DPRD Provinsi Lampung Komisi I Tinjau Sengketa Tanah di Desa Way Huwi: Lapangan Sepak Bola dan Makam Dikuasai Perusahaan
JurnalKota.net, Lampung Selatan – Sebagai tindak lanjut dari audiensi masyarakat Desa Way Huwi dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung pada 10 Juni 2025 lalu, Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., bersama anggota komisi, perwakilan BPKAD Provinsi Lampung, Camat Jati Agung, Kepala Desa Way Huwi M. Yani, serta puluhan warga melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang menjadi objek sengketa, Selasa (22/7).
Kunjungan lapangan ini bertujuan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan oleh perusahaan terhadap dua fasilitas umum, yakni lapangan sepak bola dan tanah makam di Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
Kondisi lapangan sepak bola yang menjadi perhatian utama terlihat memprihatinkan. Ketua Komisi I, Garinca Reza Pahlevi, mengungkapkan keprihatinannya saat melihat langsung lokasi yang kini tidak dapat lagi diakses oleh warga.
“Wah, benar ya… sudah ditutup rapat pakai pagar panel beton. Masyarakat tidak bisa lagi beraktivitas di lapangan ini. Bahkan, sudah ada tumpukan-tumpukan batu di tengah lapangan,” ucap Garinca dengan nada prihatin.
Kepala Desa Way Huwi, M. Yani, turut memperkuat pernyataan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sudah hampir dua tahun terakhir masyarakat tidak dapat lagi menggunakan lapangan karena akses sepenuhnya ditutup oleh pihak perusahaan.
“Inilah faktanya, Pak Dewan. Sudah hampir dua tahun lapangan ini tertutup total. Warga tidak bisa lagi bermain bola atau melakukan kegiatan apapun di sini,” jelasnya.
Setelah meninjau lapangan, rombongan Komisi I DPRD Provinsi Lampung melanjutkan kunjungan ke lokasi makam yang juga diklaim oleh perusahaan sebagai bagian dari aset mereka. Di lokasi makam, terlihat ratusan nisan dan beberapa makam tua tanpa nisan, menunjukkan bahwa area tersebut telah lama digunakan oleh warga.
“Ini adalah bukti nyata, bahwa tanah ini adalah milik masyarakat. Ada nisan bertuliskan tahun 1968, dan makam tua yang jelas sudah ada jauh sebelum perusahaan masuk sekitar tahun 1996,” tegas Kepala Desa M. Yani.
Menanggapi temuan di lapangan, anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza, S.H., M.H., menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga hingga persoalan ini menemukan penyelesaian yang adil.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan masyarakat Way Huwi. Harapan kita semua, fasum dan fasos seperti lapangan sepak bola serta tanah makam ini bisa sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan warga,” ungkapnya.
Komisi I DPRD Provinsi Lampung berjanji akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam rapat internal dan mendorong penyelesaian administratif dan hukum terhadap status kepemilikan lahan. Masyarakat berharap kehadiran wakil rakyat ini dapat membawa keadilan atas hak-hak mereka yang selama ini terabaikan.*
DPRD Provinsi Lampung Komisi I Tinjau Sengketa Tanah di Desa Way Huwi: Lapangan Sepak Bola dan Makam Dikuasai Perusahaan
Lampung Selatan – Sebagai tindak lanjut dari audiensi masyarakat Desa Way Huwi dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung pada 10 Juni 2025 lalu, Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., bersama anggota komisi, perwakilan BPKAD Provinsi Lampung, Camat Jati Agung, Kepala Desa Way Huwi M. Yani, serta puluhan warga melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang menjadi objek sengketa, Selasa (22/7).
Kunjungan lapangan ini bertujuan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan oleh perusahaan terhadap dua fasilitas umum, yakni lapangan sepak bola dan tanah makam di Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
Kondisi lapangan sepak bola yang menjadi perhatian utama terlihat memprihatinkan. Ketua Komisi I, Garinca Reza Pahlevi, mengungkapkan keprihatinannya saat melihat langsung lokasi yang kini tidak dapat lagi diakses oleh warga.
“Wah, benar ya… sudah ditutup rapat pakai pagar panel beton. Masyarakat tidak bisa lagi beraktivitas di lapangan ini. Bahkan, sudah ada tumpukan-tumpukan batu di tengah lapangan,” ucap Garinca dengan nada prihatin.
