Bupati Lampung Selatan Meriahkan Peringatan Hari Anak Nasional di TK IT Al Mumtaza

LAMSEL, Kalianda – Suasana ceria menyelimuti Aula Sudirman TK Islam Terpadu (IT) Al Mumtaza, Kecamatan Kalianda, saat sekolah tersebut menjadi pusat kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025, Selasa pagi (22/7/2025). Kegiatan bertajuk Pertemuan Pagi Ceria itu disambut antusias ratusan anak-anak yang memenuhi aula sejak pagi hari.

Tak sekadar menjadi kegiatan seremonial, acara ini dikemas sebagai perayaan penuh keceriaan masa kanak-kanak yang tak tergantikan. Istimewanya lagi, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama turut hadir langsung dan berbaur bersama anak-anak dalam kegiatan Senam Anak Indonesia Hebat.

Dengan senyum ramah dan gerakan energik, Bupati Egi tampak menikmati kebersamaannya dengan para siswa. Kehadirannya memberikan semangat tersendiri bagi anak-anak dan seluruh pihak yang hadir.

“Anak-anak semua harus semangat belajarnya. Harus bahagia, harus senang belajarnya. Selamat Hari Anak Nasional,” ucap Bupati Egi usai senam bersama.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menegaskan pentingnya peran bersama dalam mendidik anak. Menurutnya, tanggung jawab membentuk karakter dan memberikan pendidikan terbaik kepada anak bukan hanya milik sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.

“Mendidik anak bukan hanya tugas guru. Justru porsi terbesarnya ada di rumah,” tegasnya.

Ia menambahkan, masa usia dini merupakan golden age atau masa keemasan perkembangan anak. Oleh karena itu, perhatian dan pendampingan sejak dini sangat krusial dalam membentuk karakter dan potensi mereka.

“Kalau kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi generasi hebat, maka investasinya harus dimulai sejak sekarang. Berikan mereka lingkungan yang positif dan penuh kasih,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Bupati Egi menyampaikan bahwa Pemkab Lampung Selatan akan memperkuat perhatian terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai pondasi dalam mewujudkan generasi cerdas dan berkarakter.

Kegiatan yang berlangsung di TK IT Al Mumtaza ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran akan hak-hak anak dan pentingnya memberikan ruang tumbuh yang aman, menyenangkan, dan penuh cinta kasih. Suasana keceriaan pagi itu bukan hanya menjadi kenangan manis bagi anak-anak, tapi juga pengingat bagi semua pihak akan pentingnya menjaga masa depan generasi penerus sejak dini.

DPRD Provinsi Lampung Komisi I Tinjau Sengketa Tanah di Desa Way Huwi: Lapangan Sepak Bola dan Makam Dikuasai Perusahaan

Lampung Selatan – Sebagai tindak lanjut dari audiensi masyarakat Desa Way Huwi dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung pada 10 Juni 2025 lalu, Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., bersama anggota komisi, perwakilan BPKAD Provinsi Lampung, Camat Jati Agung, Kepala Desa Way Huwi M. Yani, serta puluhan warga melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang menjadi objek sengketa, Selasa (22/7).

Kunjungan lapangan ini bertujuan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan oleh perusahaan terhadap dua fasilitas umum, yakni lapangan sepak bola dan tanah makam di Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Kondisi lapangan sepak bola yang menjadi perhatian utama terlihat memprihatinkan. Ketua Komisi I, Garinca Reza Pahlevi, mengungkapkan keprihatinannya saat melihat langsung lokasi yang kini tidak dapat lagi diakses oleh warga.

“Wah, benar ya… sudah ditutup rapat pakai pagar panel beton. Masyarakat tidak bisa lagi beraktivitas di lapangan ini. Bahkan, sudah ada tumpukan-tumpukan batu di tengah lapangan,” ucap Garinca dengan nada prihatin.

Kepala Desa Way Huwi, M. Yani, turut memperkuat pernyataan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sudah hampir dua tahun terakhir masyarakat tidak dapat lagi menggunakan lapangan karena akses sepenuhnya ditutup oleh pihak perusahaan.

“Inilah faktanya, Pak Dewan. Sudah hampir dua tahun lapangan ini tertutup total. Warga tidak bisa lagi bermain bola atau melakukan kegiatan apapun di sini,” jelasnya.

Setelah meninjau lapangan, rombongan Komisi I DPRD Provinsi Lampung melanjutkan kunjungan ke lokasi makam yang juga diklaim oleh perusahaan sebagai bagian dari aset mereka. Di lokasi makam, terlihat ratusan nisan dan beberapa makam tua tanpa nisan, menunjukkan bahwa area tersebut telah lama digunakan oleh warga.

“Ini adalah bukti nyata, bahwa tanah ini adalah milik masyarakat. Ada nisan bertuliskan tahun 1968, dan makam tua yang jelas sudah ada jauh sebelum perusahaan masuk sekitar tahun 1996,” tegas Kepala Desa M. Yani.

Menanggapi temuan di lapangan, anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza, S.H., M.H., menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga hingga persoalan ini menemukan penyelesaian yang adil.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan masyarakat Way Huwi. Harapan kita semua, fasum dan fasos seperti lapangan sepak bola serta tanah makam ini bisa sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan warga,” ungkapnya.

