JurnalKota.net – Palembang — Sejarah baru tercipta bagi dunia olahraga ASN Provinsi Lampung. Untuk pertama kalinya, tim Gateball Lampung berhasil meraih medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Nasional Korpri (Pornas Korpri) XVII Tahun 2025 yang berlangsung di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang, Jumat (10/10/2025).

Prestasi gemilang ini diraih melalui nomor Triple Mix, setelah tim yang diperkuat Yose Rizal Suud (Inspektorat Provinsi Lampung), Rizal Fahmie (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung), dan Arie Korneliyya (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung) menundukkan tim tangguh dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tak hanya meraih emas, cabang olahraga (cabor) gateball Lampung juga berhasil membawa pulang satu medali perak melalui Ika Yulistira (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) di nomor tunggal putri, serta satu medali perunggu yang diraih Wawan Ardi Putranto (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung) di nomor tunggal putra. Dengan raihan tiga medali tersebut, Lampung berhasil menjadi juara umum cabang olahraga gateball pada Pornas Korpri XVII Palembang.

Kemenangan ini menjadi catatan emas pertama sepanjang sejarah keikutsertaan Provinsi Lampung dalam ajang Pornas Korpri. Prestasi tersebut tidak hanya membanggakan kontingen, tetapi juga menjadi bukti nyata hasil pembinaan dan dukungan yang konsisten dari Pemerintah Provinsi Lampung melalui Korpri dan Bapor Korpri Provinsi Lampung terhadap pengembangan olahraga di kalangan ASN.

Para atlet mengaku, pencapaian ini tidak lepas dari semangat juang, kerja keras, dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut Pelatih Gateball Lampung Dwi Haryanto yang berprofesi sebagai perangkat desa ( Kadus II ) Desa suka Banjar, kecamatan gedong tataan, kabupaten pesawaran didampingi manager atlit Hendra jaya SE, MM (BBWSMS Provinsi Lampung) dan tim ofisial (Hi. Faiz SE, MM dan Maman Hasbullah) menyampaikan rasa syukur dan bangga serta ungkapan terima kasih untuk Gubernur Lampung Rahmat mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela serta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi lampung yang telah memberikan dukungan penuh bagi cabor Gateball lampung.

“Kami mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur serta seluruh pihak yang selalu memberikan semangat. Insyaallah, ini menjadi awal dari prestasi yang lebih baik di masa mendatang,” ujar tim dan ofisial seusai pertandingan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi tinggi atas perjuangan para atlet yang telah mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk terus berprestasi dan menumbuhkan semangat sportivitas serta kebersamaan melalui olahraga.

Raihan medali emas bersejarah ini menegaskan bahwa Lampung tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan baru dalam olahraga gateball ASN di tingkat nasional.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (10/10/2025).

Dalam rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRD itu, Gubernur Mirza menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas regulasi daerah melalui pembahasan yang transparan dan kolaboratif antara eksekutif dan legislatif.

“Kami menyampaikan apresiasi atas pandangan fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan masukan konstruktif terhadap tiga Raperda ini. Semua saran tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Lampung,” ujar Gubernur.

Tiga Raperda prakarsa pemerintah provinsi tersebut meliputi perubahan bentuk hukum Bank Lampung dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Wahana Raharja menjadi perseroan terbatas, serta pencabutan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar 12 Tahun.

Gubernur menjelaskan, dua Raperda terkait badan usaha milik daerah (BUMD) dimaksudkan untuk memperkuat struktur hukum dan tata kelola perusahaan daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi modern. Dengan perubahan status hukum, BUMD diharapkan mampu memperluas jangkauan usaha sekaligus meningkatkan kinerja keuangan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah.

“Perubahan bentuk hukum BUMD ini harus benar-benar mendukung pengembangan usaha dan memperkuat daya saing perusahaan daerah kita. Prinsip efisiensi, transparansi, dan profesionalitas menjadi pijakan utama,” ucap Gubernur.

Sementara itu, pencabutan Perda tentang Wajib Belajar 12 Tahun dijelaskan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kewenangan baru pemerintah daerah di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Menurut Gubernur, kebijakan pendidikan kini harus diarahkan agar sesuai dengan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan provinsi, tanpa mengurangi komitmen Lampung terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan.

“Pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Namun regulasi harus disesuaikan agar tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga implementasinya lebih efektif dan terarah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam proses penyusunan peraturan daerah. Ia berharap pembahasan ketiga Raperda tersebut dapat segera dilanjutkan ke tingkat berikutnya sesuai jadwal yang telah disepakati.

“Kami yakin semua masukan dari DPRD bertujuan untuk menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi dialog dan penyempurnaan,” tambahnya.

Gubernur Mirza menilai sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD menjadi kunci dalam mempercepat proses legislasi yang berpihak pada kepentingan publik. Ia menegaskan, setiap perda yang lahir harus memiliki orientasi pada pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

“Regulasi bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga instrumen perubahan. Kita ingin setiap perda yang lahir menjadi solusi, bukan beban. Prinsipnya, hukum harus memudahkan masyarakat dan mendukung kemajuan daerah,” tegas Gubernur.