Kepala Desa Way Huwi, M. Yani, turut memperkuat pernyataan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sudah hampir dua tahun terakhir masyarakat tidak dapat lagi menggunakan lapangan karena akses sepenuhnya ditutup oleh pihak perusahaan.
“Inilah faktanya, Pak Dewan. Sudah hampir dua tahun lapangan ini tertutup total. Warga tidak bisa lagi bermain bola atau melakukan kegiatan apapun di sini,” jelasnya.
Setelah meninjau lapangan, rombongan Komisi I DPRD Provinsi Lampung melanjutkan kunjungan ke lokasi makam yang juga diklaim oleh perusahaan sebagai bagian dari aset mereka. Di lokasi makam, terlihat ratusan nisan dan beberapa makam tua tanpa nisan, menunjukkan bahwa area tersebut telah lama digunakan oleh warga.
“Ini adalah bukti nyata, bahwa tanah ini adalah milik masyarakat. Ada nisan bertuliskan tahun 1968, dan makam tua yang jelas sudah ada jauh sebelum perusahaan masuk sekitar tahun 1996,” tegas Kepala Desa M. Yani.
Menanggapi temuan di lapangan, anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza, S.H., M.H., menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga hingga persoalan ini menemukan penyelesaian yang adil.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan masyarakat Way Huwi. Harapan kita semua, fasum dan fasos seperti lapangan sepak bola serta tanah makam ini bisa sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan warga,” ungkapnya.
Komisi I DPRD Provinsi Lampung berjanji akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam rapat internal dan mendorong penyelesaian administratif dan hukum terhadap status kepemilikan lahan. Masyarakat berharap kehadiran wakil rakyat ini dapat membawa keadilan atas hak-hak mereka yang selama ini terabaikan.
Pemprov Lampung Gandeng UIN Raden Intan dalam Mencetak SDM Unggul, Menuju Indonesia Emas 2045
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dalam mencetak…
Puluhan Emak-Emak Gelar Aksi Damai di Kantor Dinas Pendidikan Pesawaran, Desak Perlindungan untuk Korban Perundungan
Pesawaran — Puluhan emak-emak yang menamakan diri sebagai Emak-Emak Peduli Pendidikan Pesawaran menggelar aksi damai di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Selasa (22/7). Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan dan protes terhadap dugaan perundungan yang dialami Gibran, siswa kelas VIII SMP Negeri 19 Pesawaran.
Massa aksi membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, segera mengambil langkah nyata dalam menangani kasus perundungan tersebut dan memastikan perlindungan terhadap siswa.
Koordinator aksi, Weni Oktasari, menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk dukungan moral bagi korban serta desakan agar negara hadir melindungi anak-anak di lingkungan sekolah.
“Kami sudah dua kali menyampaikan persoalan ini kepada pihak Dinas Pendidikan. Kami ingin Gibran didampingi secara psikologis dan difasilitasi agar bisa kembali ke sekolah. Tapi hingga hari ini belum ada solusi yang konkret,” ujar Weni.
Ia menegaskan bahwa aksi ini juga menjadi representasi dari suara para ibu di Pesawaran yang menginginkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.
“Kami semua tentu masih teringat kasus tragis siswa SMA di Garut yang meninggal dunia karena tak kuat menanggung bullying. Jangan sampai kejadian serupa terjadi di Pesawaran. Gibran hingga kini masih trauma dan belum kembali ke sekolah,” tambahnya.
Momentum aksi ini bertepatan dengan peringatan menjelang Hari Anak Nasional. Para ibu mendesak agar pemerintah serius dalam menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap anak-anak.
“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang. Kami minta pemerintah jangan tutup mata,” pungkas Weni.
Usai menyampaikan orasi, perwakilan peserta aksi diterima untuk berdialog langsung dengan pejabat Dinas Pendidikan. Aksi kemudian ditutup dengan tertib dan damai.
Puluhan Emak-Emak Desak Pemerintah Tangani Kasus Bullying di SMPN 19 Pesawaran
JurnalKota.net – Pesawaran : Puluhan emak-emak menggelar aksi damai di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Selasa (22/7/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes dan keprihatinan atas dugaan perundungan yang dialami Gibran, siswa kelas 8 SMP Negeri 19 Pesawaran.
