Untuk Kedua Kalinya, “Raja Besi Tua” Nuryadin Ajukan Praperadilan terhadap Kapolresta Bandar Lampung

LAMPUNG — Nuryadin yang berjulukan “Raja Besi Tua” kembali mempraperadilkan Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol. Alfred Jacob Tilukay dan Kasat Reskrim Kompol Faria Arista, Senin (22/11/2025).

Pelapor mendaftarkan gugatannya dengan Nomor Perkara 23/Pid.Pra/2025/PN Tjk sebagaimana dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tanjungkarang. Sidang perdana rencananya Selasa (2/12/2025).

Sebelumnya, Nuryadin pernah mengajukan gugatan prapradilan ke PN Tanjungkarang dengan termohon yang sama dengan nomor perkara 20/Pid.Pra/2025/PN Tjk, Kamis (9/10/2025 dengan No. Perkara 20/Pid.Pra/2025/PN Tjk.

Cq Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung. Gugatan dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka ini didaftarkan pada Kamis, 9 Oktober 2025 dengan nomor perkara 20/Pid.Pra/2025/PN Tjk.

Namun, saat sidang gugatan bergulir di PN Tanjungkarang, Nuryadin melalui tim penasehat hukumnya mencabut permohonan praperadilan dan meminta hakim PN Tanjungkarang agar mengabulkan praperadilan.

Surat Perintah Penyidikan Nomor; Sp.Sidik/73/lll/2025/Reskrim tanggal 08 Maret 2025 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/100/VI/2025/Reskrim tanggal 16 Juni 2025 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/73.b/VII/2025/Reskrim tanggal 25 Juli 2025, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Oleh karenanya penetapan/surat perintah penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum dan segala akibat yang ditimbulkan;

Kemudian, Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat dan dinyatakan batal demi hukum serta segala akibat yang ditimbulkan.;

Selanjutnya, Menyatakan segala jenis alat bukti yang digunakan oleh Penyidik dalam perkara ini berdasarkan Nomor; Sp.Sidik/73/lll/2025/Reskrim tanggal 08 Maret 2025, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/100/VI/2025/Reskrim tanggal 16 Juni 2025 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/73.b/VII/2025/Reskrim tanggal 25 Juli 2025 Batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.;

Terus, Menghukum Termohon membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mudah dan tanpa syarat.;

Lalu, memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) atas Laporan Polisi Nomor:LP/B/1289/IX/ 2023/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG Resta Balam tertanggal 07 September 2023 di Polres Kota Bandar Lampung dengan pelapor Ujang Tomi, S.H., (untuk dan atas nama H. Darussalam, S.H.);

Terakhir, membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara. (*)

Kades Way Huwi Kecam Keputusan Kemenkeu Soal Dana Desa Tahap II, Siap Geruduk Jakarta Sampaikan Aspirasi

Kades Way Huwi Kecam Keputusan Kemenkeu Soal Dana Desa Tahap II, Siap Geruduk Jakarta Sampaikan Aspirasi

Lampung Selatan — Kepala Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Yani, angkat suara terkait keputusan Kementerian Keuangan RI yang menetapkan Dana Desa tahap II tahun 2025 tidak akan disalurkan. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025, khususnya Pasal 29B ayat (2) dan ayat (4), yang menegaskan bahwa Dana Desa tahap II untuk kategori tertentu tidak direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

PMK ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Pada Pasal 29B ayat (4) dinyatakan secara tegas bahwa “Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak disalurkan.”

Menanggapi aturan tersebut, Muhammad Yani menilai keputusan tersebut sangat merugikan masyarakat desa dan dianggap sebagai tindakan sepihak oleh pemerintah pusat.

“Ini keputusan sepihak yang tidak mementingkan kepentingan orang banyak dan perbuatan zhalim. Kami para kepala desa siap turun ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ke Kementerian Keuangan RI,” tegas Yani yang juga Ketua APDESI Kabupaten Lampung Selatan ini, Rabu (26/11/25).

Kades Way Huwi Kecam Keputusan Kemenkeu Soal Dana Desa Tahap II, Siap Geruduk Jakarta Sampaikan Aspirasi
Kades Way Huwi Kecam Keputusan Kemenkeu Soal Dana Desa Tahap II, Siap Geruduk Jakarta Sampaikan Aspirasi

Ia menjelaskan bahwa aturan ini pada dasarnya menyatakan apabila pengajuan Dana Desa tahap II dilakukan setelah 17 September 2025, maka dana tersebut tidak bisa ditransfer atau direalisasikan. Menurutnya, kebijakan ini tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat desa yang sangat bergantung pada Dana Desa.

“Di dalam Dana Desa itu ada hak kader Posyandu, hak kader TB, hak RT, hak guru ngaji, hak Bapak Kaum, hak penjaga makam, dan berbagai hak lainnya. Menghentikan penyaluran Dana Desa berarti mematikan hak-hak mereka,” ujarnya.

Yani bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai kebijakan berwatak kapitalistik yang lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat luas.

“Apa dasarnya membuat aturan sepihak dengan menghentikan Dana Desa atau tidak merealisasikan dana di tahun berjalan? Negara ini juga sedang tidak dalam situasi genting yang memaksa,” kritiknya.

Ia juga menyoroti minimnya sosialisasi dari pemerintah pusat terkait aturan tersebut.

“Keputusan itu tidak ada sosialisasi sebelumnya, terkecuali aturan itu dibuat empat atau lima bulan sebelum tanggal yang ditentukan,” sambungnya.

