Nyaris Menyerah Karena Biaya, Maba Unila Buktikan Anak Desa Bisa Kuliah
LAMPUNG – Tekad dan doa menjadi bekal utama bagi Wahyu Priandana mahasiswa baru Universitas Lampung (Unila)…
Camat Sukarame dan Camat Enggal Lakukan Pendataan Siswa Kurang Mampu, Sosialisasikan Program Kuliah Gratis dan PIP
JK, BANDAR LAMPUNG — Camat Sukarame, Zolahuddin, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada warga untuk mengidentifikasi siswa dari keluarga kurang mampu. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari sosialisasi program pendidikan yang akan dijalankan pemerintah, termasuk rencana penyaluran bantuan bersekolah, serta program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri bagi warga Kota Bandar Lampung yang memenuhi syarat.
Kepada awak media di ruang kerjanya, Zolahuddin menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting agar warga mengetahui lebih jauh program pemerintah untuk warga yang tidak diterima di sekolah negeri maupun swasta dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. “sosialisasi kepada warga kurang mampu ini agar nantinya bisa dibantu melanjutkan pendidikan di SMA, sekaligus menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) dan program kuliah gratis bagi warga Bandar Lampung yang kurang mampu,” ujar Zolahuddin.
Di sisi lain, Camat Enggal, M. Supriyadi, saat dimintai keterangan melalui pesan singkat WhatsApp, mengungkapkan bahwa kegiatan pendataan di wilayahnya dilakukan untuk memastikan siswa yang berhak menerima PIP dapat teridentifikasi dengan tepat. Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan inisiatif pribadi dan bukan instruksi langsung dari Wali Kota Bandar Lampung atau Dinas Pendidikan setempat.
“Ini murni untuk mencari data siswa kurang mampu yang berhak mendapatkan PIP. Saya datangi sekolah, baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri, karena ada hubungan baik dengan pihak sekolah yang selama ini terjalin dengan baik,” jelasnya.(kwt)
Bupati Parosil Kukuhkan 50 Anggota Paskibraka pada Peringatan HUT ke-80 RI
Lampung Barat – Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, mengukuhkan 50 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)…
Bupati Parosil Mabsus Harap Kantor Pertanahan Lampung Barat Terus Tingkatkan Pelayanan untuk Masyarakat
LAMBAR – Bupati Lampung Barat, Hi. Parosil Mabsus, menyampaikan harapannya agar Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat…
Polres Way Kanan Gelar Gerakan Pangan Murah, Salurkan 3 Ton Beras Subsidi untuk Warga
WAY KANAN – Dalam rangka menekan angka inflasi sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, Polres Way…
LBH-KIS dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Teken MoU Penyuluhan Hukum Kesehatan di 15 Kabupaten/Kota
JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG – Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera (LBH-KIS) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyuluhan hukum kesehatan di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Jumat (15/08/2025).
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum LBH-KIS, Febrian Willy Atmaja, S.H., M.H., didampingi Dewan Pembina Irjen Pol (Purn) Dr. H. Ike Edwin, S.I.K., S.H., M.H., M.M., serta Dewan Pakar Deden S. Pramana, S.E., S.H., bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dr. Edwin Rusli, M.KM.
Kerja sama ini meliputi penyuluhan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, dan penunjang fasilitas kesehatan di seluruh Lampung.
Menurut Willy, LBH-KIS merupakan satu-satunya lembaga lex specialis di Indonesia yang fokus memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang berprofesi di bidang kesehatan. Layanan pendampingan mencakup dokter, bidan, perawat, apoteker, apotek, klinik, klinik kecantikan, rumah sakit, hingga penyedia alat kesehatan.
“LBH-KIS hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, agar mereka bisa fokus menjalankan tugasnya,” ujar Willy.
Ia menambahkan, perlindungan hukum bagi tenaga medis dan kesehatan telah diatur dalam Pasal 721 huruf a dan Pasal 723 ayat (1) huruf b PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Aturan tersebut mewajibkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan kesehatan yang menghadapi permasalahan hukum.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dr. Edwin Rusli, menyambut baik kerja sama ini dan mengajak seluruh tenaga medis dan kesehatan di Lampung untuk bergabung di LBH-KIS sebagai langkah preventif atau pencegahan permasalahan hukum.
Sementara itu, Dang Ike Edwin menegaskan bahwa langkah baik untuk Indonesia dimulai dari Lampung. Ia juga berharap dukungan penuh dari Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan hukum kesehatan di tingkat kabupaten/kota.*
75 Siswa Baru Ikuti Kegiatan MPLS di Sekolah Rakyat
LAMPUNG – Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, memastikan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di…
Hipakad Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI
LAMPUNG – Perwakilan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Provinsi Lampung hadiri Rapat Paripurna Istimewa…
HUT ke-80 RI, Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
LAMPUNG – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi…
Unila Teken MoU dengan Lapas Lampung, Dorong Pembinaan Humanis dan Inklusif
LAMPUNG – Universitas Lampung (Unila) turut berperan aktif dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama dengan…