Para peserta aksi yang menamakan diri Emak-Emak Peduli Pendidikan Pesawaran ini membawa aspirasi sebagai orang tua, menuntut pemerintah hadir dan bertindak nyata dalam melindungi anak-anak dari kekerasan di lingkungan sekolah.
Koordinator aksi, Weni Oktasari, menyampaikan bahwa aksi ini adalah bentuk dukungan moral kepada Gibran sekaligus bentuk desakan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah nyata.
“Sebelumnya kami sudah dua kali bertemu pihak Dinas Pendidikan. Kami sudah sampaikan bahwa Gibran harus didampingi dan difasilitasi agar kembali sekolah. Tapi sampai hari ini belum ada solusi dari pihak dinas maupun sekolah,” ujar Weni.
Ia menambahkan, kehadiran mereka bukan hanya sebagai bentuk keprihatinan, tetapi juga sebagai suara dari para ibu dan orang tua di Pesawaran yang ingin memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan.
“Kita semua tahu, masyarakat Indonesia tengah berduka atas kasus seorang siswa SMA di Garut yang meninggal dunia karena tidak tahan dibully. Jangan sampai hal serupa terjadi di Pesawaran. Gibran hingga saat ini masih belum kembali sekolah karena menjadi korban bullying,” lanjutnya.
Dalam momentum menjelang Hari Anak Nasional, para ibu ini berharap pemerintah benar-benar serius menangani isu perlindungan anak.
“Kami minta semua pihak, terutama pemerintah daerah, agar tidak abai. Anak-anak adalah masa depan kita, dan mereka berhak tumbuh di lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang,” pungkas Weni.
Usai menyampaikan orasi, perwakilan emak emak kemudian diterima oleh pihak Dinas Pendidikan untuk berdialog. Aksi kemudian ditutup dengan pembubaran massa secara tertib.*
Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana Buka Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 Tahun Tingkat Kota Bandar Lampung
JK, BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, secara resmi membuka peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 Tahun tingkat Kota Bandar Lampung yang berlangsung di Gedung Semergou. Acara ini mengusung tema nasional “Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur Tahun 2025”.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menegaskan komitmen Pemerintah Kota dalam memperkuat peran koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Eva Dwiana mengumumkan bahwa Pemkot Bandar Lampung akan menggulirkan bantuan pinjaman total sebesar Rp.3 miliar kepada koperasi merah putih yang tersebar di kota ini.
“Setiap koperasi merah putih akan kami bantu dengan dana sebesar Rp100 juta. Harapannya, bantuan ini dapat memperkuat modal koperasi dan memberikan dampak nyata bagi anggotanya,” ujar Eva Dwiana di hadapan para tamu undangan dan pelaku koperasi.
Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana juga menekankan bahwa fokus pembangunan koperasi akan diarahkan untuk mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM harus mendapatkan pelayanan yang lebih baik serta pengalaman yang lebih positif dibandingkan sebelumnya.
“Kita harus belajar dari pengalaman UMKM secara langsung, memahami tantangan mereka, dan mendorong mereka untuk memperjuangkan kepentingannya. Jika ada yang merasa tertinggal, kita hadir untuk membantu dan mengangkat kembali potensi mereka,” tegasnya.
Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana, Pemkot akan melibatkan aparat penegak hukum seperti Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri (Kajari), serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung dalam proses pengawasan.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, turut menyampaikan bahwa momentum Harkopnas ke-78 Tahun ini menjadi ajang penting dalam merefleksikan peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ia berharap koperasi terus berinovasi dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman.
“Peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momen untuk memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi di tingkat lokal,” ujar Riana.
Acara peringatan Harkopnas ke-78 tahun ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh dan pengurus koperasi, pelaku UMKM, serta masyarakat umum. Kegiatan ini juga ditutup dan diakhirin fhoto bersama dengan pengurus koperasi merah putih yang ada di bandar Lampung.(kwt).
Danrem 043/Gatam Beri Penghormatan Setinggi-Tingginya kepada 37 Purnawirawan
JurnalKota.net – Bandar Lampung – Komandan Korem 043/Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., memimpin langsung Upacara Wisuda Purnawira yang digelar di Aula Sudirman Makorem 043/Gatam, Jl. Teuku Umar Penengahan, Bandar Lampung, Selasa (22/7/2025).
