JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG—-Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Pol (Purn.) Muhammad Tito Karnavian berikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas keberhasilannya mewujudkan aksi demonstrasi dari aliansi gabungan mahasiswa lampung yang berlangsung dengan damai, aman dan kondusif.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Mendagri Tito dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual bertempat di Ruang Sakai Sembayan Kantor Gubernur Lampung, Selasa (02/09/2025).

Tito menilai bahwa aksi unjuk rasa di Lampung dapat berjalan damai, aman, dan kondusif berkat kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Di Lampung, selain Pak Gubernur, yang paling aktif juga adalah Lampung Selatan. Terima kasih banyak Pak Gubernur, Pak Bupati, karena telah melakukan koordinasi dengan sangat baik bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat,” ujar Mendagri Tito melalui siaran zoom meeting.

Apresiasi Mendagri semakin relevan setelah ribuan massa aksi dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan damai, tanpa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Hal ini dianggap sebagai cerminan kedewasaan demokrasi yang tetap menjunjung tinggi keamanan daerah.

Dalam aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung pada hari Senin (1/09/2025), Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal didampingi jajaran Forkopimda duduk bersama di tengah kerumunan untuk mendengarkan satu per satu keluhan yang disampaikan perwakilan mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek daring. Disamping itu, ia juga menyampaikan sikap pemerintah daerah yang terbuka terhadap kritik dan aspirasi rakyat.

Usai berdialog, Gubernur menerima secara langsung sepuluh poin tuntutan yang disuarakan massa. Tidak hanya menerima, Gubernur bahkan membacakan sendiri tuntutan itu di hadapan ribuan demonstran. Sikap ini sontak memicu sorak-sorai dukungan dari peserta aksi. Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh tuntutan itu akan dikawal hingga ke pemerintah pusat.

Ia menyebut langkah ini bukan sekadar simbolis, tetapi bentuk komitmen agar aspirasi rakyat Lampung tak berhenti di gerbang DPRD. “Ini luar biasa, hari ini kami melihat semangat gelora anak muda di Lampung, juga masyarakat, ojol, dan elemen lainnya, mereka bersatu menyuarakan hati nurani. Sesuai amanat konstitusi, pemerintah provinsi harus menjaga dan melindungi hak-hak mereka untuk bersuara,” ucap Gubernur.

Menurut Gubernur, semua aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Ia juga mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib. “Lampung berbeda dari tempat lain di Indonesia. Lampung damai, Lampung tenteram, dan Lampung penuh dengan harapan. Kita berdoa, setelah ini Lampung tetap tertib, aman, dan kondusif. Ini akan menjadi alasan bagi Lampung untuk menjadi lebih baik ke depan,” ujarnya.

Aksi yang digelar dihari tersebut berlangsung tertib dan tanpa gesekan. Aksi damai ini menunjukkan pola baru komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sikap Gubernur yang turun langsung menemui massa dinilai dapat meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog lebih luas. Bagi masyarakat Lampung, komitmen ini menjadi langkah awal untuk memastikan aspirasi mereka dapat menjadi bagian penting dalam arah kebijakan nasional.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi Terkait Perkembangan Situasi Nasional dan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (02/09/2025).

Dalam rapat itu, Sekdaprov Marindo didampingi sejumlah kepala perangkat daerah dan Forkopimda Provinsi Lampung.

Pada sesi rapat pengendalian inflasi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa inflasi nasional year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen, turun dibandingkan Juli 2025 sebesar 2,37 persen. Dari 38 provinsi, sebanyak 11 provinsi mengalami inflasi, sementara 27 provinsi mengalami deflasi. Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil terbesar.

Provinsi Lampung sendiri mencatat deflasi sebesar 1,47 persen, dengan Kota Bandar Lampung mengalami deflasi tertinggi di Sumatera yakni 1,81 persen. Indeks Perkembangan Harga (IPH) M4 Agustus 2025 Lampung tercatat -0,43 persen, dengan komoditas penyumbang utama cabai merah, bawang merah, dan beras. Kemudian secara y-on-y, inflasi Lampung tercatat 1,05 persen, terendah di Pulau Sumatera, dan masuk dalam Kuadran III sebaran inflasi provinsi nasional, yakni kategori inflasi rendah dan menurun dibanding bulan sebelumnya.

Selain isu inflasi, rapat juga membahas perkembangan situasi nasional pasca aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa. Tercatat ada 107 titik aksi serentak di 32 provinsi sejak 25 Agustus 2025, dimana aksi di Lampung berlangsung kondusif. Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung yang dinilai aktif sehingga penyampaian aspirasi di daerah dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

“Terima kasih banyak kepada kepala daerah yang sudah melaksanakan langkah-langkah proaktif sesuai poin arahan. Yang belum segera laksanakan,” ujar Mendagri.

Dalam arahannya, Mendagri meminta seluruh kepala daerah bersama Forkopimda mengambil langkah proaktif, di antaranya melaksanakan rapat koordinasi, menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, menggelar doa lintas agama untuk kedamaian, serta menggencarkan program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.

Selain itu, Mendagri menekankan agar kepala daerah menunda kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, menghindari flexing kemewahan, serta memastikan pejabat dan keluarga menjalani kehidupan sederhana. Kepala daerah juga diminta tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, melainkan tetap berada di daerah untuk mengendalikan kondisi bersama Forkopimda.

Lebih lanjut, Mendagri juga menegaskan pentingnya menjamin kebebasan berpendapat yang dilindungi undang-undang serta pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), namun menegaskan penyampaian aspirasi tidak boleh dilakukan dengan cara anarkis.

“Untuk daerah yang mengalami kerusakan fasilitas umum akibat aksi agar segera melakukan perbaikan agar pelayanan publik dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal serta tidak mengakibatkan trauma sosial,” pesan Mendagri.

Ia juga mengingatkan agar komunikasi publik kepala daerah dilakukan dengan bahasa yang santun, sederhana, dan tidak menyinggung perasaan masyarakat, sehingga dapat menjaga kondusifitas publik di tengah dinamika sosial yang berkembang.*