu Tri Tito Karnavian di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Senin (22/9/25).

Rakornas Posyandu 2025 mengusung tema “Penguatan Peran Posyandu dalam Mendukung Indonesia Emas 2045”. Yang mencakup kedalam 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas).

Dalam pemaparan Ibu Tri Tito Karnavian disebutkan uraian tugas 6 SPM dalam Posyandu Integrasi Layanan Primer. Yaitu, Bidang Kesehatan bertugas menjamin pelayanan dasar kesehatan masyarakat sesuai standar, Bidang Pendidikan bertugas menjamin layanan pendidikan dasar sesuai amanat SPM.

Sedangkan Bidang Pekerjaan umum menjamin ketersediaan infrastruktur dasar sesuai SPM, untuk Bidang Perkim bertugas menjamin masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni.
Kemudian Bidang Sosial dengan tugas menjamin perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan serta Bidang Trantibum Linmas yang menjamin ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelayanan dasar.

Agenda rakornas menjadi wadah penting untuk menyelaraskan program kerja, memperkuat sinergi antar-lembaga, sekaligus mendorong peran Posyandu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama terkait pencegahan stunting dan peningkatan gizi anak.

“Kesamaan visi dan misi transformasi Posyandu inilah yang kami bahas hari ini, dan apa saja alasannya kenapa Posyandu penting, dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menyukseskan transformasi enam pelayanan ini,” ujar Ibu Tri.

Ibu Tito Karnavian, mengatakan Posyandu sekarang tidak lagi hanya melayani satu bidang, yaitu kesehatan. Seiring perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat, Posyandu bertransformasi melayani enam bidang SPM, yakni kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan perumahan, ketenteraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Rakornas tersebut juga menjadi momentum bagi para ketua tim pembina Posyandu di berbagai daerah di Indonesia untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya tugas Posyandu.

Sementara itu, Ibu Wulan mengatakan apa yang dipaparkan Ibu Tri Tito Karnavian akan diimplementasikan di Lampung. “Hari ini kita hadir langsung untuk mendengarkan seluruh paparan oleh ibu ketua umum posyandu Ny. Tri Tito Karnavian yang nantinya akan kita implementasikan langsung di Lampung agar seluruh masyarakat Lampung dapat langsung merasakan manfaatnya,” jelas Ibu Wulan.

Seperti diketahui, Posyandu sebagai mitra strategis pemerintah memiliki peranan penting dalam mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera.*

Rakornas Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan Digelar di Kementerian Pertanian, Gaungkan Kembali Kejayaan Pertanian

JurnalKota.net – JAKARTA — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).

Rakornas ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan.

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2025 memperoleh alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang difokuskan untuk program hilirisasi komoditas prioritas di berbagai daerah. Dengan dukungan pendanaan tersebut, pemerintah daerah didorong segera menyusun rencana aksi sesuai potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, hilirisasi diharapkan menjadi momentum transformasi sektor perkebunan. “Kita akan kembalikan kejayaan Indonesia dalam sektor pertanian ini. Pemerintah pusat telah menyediakan dukungan anggaran, sementara pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjutinya dengan rencana aksi konkret,” ujarnya.

Rakornas ini diikuti sejumlah Kepala Daerah atau yang mewakili serta jajaran dinas terkait. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama memperkuat daya saing produk perkebunan, baik di pasar domestik maupun ekspor, sekaligus membuka peluang investasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Bagi Lampung, dukungan terhadap hilirisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, mulai dari kopi, kakao, hingga kelapa sawit. Wagub Jihan mengungkapkan komitmen Pemprov Lampung memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta pelaku usaha agar Lampung dapat menjadi salah satu penggerak utama transformasi perkebunan nasional.*

Satgas Ops Damai Cartenz Kawal Serah Terima Tersangka Anis Telenggen ke Kejaksaan Negeri Nabire

JurnalKota.net – Nabire, Papua Tengah — Satgas Operasi Damai Cartenz bersama personel Polres Puncak Jaya melaksanakan pengawalan serta serah terima tersangka tindak pidana pembunuhan, Anis Telenggen alias Male (20), ke Kejaksaan Negeri Nabire, Jumat (12/9/2025).

Tersangka sebelumnya merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/18/VIII/2024/SPKT/Polres Puncak Jaya/Polda Papua, tanggal 15 Agustus 2024, serta DPO/S-34/06/X/2024/Reskrim. Ia terjerat kasus tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Tim membawa tersangka menuju Kejaksaan Negeri Nabire guna melaksanakan tahap II penyerahan tersangka beserta barang bukti. Kemudian tim mendampingi pihak Kejaksaan mengantarkan tersangka ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nabire.

Adapun Barang Bukti yang Diserahkan antara lain :

* 2 pucuk senjata api panjang jenis AK 101
* 1 pucuk senjata api pendek HS-9
* 1 unit kendaraan roda empat

Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penyerahan tersangka ke pihak Kejaksaan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang transparan.

“Kami memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur hukum. Serah terima tersangka dan barang bukti ini adalah bentuk komitmen kami untuk menegakkan keadilan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Brigjen Faizal.

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menekankan pentingnya sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara Satgas Damai Cartenz, Polres Puncak Jaya, dan Kejaksaan. Kami berharap masyarakat tetap percaya bahwa hukum ditegakkan dengan adil. Mari bersama menjaga situasi kondusif dan tidak terprovokasi isu-isu yang menyesatkan,” jelas Kombes Adarma.

Satgas Ops Damai Cartenz menegaskan akan terus menjalankan tugas penegakan hukum sekaligus menjaga keamanan dan kedamaian di Tanah Papua melalui langkah-langkah yang terukur dan humanis.*