Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG – Perjuangan keras dalam meningkatkan PAD Provinsi Lampung Kepala Bapenda Slamet Riadi mendapat sorotan penuh oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Aliansi Indonesia Bersatu, Hadie Reyandi Chandra. Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu mengapresiasi kinerja Slamet Riadi dalam rangka mendongkrak PAD Provinsi Lampung dalam kondisi efisiensi saat ini. “Harus diakui satu-satunya OPD yang mampu mendobrak perusahaan-perusahaan besar dan berani di Provinsi Lampung.

Dalam kunjungannya, Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu Senin, (04/08/2025) diruang kerja Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Hadie Reyandi Chandra bangga karena di beberapa era Gubernur Lampung selama ini belum ada yang mampu bahkan menagih pajak-pajak perusahaan besar di Provinsi Lampung hanya baru di era Gubernur Rahmat Mirzani Djausal tersebutlah salah satu OPD nya berani menagih pajak tertunggak di perusahaan besar yang ada di Lampung,” ujar Hadie.

Dalam paparannya Kepala Bapenda Lampung seperti yang telah diungkapkannya diberbagai media, sampai hari ini perusahaan-perusahaan seperti PT. SGC, PT. SIL dan GPM telah melunasi pajak setelah pajak kendaraan bermotor menyusul pajak alat berat mereka.

“Namun tinggal pajak air permukaan masih tahap penghitungan dan mudah-mudahan segera terselesaikan,” kata Kepala Bapenda Provinsi Lampung.

Terkait perusahaan-perusahaan besar tersebut inilah yang menjadi perhatiaan serius Ketum DPP melakukan kunjungan ke Bapenda Provinsi Lampung.

Selain pajak-pajak yang telah terbayarkan yang lebih menyentuh adanya dugaan kelebihan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang di kuasai PT. Sugar Group Companies (SGC) terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mereka.

Ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Lampung beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pengukuran ulang lahan milik perusahaan bukanlah tanggung jawab negara melainkan tanggung jawab pemohon, kecuali dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang biayanya tertanggung oleh negara karena jika APBN terus-menerus digunakan untuk mengukur lahan korporasi, ini bisa menjadi “Preseden Buruk” yang akan membuat perusahaan enggan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” luar biasa ulas Bung Hadie sapaan akrabnya.

Ada apa dibalik PT. SGC tersebut, sementara saat sebelum Kementerian ATR/BPN ke Lampung saya turun ke Kabupaten Tulang Bawang beberapa tokoh adat masyarakat bangga menilai akan ada titik temu terhadap lahan-lahan mereka yang telah dikuasai PT. SGC selama muluhan tahun tersebut, namun kenyataannya hanya kekecewaan belaka.

Sementara petinggi dari PT. Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee dan Gunawan Yusuf terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat eks pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar Rp70 miliar dari PT.SGC untuk pengurusan perkara hukum melawan PT Marubeni pada 2016–2018 akhirnya di cekal oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Menyikapi hal tersebut saya selaku Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu melalui Bapenda sebagai salah satu OPD Gubernur Lampung serta mengajak seluruh putra daerah Lampung yang bernaung baik dari DPD KNPI, DPP Laskar Lampung dan Ormas maupun Organisasi DPD lainnya, agar dapat kita bersama-sama bersatu mengungkap Lahan PT.SGC tersebut.

Jika memang negara tidak bisa membiayai ukur ulang yang menghabiskan dana 10 milyar, saya sependapat kita galang dana.

Terkait kasus petinggi PT.SGC yang nyata-nyata telah terbukti dari pernyataan Zarof Ricar, saya selaku Ketum DPP Aliansi Indonesia Bersatu meminta agar Kejagung RI dapat bekerja semaksimal mungkin dalam menegakkan supremasi hukum yang berlaku sampai hakim menetapkan sebagai tersangka.

