JurmnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (16/9/2025).

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Data ini menyebut stabilitas harga di Lampung kontras dengan kondisi di 13 provinsi lain yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Dari penjelasan ini bisa diartikan Provinsi Lampung mencatatkan IPH yang relatif stabil pada minggu kedua September 2025, dengan angka kenaikan indeks nol.

“Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di 13 provinsi tersebut adalah cabai merah dan daging ayam ras, dengan total 165 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH,” papar Amalia.

Di sisi lain, sebanyak 23 provinsi justru mengalami penurunan IPH. BPS mencatat kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (5,96%), sedangkan di Pulau Jawa tertinggi di Kota Banjar, Jawa Barat (2,24%).

Selain isu inflasi, rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang menjadi salah satu pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan transformasi kelembagaan dari BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Menurutnya, kementerian ini mengemban dua tugas pokok, yaitu isu kependudukan dan isu pembangunan keluarga.

“Dari 286 juta penduduk Indonesia, terdapat sekitar 72 juta keluarga. Inilah fondasi utama kita. Kalau keluarga kita baik-baik saja, maka insyaallah ekonomi juga baik, inflasi juga baik, dan negara juga akan baik,” ujar Wihaji.

Ia menekankan pentingnya mengelola bonus demografi, di mana Indonesia saat ini memiliki 192 juta penduduk usia produktif (14-65 tahun). Menurutnya, keseimbangan populasi dan tata kelola kependudukan yang baik adalah kunci.

“Ketika ada umur yang produktif, harapannya pemerintah hadir memberikan peran yang sama, dalam hal ini kesempatan kerja,” tambahnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wihaji menitipkan 30 Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PJPK) kepada seluruh pemerintah daerah. Indikator ini mencakup target wajib belajar 12 tahun, kepemilikan kompetensi profesi, ketersediaan lapangan kerja, kontribusi pajak, hingga perlindungan sosial universal.

“Saya titip agar 30 indikator ini dapat dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mari kita kerjakan bersama-sama, tahap demi tahap,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara dominan dengan syarat mampu mengelola angkatan kerja yang besar, wilayah yang luas, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis yang strategis.

“Dengan adanya bonus demografi ini, kalau kita bisa manfaatkan menjadi produktif, maka kita akan melompat menjadi negara dominan. Di daerah, kita tidak hanya memanfaatkan SDA saja, tetapi juga bagaimana membuat anak muda kita produktif, terdidik, dan terlatih,” ujar Mendagri.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menegaskan bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam menjaga warisan seni dan budaya.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza saat menjadi narasumber dalam program ‘Suara Budaya Nusantara’ yang disiarkan oleh RRI Lampung dan RRI Jakarta secara nasional bertempat di Studio RRI Bandar Lampung, Senin (15/09/2025).

Kehadiran Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza pada program ‘Suara Budaya Nusantara’ merupakan bagian dari sosialisasi kegiatan Festival Bebay Butabuh yang merupakan bentuk kerjasama antara Dewan Kesenian Lampung (DKL) bersama Tim Penggerak PKK Provinsi dan diharapkan dapat menjadi ruang apresiasi seni budaya sekaligus menguatkan peran perempuan dalam melestarikan warisan Lampung.

Festival Bebay Butabuh 2025 direncanakan akan digelar di Taman Budaya Lampung dan diikuti peserta dari 15 kabupaten/kota se-Lampung. Pendaftaran dibuka sejak 7 September hingga 16 Oktober 2025, batas akhir pengiriman video seleksi pada 16 Oktober 2025, dan pengumuman seleksi pada 17 Oktober 2025. Acara final akan digelar pada 23 Oktober 2025, dan gratis untuk umum.

Menurut Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, perempuan memiliki peranan vital dalam pembangunan seni dan budaya.

“Banyak sekali karya seni tradisi dan kontemporer yang lahir dari tangan perempuan, mulai dari tari, musik, kriya, kuliner, hingga wastra. Perempuan di Lampung ini emang harus serba bisa, artinya kita juga harus bisa dalam pengembangan potensi ekonomi dan juga seni budaya,” ucapnya.

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza juga menambahkan bahwa, kuliner khas seperti seruit hingga kerajinan tangan dan fashion berbasis budaya merupakan contoh nyata bagaimana perempuan Lampung mampu berdaya melalui kreativitas.

“Kalau ke lampung dan belum makan seruit, belum afdol rasanya,” katanya.

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza juga menambahkan bahwa penguatan peran perempuan di bidang seni budaya dapat berdampak langsung pada pembangunan daerah. Melalui industri kreatif dan pariwisata berbasis budaya, perempuan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan lokal, serta memperkuat identitas Lampung.

“Karena sebagian besar pelaku UMKM itu adalah perempuan, jadi disini dengan UMKM berbasis seni dan budaya kuliner khas Lampung, kerajinan tangan, kuliner tradisional juga fashion berbasis budaya itu bisa mempunyai peranan penting untuk menambah value dari pendapatan itu tadi,” ucapnya.

“Industri kreatif berbasis budaya juga dapat menciptakan produk bernilai tinggi sehingga dapat menjadi suatu elemen pendorong kreativitas dan juga menciptakan inovasi serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal,” sambungnya.

