Hasto meminta pemerintah melakukan otokritik terhadap pelaksanaan janji-janji kampanye serta membuka ruang bagi kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Pernyataan itu disampaikan Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).
“Ya, dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran harus juga melakukan otokritik terhadap pemenuhan janji-janji kampanyenya. Sekarang lihat misalnya banyak aspirasi terkait dengan persoalan yang belum selesai. Ada satu juta sarjana yang menganggur, bagaimana desain ekonominya di dalam menyerap lapangan pekerjaan,” kata Hasto.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan strategi penciptaan lapangan kerja agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Soroti Supremasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Selain pengangguran, Hasto menyoroti penegakan supremasi hukum dan upaya menjaga kepercayaan dunia usaha. Ia menilai kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah penting bagi stabilitas ekonomi, termasuk pasar modal.
Hasto juga menyinggung persoalan korupsi, penanganan bencana, serta kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, semangat reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus terus diwujudkan melalui langkah nyata.
“Dan berbagai masalah termasuk bagaimana penanganan bencana, bagaimana persoalan korupsi, kebakaran hutan, dan kemudian apa yang dulu menjadi semangat reformasi, anti-KKN, kemudian korupsi, kolusi, nepotisme, ternyata hidup,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah harus bersedia mendengarkan kritik karena legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat.
“Seluruh masukan-masukan itu harus didengarkan oleh pemerintah karena pemerintah mendapatkan legitimasi dari rakyat, sehingga suara-suara yang kritis itu harus didengarkan,” kata Hasto.
Hasto Singgung Polemik Pencalonan Gibran
Dalam evaluasinya, Hasto turut mengangkat persoalan yang menurutnya berkaitan dengan legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Hasto menyampaikan pandangannya bahwa polemik seputar proses pencalonan Gibran menjadi beban politik bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan etika, moral, dan tanggung jawab pejabat publik.
Pernyataan Hasto mengenai putusan MK dan persyaratan pencalonan Gibran merupakan kritik politik yang disampaikannya dalam evaluasi pemerintahan. Penilaian tersebut perlu dibedakan dari fakta hukum yang ditetapkan melalui putusan pengadilan.
Hasto mengatakan PDIP juga menerima tembusan surat dari sejumlah guru besar yang menyampaikan keprihatinan terhadap persoalan etika dan hukum.
Menurutnya, suara kritis dari kalangan akademisi maupun masyarakat perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Minta Program MBG dan Koperasi Desa Dievaluasi
Hasto juga menyoroti pengelolaan fiskal dan prioritas belanja negara. Ia mengingatkan pentingnya konsolidasi fiskal, pengelolaan utang, pengendalian defisit, serta penentuan prioritas anggaran.
Ia kemudian meminta evaluasi menyeluruh terhadap program pemerintah yang dinilainya perlu diawasi dari sisi efektivitas dan potensi penyimpangan anggaran.
“Kemudian melakukan skala prioritas terhadap belanja negara, apalagi belanja yang ada kecenderungan terjadinya korupsi, itu harus dilakukan suatu evaluasi secara besar-besaran terhadap program MBG misalnya, terhadap program Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Hasto.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan belanja negara memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Hasto menegaskan, kritik yang disampaikan PDIP dimaksudkan sebagai masukan bagi pemerintah agar kebijakan dan pelaksanaan program dapat diperbaiki.
Kritik Greenpeace Dinilai Perlu Dijawab Pemerintah
Hasto turut menanggapi aksi Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk raksasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Hasto, aksi tersebut menyuarakan kegelisahan terkait persoalan kebakaran hutan dan kondisi kehidupan masyarakat. Ia menilai pemerintah dapat merespons kritik tersebut melalui komunikasi terbuka.
“Demikian pula, apa susahnya menjawab spanduk yang dipasang di Bundaran HI? Itu kan menyampaikan suatu kegelisahan tentang persoalan kebakaran,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar kritik masyarakat tidak serta-merta dipandang sebagai persoalan keamanan.
“Ini kan sebenarnya membuka ruang komunikasi politik bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan tanpa harus mengerahkan aparat negara sehingga menempatkan kritik ini kemudian sebagai suatu persoalan keamanan,” lanjutnya.
Hasto menyinggung dinamika demonstrasi di Prancis sebagai pengingat bahwa ketidakpuasan masyarakat dapat membesar apabila aspirasi publik dianggap tidak didengarkan.
Karhutla dan Tata Ruang Jadi Pekerjaan Rumah
Dalam persoalan lingkungan, Hasto menilai penanganan karhutla berkaitan erat dengan tata kelola ruang, perlindungan kawasan hutan, dan penegakan hukum.
Ia menyoroti perlunya kebijakan tata ruang yang jelas dan perlindungan hutan untuk mencegah perubahan fungsi kawasan yang tidak sesuai ketentuan.
“Itu salah satunya akibat tidak ada politik tata ruang, tidak ada moratorium hutan, dan tidak ada supremasi hukum. Bahkan itu menjadi jalan pintas untuk mengubah kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan sawit. Ini yang harus dikoreksi,” pungkasnya.
Hasto menegaskan PDIP berkepentingan agar pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan baik, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memperkuat penegakan hukum.
Ia berharap berbagai kritik tersebut menjadi bahan evaluasi agar pemerintah dapat memperbaiki kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, dan menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat.