“Saya ingin kelebihan lahan HGU yang menjadi milik masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, Tubabar, Kabupaten Lampung Tengah, dan Mesuji bisa dinikmati mereka, melihat Petani Singkong sulit untuk dipertahankan warga masyarakat Lampung dapat beralih ke Tani Tebu, “Artinya gantian lah kan penguasa lahan SGC telah muluhan tahun mengumpulkan keuntungan, Jadi jika ini dapat dinikmati masyarakat, saya yakin Lampung tidak akan kesusahan, taraf ekonomi meningkat ditambah ruas-ruas jalan telah membaik sehingga program Gubernur RMD benar-benar terbukti dalam memakmurkan masyarakat Provinsi Lampung dan inilah yang menjadi keinginan Presiden kita Prabowo Subianto, “Petani Makmur Petani Sejahtera,” harap Ketum.

Disisi lain peran Bapenda dapat memfasilitasi dengan Pak Gubernur, jika taraf ekonomi masyarakat Lampung makmur bukan otomatis PAD akan meningkat pesat,” tutup Bung Hadie.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak pemuda di Bumi Ruwa Jurai untuk menjadi motor penggerak perubahan dan pembangunan bangsa.

Hal itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam Kegiatan Sarasehan Pemuda Lintas Generasi memperingati Hari Lahir ke-52 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang digelar di Aula DPD KNPI Provinsi Lampung, Selasa, (29/06/2025), malam.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung mengucapkan selamat Harlah ke-52 KNPI. “Usia 52 tahun merupakan usia matang bagi organisasi yang telah lama menjadi wadah berhimpun dan berkontribusi bagi kemajuan pemuda serta pembangunan bangsa,” ujar orang nomor satu di Bumi Ruwai Jurai.

Mengangkat tema “Kebersamaan Pemuda Menuju Lampung Maju”, menurut Gubernur kegiatan ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antar generasi untuk menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi muda dan generasi sebelumnya dalam membangun masa depan Indonesia.

Pemprov Lampung, lanjut Gubernur, terus berkomitmen menciptakan ruang kreatif bagi pemuda, mulai dari pendidikan, pelatihan vokasi, pembinaan prestasi di bidang olahraga, seni, kewirausahaan hingga penguatan kepemimpinan dan partisipasi sosial-politik.

Kemudian, Gubernur menegaskan pentingnya keterlibatan pemuda dalam mendorong perubahan ekonomi lokal.

“Kalau bukan anak muda Lampung yang masuk ke sektor pertanian, peternakan, UMKM, siapa lagi? Kita punya komoditas yang nilainya puluhan triliun seperti singkong, beras, kambing, namun tidak ada yang merasa itu bisa jadi sumber penghidupan,” sambungnya.

Gubernur Mirza menyebut peran pemerintah tak harus selalu lewat anggaran, tapi juga lewat regulasi yang berpihak.

“Jangan minta anggaran ke mana-mana, anggaran kita kecil. Tapi regulasi itu lebih tajam dari APBD. Dengan regulasi yang berpihak, kita bisa buka kesempatan buat kalian,” tegasnya.

Diakhir sambutannya, Gubernur Mirza mendorong KNPI sebagai organisasi kepemudaan strategis untuk menjadi agen perubahan, simbol persatuan, serta pelopor kolaborasi lintas sektor. “Jadilah pencipta sejarah, bukan hanya saksi. Mari kita sambut Indonesia Emas dengan kerja nyata,” tutupnya.

Selanjutnya, Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah, mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang progresif dan fokus pada peningkatan ekonomi serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, langkah-langkah konkret Gubernur yang aktif menunjukkan visi jangka panjang yang tidak semata-mata membebankan pembangunan pada anggaran yang tersedia.

Iqbal juga menekankan bahwa keberhasilan Gubernur saat ini merupakan hasil dari proses panjang dan konsisten, mulai dari dunia usaha, organisasi kepemudaan, hingga politik. Ia menilai Gubernur adalah sosok yang matang secara proses dan layak menjadi inspirasi bagi generasi muda Lampung.

Peringatan hari lahir KNPI Ke-52 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung dan disaksikan oleh Gubernur Mirza, Sekdaprov Marindo Kurniawan, Anggota DPD RI Bustami Zainudin, dan Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Lampung Meiry Harika Sari, (*)