Kategori: Pemerintahan

Bandar Lampung Pemerintahan

Walikota Bandar Lampung Hadiri Sidang Paripurna Pansus DPRD Bandar Lampung Terhadap Pemeriksaan BPK

JURNAL KOTA, BANDAR LAMPUNG — Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bandarlampung dalam rangka, penyampaian laporan pansus terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung atas laporan keuangan pemerintah Kota Bandarlampung 2023, senin (22/07/2024)

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh pimpinan DPRD kota Bandarlampung, serta 31 anggota DPRD kota Bandarlampung dari semua Fraksi, tak hanya dihadiri oleh walikota Bandarlampung Hj. Eva Dwiana, Juga dihadiri Wakil Walikota Bandar Lampung Hi. Deddy Amarullah, Plh. Sekdakot, Assisten 1, Asisten 2, Asisten 3, dan juga dihadiri seluruh jajaran pemerintah kota Bandarlampung pimpinan pratama dan seluruh camat se kota Bandar Lampung.

Pimpinan rapat  Hi. Edison Hadjar mengatakan berdasarkan paripurna laporan pansus dan pengambilan keputusan terhadap tindak lanjut pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung mengenai laporan keuangan pemerintah kota Bandarlampung tahun 2023, atas rekomendasi badan musyawarah serta ketentuan tata tertib maka DPRD kota Bandarlampung telah membentuk panitia khusus untuk melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap tindak lanjut BPK RI.

Panitia khusus yang di wakili juru bicaranya menyampaikan atas laporan keuangan pemerintah kota Bandarlampung 2023, (07/24). Ia mengatakan panitia khusus melakukan serangkaian kegiatan melalui tahapan-tahapan yaitu 1. Melakukan rapat-rapat internal khusus, 2. Melakukan rapat untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK RI, 3. Melakukan kunjungan kerja ke kementerian dalam negeri dan DPRD KI Jakarta guna mendapatkan masukan bahan pembanding, pengawasan-pengawasan tindak lanjut atas laporan keuangan kota Bandarlampung, 4. Meminta dokumen-dokumen tindak lanjut yang telah sedang yang akan dilakukan oleh OPD terkait dalam rangka tindak lanjut BPK RI.

Pansus mengapresiasi pemerintah Kota Bandarlampung yang didukung kooperatif dalam proses pembahasan tindak lanjut BPK tersebut, inspektorat kota Bandarlampung mendampingi OPD terkait, telah menjelaskan dan menyampaikan kongres penyelesaian terhadap temuan-temuan tersebut.

Ia juga menyampaikan temuan-temuan tersebut terdiri dari 124 jenis temuan administratif dan temuan yang bersifat keuangan, jelasnya.

Tak hanya itu pansus juga mengatakan sampai dengan finalisasi pembahasan LKP DI seluruh jenis temuan yang yang bersifat administratif telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK RI, serta untuk jenis temuan yang bersifat keuangan tetap dalam monitoring proses penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku dan ditindaklanjuti yang dibuktikan dengan surat tanda skor atau STS ke kas negara, paparnya.

Bahkan pansus juga menyampaikan pendapat akhir fraksi yang telah di sampaikan oleh masing-masing fraksi pada rapat finalisasi pembahasan tentang panitia khusus bersama inspektorat kota Bandarlampung, fraksi partai PDI, fraksi partai Gerindra, fraksi partai PKS, fraksi partai PAN, fraksi partai Golkar, fraksi partai Nasdem, fraksi partai Demokrat, fraksi partai PPB menerima dan menyetujui pengawasan tindakan lanjutan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah kota Bandarlampung tahun 2023 untuk dibahas di tingkat selanjutnya, terangnya

Ia juga menambahkan rencana fraksi dan kongres tindakan tindak lanjut yang yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Bandarlampung serta pendapat akhir fraksi Kota Bandarlampung panitia khusus DPRD Kota Bandarlampung merekomendasikan kepada pemerintah kota Bandarlampung sebagai berikut, 1. Memperbaiki kinerja perencanaan program bagi semua OPD di semua pemerintahan Kota Bandarlampung, 2. Melaksanakan program dengan baik transparan dan profesional agar seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 3. Memperhatikan dengan cermat perhitungan pembayaran kepada penyedia jasa agar pola kelebihan membayar tidak terus berulang. Tutupnya

Eva Dwianan walikota Bandar Lampung dalam pernyataannya mengatakan terimakasih kepada DPRD yang sudah mengesahkan perubahan ini, dan harapannya dengan perubahan ini dalam waktu singkat terutama untuk program bisa berjalan dengan lancar.

