JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat final persiapan pelaksanaan Lampung Economic Investment Forum (LEIF) 2025 di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur, Bandarlampung, Kamis (23/10/2025).

Rapat tersebut membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan, mulai dari susunan acara, kesiapan lokasi, hingga strategi publikasi dan promosi LEIF 2025. Hadir dalam rapat antara lain perwakilan Forum Investasi Lampung (Foila), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto beserta jajaran, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Forum investasi berskala internasional yang digelar atas kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Indonesia ini akan berlangsung pada 4 November 2025 di Jakarta, dengan menghadirkan sekitar 130 calon investor asing dari 46 negara, serta sejumlah asosiasi pengusaha nasional sebagai calon investor potensial.

Dalam arahannya, Sekda Marindo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar LEIF 2025 dapat berjalan sukses dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan investasi di Lampung. Ia menyampaikan pesan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bahwa forum ini bukan hanya ajang promosi proyek strategis, tetapi juga sarana untuk memperkenalkan potensi, sumber daya, dan kearifan lokal Lampung kepada calon investor.

“Pesan Bapak Gubernur, acara ini harus mampu menggambarkan iklim investasi di Lampung — mulai dari potensi sumber daya, kearifan lokal, hingga kondusifitas situasi politik dan sosial,” ujar Marindo.

Beberapa proyek strategis yang akan ditampilkan dalam LEIF 2025 antara lain Bakauheni Harbour City, Bandar Lampung Agripark Kemiling, PLTS Bendungan Way Jepara, dan Kawasan Kota Baru Provinsi Lampung, serta sejumlah proyek dan aset daerah potensial lainnya.

Marindo menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menghadirkan pembangunan melalui peningkatan investasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Lampung bersama Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dan publikasi agar pelaksanaan LEIF 2025 berjalan lancar serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.*

JurnalKota.net – JAKARTA —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Dalam Munas yang mengusung tema “Menjaga Integritas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Kreatif” tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud resmi terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum APPSI periode 2025-2030.

Sebagai Ketua APPSI baru, Rudy menyampaikan sejumlah fokus utama untuk memperkuat peran organisasi ke depan dengan menekankan lima arah kebijakan prioritas, yakni :
1. Memperkuat kolaborasi antarprovinsi untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat pembangunan daerah.
2. Menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menyampaikan aspirasi daerah secara profesional dan konstruktif.
3. Mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Memperkuat ketahanan ekonomi daerah, terutama dalam bidang pangan, energi, hilirisasi, dan investasi hijau.
5. Membangun APPSI yang responsif, cepat merespons isu daerah dan nasional untuk menghasilkan gagasan serta kebijakan yang solutif.

Rudy berharap APPSI di bawah kepemimpinannya dapat menjadi motor penggerak sinergi pembangunan nasional yang berpihak pada kemajuan daerah, sekaligus memperkokoh persatuan Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Ia juga diberikan waktu 1 bulan untuk membentuk kepengurusan yang baru.

Dikesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan bahwa Sebagai mitra strategis pemerintah pusat, APPSI diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia menggarisbawahi empat aspek kunci yang dapat dilakukan APPSI untuk menjaga integritas tersebut, yakni transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik, inovasi kreatif serta pemberantasan korupsi di wilayah masing-masing.

Wiyagus menilai keempat aspek tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya membangun pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel di masa mendatang.*

JurnalKota.net – MESUJI —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengunjungi salah satu rumah warga dari keluarga pra-sejahtera di kawasan Register 45, Pemukiman Karya Jaya, Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji, Senin (20/10/2025),

Keluarga tersebut diketahui menghadapi persoalan hukum sehingga harus berurusan dengan Polres Mesuji. Kasusnya terkait perlakuan sang ibu terhadap anaknya, yang mengikat anaknya dengan rantai dan meninggalkannya sendirian di rumah.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Mesuji memberikan pendampingan intensif kepada keluarga ini. Sebab, Wagub Jihan menilai persoalannya bukan hanya soal hukum, tapi juga kesehatan, psikologis, dan ekonomi.

Seperti diketahui, keluarga ini memiliki dua anak: S dan T. S (6 tahun) dan T (2 tahun). Ayah mereka merupakan buruh kecil yang harus bekerja meninggalkan rumah. Si ibu harus mengurus anaknya T untuk berobat karena menderita penyakit jantung bawaan dan labiopalatoskizis (bibir sumbing), yang mengharuskannya menjalani pemeriksaan bulanan. Penyakit tersebut juga berdampak pada kondisi stunting yang dialami T.

Setiap bulan saat akan mengantar T, ibunya harus merantai S agar tidak nakal karena bermain keluar rumah. Dari sini persoalan muncul.

“Karena keterbatasan ekonomi dan tidak memungkinkan membawa dua anak sekaligus dengan sepeda motor, sementara sang ayah bekerja sebagai buruh tani harian lepas, keputusan untuk mengikat S diambil agar tidak bermain ke sungai atau jalan raya, mengingat ada pengalaman sebelumnya,” ujar Wagub Jihan.

Jihan menegaskan bahwa tindakan ibu tersebut tetap merupakan sebuah kesalahan. Meski demikian, Pemprov Lampung dan Pemkab Mesuji menilai bahwa kasus ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi.

Pendekatan yang komprehensif diperlukan mengingat kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan keluarga yang sangat kompleks.

“Kita harus melihat dari berbagai sisi. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga kesehatan, psikologis, dan ekonomi. Mereka masuk kategori masyarakat desil 1, sangat miskin, dan bahkan tidak memiliki rumah tinggal tetap,” ujar Jihan.

Pemerintah daerah saat ini tengah melakukan berbagai upaya, termasuk intervensi gizi, pemeriksaan kesehatan, dan pendampingan psikologis bagi kedua anak. Rumah sakit telah diminta untuk melakukan asesmen menyeluruh, baik terhadap S maupun T.

“Insya Allah, besok dokter akan menjemput mereka untuk pemeriksaan lanjutan dan persiapan tindakan medis, termasuk kemungkinan operasi untuk penyakit bawaan T,” tambahnya.

Jihan menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan keluarga ini harus ditangani bersama, mulai dari penanganan medis, kondisi anak-anak, hingga solusi atas kesulitan ekonomi dan sosial yang mereka hadapi.

“Kita tidak bisa hanya menyelesaikan satu masalah dan mengabaikan yang lain. Ini masalah yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara menyeluruh,” katanya.*