BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung menggelar…
Penulis: Sugiarto
Sekdaprov Lampung Hadiri Raker KUB Bank Jatim 2026, Perkuat Sinergi Perbankan Daerah
JAKARTA — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama jajaran Direksi Bank Lampung menghadiri Rapat Kerja…
Sekdaprov Lampung dan Ombudsman Bahas Penguatan Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar benar-benar…
Dua Gelombang Buruh Pelabuhan Panjang Datangi Kantor Gubernur, Pemprov Lampung Janji Kaji Polemik TKBM Secara Objektif
Bandar Lampung – Dua gelombang massa buruh Pelabuhan Panjang mendatangi Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026), untuk…
Bandar Lampung Didorong Jadi Kota Inklusif dan Ramah Disabilitas
Bandar Lampung – Upaya mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai daerah yang ramah dan inklusif bagi penyandang…
PKC PMII Lampung dan Cabang Se-Lampung Tanam 5.000 Bibit Mangrove di Pematang Pasir: Implementasi Tri Hablum dalam Aksi Nyata Lingkungan
JurnalKota.net – Lampung Selatan, Minggu 17 Mei 2026 – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Lampung bersama seluruh Pengurus Cabang PMII se-Lampung menggelar aksi lingkungan bertajuk _“Shodaqoh Oksigen: Tanam Mangrove untuk Kehidupan”_ di pesisir Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.
Kegiatan ini melibatkan lebih dari 200 kader PMII dari 8 cabang se-Lampung dan dipimpin langsung oleh Ketua PKC PMII Lampung, *M. Yusuf Kurniawan*. Aksi ini merupakan wujud komitmen organisasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan ekologi dalam kerja-kerja kerakyatan.
1. Latar Belakang dan Urgensi Kegiatan
Desa Pematang Pasir dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi salah satu wilayah pesisir Lampung Selatan yang mengalami abrasi dan degradasi ekosistem mangrove dalam 5 tahun terakhir. Hilangnya tutupan mangrove berdampak langsung pada meningkatnya intrusi air laut, berkurangnya hasil tangkapan nelayan, dan kerentanan permukiman warga terhadap gelombang pasang.
Menjawab persoalan tersebut, PKC PMII Lampung menginisiasi penanaman 5.000 bibit mangrove sebagai bentuk _shodaqoh oksigen_ bagi masyarakat dan lingkungan. Pemilihan mangrove didasarkan pada fungsi ekologisnya yang ganda: menyerap karbon, menahan abrasi, dan menjadi habitat biota laut yang menopang ekonomi pesisir.
2. Kolaborasi Lintas Elemen
Keberhasilan kegiatan tidak lepas dari kolaborasi yang dibangun sejak tahap perencanaan. Hadir dalam kegiatan:
– *Alumni PMII Lampung* yang memberikan dukungan turun langsung menanam
– *Pemerintah Desa Pematang Pasir*, dipimpin oleh Kepala Desa dan perangkat desa, yang memfasilitasi lokasi dan mobilisasi warga
– *Masyarakat Desa Pematang Pasir*, terutama kelompok nelayan dan ibu-ibu pesisir
– *Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung* yang menyediakan bibit mangrove dan memberikan pendampingan teknis penanaman
Ketua Pelaksana Kegiatan, *M. Munif Jazuli*, menekankan pentingnya kerja kolektif ini.
“Kami tidak ingin kegiatan ini berhenti pada seremoni. Sejak awal kami libatkan desa dan dinas agar ada tanggung jawab bersama dalam perawatan pasca tanam. Ini kerja kader, alumni, pemerintah, dan warga. Tanpa itu, 5.000 bibit ini tidak akan bertahan,” ujarnya di sela kegiatan.
3. Kerangka Nilai: Habluminannas, Habluminalalam, Habluminallah
Kegiatan ini diusung dengan tema *“Habluminannas, Habluminalalam, Habluminallah”* sebagai kerangka ideologis aksi kader PMII Lampung:
*Habluminannas – Hubungan dengan Sesama Manusia*
Gotong royong lintas elemen menunjukkan bahwa gerakan lingkungan tidak bisa dijalankan sendiri. PMII hadir sebagai jembatan yang menyatukan kader, alumni, pemerintah, dan masyarakat dalam satu tujuan: menjaga ruang hidup bersama.
*Habluminalalam – Hubungan dengan Alam*
Penanaman mangrove adalah bentuk konkret tanggung jawab khalifah fil ardh. Kader PMII menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.
*Habluminallah – Hubungan dengan Allah SWT*
Merawat ciptaan-Nya adalah ibadah sosial. Shodaqoh oksigen yang dilakukan diharapkan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama mangrove tumbuh dan memberi manfaat.
4. Dampak dan Rencana Keberlanjutan
Sebanyak *5.000 bibit mangrove jenis Rhizophora dan Avicennia* ditanam di area seluas ±2 hektar di pesisir Desa Pematang Pasir. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, satu pohon mangrove dewasa mampu menyerap 10-12 kg CO₂ per tahun. Dengan demikian, potensi penyerapan karbon dari kegiatan ini mencapai ±55-60 ton CO₂ per tahun setelah 5-7 tahun pertumbuhan.
