Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – Tanggamus, Lampung – Semangat gotong royong, warisan luhur bangsa Indonesia, kembali menyala di bumi Lampung. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menunjukkan aksi nyata kepemimpinan responsif dengan turun langsung merespon kondisi darurat Jembatan Gantung Tampang Muda di Kecamatan Pematang Sawa, Tanggamus.

Jembatan yang sempat viral di media sosial karena kondisinya yang rusak dan membahayakan, kini tengah diperbaiki lewat kolaborasi luar biasa lintas elemen masyarakat.

Jembatan yang menjadi satu-satunya akses utama bagi warga, termasuk anak-anak sekolah, sebelumnya nyaris tak layak pakai. Namun, Gubernur yang akrab disapa Mirza ini tak tinggal diam. Ia menginisiasi aksi gotong royong massal, menggandeng Vertical Rescue Indonesia (VRI) Regional Lampung, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, masyarakat desa, pelajar, mahasiswa, hingga organisasi pencinta alam untuk membangun kembali jembatan harapan itu.

“Akses pendidikan dan keselamatan anak-anak kita adalah hal yang tidak bisa ditawar. Jembatan ini bukan hanya soal penyambung dua tempat, tetapi penyambung masa depan mereka. Saya mengapresiasi semangat semua relawan dan elemen masyarakat yang dengan cepat merespon call to action ini. Ini adalah bukti nyata kekuatan kolaborasi kita. Saya minta perbaikan dilaksanakan dengan cepat dengan hasil terbaik” tegas Gubernur Mirza saat memberikan arahan.

Ia juga memerintahkan agar perbaikan dilaksanakan secepat mungkin dengan hasil terbaik. Tanggapannya yang cepat dan langsung di lapangan menjadi contoh kepemimpinan yang peduli dan berpihak pada rakyat.

Melalui pendekatan yang kolaboratif dan inklusif. Pemprov Lampung dan Pemkab Tanggamus bertindak sebagai fasilitator, sementara kekuatan utamanya berasal dari para relawan terlatih VRI, didukung penuh oleh pelajar, mahasiswa, dan warga lokal.

Vertical Rescue Indonesia, yang dikenal lewat program nasional“1000 Jembatan Gantung Untuk Indonesia”, langsung menurunkan tim teknis ke lokasi. Mereka telah melakukan survei, membangun sinergi di lapangan, dan berkomitmen menyelesaikan perbaikan jembatan ini paling lambat akhir September 2025. Target ini ditetapkan agar para pelajar dapat kembali beraktivitas dengan aman.

“Ini adalah tugas kemanusiaan. Kami dari VRI Lampung siap memimpin usaha teknis di lapangan dengan standar keselamatan tertinggi,” ujar Muhammad Kariskun, Koordinator VRI Regional Lampung.

“Dukungan semua pihak, dari pemerintah hingga warga yang menyumbang tenaga dan logistik, sangat menguatkan kami.” lanjutnya.

Perbaikan Jembatan Gantung Tampang Muda bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol solidaritas, kepedulian, dan kepemimpinan yang hadir untuk rakyat. Aksi ini juga membuktikan bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama masyarakat Lampung dalam menghadapi tantangan bersama.

Dengan semangat ini, Jembatan Tampang Muda akan kembali berdiri kokoh, bukan hanya sebagai penghubung dua wilayah, tapi sebagai penyambung harapan dan masa depan generasi penerus bangsa.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung, —- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Proses Pengadaan E-Purchasing melalui platform Mbizmarket. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Biro PBJ Setdaprov Lampung, Puadi Jailani ini berlangsung di Gedung Pusiban, Kamis (11/9/2025).

Dalam sambutannya, Karo PBJ Puadi Jailani menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan regulasi dan teknologi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 50 ayat 5 disampaikan bahwa pelaksanaan E-Purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa apabila tersedia dalam Katalog elektronik.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI bekerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia telah mengembangkan Katalog Elektronik Versi 6 dan diimplementasikan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan telah diimplementasikannya Katalog Elektronik Versi 6 ini, kata Puadi Jailani, maka Katalog Elektronik Versi 5 secara keseluruhan telah dinonaktifkan.