Kegiatan ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan dari satuan kepada 37 orang Purnawirawan – terdiri dari Perwira, Bintara, dan PNS – yang telah menyelesaikan masa tugasnya dan memasuki masa pensiun. Upacara berlangsung khidmat dengan prosesi penciuman Tunggul Duaja Korem 043/Gatam “Najaga Satya Eka Nagara” sebagai simbol pengabdian terakhir kepada satuan dan bangsa.
Dalam sambutannya, Danrem 043/Gatam menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para wisudawan selama berdinas di TNI AD, khususnya Korem 043/Gatam.
> “Purna tugas bukan akhir dari pengabdian, melainkan awal dari pengabdian dalam bentuk yang lain di tengah masyarakat. Nilai-nilai kejuangan, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan yang telah tertanam dalam diri saudara-saudara hendaknya terus menjadi teladan di manapun berada,” tegas Brigjen Rikas.
Danrem juga menegaskan bahwa para purnawirawan tetap menjadi bagian dari Keluarga Besar TNI AD, yang diharapkan terus memberi kontribusi positif demi kemajuan bangsa dan negara.
> “Selamat memasuki masa purna tugas. Terima kasih atas pengabdian tanpa batas. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Bapak/Ibu beserta keluarga tercinta. Salam hormat dan bangga dari kami semua,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., Kasiren Korem, para Kasi Korem 043/Gatam, Dandim 0410/KBL, para Dan/Kasatdisjan jajaran Korem 043/Gatam, para Pasi dan Kabalak, serta Ketua dan Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 043 PD II/Sriwijaya.*
Hanifal, S.P Anggota DPRD Provinsi Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan
TUBABA – Kegiatan Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dilaksanakan di Tiyuh Gunung Timbul, kecamatan…
PLN Nusantara Power UP Sebalang Bangun Sumur Bor Umum untuk Warga Dusun Sebalang 1
JurnalKota.net – Lampung Selatan — PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Sebalang kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan membangun sumur bor umum di Dusun Sebalang 1, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.
Program ini menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama saat musim kemarau. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan air, kehadiran infrastruktur air bersih menjadi krusial dan mendesak.
Serah terima bantuan dilaksanakan secara simbolis pada awal Juli 2025, dihadiri oleh perwakilan manajemen PLN Nusantara Power UP Sebalang, aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Pembangunan sumur ini turut melibatkan koordinasi dengan Pemerintah Desa Tarahan guna menentukan lokasi strategis dan mudah diakses.
Asman Business Support PLN Nusantara Power UP Sebalang, Rizki Setyo Anggoro, menjelaskan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan bagian dari dukungan PLN terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pilar ke-6 tentang akses air bersih dan sanitasi berkelanjutan.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap sumur bor ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola bersama oleh warga demi keberlanjutan jangka panjang,” ujar Rizki.
Kepala Dusun Sebalang 1, Nur’alim, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi PLN yang dianggap sangat membantu warga, khususnya saat musim kemarau.
“Sebelumnya, warga harus berjalan jauh untuk mendapatkan air bersih. Kini, dengan adanya sumur bor umum, kebutuhan air dapat terpenuhi lebih mudah dan efisien,” ungkapnya.
Proyek ini dikerjakan oleh mitra pelaksana PT Power Mandiri Nusantara, mencakup pengeboran sesuai standar teknis, pemasangan pompa dan instalasi listrik, tandon air, serta jaringan distribusi. PLN juga mendorong pembentukan kelompok pengelola air di tingkat dusun untuk memastikan operasional dan pemeliharaan fasilitas berjalan berkelanjutan.
Program ini menjadi bagian dari rangkaian CSR PLN Nusantara Power UP Sebalang tahun 2025, yang berfokus pada empat pilar: pemberdayaan masyarakat, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan.
PLN berharap, kehadiran inisiatif ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan memperkuat sinergi antara perusahaan dan komunitas lokal di wilayah operasionalnya.*
Danrem 043/Gatam Hadiri Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lampung Selatan
JurnalKota.net – Lampung Selatan – Komandan Korem 043/Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menghadiri acara Peluncuran Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sekaligus Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 Tahun 2025, yang diselenggarakan di Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (21/07/2025).
Acara penting tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., yang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dilaunching serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi Provinsi Lampung—sebagai provinsi terbesar keempat di Sumatera namun memiliki angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terendah ketiga di pulau tersebut. Dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, yaitu 10,62% atau sekitar 939 ribu jiwa, keberadaan koperasi dinilai sangat krusial.