“terimakasih kepada DPRD yang sudah mengesahkan perubahan ini, dan harapan kita dengan perubahan ini dalam waktu singkat terutama untuk program bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya (Adr)

Nasional Pemerintahan

Soal Rencana Jokowi Ngantor di IKN, Moeldoko: Ditunggu, Pak Bas Sudah Beri Sinyal

22 Juli 2024
Redaksi

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan Presiden Jokowi akan segera berkantor di IKN. Ia yakin Jokowi…

Nasional Pemerintahan

Kemenag: Jemaah Haji yang Masih Dirawat di RS Saudi Tanggung Jawab Pemerintah

20 Juli 2024
Redaksi

Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah telah melayani 2.771 jemaah haji dengan berbagai kondisi kesehatan, baik…

Pemerintahan

Berikut Susunan Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran Periode 2024-2029 yang Beredar Dilingkungan Media

Jakarta – Ketua Umum WIB (Waktu Indonesia Bergerak), Siti Fatimah, SH, muncul dalam draft susunan kabinet Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029 yang beredar luas. Draft ini berasal dari lingkungan informasi terbatas tim Koalisi Indonesia Maju.

Draft susunan kabinet ini memuat nama-nama kandidat dari partai politik, tokoh masyarakat, dan akademisi pendukung Koalisi Indonesia Maju. Beberapa nama yang muncul dalam draft ini telah dikonfirmasi oleh Biro Pers TKN Prabowo-Gibran.

Sejumlah tokoh nasional, wakil partai koalisi, organisasi masyarakat, pakar, akademisi, serta tokoh TNI dan Polri turut masuk dalam draft usulan ini. Yang menarik untuk dicermati, selain banyaknya pakar dan tokoh masyarakat, rancangan kabinet ini juga menyertakan banyak tokoh dari lingkungan militer (TNI) dan kepolisian (Polri).

Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU, pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Pelantikan ini akan diikuti dengan pembentukan dan peresmian kabinet baru hasil Pemilu 2024.

Berikut adalah susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029 yang beredar di lingkungan media:

Menko Bidang Perekonomian : D. Ir. Airlangga Hartarto (Partai Golkar)

Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup : Dr. (HC) Ir. Hatta Rajasa (Partai PAN)

Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan : Jend. Pol (Purn) Prof. Drs. H.M. Tito Karnavian, PA, MA, PhD. (Tokoh Nasional)

Menteri Pertahanan dan Koordinator Pangan, Gizi & Kesehatan Masyarakat : Letjen TNI (Purn) Syafrie Syamsudin (Tokoh TNI)

Wakil Menteri Pertahanan : Prof Jimly Asshiddiqie (Pakar/Akademisi)

Menteri Sekretaris Negara : Letjen TNI (Purn) Glenny H Kairupan (Tokoh TNI)

Wakil Menteri Sekretaris Negara : Dr. Nezar Patria (Tokoh Masyarakat)

Menteri Sekretaris Kabinet : Rosan Roeslani (Tokoh Nasional)

Menteri Dalam Negeri : Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto (Tokoh Kepolisian)

Wakil Menteri Dalam Negeri : Mayor Jenderal. TNI (Purn) Musa Bangun (Tokoh TNI)

Menteri Luar Negeri : Lalu Muhammad Iqbal (Pakar)

Wakil Menteri Luar Negeri : Juri Ardiantoro

Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif : Erick Thohir (Pengusaha Nasional)

Wakil 1 Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif : Helmi Yahya (Tokoh)

Wakil 2 Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif : Ir. Emil Dardak (Tokoh)

Menteri Agama :Yaqut Cholil (Ormas)

Wakil Menteri Agama : Prof. Asep Saepudin Jahar (Tokoh Masyarakat)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : Prof Wicipto Setiadi (Pakar)

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : Dr. Margarito Kamis (Pakar)

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi : Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc (Pakar/Akademisi)

Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi : Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si. (Pakar/Akademisi)

