Komitmen itu dipaparkan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menjadi narasumber dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat RI di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan tim panelis, Jihan menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik di Lampung telah berkembang dari pola komunikasi satu arah menjadi komunikasi dua arah. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah portal digital terpadu Lampung In. Platform ini menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi dan layanan pemerintah sekaligus menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan.
“Melalui Lampung In ini, kami mendorong perubahan yang cukup mendasar dari pemerintah yang sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat, hari ini pendekatannya pemerintah juga mendengar informasi faktual dari masyarakat yang ada di bawah, sekaligus merespons apa yang menjadi aduannya,” ujar Jihan.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan prasyarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Hal tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Indonesia Emas serta dokumen RPJMD 2025–2029.
Untuk menjamin keberlanjutan kebijakan tersebut, Pemprov Lampung memperkuat landasan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik.
“Perda ini kami sahkan di tahun 2024 yang harapannya ini menjadi suatu prinsip, menjadi suatu SOP keterbukaan informasi siapa pun pemerintahnya, siapa pun OPD-nya, siapa pun yang ada di dalam birokrasi tersebut, maka melalui Perda ini menjadi suatu standar keterbukaan informasi yang pasti tentunya,” tegasnya.
Dari sisi inovasi teknologi, Pemprov Lampung mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam portal Lampung In. Platform yang mengusung konsep one stop service tersebut mencakup layanan pajak, retribusi, sosial, kesehatan, BAZNAS, informasi pasar, hingga peringatan dini kebencanaan.
Untuk memastikan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, Lampung In juga dilengkapi sistem pengawasan secara berjenjang. Salah satu fokusnya adalah laporan terkait infrastruktur jalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Jihan mencontohkan, ketika terdapat laporan kerusakan jalan, pengaduan akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK).
“Ketika ada masyarakat melakukan pengaduan jalan, kami meminta disposisi dari satu OPD yang berwenang yaitu BMBK untuk menindaklanjuti dan di kanal Lampung In ini yang dimiliki oleh kami, di dashboard-nya itu tetap akan ada tanda warning untuk dapat diselesaikan kalau belum ada tindak lanjut beserta bukti tindak lanjutnya. Sehingga ini menjadi kewajiban dari OPD untuk menindaklanjuti atau menyelesaikannya,” jelasnya, seraya mencontohkan penanganan kerusakan jalan di Sidomulyo, Lampung Selatan.
Menurut Jihan, keberhasilan digitalisasi birokrasi tidak semata-mata diukur dari jumlah aplikasi yang dibuat. Kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, serta integritas pelayanan juga menjadi faktor penting.
Karena itu, Pemprov Lampung menerapkan empat pilar utama dalam penguatan pelayanan digital, yakni integrasi, koordinasi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja OPD.
Komitmen tersebut turut diwujudkan melalui dukungan berkelanjutan terhadap kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung, pelaksanaan monitoring dan evaluasi KI Award bagi badan publik, serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengelola media sosial di setiap dinas.
Selain itu, Pemprov Lampung juga memfasilitasi penyelesaian 16 sengketa informasi publik sepanjang 2026.
Menutup paparannya, Jihan menegaskan bahwa esensi keterbukaan informasi bukan hanya terletak pada banyaknya informasi yang dipublikasikan, melainkan juga kemudahan akses, peningkatan partisipasi masyarakat, dan respons nyata pemerintah terhadap kebutuhan publik.
“Keterbukaan informasi bukan semata-mata tentang jumlah informasi yang dipublikasikan, Bapak, Ibu, yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut mudah diakses, kemudian mampu mendorong partisipasi, dan juga diikuti oleh respons pemerintah yang nyata, konkret. Itulah arah transformasi ke depan yang kami inginkan,” pungkasnya.
![]()