Kemudian, LKPP juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 9390/D.2.3/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal Pemberlakukan Toko Daring dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Surat Edaran tersebut disampaikan bahwa Toko Daring LKPP masih tetap beroperasi dan dapat dimanfaatkan sebagai media belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, Puadi menyoroti potensi belanja pengadaan di Provinsi Lampung yang sangat besar. Berdasarkan data APBD Tahun Anggaran 2025, total potensi belanjanya mencapai Rp 2,548 triliun, dengan nilai yang dialokasikan untuk E-Purchasing sebesar Rp 1,207 triliun.

“Berdasarkan pemantauan dari AMEL LKPP, realisasi belanja Pemprov Lampung di Katalog Elektronik hingga saat ini mencapai Rp 478 miliar dan di Toko Daring sebesar Rp 6,02 miliar. Artinya, masih tersisa potensi belanja E-Purchasing senilai Rp 723 miliar yang harus kita optimalkan sepanjang 2025,” paparnya.

Menyikapi hal tersebut, Puadi Jailani memberikan dua arahan utama kepada seluruh peserta yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemprov Lampung.

Pertama, ia mendorong para PPK dan Pejabat Pengadaan untuk memanfaatkan Katalog Elektronik dan Toko Daring secara maksimal dalam setiap proses pengadaan.

Kedua, ia meminta agar para penyedia, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), didorong untuk segera memiliki akun INAPROC dan memasukkan produknya ke dalam Katalog Elektronik Versi 6 dan Toko Daring LKPP.

“Kami juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada marketplace nasional yang tergabung dalam tokodaring.lkpp.go.id untuk mensosialisasikan proses bisnisnya kepada seluruh Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Lampung,” tambahnya.

Puadi berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan momen Bimtek ini untuk menggali informasi dan pengetahuan sebanyak-banyaknya dari narasumber, khususnya terkait mekanisme belanja melalui Toko Daring Mbizmarket. Di akhir sambutan, ia menyampaikan apresiasi kepada tim Mbizmarket atas penyelenggaraan kegiatan ini.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG —– Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi terkait Keamanan Pangan, Penanganan dan Pencegahan Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara virtual se-Provinsi Lampung, pada Rabu (10/09/2025).

Rakor ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela, sebagai langkah bersama memperkuat implementasi program MBG di daerah.

Dalam arahannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa rakor ini menjadi agenda penting sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan pelaksanaan Program MBG.

Selain itu, rapat juga dimaksudkan untuk mengevaluasi dinamika yang terjadi di lapangan, khususnya terkait kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.

“Agenda ini sangat penting, karena sesuai arahan Bapak Presiden tentang percepatan pelaksanaan Program MBG. Namun, dalam perjalanannya masih ada dinamika di beberapa lokasi SPPG yang perlu segera dievaluasi,” tegasnya.

Wagub Jihan berpendapat meski kasus keracunan yang sempat terjadi tidak berstatus sebagai kejadian luar biasa, namun hal tersebut menjadi perhatian serius pemerintah.

Untuk itu, Pemprov Lampung menekankan agar setiap kabupaten/kota segera memperkuat pengawasan pangan mulai dari distribusi, proses penyajian, higienitas, hingga rantai penyimpanan bahan baku.

Lebih lanjut, Wagub Jihan menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG bukan hanya diukur dari capaian jumlah penerima, tetapi juga dari jaminan kualitas dan keamanan pangan yang disalurkan.

Ia menyebut pemerintah menargetkan tidak ada lagi kasus keracunan yang mencoreng kredibilitas program nasional ini.

“Kita menargetkan zero accident atau nol kasus keracunan dalam program MBG. Jangan sampai program makan bergizi gratis yang mulia ini justru berubah menjadi makan beracun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung sekaligus Ketua Pelaksana Satgas MBG Saipul juga menekankan pentingnya peran aktif Satgas di kabupaten/kota untuk memastikan keamanan pangan.

Ia menyampaikan bahwa beberapa kejadian luar biasa (KLB) keracunan telah terjadi di Bandar Lampung, Metro dan Lampung Utara, dan sudah ditindaklanjuti bersama Balai Besar POM serta dinas terkait.