Menteri Kesehatan dan Badan Kesehatan : Dr. Benny Oktavianus (Pakar)

Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Kesehatan : Prof. Dr. dr. Budi Wiweko (Pakar)

Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak : Rahayu Saraswati (Tokoh Wanita)

Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak : Grace Natalie (Tokoh Wanita)

Menteri Riset & Kepala BRIN : Laksamana Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, ST., M.Sc., DESD., IPU., ASEAN.Eng (Tokoh)

Menteri Ketenagakerjaan : Nusron Wahid (Ormas)

Wakil Menteri Ketenagakerjaan : Dr. Agus Jabo (Tokoh)

Menteri Perindustrian : Silmy Karim (Tokoh)

Wakil Menteri Perindustrian : Haris Rusly Moti (Tokoh)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Ir. Rauf Purnama (Tokoh)

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Prof.Dr. Oki Muraza (Tokoh/Pakar)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : M. Ridwan Kamil (Tokoh)

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : Ir. Afriyansyah Noor (Tokoh)

Menteri Perhubungan : Dr. HC. Iqnatius Jonan SE, MA.(Pakar)

Wakil 1 Menteri Perhubungan : Yohana Murtika (Tokoh/Pakar)

Wakil 2 Menteri Perhubungan : Siti Fatimah (Ormas)

Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas : Ir. Budi Gunadi Sadikin, S.Si., CHFC., CLU (Pakar)

Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas : Kartika Wirjoatmodjo (Tokoh)

Menteri Investasi : Bahlil Lahadalia (Tokoh)

Wakil Menteri Investasi : Jerry Sambuaga (Tokoh)

Menteri Komunikasi, Informatika & Digital : Budi Arie Setiadi (Ormas)

Wakil Menteri 1 Komunikasi, Informatika & Digital : Drs. Kaylani, SH. MH. (Pakar)

Wakil Menteri 2 Komunikasi, Informatika & Digital : Prof.Dr. Budi Rahardjo (Pakar)

Menteri Perdagangan : Dr. Zulkifli Hasan (Partai PAN)

Wakil Menteri Perdagangan : M. Riyano Panjaitan (Tokoh)

Menteri Pertanian : Andi Amran Sulaiman (Tokoh)

Wakil Menteri Pertanian : Mayjen TNI ( Purn) Bambang Eko S. (Tokoh TNI)

Menteri Lingkungan Hidup & Ekonomi Hijau : Budiman Soedjatmiko, M.A., M.Phil. (Tokoh/Pakar)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi : Dr. H. Fadli Zon, SS, MSc. (Tokoh, Partai)

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi : Frederikus Gebze (Tokoh)

Menteri Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi : Prof. Dr. H. Paiman Raharjo (Pakar)

Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi : Wahab Talaohu (Tokoh)

Menteri Tata Ruang, BPN & Kehutanan : Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat)

Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan : Raja Juli Antoni (Tokoh)

Menteri BUMN : Ir. Sakti Wahyu Trenggono (Pengusaha)

Wakil Menteri 1 BUMN : Amir Faisal (Tokoh)

Menteri Kelautan dan Perikanan : TB Heru Rahayu (Tokoh)

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan : Eko Djalmo (Tokoh)

Menteri Pemuda & Olahraga : Dito Ariotedjo (Pengusaha Keluarga Birokrat)

Wakil Menteri Pemuda & Olahraga : M.Pradana Indraputra (Tokoh)

Menteri Koperasi, UMKM & Pasar Tradisional : Maruarar Sirait (Tokoh)

Wakil Menteri Koperasi, UMKM & Pasar Tradisional : Sudaryono (Tokoh)

Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan : Letnan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurahman (Tokoh TNI)

Kepala BIN : Komjen Pol Purn Condrokirono (Tokoh Kepolisian)

Wakil Kepala BIN : Letjen. TNI I. Nyoman Cantiyasa (Tokoh TNI)

Kapolri : Listyo Sigit (Tokoh Kepolisian)

Jaksa Agung : Dr Didi Tasidi,SH,MH. (Pakar)

Kepala Badan Pangan Nasional : Arief Prasetyo Adi (Tokoh)

Kepala Badan Gizi Nasional : Prof. Dadan Mindayana (Tokoh/Pakar)

Kepala Badan Penerimaan Negara : Prof.Dr. Bambang Brodjonegoro (Tokoh/Pakar)

Kepala Badan Pembinaan Ideologi : KH. Ali Masykur Musa (Tokoh Politik)

Kepala Staf Kepresidenan : Sugiyono (Tokoh)

Lampung Pemerintahan

PJ Bupati Marindo Ajak Warga Pringsewu Tanam Bambu

PRINGSEWU – Dalam rangka mengangkat kembali icon atau ciri khas daerah Pringsewu yakni tanaman bambu, masyarakat Kabupaten Pringsewu agar dapat menanam pohon bambu di lingkungan masing-masing.

