JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak kabupaten/kota yang memiliki kawasan hutan untuk ikut aktif membina petani hutan. Untuk itu, penyusunan dokumen Integrated Area Development berbasis perhutanan sosial mulai mendesak dilakukan agar pembinaan lintas sektor bisa berjalan dengan dukungan anggaran yang sah dari pemerintah daerah.

Ajakan Gubernur Mirza tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Firsada pada upacara bulanan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Bandarlampung, Rabu (17/9/2025).

Firsada menegaskan bahwa hutan bukan sekadar hamparan hijau, tetapi sebuah entitas hidup dan sumber penghidupan bagi masyarakat.

Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan Firsada, disoroti maraknya fenomena bencana alam, seperti banjir, yang kerap terjadi saat musim hujan. Menurutnya, kondisi tersebut tak lepas dari perubahan fungsi kawasan hutan yang kini banyak beralih menjadi budidaya monokultur maupun permukiman. Data Dinas Kehutanan mencatat, sekitar 80 persen kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi telah dimanfaatkan oleh manusia.

“Kerusakan hutan pada akhirnya berdampak pada kita semua. Karena itu, perhutanan sosial hadir sebagai solusi. Petani tidak lagi dianggap sebagai penggarap ilegal, tapi sebagai mitra yang sah untuk mengelola hutan dengan pola agroforestri yang memberi manfaat ekonomi sekaligus memulihkan fungsi lingkungan,” ujarnya.

Saat ini, lebih dari 94 ribu kepala keluarga menggantungkan hidup dari kawasan hutan. Mereka menghasilkan berbagai komoditas dengan nilai transaksi ekonomi mencapai lebih dari Rp300 miliar. “Angka ini membuktikan, hutan bisa menyejahterakan warga sekaligus tetap hijau jika dikelola dengan bijak,” tambah Firsada.

Firsada juga menekankan pentingnya pencatatan data produksi perhutanan sosial agar tidak ada kontribusi masyarakat yang terlewat. Ia khawatir ada “missing data” karena komoditas yang dihasilkan masyarakat dalam kawasan hutan tidak seluruhnya masuk dalam data resmi sektor pertanian, perkebunan, maupun peternakan.

“Kita harus jujur mengakui, pemerintah punya keterbatasan untuk mengawasi langsung seluruh kawasan hutan. Karena itu, melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan adalah pilihan terbaik. Dengan menjaga hutan, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan kita sendiri,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali mengajak semua pihak untuk peduli terhadap hutan dan petani hutan. “Mari kita wujudkan Lampung yang hijau, lestari, dan sejahtera. Kita buktikan kepada dunia bahwa kita bangsa yang mampu menjaga kekayaan alamnya,” ujarnya.

Upacara bulanan ini dipimpin oleh Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang bertindak sebagai petugas upacara.*

JurnalKota.net – JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama sejumlah kepala daerah di Provinsi Lampung menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
‎
‎Pertemuan tersebut membahas persoalan tata niaga singkong atau ubi kayu yang selama ini menjadi komoditas penting di Lampung.
‎
‎Dalam pertemuan itu hadir Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, juga hadir dari sejumlah pejabat Kementrian terkait seperti Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian.
‎
‎Turut hadir juga Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI), Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia PPUKI), Gabungan Pengusaha industri pengolahan kertas, serta perwakilan industri pengolahan pangan.
‎
‎Dari Lampung yang hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Ubi Kayu DPRD Lampung Mikdar Ilyas, serta Kepala Derah atau yang mewakili dari Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Timur.
‎
‎Pertemuan menghasilkan empat kesepakatan strategis yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola dan keberlanjutan komoditas ubi kayu di Lampung, yaitu:
‎
‎1. Pembatasan impor tapioka melalui pengaturan larangan terbatas (lartas), di mana impor hanya dapat dilakukan oleh produsen yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
‎
‎2. Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sementara selama 200 hari sebagai _safe guard_ tambahan untuk impor tapioka.
‎
‎3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk ubi kayu yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian, serta HET tapioka yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Perdagangan.
‎
‎4. Standarisasi alat ukur kadar aci yang akan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.
‎
‎Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan bahwa  dalam pertemuan itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal meminta Pemerintah Pusat segera menetapkan kepastian harga acuan singkong yang ditetapkan oleh kementan dan Tapioka yang ditetapkan oleh kemendag secepat mungkin agar harga singkong bisa segera naik. (*)
‎
‎