JK, BANDAR LAMPUNG – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Lucky Nurhidayah mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memeriksa sejumlah anggaran mencurigakan yang melekat di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2025.
Dalam keterangannya pada Senin, 4 Agustus 2025, Lucky mengungkapkan sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak masuk akal dan rawan penyimpangan. Salah satunya adalah Belanja Jasa Ziarah Wisata Rohani sebesar Rp1,359 miliar.
“Anggaran sebesar itu sangat besar untuk kegiatan wisata rohani. Ini sangat berpotensi terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami minta APH, baik Kejati Lampung maupun KPK, turun tangan melakukan audit,” tegas Lucky.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti Belanja Hadiah Perlombaan sebesar Rp132 juta, yang menurutnya patut dipertanyakan dari sisi urgensi dan mekanisme distribusinya.
“Perlombaan macam apa yang sampai menelan anggaran sebesar itu? Siapa pesertanya? Siapa penerimanya? Di tengah upaya efisiensi anggaran, ini justru terlihat seperti pemborosan yang disengaja,” ujarnya geram.
LSM KAKI juga mengkritisi belanja makanan dan minuman rapat senilai Rp31,59 juta, serta honorarium tim pelaksana kegiatan yang mencapai Rp352,71 juta.
“Angka-angka ini tidak wajar. Kami sebagai lembaga kontrol sosial menilai alokasi seperti ini bisa menjadi ladang subur korupsi terselubung. Padahal, Lampung digempur isu defisit dan efisiensi. Tapi anggaran seperti ini justru terus digelontorkan,” jelasnya.
Lucky menegaskan bahwa pihaknya tengah melengkapi berkas-berkas dan akan melaporkan dugaan ini secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Kamis mendatang.
Korupsi, Ancaman Nyata Bangsa
Lebih jauh, Lucky memaparkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Korupsi menghambat pembangunan, memperlebar ketimpangan sosial, dan menurunkan kualitas hidup rakyat. Ini ancaman serius terhadap stabilitas nasional,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bagaimana korupsi menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, melemahkan demokrasi, dan menciptakan ketidakadilan sosial.
“Para pelaku korupsi sering kali menikmati impunitas. Ini memperparah lemahnya penegakan hukum dan buruknya kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Dukung Presiden Prabowo Berantas Korupsi
Dalam kesempatan yang sama, Lucky menyatakan bahwa KAKI Lampung siap mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.
“Ini tanggung jawab bersama. Pemberantasan korupsi tidak akan maksimal tanpa partisipasi rakyat. KAKI Lampung siap berdiri di garis depan untuk Indonesia yang bersih dan bermartabat,” pungkasnya.
Dengan desakan ini, publik kini menanti sikap tegas dari aparat penegak hukum dalam mengawal penggunaan APBD agar benar-benar menyentuh kesejahteraan rakyat, bukan justru menjadi bancakan segelintir oknum.(*)