> “Koperasi hadir bukan hanya sebagai wadah usaha, tetapi juga sebagai instrumen memperkuat ekonomi rakyat. Program Koperasi Merah Putih adalah langkah strategis untuk mendorong kemandirian desa, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif. Kita patut bangga karena Lampung menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil mencapai 100% pembentukan koperasi ini,” ujar Gubernur.
Gubernur yang akrab disapa Kyai Mirza itu juga memberikan pesan kepada para pengurus Koperasi Merah Putih untuk terus bekerja dengan tulus dan profesional demi menghadirkan perubahan nyata di desa. Ia juga mengucapkan selamat atas peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, yang tahun ini mengusung tema “Koperasi Maju, Indonesia Adil dan Makmur.”
> “Mari kita terus perkuat semangat gotong royong dan kebersamaan demi kemajuan Provinsi Lampung menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Kapolda Lampung, Danrem 043/Gatam, Pejabat Pimpinan Tinggi dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Kementerian Koperasi RI, dan Kementerian Dalam Negeri, serta Kabinda Lampung, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Kajati Lampung, dan para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.*
Samsat I Rajabasa Gencar Sosialisasikan Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Dua Titik Strategis
JurnalKota.net – Lampung – Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor, UPTD Samsat Wilayah I Rajabasa di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung melaksanakan pendataan serta sosialisasi program pemutihan pajak di dua titik strategis berkolaborasi dengan Satlantas Polres Bandar Lampung dalam rangka Operasi Patuh 2025, pada Senin 21 Juli 2025.
Dua lokasi yang dipilih dalam kegiatan ini adalah Jalan Gedung Meneng, Rajabasa, dan Jalan Gatot Subroto, Bumi Waras, Bandar Lampung. Sosialisasi dilakukan dengan membagikan brosur informasi serta memberikan edukasi langsung kepada pengendara dan masyarakat sekitar.
Program pemutihan pajak kendaraan ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung, sebagai bentuk kebijakan pro-rakyat. Masyarakat yang memanfaatkan program ini akan mendapatkan pembebasan denda keterlambatan dan kemudahan pelunasan pajak, baik untuk kendaraan roda dua (R2) maupun roda empat (R4).
Kepala UPTD Samsat I Rajabasa, Bobiansah Stianegara, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa pendekatan langsung ke masyarakat sangat penting untuk memperluas jangkauan informasi terkait program ini.
“Harapan kami, masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Program pemutihan ini tidak berlangsung sepanjang tahun, sehingga ini adalah momen yang tepat untuk menyelesaikan kewajiban pajak tanpa harus terbebani denda,” ujar Bobiansah.
Selain itu, Bobiansah juga menambahkan, pemilihan lokasi yang ramai dan strategis bertujuan agar informasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dalam waktu singkat.
“Selain memberikan keringanan kepada masyarakat, keberhasilan program ini juga berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini sejumlah pejabat Samsat Wilayah I Rajabasa, antara lain:Tji Idham Fitriallah, S.T., M.M. Kasi Pendataan dan Penetapa,Puspa Indah, S.E., M.M. Kasubag Tata Usaha, serta Anita Marliana Makki, S.E., M.M. Kasi Penagihan dan Pelaporan
Bapenda Provinsi Lampung melalui UPTD Samsat I Rajabasa terus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebelum masa pemutihan berakhir.*
Pengamat Politik Unila Angkat Bicara tentang Musda Golkar Lampung
JurnalKota.net – Bandar Lampung-Konstestasi politik menjelang Musda XI Golkar Lampung kian menarik. Jika 12 DPD II Partai Golkar kabupaten/kota solid dan tidak berubah haluan, maka kursi nomor satu partai berlambang pohon beringin teduh di Lampung dipastikan akan diduduki Hi Aprozi Alam.
Hal itu disampaikan Pengamat politik Universitas Lampung (Unila) Dr Robi Cahyadi saat dimintai pendapatnya, Senin (21/7/2025).
“Berarti sudah lebih dari 50%. Kalau tidak salah dalam juklak juknis yang saya baca, pemilihan ketua Golkar Lampung ada beberapa syarat seperti lulusan S1, bertakwa, pernah jadi pengurus sebelumnya, minimal di dukung 30% dari total suara,” ujarnya.
