Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – Lampung Selatan, – Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menghadiri Pelantikan dan Musyawarah Kerja Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Wilayah Lampung. Acara ini berlangsung di Gedung Serba Guna Universitas An Nur, Lampung Selatan, Jumat (05/09/2025).

Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung memberikan apresiasi terhadap komitmen mahasiswa Nahdlatul Ulama yang terus menunjukkan peran aktif dalam dinamika pembangunan bangsa.

Momentum pelantikan ini dinilai sebagai tonggak penting dalam mempertegas semangat generasi muda NU untuk mengambil peran strategis di tengah tantangan zaman.

“Mahasiswa NU lahir dari tradisi keilmuan, keteladanan akhlak, serta sejarah panjang perjuangan para ulama yang senantiasa menjaga agama, bangsa, dan negara. Peran ini harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ujar Ganjar membacakan sambutan Gubernur.

Gubernur juga menyoroti sejumlah tantangan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini, seperti krisis pangan dunia, perubahan iklim, serta persaingan global yang semakin ketat. Dalam hal ini, peran generasi muda, khususnya mahasiswa, menjadi sangat krusial.

“Kita semua mencermati bahwa faktor penting dalam peran global saat ini adalah pangan, energi, dan data. Di era digital, data menjadi peluru baru dalam peran informasi yang harus kita kelola dengan baik, termasuk dalam urusan pangan dan kebijakan publik,” jelasnya.

Mahasiswa NU diharapkan dapat merespon tantangan tersebut tidak hanya melalui prestasi akademik, tetapi juga dengan memperkuat integritas moral, semangat pengabdian, serta kemampuan memadukan nilai-nilai tradisi dengan inovasi yang adaptif.

Gubernur berharap Nahdlatul Ulama, melalui peran aktif mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, dapat menjadi pelopor dalam mendorong kemajuan Provinsi Lampung. Hal ini sejalan dengan visi daerah menuju Lampung Maju, Indonesia Emas.

Pada kesempatan tersebut, Ibtihaj Sabila Dina Rusman resmi dilantik sebagai Koordinator BEM PTNU Wilayah Lampung. Ia diharapkan mampu menghimpun kekuatan dan semangat kolektif seluruh BEM PTNU untuk bersama-sama memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Kegiatan pelantikan ini diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus Nahdlatul Ulama se-Lampung dan dirangkai dengan musyawarah kerja wilayah guna menyusun program strategis ke depan.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendukung penuh program strategis swasembada pangan, energi, air, serta penguatan ekonomi kreatif, hijau, dan biru, yang digagas Asosiasi Perahu Layar Indonesia (APLI) dan Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) TNI Angkatan Laut.

Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat menerima Kasatkoord Kolonel Laut (P) Edi Eka beserta jajaran, di Ruang Kerja Gubernur, Bandarlampung, Kamis (4/9/2025).

Gubernur Mirza menyimak pemaparan yang disampaikan Kolonel Laut (P) Edi Eka. Selain tentang program strategis swasembada pangan, energi, air, serta penguatan ekonomi kreatif, hijau, dan biru, juga menjadikan Lampung sebagai lumbung tanaman kedelai.

Dalam paparannya, Kasatkoord Kolonel Laut (P) Edi Eka menjelaskan alasan Lampung dipilih sebagai pusat pengembangan kedelai nasional. Menurutnya, sejak tahun 1990-an Indonesia bergantung hingga 90 persen pada impor kedelai dari Amerika Serikat, Argentina, dan Brasil. Sebagian besar kedelai impor tersebut merupakan produk rekayasa genetik (GMO) yang berisiko bagi kesehatan generasi mendatang.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan kedelai lokal, dan Lampung dinilai memiliki potensi besar untuk mewujudkannya.

Kasatkoord Edi Eka mengingatkan bahwa pada dekade 1980-an Lampung pernah dikenal sebagai salah satu lumbung kedelai nasional. Momentum panen perdana kedelai di Prokimal Lampung pada 18 Agustus 2025 menjadi bukti bahwa daerah ini masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sentra produksi kedelai nasional.