Purnama Wulan Sari Mirza dalam kesempatan tersebut juga berharap Festival Bebay Butabuh dapat didukung oleh seluruh masyarakat Lampung dan berharap festival ini dapat berlanjut menjadi agenda tahunan dan dapat dilaksanakan setiap tahunnya.

“Batin sangat berharap kegiatan Bebay Butabuh ini akan terus berkelanjutan karena kegiatan seperti ini merupakan aset, artinya semua wanita-wanita di Lampung ini merupakan aset-aset, potensi daerah yang memang mana harus kita saling mendukung,” tegasnya.

“Kita harus memberi ruang kepada perempuan-perempuan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita semua di sini menyadari bahwa potensi perempuan di bidang seni budaya ini bisa memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah. Pembangunan sosial, ekonomi yang lebih penting lagi untuk kemajuan budaya kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung, Satria Bangsawan yang juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini sesuai dengan peran dari Dewan Kesenian Lampung sebagai fasilitator atau katalisator bagi para seniman.

“Diharapkan melalui kegiatan ini maka seni dan budaya yang menjadi aset dari provinsi Lampung yang sangat kaya akan terlestarikan sekaligus juga akan berkembang,” ucapnya.

Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung, Satria Bangsawan juga menjelaskan bahwa Festival Bebay Butabuh menjadi ruang apresiasi khusus bagi perempuan Lampung untuk tampil memainkan musik tradisional yang selama ini lebih banyak dimainkan laki-laki dan berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi Provinsi Lampung.

“Hasil dari kegiatan ini insya Allah akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan ketika mereka datang ke Provinsi Lampung karena mereka barangkali tidak hanya menikmati dalam bentuk audio, tetapi juga dalam bentuk visualisasi, jadi bisa kita menampilkan penampilan musik-musik yang tidak hanya dari kaum pria tetapi juga wanita-wanita,” harapnya.

Senada dengan yang disampaikan oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung, Satria Bangsawan juga berharap kegiatan ini dapat berlanjut menjadi agenda tahunan.

“Insya Allah mungkin di tahun-tahun berikutnya, karena kita melihat bahwa ini sangat potensi untuk dilakukan, untuk mengingatkan sekaligus mengembangkan bahwa dengan peran dari perempuan dalam bermain musik ini sekaligus selain melestarikan adalah untuk mengembangkan kesenian yang ada di provinsi Lampung,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memastikan keamanan dan kebersihan di lingkungan Masjid Raya Al-Bakri, hal tersebut ditekankan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Senin (15/09/2025).

Dalam rapat tersebut, Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Pemprov Lampung akan bertindak sebagai penanggung jawab utama untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan Masjid Raya Al-Bakrie.

“Kita anggap Al-Bakrie sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) kita. Kita harus all out turun ke sana, memastikan semua pemanfaatan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Pemerintah provinsi akan mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan dukungan anggaran dan tugas masing-masing untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan pemanfaatan masjid. Hal ini dilakukan karena Masjid Raya Al-Bakrie merupakan masjid kebanggaan provinsi Lampung.

Lebih lanjut, Pemprov Lampung akan mendorong para pegawai provinsi untuk melaksanakan salat lima waktu serta mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dan pemerintahan di ballroom masjid.

“Intinya, Pemprov hadir dalam tata kelola Masjid Raya Al-Bakrie,” jelas Marindo.

Selain itu, akan rutin dilaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan seperti Jumat Bersih atau Minggu Bersih di lingkungan masjid. Seluruh upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung terlaksananya kegiatan di masjid yang baru saja diresmikan pada 12 September 2025 lalu, tetapi juga untuk mempromosikan Masjid Raya Al-Bakrie sebagai pusat kegiatan Islami di Lampung.

“Kami ingin masyarakat merasa nyaman, baik di pelataran maupun di dalam masjid,” tutup Marindo.

Saat ini, prioritas utama adalah memastikan keamanan dan kebersihan lingkungan masjid untuk kenyamanan seluruh pengunjung.*

JurnalKota.net – JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Acara Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) Angkatan IX Tahun 2025 yang digelar Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Pertemuan ini menekankan pentingnya tiga poin krusial, yaitu pengendalian inflasi, peningkatan digitalisasi sistem pembayaran, dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Seluruhnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kegiatan yang mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita” ini berlangsung di Ruang Chandra, Gedung BI, Jakarta Pusat.

Selain Gubernur Mirza, hadir pula Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kepala Perwakilan BI Lampung Bimo Epyanto, serta sejumlah kepala daerah dan ketua DPRD dari berbagai provinsi.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Deputi Gubernur BI Juda Agung menyoroti tiga poin krusial, yaitu pengendalian inflasi, peningkatan digitalisasi sistem pembayaran, dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Ia menegaskan, ketiga hal tersebut menjadi kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa keberhasilan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada sinkronisasi, sinergitas, dan akselerasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Haryono menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks.

Gubernur Mirza menyampaikan, partisipasi aktif para pemimpin daerah diharapkan dapat memperkuat peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian. Ia menambahkan, langkah ini juga penting untuk mendorong pemerataan pembangunan, termasuk di Provinsi Lampung.*