JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Kamis (4/9/2025).

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah.

Jihan mengapresiasi program-program LKK PWNU Lampung yang selama ini berjalan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

“Program-program LKK yang berjalan sangat membantu Pemerintah Provinsi Lampung. Kami memberikan apresiasi luar biasa karena fokusnya pada ketahanan keluarga, termasuk menyasar kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi,” ujar Jihan.

Jihan juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam penanganan isu keluarga yang menjadi salah satu perhatian utama Pemprov Lampung.

“Program-program yang bisa disinergikan dan dikolaborasikan antara Pemprov dengan LKK PWNU Lampung,” katanya.

Lebih lanjut, Jihan Nurlela memastikan dukungan penuh dari Pemprov Lampung terhadap program-program yang dijalankan oleh LKK PWNU Lampung.

“Kami siap memformulasikan program-program bersama yang dapat diwujudkan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.

Sementara itu, Ketua LKK PWNU Lampung Fenty Anggraini menyampaikan bahwa LKK merupakan bagian dari NU yang membidangi kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan.

Fenty menegaskan kesiapan LKK untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kami siap bergandengan tangan dengan Pemprov Lampung. Terima kasih atas atensi dan dukungan yang diberikan oleh Ibu Wagub,” ujar Fenty.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan silaturahmi Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum (BSK Kemenkum) RI, Andry Indrady, di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (4/9/2025). Pertemuan ini membahas sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat layanan hukum, pendaftaran badan usaha, hingga perlindungan kekayaan intelektual (KI) produk unggulan daerah.

Andry Indrady hadir bersama jajaran BSK Kemenkum dan Kanwil Kemenkum Lampung.

Dalam kesempatannya, Andry menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Gubernur Lampung yang dinilai mampu menjaga stabilitas daerah. “Kami sangat bangga dengan kepemimpinan Bapak Gubernur yang berhasil menenangkan massa saat situasi sempat memanas, sehingga Lampung tetap kondusif,” ujarnya.

Andry mengungkapkan bahwa pihaknya siap berkontribusi dan mendukung Provinsi Lampung dalam memperkuat pelayanan hukum, dalam produk undang-undangan.

Menurut Andry, Lampung memiliki potensi besar yang perlu dilindungi secara hukum, mulai dari tapis sebagai warisan budaya, manggis Tanggamus, hingga ikan nila Danau Ranau. “Jika produk khas daerah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual, maka ada perlindungan hukum sehingga tidak bisa diklaim pihak lain,” katanya.

Ia juga menyinggung pentingnya percepatan pembentukan pos bantuan hukum desa. Dari total 2.651 desa di Lampung, baru sekitar 150 desa yang terdaftar. “Kami berharap dengan dukungan Gubernur, Lampung bisa mencapai 100 persen,” ujar Andry.

Selain itu, BSK Kemenkum juga mendorong pendaftaran merek kolektif bagi produk-produk lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi. Upaya ini sejalan dengan program hilirisasi yang tengah digencarkan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan itu, Andry menyampaikan rencana peluncuran Legal Policy Hub oleh Kemenkum pada 15 September mendatang. Ia mengundang Gubernur Lampung untuk hadir sebagai pembicara dalam sesi Legal Policy Talk yang mengangkat tema inovasi industri pengolahan pangan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik berbagai inisiatif tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam melindungi masyarakat melalui penguatan perlindungan hukum, menjaga stabilitas daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan penguatan produk-produk khas Lampung.
“Kebijakan hukum yang berpihak pada masyarakat adalah bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan, terutama melalui hilirisasi produk-produk lokal,” kata Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza berharap sinergi ini dapat memperkuat perlindungan hukum, memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat desa, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk Lampung.

Hadir mendampingi Gubernur Lampung diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta sejumlah Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung siap bersinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI untuk memperkuat perlindungan fisik, hukum, dan psikologis bagi saksi dan korban tindak pidana.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan saat menerima kunjungan Wakil Ketua LPSK RI Wawan Fahrudin, beserta jajaran, di ruang kerja Sekdaprov, Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (04/09/2025).

Wawan Fahrudin menjelaskan bahwa LPSK saat ini tengah memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam memperkenalkan peran LPSK yang masih belum banyak dikenal luas oleh masyarakat.

LPSK memiliki mandat menangani perlindungan saksi dan korban pada 10 jenis tindak pidana prioritas, termasuk kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga eksploitasi seksual.

“Saat ini, di Provinsi Lampung kami sedang menangani kasus kekerasan seksual TPPO. Harapannya, Pemda dapat mendukung program pemulihan korban, salah satunya melalui program pendidikan setara SMP bagi korban,” ujar Wawan.

Ia juga menyoroti maraknya kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Lampung, seperti robot trading dan investasi ilegal. Untuk itu, Wawan mendorong adanya regulasi daerah yang dapat memudahkan LPSK dalam bekerja.

“Kami berharap Pemprov Lampung dapat membantu mensosialisasikan peran LPSK secara luas, sekaligus mendukung rencana pembentukan kantor perwakilan di daerah. Saat ini baru ada lima kantor perwakilan, dan yang terdekat berada di Medan. Jika memungkinkan, kami memohon adanya fasilitas pinjam pakai lokasi sebagai embrio awal kantor penghubung LPSK di Lampung,” jelasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis bagi saksi dan korban tindak pidana. LPSK juga berwenang memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kompensasi, restitusi, serta menjamin kerahasiaan identitas saksi dan korban dalam proses hukum.