Lebih lanjut, TNI AL bekerja sama dengan pakar pertanian Prof. Dr. Ali Zum Mashar dalam pengembangan pupuk cair fermentasi bernama MIGO, yang terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian, bahkan pada lahan dengan kualitas rendah. Teknologi ini diyakini dapat mendukung keberhasilan program swasembada pangan apabila dapat diproduksi dan dikembangkan di Lampung.

“Apabila pupuk cair MIGO ini dipusatkan di Lampung, maka berbagai sektor pertanian akan lebih subur dan produktif. Dengan demikian, Lampung dapat berperan sebagai pusat pertanian sekaligus menjadi salah satu pilar utama swasembada pangan nasional,” jelas Kasatkoord.

Kasatkoord juga menyampaikan bahwa proyek percontohan kedelai telah dilakukan di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, Makassar, dan Sulawesi, dengan hasil yang baik. Ke depan, Lampung diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan kedelai nasional melalui sinergi erat antara TNI AL, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungannya atas inisiatif TNI AL tersebut. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa sinergi antara TNI AL, Pemprov Lampung, serta pemangku kepentingan terkait merupakan langkah penting dalam mempercepat program swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Pemprov Lampung siap berkolaborasi, karena upaya ini tidak hanya menyangkut ketahanan pangan, tetapi juga menyangkut kemandirian bangsa. Lampung memiliki lahan, pengalaman, serta semangat masyarakat yang kuat untuk mendukung agenda strategis ini,” tegas Gubernur.

Terkait pupuk cair, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa di Provinsi Lampung telah terdapat pupuk cair yang telah dikembangkan oleh poktan yang ada di Provinsi Lampung. Di Lampung Timur tepatnya di Desa Taman Asri yang telah berhasil memproduksi sebanyak 620 Liter pupuk organik cair (POC).*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menerima kunjungan jajaran Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Lampung di ruang kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Kamis (4/9/2025).

Pertemuan ini berlangsung dalam rangka silaturahmi sekaligus menjajaki peluang kolaborasi antara LDII dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

Ketua DPW LDII Lampung M. Aditya menyampaikan bahwa LDII memiliki berbagai program yang sejalan dengan pembangunan daerah. Program tersebut meliputi pelatihan kebangsaan, dakwah, pendidikan, pengembangan ekonomi syariah, ketahanan pangan, energi terbarukan, hingga pemanfaatan teknologi informasi digital. Ia menegaskan bahwa LDII senantiasa menggaungkan semangat cinta tanah air dan siap berkolaborasi dengan pemerintah melalui karya, komunikasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengapresiasi program-program LDII dan menyampaikan terima kasih atas kontribusi yang telah maupun akan dijalankan. Menurutnya, LDII memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.

“LDII mempunyai peran yang luar biasa terhadap pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia di Provinsi Lampung. Dan nanti kita akan melihat mana saja program yang bisa dikolaborasikan,” ujar Jihan.

Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyoroti sejumlah isu, salah satunya terkait permasalahan singkong sebagai komoditas utama Lampung. Ia membuka ruang kerja sama dengan LDII untuk memformulasikan langkah-langkah kolaboratif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Lebih jauh, Jihan menyampaikan harapannya agar LDII dapat turut mendorong akselerasi pengembangan pondok pesantren di Lampung, misalnya melalui gagasan pengelolaan bank sampah dan upaya mewujudkan kemandirian pesantren. Ia menegaskan bahwa Pemprov Lampung terbuka mendukung inisiatif LDII agar dapat menjadi bagian dari percepatan pembangunan daerah.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Kamis (4/9/2025).

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah.

Jihan mengapresiasi program-program LKK PWNU Lampung yang selama ini berjalan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

“Program-program LKK yang berjalan sangat membantu Pemerintah Provinsi Lampung. Kami memberikan apresiasi luar biasa karena fokusnya pada ketahanan keluarga, termasuk menyasar kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi,” ujar Jihan.

Jihan juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam penanganan isu keluarga yang menjadi salah satu perhatian utama Pemprov Lampung.