Dengan begitu, Robi menambahkan, dari total 21 suara, dukungan 12 DPD II sudah melampaui 50%. “Jika kita telaah Aprozi Alam yang sudah mengantongi dukungan 12 dari total 21 suara, berarti besar banget sudah 50% lebih. Kalau didukung 12 DPD bisa calon tunggal itu dalam kontestasi Musda Golkar Lampung,” jelasnya menambahkan.
Ia menilai Aprozi Alam didukung mayoritas arus bawah untuk memimpin Golkar Lampung. Keseriusan dalam memajukan Golkar dapat dilihat dari kerja-kerja membangun komunikasi dan konsolidasi ke pemegang hak suara.
“Beliau sudah giat bekerja maksimal, terlihat adanya dukungan dari 12 DPD II. Ini mengindikasikan beliau serius untuk maju. Artinya Aprozi Alam didukung arus bawah, tentu DPP berpegang teguh pada Juklak Juknis yang sudah dikeluarkan. Sekalipun ada calon lain jika 12 DPD II tetap solid, tidak berubah haluan, Musda akan dimenangkan Aprozi Alam. Kalau sudah 50% plus satu bisa saja calon tunggal,” kata Robi.
Sebelumnya, Ketua DPD II Partai Golkar Lampung Timur (Lamtim) Azwar Hadi menyambut baik jadwal Musda XI yang telah dikeluarkan DPP. Ia menegaskan sebanyak 12 DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota solid akan mendukung Ketua AMPG Lampung Hi Aprozi Alam untuk menjadi ketua Golkar Lampung lima tahun ke depan.
“Perkembangan 12 DPD II Golkar kabupaten/kota tetap solid mendukung Aprozi Alam untuk menjadi ketua DPD I Golkar Lampung,” tegas Azwar saat dikonfirmasi, Minggu (20/7/2025).
Dengan total dukungan itu, Wakil Bupati Lamtim itu optimistis Musda akan dimenangkan Aprozi Alam yang saat ini mendapat amanah rakyat Dapil Lampung II sebagai anggota Komisi VIII DPR RI.
Ia mengungkapkan alasan 12 DPD II Partai Golkar kabupaten/kota mendukung Aprozi Alam lantaran ingin pembaruan. Ia yakin di bawah komando Aprozi Alam, Partai Golkar Lampung akan lebih baik lagi ke depannya. “Karena kita ingin Golkar Lampung berubah. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan sosok muda Aprozi Alam, Golkar Lampung akan lebih baik ke depannya,” tegasnya. (*)
DPRD Lampung Bahas Usulan Perda Anti-LGBT, Dapat Dukungan dari Sejumlah Ormas
LAMPUNG — Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, SE., MBA menerima audiensi Masyarakat Lampung Anti-LGBT (LA-LGBT) dalam rangka pembahasan usulan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti-LGBT. Pertemuan digelar di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (21/7/2025), dan turut dihadiri anggota DPRD Syukron Muchtar, LC., M.Ag dari Fraksi PKS.
Dari pihak LA-LGBT, hadir Koordinator Umum Habib Umar Assegaf bersama sekitar 27 anggota pengurus. Dalam pertemuan tersebut, LA-LGBT menyampaikan kekhawatiran terhadap fenomena LGBT yang dinilai bertentangan dengan norma agama, budaya, dan sosial masyarakat Lampung.
Habib Umar menegaskan bahwa gerakan ini telah dimulai sejak deklarasi LA-LGBT pada 25 Juni 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Akbar pada 3 Juli 2025 di Gedung Darmajaya. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan sejumlah ormas Islam, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk MUI, Muhammadiyah, NU, dan ormas Islam di beberapa kabupaten. Ini bagian dari upaya membangun sinergi untuk mendorong regulasi yang melindungi nilai-nilai luhur masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Nurhasanah, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh proses pembentukan Perda tersebut. “Kami ingin Raperda ini menjadi pijakan hukum yang kuat untuk melindungi generasi muda dari pengaruh yang kami anggap negatif,” katanya.
Koordinator Bidang Hukum LA-LGBT, Misbahul Anam, M.H., menambahkan bahwa gerakan mereka bukan dilandasi kebencian, melainkan sebagai bentuk respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai “ancaman terhadap moral publik”.