Atas dasar itu, Muhammad Yani menyatakan dirinya bersama para kepala desa di Lampung siap mengambil langkah tegas. Ia meminta Ketua APDESI RI untuk menginstruksikan seluruh kepala desa se-Indonesia turun ke Jakarta menyampaikan aspirasi agar Dana Desa tahap II tetap direalisasikan demi kepentingan orang banyak.

“Oleh karena kezhaliman yang tersistem ini, kami para kepala desa meminta Ketua APDESI RI menginstruksikan kami untuk turun ke Jakarta menyampaikan aspirasi kepada Menteri Keuangan, agar Dana Desa tahap II direalisasikan. Ini demi hak masyarakat desa,” tutup M. Yani.

[Je]

Peringati Hari Guru Nasional Tahun 2025, K3SD Gelar Festival Guru dan Murid

Metro | Wakil Walikota Metro Rafieq Adi Pradana, resmi membuka Festival Guru dan Murid dalam rangka…

Unila Selenggarakan Acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas

Lampung – Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan acara bedah buku Indonesia Naik Kelas yang berlangsung di ruang…

Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan Lantik Tujuh Pejabat Tinggi Pratama

Pesisir Barat — Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, resmi melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Prosesi pelantikan digelar di Selasar Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar pada Selasa (24/11/2025) dan disaksikan para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting bagi peningkatan karir sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Para pejabat terlantik dituntut mampu melaksanakan amanah sebagai ASN, aparatur pemerintahan, sekaligus abdi masyarakat. Ini menjadi konsekuensi untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan dan budaya kerja profesional,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar seluruh ASN memahami dan menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan reformasi birokrasi berorientasi pada kinerja, kepentingan rakyat, dan akuntabilitas.

Ia juga meminta seluruh pejabat, khususnya yang baru dilantik, untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas kerja, serta memberikan layanan publik yang cepat, tepat, dan mudah dipahami.

“Tingkatkan etos kerja, keterampilan, kreativitas, dan jaga citra positif ASN. Jangan melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan, dan selalu berpegang pada nilai-nilai integritas,” tambahnya.

Bupati Dedi Irawan turut mengingatkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun dengan tantangan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, ASN diminta untuk lebih kreatif dan inovatif, menciptakan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kita digaji dari uang rakyat. Maka setiap langkah kerja harus kembali kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik

1. Dr. Drs. Gunawan, M.Si. – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

2. Unzir, S.P. – Inspektur

3. Sri Agustini, S.K.M., M.Kes. – Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan

4. Eksir Abadi, S.H., M.M. – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik

5. Amrul Haq, S.E., M.Si. – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

6. Ir. Armand Achyuni – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

7. Armen Qodar, S.P., M.M. – Asisten III Bidang Administrasi Umum

Dengan pelantikan ini, Bupati berharap terwujudnya peningkatan kinerja perangkat daerah serta penguatan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Barat.

Wagub Lampung Tinjau Potensi Ekonomi Karbon di Perhutanan Sosial Way Kalam

LAMSEL – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengunjungi Studi Kelayakan Kunjungan Lapangan (Site Visit Feasibility Study)…

Wakil Bupati Lampung Barat Hadiri Penganugerahan IKK 2025 di Surabaya

LAMPUNG BARAT — Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menghadiri acara Penganugerahan Pengukuran Indeks Kualitas…

42 Delegasi Resmi Mulai Misi Budaya, Bupati Egi: AIYEP Jadi ‘Wajah Baru’ Hubungan Indonesia–Australia

Kalianda — Cahaya lampu di tepi Pantai Grand Elty Krakatoa menjadi saksi dimulainya rangkaian Australia Indonesia…

Bupati Pesisir Barat Tinjau Proyek PLTM Way Melesom, Pastikan Keselamatan Lingkungan Jadi Prioritas

Pesisir Barat — Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Way Melesom di Kecamatan Lemong, Senin (24/11/2025). Kunjungan tersebut merupakan respons pemerintah daerah terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai dampak proyek terhadap lingkungan serta pasokan air bersih.

Sungai Way Melesom selama ini menjadi sumber utama air bersih dan irigasi bagi warga sekitar. Rencana pembangunan bendungan dalam proyek PLTM menimbulkan kekhawatiran akan potensi berkurangnya debit air menuju permukiman dan lahan pertanian masyarakat.

Menjawab aspirasi tersebut, Bupati Dedi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan kajian ulang secara menyeluruh, mulai dari aspek perizinan hingga Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Keselamatan ekosistem dan hak masyarakat atas air harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan,” tegas Bupati.

Ia menambahkan, jika hasil kajian menunjukkan adanya potensi pencemaran atau pengurangan jatah air warga, pemerintah daerah tidak segan menghentikan proyek PLTM tersebut. Menurutnya, seluruh investasi yang masuk ke Pesisir Barat harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta mematuhi prinsip kehati-hatian.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati turut memeriksa sejumlah titik vital seperti lokasi turbin, area rencana bendungan, serta beberapa sektor konstruksi lainnya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, katanya, akan memantau secara ketat perkembangan proyek dan memastikan semua proses dilakukan transparan serta sesuai regulasi lingkungan hidup.

Peninjauan ini juga dihadiri oleh Antoni Wijaya, S.P., M.M., Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Pesisir Barat, Isnaeni Adiyta Marvan, S.H., M.M., Kepala Bagian Protokol Setdakab Pesisir Barat, Camat Lemong, serta sejumlah peratin setempat.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa kepentingan masyarakat akan tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses pembangunan yang berlangsung di wilayah Pesisir Barat.

Unila Gelar Coaching Penulisan Proposal Penelitian dan Pengabdian

Lampung – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan coaching penulisan proposal…