Penjabat Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan melalui Surat Edaran No.031/630/U.06/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang ditujukan kepada pimpinan instansi vertikal, kepala perangkat daerah, pimpinan perbankan dan universitas atau lembaga pendidikan, direktur BUMD, PDAM, RSUD dan RS swasta, camat dan kapekon serta Lurah, pelaku usaha wisata, hotel dan restoran serta UMKM, mengimbau untuk menanam pohon bambu sebagai hiasan dan ornamen tanaman di lingkungan kantor masing-masing dengan memanfaatkan lahan yang kosong.

“Kemudian, menggerakkan masyarakat dan pelaku usaha lainnya untuk turut serta menanam pohon bambu di lahan masing-masing, serta memelihara, menjaga dan menata pohon bambu tersebut dan juga menjadikannya sebagai hutan masyarakat dan tanaman ekonomis,” ujarnya.

Selain itu, agar dapat menghadirkan atau memajang pohon bambu buatan, baik terbuat dari plastik, artificial, sintetis pada kantor- kantor masing-masing.

“Sebagaimana diketahui bahwa pada awal mula dibukanya daerah Pringsewu terdapat hutan bambu di wilayah ini,” katanya.

Dijelaskan Marindo bahwa tanaman bambu selain mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, juga berfungsi terhadap lingkungan hidup diantaranya dapat meningkatkan volume air, mencegah erosi, menyerap karbon dioksida dengan baik, sebagai bahan baku industri, makanan dan obat-obatan, serta produk rumah tangga, seni dan budaya serta dapat dijadikan sebagai destinasi wisata.*

Lampung Barat Pemerintahan

Masa Rubik dan Gembok Akan Gruduk Kantor Kejati Lampung dan Polda Lampung Terkait Dugaan KKN Pemkab Lampung Barat 

JURNAL KOTA, BANDAR LAMPUNG – Masa aksi unjuk rasa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Restorasi Untuk Kebijakan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (LSM Rubik dan LSM Gembok) akan Berkumpul di Tugu Adipura Kota Bandarlampung dan selanjutnya akan menggruduk Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, dan Kapolda Lampung, dalam menyikapi Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada berbagai Proyek milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, tahun 2023, Rabu (24/7/2024). Hal tersebut disampaikan oleh Feri Yunizar Selaku Ketua LSM Rubik dan Adre Selaku Ketua LSM Gembok saat ditemui di Sekretariat Rubik, jum’at (19/7/2024).

Feri Yunizar, dalam wawancaranya mengatakan, Gerakan aksi unjuk rasa yang dilakukan tersebut merupakan suatu bentuk upaya LSM Rubik dan Gembok dalam berperan aktif mendukung pemerintahan yang bersih dari KKN.

Ia menjelaskan bahwa dari data yang dimiliki serta hasil investigasi yang telah dilakukan Tim LSM Rubik bersama LSM Gembok, terhadap proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD dan RSUD Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat, tahun 2023, ditemukan adanya dugaan kejanggalan yang mengarah pada dugaan KKN.

“kita sudah memiliki data permulaan dan data penujangan lainya yang sudah cukup menjadi bahan dasar kita dalam melaksanakan aksi unjuk rasa ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, selain melaksanakan aksi unjuk rasa, pihaknya juga sudah mepersiapkan loparan yang akan diserahkan kepada Kejati Lampung bersamaan dengan pelaksanaan aksi unjuk rasa.

“kami akan mendesak Kejati Lampung untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada oknum – oknum pejabat yang diduga menjadi pelaku dan oknum pejabat yang terlibat atas dugaan KKN tersebut,” cetusnya.