Rapat paripurna juga dilanjutkan dengan agenda jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur atas enam Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung. Tanggapan tersebut dibacakan oleh perwakilan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung, Fauzi Heri.

Dalam kesempatan itu, Bapemperda memastikan bahwa seluruh materi enam Raperda tersebut telah disusun sesuai dengan kewenangan provinsi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Fauzi menegaskan, DPRD juga menjamin harmonisasi substansi antar peraturan agar tidak menimbulkan kekosongan hukum di tingkat daerah.

Enam Raperda usul inisiatif DPRD yang dibahas antara lain mencakup percepatan perizinan pertambangan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD), keselamatan operasi penerbangan Bandara Radin Inten II, mutu pendidikan, dan penyelenggaraan satu data.

Fauzi menyebut, pembahasan bersama eksekutif akan tetap mengedepankan prinsip partisipatif dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat luas agar setiap perda yang dihasilkan memiliki dampak nyata dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Sebelum menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, selaku pimpinan sidang menyampaikan bahwa apabila masih terdapat hal-hal yang belum jelas atau belum terakomodasi dalam tanggapan maupun jawaban Bapemperda DPRD, maka akan dibahas lebih lanjut pada tahapan pembahasan enam Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada 13–20 Oktober 2025.

Hal serupa juga berlaku untuk tiga Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung. Setiap masukan dan klarifikasi yang belum tersampaikan dalam jawaban Gubernur akan dibahas bersama panitia khusus, organisasi perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan terkait. Seluruh proses tersebut akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, dengan harapan pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas dan tepat sasaran.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung —- Dua putri asal Lampung, Maura Aisha dan Kaluna Raissa, sukses mengharumkan nama daerah dengan meraih beasiswa penuh dari Pemerintah Italia untuk melanjutkan studi di universitas ternama di negeri tersebut. Prestasi ini menjadi bukti bahwa anak muda dari daerah juga mampu bersaing di tingkat internasional dan mewujudkan mimpi besar untuk menempuh pendidikan di luar negeri.

Maura Aisha saat ini menempuh pendidikan di University of Calabria dengan jurusan Business Administration, dan adiknya, Kaluna Raissa, yang saat ini juga menempuh pendidikan di Sapienza University of Rome jurusan Business Sciences, keduanya merupakan alumni SMAN 9 Bandar Lampung dan merupakan putri dari pasangan Ferry Ardiansyah, M.Sc. Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Lampung, serta Rina Sorayya, pelaku usaha lokal pemilik brand Sorayya Scarves.

Melalui kerja keras, persiapan matang, dan semangat pantang menyerah, Maura dan Kaluna berhasil membuktikan bahwa kuliah di luar negeri bukan hanya milik mereka yang berasal dari kota besar atau keluarga berada. Berbekal tekad kuat dan strategi yang tepat, mereka berhasil mendapatkan beasiswa fully-funded yang mencakup biaya kuliah, tempat tinggal, uang makan, serta tunjangan bulanan selama masa studi.

Keberhasilan kedua putri Lampung ini mendapat perhatian dan apresiasi dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dicurahkan dalam bentuk bantuan dan dukungan pendidikan. Diharapkan Langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Lampung untuk tidak ragu bermimpi besar dan terus berjuang menggapainya.

Perjalanan Maura dan Kaluna menepis anggapan bahwa menempuh pendidikan di luar negeri adalah hal yang sulit atau hanya untuk kalangan tertentu. Banyak anak muda masih ragu karena terbentur mitos klasik—seperti kendala bahasa, biaya tinggi, atau proses seleksi yang rumit. Padahal, banyak negara termasuk Italia, menyediakan program beasiswa penuh bagi mahasiswa internasional setiap tahun.

Kisah Maura Aisha dan Kaluna Raissa menjadi motivasi bagi banyak pelajar Lampung untuk tidak takut bermimpi. Dari sekolah negeri di daerah, mereka kini menjadi mahasiswa internasional di universitas ternama dunia. Keberhasilan ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan tantangan yang bisa ditaklukkan dengan usaha dan keyakinan.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung pengembangan sumber daya manusia daerah, termasuk dengan memberikan dukungan pendidikan dan membuka akses informasi bagi generasi muda yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Harapannya, semakin banyak putra-putri Lampung yang mampu bersaing di kancah global dan membawa nama daerah ke tingkat dunia.(*)

JurnalKota.net – Bandar Lampung —- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, di Ruang Sakai Sambayan, Jumat (10/10/2025).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan pada 24 Juli 2025.

Rapat koordinasi ini membahas langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, dengan fokus pada pendekatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Dua area utama yang menjadi perhatian yaitu pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi penerimaan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Pelaksanaan rapat diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mencegah praktik korupsi dan memperbaiki sistem pengawasan di lingkungan pemerintahan.

Gubernur Mirza menekankan pentingnya penerapan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai mampu memperkecil potensi penyalahgunaan wewenang serta mendorong efisiensi kerja aparatur pemerintah.

Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Kepercayaan publik dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani. Dalam keterbatasan anggaran, pemerintah diharapkan tetap dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal tanpa menurunkan kualitas pelayanan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen untuk terus memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pencegahan yang sistematis, transparansi pelayanan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.*