Sekdaprov Marindo mengapresiasi kunjungan tersebut dan menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Kami siap menindaklanjuti dan melaporkan langsung kepada Gubernur agar kehadiran LPSK di Lampung dapat semakin kuat,” kata Marindo.*

JurnalKota.net – JAKARTA — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bertemu dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Jakarta pada Rabu (3/9/2025). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza secara resmi menyampaikan sejumlah aspirasi strategis dari masyarakat Lampung, yang merupakan hasil dari aksi damai untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Mirza menekankan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memastikan suara rakyat Lampung didengar di tingkat nasional.

Suara rakyat bukan sekadar tuntutan, melainkan arah pembangunan yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Semua suara rakyat itu adalah amanah untuk diwujudkan.

Aspirasi tersebut merupakan rangkuman dari tuntutan yang disuarakan dalam aksi damai yang sebelumnya digelar oleh mahasiswa dan gabungan elemen masyarakat di Lampung.

Seperti diketahui, demontrasi yang telah berlangsung pada Hari Senin (01/09/2025) kemarin, berlokasi di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung telah terlaksana secara damai, aman dan kondusif. Kondusifitas tersebut terwujud dikarenakan kolaborasi aktif dari Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda Provinsi Lampung untuk bersama sama bersikap inklusif terhadap aksi yang dilakukan sehingga Gabungan Mahasiswa dan Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi langsung secara terbuka.

Gubernur Mirza dengan didampingi Ketua DPRD Provinsi Lampung, Pangdam XXI/Radin Inten, Kapolda Lampung, Kajati Lampung dan seluruh elemen Forkopimda Provinsi Lampung dan Anggota DPRD Provinsi Lampung menemui langsung dan duduk bersama untuk berdiskusi dan mendengarkan segala bentuk tuntutan aksi dari massa demonstrasi.

Sejumlah tuntutan strategis disampaikan massa, antara lain:

1. Mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset.

2. Menolak kenaikan tunjangan dan gaji DPR.

3. Mendesak evaluasi menteri-menteri bermasalah.

4. Meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menarik kader bermasalah seperti Ade Armando dan Budiman Sudjatmiko.

5. Mendesak mutasi total di tubuh Polri, termasuk Kapolri, serta evaluasi menyeluruh terhadap Polda Lampung.

6. Menuntut Lampung bebas dari sektor perkebunan PT SGC dan membebaskan lahan Anak Tua.

7. Menolak efisiensi kualitas gaji guru.

8. Mendesak peningkatan kualitas gaji guru dan dosen.

9. Mendesak percepatan pembahasan RUU KUHP.

10. Mendesak Menteri ATR/BPN segera melakukan reformasi agraria di Lampung dan membebaskan lahan Anak Tua.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambut baik inisiatif Gubernur Lampung dan akan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait, termasuk Presiden. Pertemuan ini diharapkan menjadi jembatan efektif antara aspirasi masyarakat di daerah dengan pemerintah pusat.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung —– Gubernur Lampung diwakili Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, GanjarJationo, membuka RRI Fest 2025 dengan tema “Lebih Hijau, Lebih Sehat, Lebih Berbudaya”, di RRI Bandar Lampung, Rabu (3/9/2025).

Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan bahwa tema kegiatan sangat relevan dengan tantangan zaman dan harapan bersama untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat identitas budaya bangsa.

Sebagai salah satu media publik, kata Gubernur, RRI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, sekaligus membangun kesadaran bersama akan pentingnya lingkungan yang hijau, masyarakat yang sehat, dan budaya yang terjaga.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur mengapresiasi inisiatif RRI Fest yang memberi ruang bagi para pelaku UMKM Lampung untuk tampil dan berkembang.

Gubernur selanjutnya menekankan pentingnya melestarikan budaya lokal dan menjaga lingkungan hijau, serta mengajak masyarakat untuk bekerja sama memperkuat persatuan dan mewujudkan visi “Lampung Maju” sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita tahu bahwa budaya adalah jati diri bangsa. Melestarikan budaya lokal Lampung sama artinya dengan menjaga akar dan karakter kita dalam menghadapi perubahan zaman,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala RRI Bandar Lampung, Arianto, juga menekankan komitmen lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan informasi yang akurat, hiburan yang sehat, serta ruang dialog yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Melalui RRI FEST tahun 2025 ini, kami ingin memberikan wadah yang lebih luas bagi kreativitas, seni budaya, dan potensi daerah untuk tumbuh dan dikenal masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Menjelang Hari Radio Nasional ke-80, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengajak RRI untuk berkolaborasi dan menyiapkan langkah-langkah transformasi digital, terutama melalui penguatan sumber daya manusia.

“Dunia komunikasi hari ini sudah mengarah ke dunia digital yang semakin masif. RRI perlu menyiapkan langkah-langkah transformasi seperti halnya semua lembaga pemerintah. Mari bersama-sama bergandengan tangan, berkolaborasi, untuk saling berbagi pengalaman, share value, dan berkontribusi satu sama lain,” ujar Ganjar Jationo.

Adapun rangkaian kegiatan RRI Fest 2025 meliputi, bazar UMKM dan seminar kewirausahaan, webinar interaktif seputar transformasi digital dan peluang usaha lokal, pentas seni dan budaya daerah, donor darah bekerja sama dengan PMI serta puncaknya akan dilakukan senam sehat bersama dan penanaman pohon di area pemancar RRI Sukarame pada 8 September 2025.*