“Program-program yang bisa disinergikan dan dikolaborasikan antara Pemprov dengan LKK PWNU Lampung,” katanya.

Lebih lanjut, Jihan Nurlela memastikan dukungan penuh dari Pemprov Lampung terhadap program-program yang dijalankan oleh LKK PWNU Lampung.

“Kami siap memformulasikan program-program bersama yang dapat diwujudkan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.

Sementara itu, Ketua LKK PWNU Lampung Fenty Anggraini menyampaikan bahwa LKK merupakan bagian dari NU yang membidangi kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan.

Fenty menegaskan kesiapan LKK untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kami siap bergandengan tangan dengan Pemprov Lampung. Terima kasih atas atensi dan dukungan yang diberikan oleh Ibu Wagub,” ujar Fenty.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan silaturahmi Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum (BSK Kemenkum) RI, Andry Indrady, di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (4/9/2025). Pertemuan ini membahas sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat layanan hukum, pendaftaran badan usaha, hingga perlindungan kekayaan intelektual (KI) produk unggulan daerah.

Andry Indrady hadir bersama jajaran BSK Kemenkum dan Kanwil Kemenkum Lampung.

Dalam kesempatannya, Andry menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Gubernur Lampung yang dinilai mampu menjaga stabilitas daerah. “Kami sangat bangga dengan kepemimpinan Bapak Gubernur yang berhasil menenangkan massa saat situasi sempat memanas, sehingga Lampung tetap kondusif,” ujarnya.

Andry mengungkapkan bahwa pihaknya siap berkontribusi dan mendukung Provinsi Lampung dalam memperkuat pelayanan hukum, dalam produk undang-undangan.

Menurut Andry, Lampung memiliki potensi besar yang perlu dilindungi secara hukum, mulai dari tapis sebagai warisan budaya, manggis Tanggamus, hingga ikan nila Danau Ranau. “Jika produk khas daerah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual, maka ada perlindungan hukum sehingga tidak bisa diklaim pihak lain,” katanya.

Ia juga menyinggung pentingnya percepatan pembentukan pos bantuan hukum desa. Dari total 2.651 desa di Lampung, baru sekitar 150 desa yang terdaftar. “Kami berharap dengan dukungan Gubernur, Lampung bisa mencapai 100 persen,” ujar Andry.

Selain itu, BSK Kemenkum juga mendorong pendaftaran merek kolektif bagi produk-produk lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi. Upaya ini sejalan dengan program hilirisasi yang tengah digencarkan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan itu, Andry menyampaikan rencana peluncuran Legal Policy Hub oleh Kemenkum pada 15 September mendatang. Ia mengundang Gubernur Lampung untuk hadir sebagai pembicara dalam sesi Legal Policy Talk yang mengangkat tema inovasi industri pengolahan pangan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik berbagai inisiatif tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam melindungi masyarakat melalui penguatan perlindungan hukum, menjaga stabilitas daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan penguatan produk-produk khas Lampung.
“Kebijakan hukum yang berpihak pada masyarakat adalah bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan, terutama melalui hilirisasi produk-produk lokal,” kata Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza berharap sinergi ini dapat memperkuat perlindungan hukum, memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat desa, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk Lampung.

Hadir mendampingi Gubernur Lampung diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta sejumlah Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung siap bersinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI untuk memperkuat perlindungan fisik, hukum, dan psikologis bagi saksi dan korban tindak pidana.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan saat menerima kunjungan Wakil Ketua LPSK RI Wawan Fahrudin, beserta jajaran, di ruang kerja Sekdaprov, Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (04/09/2025).

Wawan Fahrudin menjelaskan bahwa LPSK saat ini tengah memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam memperkenalkan peran LPSK yang masih belum banyak dikenal luas oleh masyarakat.

LPSK memiliki mandat menangani perlindungan saksi dan korban pada 10 jenis tindak pidana prioritas, termasuk kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga eksploitasi seksual.

“Saat ini, di Provinsi Lampung kami sedang menangani kasus kekerasan seksual TPPO. Harapannya, Pemda dapat mendukung program pemulihan korban, salah satunya melalui program pendidikan setara SMP bagi korban,” ujar Wawan.