“Kita harus aktif melakukan pengawasan, mulai dari rantai pasok, pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan. Jangan menunggu laporan, tetapi harus proaktif berkoordinasi dengan SPPI dan pihak sekolah. Karena ini menyangkut siswa kita, warga kita sendiri. Kalau terjadi keracunan, dampaknya bisa sangat besar, apalagi bila menimpa anak-anak atau ibu hamil,” jelasnya.

Saipul juga menegaskan pentingnya keberanian daerah dalam mengambil tindakan tegas, termasuk menghentikan sementara layanan dapur SPPI yang bermasalah, hingga dipastikan kembali layak beroperasi oleh Dinas Kesehatan atau instansi berwenang.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pelatihan penjamah makanan, variasi menu harian yang sesuai standar gizi, serta perhatian khusus pada wilayah 3T yang memiliki tantangan distribusi lebih besar.

“Ini program pusat, tapi penerimanya adalah warga kita sendiri. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawasi dan memastikan keamanan pangan. Mari kita jalankan tugas ini dengan serius, agar tidak ada lagi kasus keterlambatan distribusi maupun keracunan,” tambahnya.

Melalui rapat ini, Pemprov Lampung berharap seluruh Satgas MBG dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pengawasan pangan, serta mempercepat penyelesaian pendataan di daerah, sehingga implementasi Program MBG berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG—Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan sistem Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 pada Rabu (10/9/2025).

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini dibuka oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Lampung, Ganjar Jationo.

Peluncuran yang dipusatkan di ruang video conference Kantor Dinas Kominfotik Provinsi Lampung itu dihadiri Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Erizal, bersama jajaran anggota. Sementara itu, secara daring, acara diikuti ratusan instansi mulai dari OPD provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu, KPU, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, hingga kepala desa serta sekolah menengah atas di seluruh Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah pilar penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Landasan hukumnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Gubernur, badan publik memiliki kewajiban hukum menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Layanan tersebut harus diberikan secara cepat, tepat, dan sederhana agar publik dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.

Gubernur menambahkan, di era digital saat ini pemanfaatan teknologi informasi menjadi semakin krusial. Karena itu, peluncuran e-Monev dipandang sebagai inovasi penting untuk memantau kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi.

“Melalui e-Monev ini, kita dapat meningkatkan kepercayaan publik, membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, serta memperkuat ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” ucap Gubernur.

Lebih jauh, Gubernur optimistis penerapan keterbukaan informasi yang konsisten akan memperkuat demokrasi lokal. Hal itu juga diharapkan mendorong pembangunan yang inklusif dan menjadikan Lampung sebagai contoh praktik pemerintahan modern yang responsif.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Lampung, Erizal, menyebutkan bahwa pada tahun ini terdapat 246 badan publik yang mengikuti e-Monev 2025. Jumlah itu terdiri dari 111 pimpinan badan publik pada sesi pertama dan 135 pada sesi kedua.

“Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang bekerja keras menyiapkan kegiatan ini hampir satu bulan penuh meski dalam keterbatasan. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai amanat dari UU KIP,” kata Erizal.

Ia menegaskan, e-Monev bukanlah sekadar instrumen administratif, melainkan sarana untuk mengukur tingkat kepatuhan dan konsistensi badan publik dalam menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat.

Lebih rinci, e-Monev 2025 bertujuan menjamin hak warga negara atas informasi publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Selain itu, Erizal menjelaskan, pengukuran kepatuhan badan publik tidak dimaksudkan sebagai pengukuran kepatuhan terhadap Komisi Informasi. Penilaian dilakukan berdasarkan hak dan kewajiban badan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aspek yang diukur mencakup kemampuan badan publik dalam menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, pengelolaan sistem layanan informasi, serta mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

E-Monev juga berfungsi mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang muncul di lapangan, lalu memberikan umpan balik serta solusi yang dapat diterapkan untuk perbaikan ke depan.

Hasil pengukuran nantinya akan digunakan untuk menetapkan kategori kepatuhan badan publik. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui instansi mana saja yang telah menjalankan keterbukaan informasi secara optimal, dan mana yang masih memerlukan pembenahan.