Misbahul juga memaparkan sejumlah temuan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan Raperda, di antaranya peningkatan kasus HIV/AIDS akibat Lelaki Seks Lelaki (LSL), serta aktivitas komunitas LGBT di ruang publik dan digital.
LA-LGBT juga mengusulkan agar mereka dilibatkan dalam pembahasan Raperda, khususnya dalam penyusunan naskah akademik dan aspek legalnya.
Dukungan terhadap gerakan ini turut disampaikan perwakilan dari PWM Muhammadiyah Lampung dan sejumlah tokoh ormas Islam lainnya, termasuk Ustaz Dr. Ir. H. Firmansyah Alfian, MBA., MSc, yang menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan rehabilitatif dalam regulasi yang diusulkan.
“Regulasi ini tidak hanya perlu bersifat represif, tetapi juga edukatif, termasuk pendidikan berbasis nilai agama dan budaya lokal,” ujarnya.
Perwakilan Divisi Edukasi dan Kebudayaan LA-LGBT, Arif Sanjaya, juga mengangkat kekhawatiran terhadap potensi penyusupan nilai-nilai LGBT dalam kegiatan budaya dan sosial masyarakat, seperti ajang pemilihan Muli Mekhanai.
Dukungan serupa disampaikan oleh perwakilan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan sejumlah tokoh agama yang hadir dalam forum tersebut. Mereka berharap agar proses pembentukan Raperda dapat segera berjalan.
Anggota DPRD Lampung, Syukron Muchtar, menyampaikan bahwa isu LGBT menjadi perhatian lintas fraksi. “Ini menyangkut kepentingan bersama. Kami mendukung pembentukan regulasi yang memperkuat nilai moral dan sosial masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi masukan tersebut, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan komitmen lembaganya untuk menampung aspirasi masyarakat.
“DPRD terbuka terhadap semua masukan. Kami akan mengkaji naskah usulan Raperda ini bersama mitra terkait, termasuk melibatkan LA-LGBT dalam prosesnya,” tegasnya.
Bukti! Bupati dan Kajati Lampung Tanam Perdana Jagung di Kalianda, Dorong Ketahanan Pangan dan Pendampingan Petani
Kalianda, Lampung Selatan — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, melakukan penanaman perdana benih jagung di Desa Margacatur, Kecamatan Kalianda, Senin (21/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional yang melibatkan kelompok tani dan didukung oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan.
Penanaman dilakukan di atas lahan seluas 5 hektare oleh Kelompok Tani Maju, menggunakan 75 kilogram benih jagung varietas NKSUMO, yang merupakan bantuan CSR dari PT Syngenta Indonesia.
Bupati Radityo menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kejari Lampung Selatan dalam mendorong sinergi lintas sektor. Menurutnya, program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga memberi pendampingan hukum yang dibutuhkan oleh petani.
“Ini wujud nyata kolaborasi dalam membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Lampung Selatan,” ujar Radityo.
Sementara itu, Kepala Kejari Lampung Selatan Afni Carolina menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian merupakan bagian integral dari stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga kelompok tani, untuk bersama-sama membangun ekonomi desa secara berkelanjutan.
Kajati Lampung, Danang Suryo Wibowo, menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan oleh kejaksaan. Ia bahkan meminta jajarannya membentuk grup WhatsApp bersama petani agar komunikasi dan pembinaan dapat dilakukan secara langsung dan responsif.
“Kalau petani sudah dibantu banyak pihak tapi belum sejahtera, berarti ada yang perlu diperbaiki. Kita harus pastikan pendampingan benar-benar terjadi di lapangan,” tegas Danang.
Ia juga menyatakan bahwa Bulog, TNI, serta instansi terkait lainnya akan dilibatkan dalam distribusi hasil panen guna memperkuat rantai pasok pangan lokal.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten Ekobang, serta kepala dinas terkait seperti TPHBUN, Ketahanan Pangan, PMD, Camat Kalianda, dan sejumlah undangan lainnya.
Langkah awal ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Lampung Selatan secara berkelanjutan.
Tim PKM-RE Kembangkan Teknologi Pemisahan Limbah Pewarna Ramah Lingkungan Berbasis Polymer Inclusion Membrane
LAMPUNG – Tim Program Kreativitas Mahasiswa Riset Eksakta (PKM-RE) Universitas Lampung (Unila) kembali mencetak prestasi membanggakan,…