Dilain sisi, Andre, menjelaskan jika Aksi unjuk rasa yang akan digelar tersebut sebenarnya sudah di persiapkan sejak senin, (15/7/2024) namun karna ada penjegalan yang sangat licik yang dilakukan oleh Pemkab Lambar melalui salah satu oknum kaban di sana sehingga aksi unras tersebut sempat ditunda.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh oknum Kaban berinisial PD tersebut sangat merugikan pihaknya, sebab aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di Kabupaten Lampung Barat pada saat itu merupakan momen yang sangat tepat, dimana diketahui bahwa Kejaksaan Agung sedang atau akan berkunjung.

Namun, kendati demikian, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di Kota Bandarlampung, dengan Rute, Tugu Adipura Bandarlampung, Kejati Lampung, Polda Lampung. (adr)

Pemerintahan

Resmi Dibuka GIIAS 2024, Wapres Minta Kapasitas Produksi Otomotif Nasional Ditingkatkan

18 Juli 2024
Redaksi

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin resmi membuka pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS…

Bandar Lampung Pemerintahan

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana Mengukuhkan Pengurus DPD APKARI Provinsi Lampung Masa Bakti 2024 – 2027

JURNAL KOTA, BANDAR LAMPUNG – Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana mengukuhkan pengurus DPD APKARI Provinsi Lampung Masa Bakti 2024 – 2027 di Gedung Semergou, Selasa (16/07/2024).

Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana mengatakan, walaupun setiap daerah mempunyai perwakilan pengurus, ada baiknya bisa saling bekerjasama dan saling mendukung satu sama lain. Ujar Eva

“Setiap asosiasi-asosiasi mempunyai Tupoksinya disetiap daerah masing-masing, tetapi akan lebih baik bila bekerjasama dan saling memberikan masukan untuk kemajuan Apkari, khususnya di Kota Bandar Lampung” katanya.

Namun demikian, Eva Dwiana yang ditunjuk sebagai pembina dalam Kepengurusan Apkari Masa Bakti 2024 – 2027 berkata Pemerintah Kota Bandar Lampung akan sepenuhnya mendukung program kerja Apkari demi kebaikan Kota Bandar Lampung.

“Kami Pemerintah Kota Bandar akan membantu dan memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Eva berharap, dengan kepemimpinan Anthoni Irawan sebagai Ketua DPD APKARI Provinsi Lampung bisa memberikan kemajuan untuk Apkari.

“Mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik dan bekerjasama dalam berorganisasi walaupun ada perbedaan di daerah untuk kemajuan Apkari,” harapnya.

Setelah dikukuhkan, Ketua DPD Apkari Provinsi Lampung, Anthoni Irawan mengatakan dalam waktu dekat hal pertama yang akan dilakukan adalah melaksanakan Program Kerja Apkari.

“Kita akan laksanakan Program Kerja di Pringsewu dalam waktu dekat,” terangnya.

Kemudian, Anthoni mengapresiasi Pemerintah Kota Bandar dalam mendukung peran serta pemadam kebakaran.

“Alhamdulillah, perhatian Walikota Bandar Lampung tinggi sekali, Insya Allah tugas kita lebih spesifik lagi dan tidak tebang pilih,” ujarnya.

Kedepannya, Anthoni beserta pengurus menyampaikan akan memperhatikan kemajuan dan kesejahteraan personil pemadam kebakaran.

“Peran serta Damkar sangat penting dan merupakan tugas mulia, kedepannya kami akan merumuskan kesejahteraan rekan-rekan pemadam kebakaran,” tegasnya. (adr)

Bandar Lampung Pemerintahan

Bandar Lampung Expo Tahun 2024, Resmi Ditutup Oleh Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana

JURNAL KOTA, BANDAR LAMPUNG —- Semarak Bandar Lampung Expo yang dilaksanakan oleh pemerintah kota bandar lampung dalam memperingati HUT kota Bandarlampung yang ke 342 Tahun, di wilayah lapangan Saburai, pada hari Senin Malam (15/07/2024).

Acara yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bandarlampung setiap tahunnya, resmi ditutup oleh walikota Bandar Lampung, yang dibacakan oleh Wakil Walikota Deddy Amarullah, acara yang sudah dilaksanakan dari tanggal 08 Juli 2024 tersebut, resmi ditutup pada tanggal 15 Juli 2024.