Menurut Erizal, keberadaan e-Monev menjadi sarana evaluasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di setiap badan publik. Dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah diharapkan terus tumbuh.

Kegiatan ini, lanjutnya, juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi publik disebut sebagai hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan. Badan publik di semua tingkatan dituntut proaktif dalam menyediakan informasi berkualitas dan mudah diakses.

Peluncuran e-Monev 2025 di Lampung menjadi langkah konkret untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kolaborasi, komitmen, dan inovasi dinilai menjadi kunci sukses dalam menguatkan transparansi di era digital.

Dengan adanya sistem ini, masyarakat Lampung diharapkan semakin mudah mengakses informasi, ikut serta dalam proses pembangunan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung —- Gubernur Lampung diwakili Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menghadiri Milad ke-13 Ikatan Wartawan Online (IWO), di Hotel Horison, Selasa (9/9/2025).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan bahwa momentum milad ini mengingatkan pada peran penting pers, khususnya media online, dalam membentuk ruang publik yang sehat, inklusif, dan mencerdaskan.

Perubahan lanskap informasi di era digital telah membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, teknologi mempercepat penyebaran arus informasi, di sisi lain, masyarakat dihadapkan pada derasnya hoaks, polarisasi, dan banjir konten yang belum tentu objektif dan bernilai kebenaran.

Menurut Gubernur, melalui karya jurnalistik yang independen, kritis, namun tetap konstruktif, IWO membantu menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat demokrasi.

Isu-isu strategis yang dihadapi saat ini, kata Gubernur, seperti ketahanan pangan, keberlanjutan energi, penanganan iklim, hingga penguatan ekonomi digital perlu mendapat perhatian dan penyajian yang mencerahkan dari media.

“Di sinilah IWO hadir sebagai mitra strategis pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” kata Gubernur.

Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengarahkan langkah menuju Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi besar ini menuntut sinergi seluruh elemen, termasuk insan pers, dalam memperkuat literasi digital, mengawal transparansi kebijakan, serta mengedukasi masyarakat.

Gubernur mengajak IWO untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana untuk memperkuat kolaborasi. Pemerintah Provinsi Lampung, kata Gubernur, siap untuk terus bersinergi dengan IWO dalam menghadirkan iklim informasi yang sehat, serta bersama-sama menyiapkan generasi Lampung yang unggul, kreatif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas.

“Saya berharap, melalui Milad ke-13 ini, IWO semakin kokoh sebagai wadah profesional yang melahirkan wartawan online berintegritas, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menghadirkan optimisme bagi masa depan Lampung dan Indonesia,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Ketua IWO Lampung, Aprohan Saputra, mengajak seluruh stakeholder di Provinsi Lampung untuk terus berkolaborasi dan membersamai IWO di usianya yang masih relatif muda

“Walaupun muda, kita harus membersamai dan terus dukung agar IWO semakin maju dan memberikan warna bagi Provinsi Lampung,” ujarnya.

Dalam Milad ke-13 IWO ini, juga dilakukan Penyerahan IWO Award 2025. Menurut Gubernur, IWO Award 2025 merupakan wujud apresiasi atas dedikasi para jurnalis yang tidak hanya menuliskan berita, tetapi juga menggelorakan semangat dan inspirasi bagi masyarakat.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam IWO Award 2025 menerima Penghargaan dalam kategori Percepatan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Lampung. Selain itu, Sekdaprov Marindo Kurniawan juga menerima Penghargaan dalam kategori Peningkatan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien.*

JurnalKota.net – JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9/2025) malam untuk memastikan langkah konkret dalam mengatasi persoalan singkong di Lampung.

Empat bupati yang mendampingi Gubernur Lampung dalam pertemuan tersebut adalah Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah.

Mentan Amran menyambut baik laporan dari Lampung dan berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

“Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Mentan.

Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik.

“Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan,” kata Amran.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan pertemuan dengan Mentan membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung yang berdampak langsung terhadap jutaan petani di daerah tersebut.

Dia mengatakan Lampung merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70 persen produksi singkong Indonesia. Namun, harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka dan singkong yang membuat produk lokal sulit bersaing.

“Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza menegaskan potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp50 triliun. Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.

“Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya.*