Ia juga menyoroti maraknya kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Lampung, seperti robot trading dan investasi ilegal. Untuk itu, Wawan mendorong adanya regulasi daerah yang dapat memudahkan LPSK dalam bekerja.

“Kami berharap Pemprov Lampung dapat membantu mensosialisasikan peran LPSK secara luas, sekaligus mendukung rencana pembentukan kantor perwakilan di daerah. Saat ini baru ada lima kantor perwakilan, dan yang terdekat berada di Medan. Jika memungkinkan, kami memohon adanya fasilitas pinjam pakai lokasi sebagai embrio awal kantor penghubung LPSK di Lampung,” jelasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis bagi saksi dan korban tindak pidana. LPSK juga berwenang memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kompensasi, restitusi, serta menjamin kerahasiaan identitas saksi dan korban dalam proses hukum.

Sekdaprov Marindo mengapresiasi kunjungan tersebut dan menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Kami siap menindaklanjuti dan melaporkan langsung kepada Gubernur agar kehadiran LPSK di Lampung dapat semakin kuat,” kata Marindo.*

JurnalKota.net – JAKARTA — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bertemu dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Jakarta pada Rabu (3/9/2025). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza secara resmi menyampaikan sejumlah aspirasi strategis dari masyarakat Lampung, yang merupakan hasil dari aksi damai untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Mirza menekankan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memastikan suara rakyat Lampung didengar di tingkat nasional.

Suara rakyat bukan sekadar tuntutan, melainkan arah pembangunan yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Semua suara rakyat itu adalah amanah untuk diwujudkan.

Aspirasi tersebut merupakan rangkuman dari tuntutan yang disuarakan dalam aksi damai yang sebelumnya digelar oleh mahasiswa dan gabungan elemen masyarakat di Lampung.

Seperti diketahui, demontrasi yang telah berlangsung pada Hari Senin (01/09/2025) kemarin, berlokasi di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung telah terlaksana secara damai, aman dan kondusif. Kondusifitas tersebut terwujud dikarenakan kolaborasi aktif dari Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda Provinsi Lampung untuk bersama sama bersikap inklusif terhadap aksi yang dilakukan sehingga Gabungan Mahasiswa dan Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi langsung secara terbuka.

Gubernur Mirza dengan didampingi Ketua DPRD Provinsi Lampung, Pangdam XXI/Radin Inten, Kapolda Lampung, Kajati Lampung dan seluruh elemen Forkopimda Provinsi Lampung dan Anggota DPRD Provinsi Lampung menemui langsung dan duduk bersama untuk berdiskusi dan mendengarkan segala bentuk tuntutan aksi dari massa demonstrasi.

Sejumlah tuntutan strategis disampaikan massa, antara lain:

1. Mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset.

2. Menolak kenaikan tunjangan dan gaji DPR.

3. Mendesak evaluasi menteri-menteri bermasalah.

4. Meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menarik kader bermasalah seperti Ade Armando dan Budiman Sudjatmiko.

5. Mendesak mutasi total di tubuh Polri, termasuk Kapolri, serta evaluasi menyeluruh terhadap Polda Lampung.

6. Menuntut Lampung bebas dari sektor perkebunan PT SGC dan membebaskan lahan Anak Tua.

7. Menolak efisiensi kualitas gaji guru.

8. Mendesak peningkatan kualitas gaji guru dan dosen.

9. Mendesak percepatan pembahasan RUU KUHP.

10. Mendesak Menteri ATR/BPN segera melakukan reformasi agraria di Lampung dan membebaskan lahan Anak Tua.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambut baik inisiatif Gubernur Lampung dan akan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait, termasuk Presiden. Pertemuan ini diharapkan menjadi jembatan efektif antara aspirasi masyarakat di daerah dengan pemerintah pusat.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung —– Gubernur Lampung diwakili Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, GanjarJationo, membuka RRI Fest 2025 dengan tema “Lebih Hijau, Lebih Sehat, Lebih Berbudaya”, di RRI Bandar Lampung, Rabu (3/9/2025).

Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan bahwa tema kegiatan sangat relevan dengan tantangan zaman dan harapan bersama untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat identitas budaya bangsa.

Sebagai salah satu media publik, kata Gubernur, RRI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, sekaligus membangun kesadaran bersama akan pentingnya lingkungan yang hijau, masyarakat yang sehat, dan budaya yang terjaga.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur mengapresiasi inisiatif RRI Fest yang memberi ruang bagi para pelaku UMKM Lampung untuk tampil dan berkembang.

Gubernur selanjutnya menekankan pentingnya melestarikan budaya lokal dan menjaga lingkungan hijau, serta mengajak masyarakat untuk bekerja sama memperkuat persatuan dan mewujudkan visi “Lampung Maju” sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita tahu bahwa budaya adalah jati diri bangsa. Melestarikan budaya lokal Lampung sama artinya dengan menjaga akar dan karakter kita dalam menghadapi perubahan zaman,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala RRI Bandar Lampung, Arianto, juga menekankan komitmen lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan informasi yang akurat, hiburan yang sehat, serta ruang dialog yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Melalui RRI FEST tahun 2025 ini, kami ingin memberikan wadah yang lebih luas bagi kreativitas, seni budaya, dan potensi daerah untuk tumbuh dan dikenal masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Menjelang Hari Radio Nasional ke-80, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengajak RRI untuk berkolaborasi dan menyiapkan langkah-langkah transformasi digital, terutama melalui penguatan sumber daya manusia.

“Dunia komunikasi hari ini sudah mengarah ke dunia digital yang semakin masif. RRI perlu menyiapkan langkah-langkah transformasi seperti halnya semua lembaga pemerintah. Mari bersama-sama bergandengan tangan, berkolaborasi, untuk saling berbagi pengalaman, share value, dan berkontribusi satu sama lain,” ujar Ganjar Jationo.

Adapun rangkaian kegiatan RRI Fest 2025 meliputi, bazar UMKM dan seminar kewirausahaan, webinar interaktif seputar transformasi digital dan peluang usaha lokal, pentas seni dan budaya daerah, donor darah bekerja sama dengan PMI serta puncaknya akan dilakukan senam sehat bersama dan penanaman pohon di area pemancar RRI Sukarame pada 8 September 2025.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG —— Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, atas nama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyambangi kediaman almarhum Yuriansyah di Jl. P. Senopati, Gang. Saleh, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung Bandar Lampung, Rabu (03/09/2025).

Sekdaprov Marindo memberikan ucapan belasungkawa kepada keluarga Yuriansyah, pegawai honor Pemkot Bandarlampung, yang tewas akibat musibah pohon tumbang.

“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan turut berduka cita kepada almarhum Yuriansyah, semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi-Nya dan segenap keluarga dapat diberikan ketabahan dan kekuatan atas musibah yang menimpa ini,” ujar Sekdaprov Marindo kepada Ikhsan ayah almarhum di Rumah Duka.

Ikhsan menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan oleh Pemprov Lampung. “Terimakasih Pak Gubernur, Terimakasih Pemprov Lampung atas semuanya, semoga kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi manfaat bagi semuanya.” ujar Ikhsan.

Seperti diketahui, Yuriansyah (36) dan ayahnya, Ikhsan (62). Keduanya tertimpa pohon saat mengendarai sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi BE 2346 ADU sepulang kerja.

Pada saat kejadian, kedua korban (Ikhsan dan Yuriansyah) sempat dilarikan ke Rumah Sakit Airan Raya. Namun, Yuriansyah dinyatakan meninggal dunia dan ayahnya selamat meskipun mengalami luka parah di bagian kepala.

Yuriansyah merupakan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ia meninggalkan istri dan 3 anak yang masih kecil.

Dengan kejadian tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap pohon-pohon tua atau berisiko tumbang selama musim hujan dan angin kencang, serta segera melaporkan kondisi pohon berbahaya kepada dinas terkait agar tindakan mitigasi dapat dilakukan lebih cepat.*