Perwakilan PJ Gubernur Lampung yakni Bobby Irawan selaku kadis pariwisata provinsi Lampung, menyampaikan pesan dari PJ Gubernur Lampung, Penutupan Bandar Lampung Ekspo 2024.

“Acara ini telah jadi wadah, keberlangsungan ini telah berhasil menginspirasi ekonomi kota Bandarlampung,” Ujarnya.

“Melalui kegiatan yang telah dilaksanakan bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan dalam memajukan Lampung yang lebih baik, lagi” ungkapnya.

“Selama perhelatan Bandar Lampung Expo 2024 ini menjadi pijakan kuat dan potensi yang ada, saya ucapkan terimakasih dalam kesuksesan Bandarlampung Expo supaya terus dilaksanakan setiap tahunnya,” ucapnya.

“Pemerintah provinsi lampung sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandarlampung, adalah teras depan halaman muka dari provinsi Lampung, mudah mudahan event yang ada di Bandarlampung, akan menarik pengunjung sehingga ekonomi akan tergerak dan tumbuh,” tutupnya.

Sambutan walikota Bandar Lampung, diwakilkan oleh bapak Deddy Amarullah, selaku wakil walikota Bandar Lampung, menyampaikan bahwa Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam penutupan Bandar Lampung Expo 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Imbuh Deddy

“Begawi Bandarlampung merupakan aktualisasi seni yang sangat penting, sebagai media pelestarian budaya,” Jelasnya.

“Kami akan senantiasa meningkatkan instruktur destinasi wisata, hal ini dilakukan untuk menarik pengunjung pariwisata,” Tambahnya lagi.

“Terimakasih kepada seluruh instansi yang terlibat dalam keberlangsungan acara ini, serta masyarakat Bandarlampung yang menikmati event tahunan ini,” tutupnya.(Kwt)

Bandar Lampung Pemerintahan

Semua Fraksi di DPRD Bandar Lampung Meyetujui Anggaran Perubahan Serta Pengusulan Perda : Ini Kata Walikota Eva Dwiana

JURNAL KOTA, BANDAR LAMPUNG — Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana hadiri rapat paripurna DPRD kota Bandarlampung, di ruang rapat DPRD, pada Hari Senin (15/07/2024).

Kegiatan yang bertujuan untuk membahas anggaran perubahan dan anggaran tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung selama tahun 2024.

Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh ketua DPRD Hi.Wiyadi dan unsur pimpinan serta anggota DPRD lainnya di semua Fraksi, tak hanya dihadiri oleh walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, Juga dihadiri Wakil Walikota Bandar Lampung Hi. Deddy Amarullah, Plh. Sekdakot, Assisten, dan juga dihadiri seluruh jajaran pemerintah kota Bandarlampung pimpinan pratama dan seluruh camat se kota Bandar Lampung.

Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Hi. Wiyadi mengatakan anggaran ini adalah murni sebuah anggaran perubahan yang ada selama tahun 2024 untuk pembangunan kota bandar lampung. Jelas Wiyadi.

Hi. Wiyadi selaku ketua DPRD Kota Bandar Lampung sekaligus memimpinan dalam rapat sidang paripurna yang diselenggarakan di gedung DPRD Kota Bandar Lampung.

Walikota Bandar Lampung dalam statement nya mengatakan pendapatan asli daerah kota Bandarlampung senilai 24 miliar bertambah 62%, pendapatan tersebut merupakan hasil dari pajak yang diterapkan di kota Bandar Lampung. Ujar Eva

Terkait anggaran perubahan yang diajukan oleh pemerintah kota Bandarlampung, turut disetujui oleh fraksi-fraksi yang hadir dalam sidang paripurna yang dilaksanakan di gedung DPRD kota Bandarlampung.

“Alhamdulillah anggaran perubahan insyallah selesai dan semua fraksi meyetujui itu semua, untuk perda PD Pasar Dan PDAM serta Opening Siger Mineral akan terlaksana dengan baik sesua harapan kita”. Imbuh Eva

“Anggaran tersebut disetujui oleh semua fraksi walaupun ada catatan sedikit agar menjadi bahan koreksi kita bersama dan diharapkan semua agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan di pemerintah kota Bandar Lampung.” Tutup Eva Dwiana (Kwt)