Komisi I DPRD Provinsi Lampung berjanji akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam rapat internal dan mendorong penyelesaian administratif dan hukum terhadap status kepemilikan lahan. Masyarakat berharap kehadiran wakil rakyat ini dapat membawa keadilan atas hak-hak mereka yang selama ini terabaikan.

Hanifal, S.P Anggota DPRD Provinsi Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

TUBABA – Kegiatan Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dilaksanakan di Tiyuh Gunung Timbul, kecamatan…

DPRD Lampung Bahas Usulan Perda Anti-LGBT, Dapat Dukungan dari Sejumlah Ormas

LAMPUNG — Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, SE., MBA menerima audiensi Masyarakat Lampung Anti-LGBT (LA-LGBT) dalam rangka pembahasan usulan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti-LGBT. Pertemuan digelar di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (21/7/2025), dan turut dihadiri anggota DPRD Syukron Muchtar, LC., M.Ag dari Fraksi PKS.

Dari pihak LA-LGBT, hadir Koordinator Umum Habib Umar Assegaf bersama sekitar 27 anggota pengurus. Dalam pertemuan tersebut, LA-LGBT menyampaikan kekhawatiran terhadap fenomena LGBT yang dinilai bertentangan dengan norma agama, budaya, dan sosial masyarakat Lampung.

Habib Umar menegaskan bahwa gerakan ini telah dimulai sejak deklarasi LA-LGBT pada 25 Juni 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Akbar pada 3 Juli 2025 di Gedung Darmajaya. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan sejumlah ormas Islam, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk MUI, Muhammadiyah, NU, dan ormas Islam di beberapa kabupaten. Ini bagian dari upaya membangun sinergi untuk mendorong regulasi yang melindungi nilai-nilai luhur masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Nurhasanah, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh proses pembentukan Perda tersebut. “Kami ingin Raperda ini menjadi pijakan hukum yang kuat untuk melindungi generasi muda dari pengaruh yang kami anggap negatif,” katanya.

Koordinator Bidang Hukum LA-LGBT, Misbahul Anam, M.H., menambahkan bahwa gerakan mereka bukan dilandasi kebencian, melainkan sebagai bentuk respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai “ancaman terhadap moral publik”.

Misbahul juga memaparkan sejumlah temuan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan Raperda, di antaranya peningkatan kasus HIV/AIDS akibat Lelaki Seks Lelaki (LSL), serta aktivitas komunitas LGBT di ruang publik dan digital.

LA-LGBT juga mengusulkan agar mereka dilibatkan dalam pembahasan Raperda, khususnya dalam penyusunan naskah akademik dan aspek legalnya.

Dukungan terhadap gerakan ini turut disampaikan perwakilan dari PWM Muhammadiyah Lampung dan sejumlah tokoh ormas Islam lainnya, termasuk Ustaz Dr. Ir. H. Firmansyah Alfian, MBA., MSc, yang menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan rehabilitatif dalam regulasi yang diusulkan.

“Regulasi ini tidak hanya perlu bersifat represif, tetapi juga edukatif, termasuk pendidikan berbasis nilai agama dan budaya lokal,” ujarnya.

Perwakilan Divisi Edukasi dan Kebudayaan LA-LGBT, Arif Sanjaya, juga mengangkat kekhawatiran terhadap potensi penyusupan nilai-nilai LGBT dalam kegiatan budaya dan sosial masyarakat, seperti ajang pemilihan Muli Mekhanai.

Dukungan serupa disampaikan oleh perwakilan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan sejumlah tokoh agama yang hadir dalam forum tersebut. Mereka berharap agar proses pembentukan Raperda dapat segera berjalan.

Anggota DPRD Lampung, Syukron Muchtar, menyampaikan bahwa isu LGBT menjadi perhatian lintas fraksi. “Ini menyangkut kepentingan bersama. Kami mendukung pembentukan regulasi yang memperkuat nilai moral dan sosial masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi masukan tersebut, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan komitmen lembaganya untuk menampung aspirasi masyarakat.

“DPRD terbuka terhadap semua masukan. Kami akan mengkaji naskah usulan Raperda ini bersama mitra terkait, termasuk melibatkan LA-LGBT dalam prosesnya,” tegasnya.

Bukti! Bupati dan Kajati Lampung Tanam Perdana Jagung di Kalianda, Dorong Ketahanan Pangan dan Pendampingan Petani

Kalianda, Lampung Selatan — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, melakukan penanaman perdana benih jagung di Desa Margacatur, Kecamatan Kalianda, Senin (21/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional yang melibatkan kelompok tani dan didukung oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan.

Penanaman dilakukan di atas lahan seluas 5 hektare oleh Kelompok Tani Maju, menggunakan 75 kilogram benih jagung varietas NKSUMO, yang merupakan bantuan CSR dari PT Syngenta Indonesia.

Bupati Radityo menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kejari Lampung Selatan dalam mendorong sinergi lintas sektor. Menurutnya, program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga memberi pendampingan hukum yang dibutuhkan oleh petani.

