Pemkab Lampung Selatan Mantapkan Integrasi SPBE untuk Percepatan Transformasi Digital

Kalianda — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Review Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Penyusunan Arsitektur Data di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (28/11/2025).

Kegiatan ini digelar untuk mengevaluasi kesesuaian arsitektur SPBE dengan kondisi aktual di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus memastikan penerapan empat prinsip Satu Data Indonesia, yakni standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk.

FGD diikuti pejabat administrator Dinas Kominfo bersama perwakilan perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE.

Kepala Bidang Tata Kelola SPBE Dinas Kominfo Lampung Selatan, Delfarizy, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan integrasi, perbaikan, serta rencana pengembangan sistem layanan pemerintah.

Ia menambahkan bahwa output utama kegiatan ini meliputi penyusunan dokumentasi evaluasi arsitektur SPBE dan arsitektur data terkini, rekomendasi pengembangan sistem ke depan, serta roadmap tindak lanjut yang terencana dan terstruktur.

“Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi sistem, keamanan, serta efisiensi layanan SPBE di Lampung Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Achmad Herry, menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi berjalan lambat, manual, atau terkotak-kotak. Ia menyebut SPBE sebagai blueprint penyatuan sistem pemerintahan daerah.

“SPBE bukan sekadar memasukkan data ke komputer. Ini tentang menghadirkan layanan terpadu dan kemampuan pemerintah mengambil keputusan secara real time,” tegasnya.

Achmad Herry turut menyampaikan tiga fokus utama Pemkab Lampung Selatan ke depan: integrasi total sistem data, efisiensi anggaran terutama untuk menghindari duplikasi pengadaan aplikasi, serta peningkatan indeks SPBE.

Pada 2024, indeks SPBE Lampung Selatan berada di angka 3,08 dengan predikat baik dan menempati posisi ke-7 dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi harus menjadi pemacu untuk hasil yang lebih baik. Target kita bukan hanya tetap baik, tapi menjadi yang terbaik di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Melalui FGD ini, Pemkab Lampung Selatan berharap percepatan transformasi digital dapat berlangsung semakin optimal dan terarah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

UPA BK Gelar Workshop Penguatan Layanan Bimbingan Konseling

Lampung – Unit Penunjang Akademik Bimbingan Konseling (UPA BK) Universitas Lampung (Unila) menggelar workshop penguat unit…

FMIPA Bersama INKAI Lampung Gelar Kejuaraan Karate INTAR

Lampung – Kegiatan Kejuaraan Karate INTAR Piala Rektor Universitas Lampung (Unila) resmi digelar di Gedung Serbaguna…

Pemkab Lampung Selatan Gelar Pisah Sambut Kepala Kantor Pertanahan, Bupati Egi Tekankan Transformasi Layanan Agraria

LAMSEL, Kalianda — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar acara pisah sambut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan di lobi kantor bupati, Kamis malam (27/11/2025). Kegiatan ini menandai berakhirnya masa tugas Dr. Seto Apriyadi, S.ST., M.H. sekaligus menyambut pejabat baru, Rizal Rasyuddin, S.SiT., M.M., QRMP.

Acara berlangsung hangat dan dihadiri Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, tokoh adat Sai Batin Lima Marga, serta perwakilan BUMD dan perbankan.

Apresiasi untuk Seto Apriyadi: Masa Tugas Singkat, Kinerja Berdampak

Dalam sambutannya, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan apresiasi atas dedikasi Seto Apriyadi selama memimpin Kantor Pertanahan sejak Juni 2023. Ia menilai, meskipun masa pengabdiannya relatif singkat, peningkatan layanan pertanahan di Lampung Selatan terasa nyata.

“Pertanahan adalah investasi, ruang hidup masyarakat, masa depan daerah, dan kepastian hukum. Malam ini bukan hanya pergantian jabatan, tetapi perpindahan estafet amanah,” tegas Bupati Egi.

Sambut Pejabat Baru: Harapan pada Transformasi Layanan

Pada kesempatan itu, Bupati Egi menyambut kedatangan Kepala Kantor Pertanahan yang baru, Rizal Rasyuddin, yang dikenal memiliki gaya kerja tegas, detail, serta adaptif terhadap digitalisasi.

Suasana acara sempat mencair saat Bupati Egi melontarkan seloroh yang disambut tawa para tamu.
“Kalau mengurus berkas tanah, tolong lengkapkan syaratnya dulu. Jangan hanya lengkap doanya saja,” ucapnya berseloroh.