“Ini wujud nyata kolaborasi dalam membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Lampung Selatan,” ujar Radityo.

Sementara itu, Kepala Kejari Lampung Selatan Afni Carolina menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian merupakan bagian integral dari stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga kelompok tani, untuk bersama-sama membangun ekonomi desa secara berkelanjutan.

Kajati Lampung, Danang Suryo Wibowo, menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan oleh kejaksaan. Ia bahkan meminta jajarannya membentuk grup WhatsApp bersama petani agar komunikasi dan pembinaan dapat dilakukan secara langsung dan responsif.

“Kalau petani sudah dibantu banyak pihak tapi belum sejahtera, berarti ada yang perlu diperbaiki. Kita harus pastikan pendampingan benar-benar terjadi di lapangan,” tegas Danang.

Ia juga menyatakan bahwa Bulog, TNI, serta instansi terkait lainnya akan dilibatkan dalam distribusi hasil panen guna memperkuat rantai pasok pangan lokal.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten Ekobang, serta kepala dinas terkait seperti TPHBUN, Ketahanan Pangan, PMD, Camat Kalianda, dan sejumlah undangan lainnya.

Langkah awal ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Lampung Selatan secara berkelanjutan.

Bukan Sekadar Seremoni! Plt Ketua Dekopinda Lamsel: Koperasi Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi Desa

Bukan Sekadar Seremoni! Plt Ketua Dekopinda Lamsel: Koperasi Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi Desa

KALIANDA — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Lampung Selatan, TB. Rudi Topan, menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kelurahan Way Urang Kalianda dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Lampung Selatan, Minggu (20/7).

“Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah wujud nyata dari semangat kemandirian ekonomi desa berbasis gotong royong dan nasionalisme,” tegas Rudi, didampingi Sekretaris III Dekopinda, Tedi Rudiana.

Menurut Rudi, kehadiran koperasi di tingkat desa dan kelurahan merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur ekonomi akar rumput. Lebih dari itu, koperasi diyakini dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Ia pun menekankan bahwa Dekopinda bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama, berkomitmen menjadikan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi lokal.

“Koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi. Ia adalah fondasi dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan asli desa (PADes),” kata Rudi.

Ia juga mendorong agar koperasi yang baru diluncurkan ini dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, agar benar-benar dapat menjadi tulang punggung ekonomi desa.

Rudi menilai, peluncuran koperasi ini sejalan dengan semangat revitalisasi koperasi yang tengah diusung oleh pemerintah, serta dapat menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain dalam membangun kekuatan ekonomi dari bawah.

“Mari jadikan koperasi sebagai rumah besar ekonomi rakyat—yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Peluncuran Koperasi Merah Putih ini diharapkan menjadi tonggak awal terbentuknya jaringan koperasi desa yang solid di seluruh wilayah Lampung Selatan, dengan semangat gotong royong dan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat.

Polda Lampung Jalin Silaturahmi dengan Ketua LSM APKAN Lampung Timur

Lampung Timur – Polda Lampung melakukan kegiatan silaturahmi dengan Ketua LSM Aliansi Peduli Keadilan dan Amanah Negara (APKAN) Kabupaten Lampung Timur, Husnan Efendi atau yang akrab disapa Kiyay Husnan. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara kepolisian dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung Timur. Jumat (18/7/25).

Dalam kesempatan tersebut, Kiyay Husnan menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh peran Polri, khususnya Polda Lampung, dalam menciptakan keamanan dan mendukung keberhasilan program-program pemerintah.

“Dengan senang hati kami mendukung Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta menyukseskan program pemerintah. Kami ingin Lampung Timur menjadi wilayah yang berkembang dan maju,” ujar Kiyay Husnan dengan tegas.

Sementara itu, Kanit 1 Subdit Politik Dit Intelkam Polda Lampung, Iptu Syamsi, menyampaikan harapannya agar hubungan antara Polda Lampung dan para tokoh masyarakat dapat terus terjalin secara harmonis.

“Kami berharap melalui silaturahmi ini, sinergi antara kepolisian dan tokoh masyarakat semakin erat. Dukungan dari masyarakat sangat penting demi keberhasilan program dan kebijakan pemerintah serta peningkatan kesejahteraan bersama,” tutur Iptu Syamsi.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Polda Lampung dalam merangkul berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah, khususnya menjelang agenda-agenda nasional maupun daerah.

Anggota DPRD Lamsel, Agus Sartono: Guru Tidak Hanya Dituntut Mengajar

LAMPUNG SELATAN — Anggota Komisi IV DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono, menghadiri pembukaan seminar sosial emosional…

Wakil Bupati Lampung Selatan Buka Seminar Sosial Emosional Guru: Dorong Kesadaran dan Aksi Nyata di Dunia Pendidikan

LAMPUNG SELATAN — Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, secara resmi membuka kegiatan Seminar Sosial Emosional…

Merik Havit, KCC Harga Mati, Harus Dilanjutkan Pembangunannya

LAMSEL – Munculnya wacana, bangunan yang masih dalam tahap proses untuk dijadikan Kalianda Convention Center (KCC)…