Soroti Tantangan Pertanahan: PTSL, Aset Daerah, hingga Sengketa

Lebih dari sekadar seremoni pergantian jabatan, momentum ini menjadi ruang penegasan komitmen Pemkab Lampung Selatan untuk memperkuat kebijakan agraria. Tantangan yang menjadi fokus meliputi percepatan PTSL, penertiban dan kepastian aset daerah, percepatan digitalisasi layanan, hingga penyelesaian konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Penyerahan Cendera Mata dan Harapan Baru

Acara ditutup dengan penyerahan cendera mata dari jajaran Pemkab, Forkopimda, dan instansi terkait kepada Dr. Seto Apriyadi yang akan menjalankan tugas baru di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Pemkab Lampung Selatan berharap pergantian kepemimpinan ini menjadi titik awal peningkatan layanan pertanahan yang lebih akuntabel, modern, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kades Way Huwi Kecam Keputusan Kemenkeu Soal Dana Desa Tahap II, Siap Geruduk Jakarta Sampaikan Aspirasi

Kades Way Huwi Kecam Keputusan Kemenkeu Soal Dana Desa Tahap II, Siap Geruduk Jakarta Sampaikan Aspirasi

Lampung Selatan — Kepala Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Yani, angkat suara terkait keputusan Kementerian Keuangan RI yang menetapkan Dana Desa tahap II tahun 2025 tidak akan disalurkan. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025, khususnya Pasal 29B ayat (2) dan ayat (4), yang menegaskan bahwa Dana Desa tahap II untuk kategori tertentu tidak direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

PMK ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Pada Pasal 29B ayat (4) dinyatakan secara tegas bahwa “Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak disalurkan.”

Menanggapi aturan tersebut, Muhammad Yani menilai keputusan tersebut sangat merugikan masyarakat desa dan dianggap sebagai tindakan sepihak oleh pemerintah pusat.

“Ini keputusan sepihak yang tidak mementingkan kepentingan orang banyak dan perbuatan zhalim. Kami para kepala desa siap turun ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ke Kementerian Keuangan RI,” tegas Yani yang juga Ketua APDESI Kabupaten Lampung Selatan ini, Rabu (26/11/25).

Kades Way Huwi Kecam Keputusan Kemenkeu Soal Dana Desa Tahap II, Siap Geruduk Jakarta Sampaikan Aspirasi
Kades Way Huwi Kecam Keputusan Kemenkeu Soal Dana Desa Tahap II, Siap Geruduk Jakarta Sampaikan Aspirasi

Ia menjelaskan bahwa aturan ini pada dasarnya menyatakan apabila pengajuan Dana Desa tahap II dilakukan setelah 17 September 2025, maka dana tersebut tidak bisa ditransfer atau direalisasikan. Menurutnya, kebijakan ini tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat desa yang sangat bergantung pada Dana Desa.

“Di dalam Dana Desa itu ada hak kader Posyandu, hak kader TB, hak RT, hak guru ngaji, hak Bapak Kaum, hak penjaga makam, dan berbagai hak lainnya. Menghentikan penyaluran Dana Desa berarti mematikan hak-hak mereka,” ujarnya.

Yani bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai kebijakan berwatak kapitalistik yang lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat luas.

“Apa dasarnya membuat aturan sepihak dengan menghentikan Dana Desa atau tidak merealisasikan dana di tahun berjalan? Negara ini juga sedang tidak dalam situasi genting yang memaksa,” kritiknya.

Ia juga menyoroti minimnya sosialisasi dari pemerintah pusat terkait aturan tersebut.

“Keputusan itu tidak ada sosialisasi sebelumnya, terkecuali aturan itu dibuat empat atau lima bulan sebelum tanggal yang ditentukan,” sambungnya.

Atas dasar itu, Muhammad Yani menyatakan dirinya bersama para kepala desa di Lampung siap mengambil langkah tegas. Ia meminta Ketua APDESI RI untuk menginstruksikan seluruh kepala desa se-Indonesia turun ke Jakarta menyampaikan aspirasi agar Dana Desa tahap II tetap direalisasikan demi kepentingan orang banyak.

“Oleh karena kezhaliman yang tersistem ini, kami para kepala desa meminta Ketua APDESI RI menginstruksikan kami untuk turun ke Jakarta menyampaikan aspirasi kepada Menteri Keuangan, agar Dana Desa tahap II direalisasikan. Ini demi hak masyarakat desa,” tutup M. Yani.

[Je]

Peringati Hari Guru Nasional Tahun 2025, K3SD Gelar Festival Guru dan Murid

Metro | Wakil Walikota Metro Rafieq Adi Pradana, resmi membuka Festival Guru dan Murid dalam rangka…

Unila Selenggarakan Acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas

Lampung – Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan acara bedah buku Indonesia Naik Kelas yang berlangsung di ruang…

Wagub Lampung Tinjau Potensi Ekonomi Karbon di Perhutanan Sosial Way Kalam

LAMSEL – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengunjungi Studi Kelayakan Kunjungan Lapangan (Site Visit Feasibility Study)…

42 Delegasi Resmi Mulai Misi Budaya, Bupati Egi: AIYEP Jadi ‘Wajah Baru’ Hubungan Indonesia–Australia

Kalianda — Cahaya lampu di tepi Pantai Grand Elty Krakatoa menjadi saksi dimulainya rangkaian Australia Indonesia…

Unila Gelar Coaching Penulisan Proposal Penelitian dan Pengabdian

Lampung – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan coaching penulisan proposal…