Untuk memastikan keberlanjutan, PKC PMII Lampung telah menyepakati 3 langkah tindak lanjut bersama Pemerintah Desa Pematang Pasir dan DLH Provinsi Lampung:
1. *Monitoring bulanan* terhadap pertumbuhan bibit selama 12 bulan pertama
2. *Pembentukan Kelompok Kader Peduli Lingkungan* di tingkat desa yang diisi kader PMII cabang Lampung Selatan dan warga setempat
3. *Edukasi lingkungan* bagi siswa-siswi SD dan SMP di Desa Pematang Pasir agar kesadaran ekologi tumbuh sejak dini
Ketua PKC PMII Lampung, *M. Yusuf Kurniawan*, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kritik konstruktif terhadap krisis iklim yang tidak cukup dijawab dengan wacana.
“Kader PMII harus hadir di ruang-ruang persoalan rakyat. Krisis iklim adalah persoalan nyata di pesisir Lampung Selatan. Maka kami jawab dengan aksi nyata di lapangan. Ini amanah organisasi dan amanah agama,” tegasnya.
5. Penutup
Kegiatan _Shodaqoh Oksigen_ ini diharapkan menjadi model kolaborasi pentahelix antara mahasiswa, alumni, pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam menjawab tantangan lingkungan di wilayah pesisir. PKC PMII Lampung berkomitmen untuk melanjutkan program serupa di wilayah pesisir Lampung lainnya pada tahun 2026.*
Soroti Kemacetan di Jalan Kamboja, Tokoh Masyarakat Desak BRI Segera Tepati Janji Usai RDP dengan DPRD
JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG, (FN) – Benson Wertha, tokoh masyarakat Kecamatan Bandar Lampung, menyoroti lambannya respons pihak Bank Rakyat Indonesia dalam menangani persoalan kemacetan yang kerap terjadi di ruas Jalan Kamboja, tepat di sekitar kantor wilayah bank tersebut.
Menurut Benson, persoalan kemacetan di kawasan itu bukan hal baru. Bahkan, beberapa waktu lalu telah digelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, guna mencari solusi atas kondisi lalu lintas yang dinilai semakin mengganggu aktivitas masyarakat.
Dalam forum tersebut, kata Benson, pihak BRI menyampaikan komitmen untuk segera mencari jalan keluar, salah satunya dengan menyiapkan lahan parkir tambahan agar kendaraan nasabah tidak memadati badan jalan dan memicu kemacetan.
“Janji itu sudah disampaikan dalam RDP. Namun sampai hari ini masyarakat belum melihat langkah nyata. Mana janji dan tindakan mereka? Kok lamban sekali,” ujar Benson, yang juga berprofesi sebagai pengacara dan berdomisili di sekitar Jalan Kamboja, saat dimintai keterangan, Rabu (13/5/2026).
Benson menilai, sebagai salah satu bank milik negara terbesar dan tertua di Indonesia, BRI semestinya mampu menyelesaikan persoalan teknis seperti penyediaan lahan parkir.
Ia menegaskan, keberadaan kantor besar di pusat kota tidak seharusnya justru menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
“Ini kantor wilayah, institusi besar, bank tertua. Masa persoalan seperti ini tidak bisa dipecahkan? Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena kemacetan yang terjadi hampir setiap hari,” tegasnya.
Warga sekitar, lanjut Benson, berharap pihak BRI segera menepati komitmen yang telah disampaikan di hadapan DPRD dan pemerintah kota.
Mereka juga meminta para wakil rakyat tidak berhenti pada forum rapat semata, tetapi terus melakukan pengawasan terhadap realisasi kesepakatan yang telah dibuat.
Masyarakat khawatir, apabila persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa penanganan serius, bukan hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan insiden di jalan raya.
“Kami berharap DPRD terus memantau dan mendesak BRI agar segera merealisasikan solusi yang dijanjikan. Jangan sampai muncul hal-hal yang tidak diinginkan akibat kemacetan yang terus berulang,” ujar Marli salah seorang warga setempat.
Kemacetan di Jalan Kamboja selama ini disebut dipicu oleh kendaraan nasabah dan aktivitas operasional di sekitar kantor wilayah BRI yang menggunakan badan jalan sebagai area parkir sementara, terutama pada jam kerja dan jam sibuk.
Kondisi itu kerap dikeluhkan pengguna jalan karena mempersempit akses lalu lintas di salah satu ruas strategis di pusat Kota Bandar Lampung. (*)
Riza Mirhadi: Perempuan Golkar Lampung Harus Persiapkan Diri Hadapi Pemilu Nasional dan Daerah
JurnalKota.net – Bandarlampung – DPD Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Provinsi Lampung menggelar Seminar Politik Perempuan Partai Golkar, di aula Golkar Lampung, Rabu (13/5/2026).
Seminar Politik Perempuan Golkar mengangkat tema “30 % Wajib, 100% Kerja” Perempuan Golkar Solid, Bergerak Menang, dibuka oleh Ketua Harian DPD Partai Golkar Lampung H. Riza Mirhadi, SH, mewakili Ketua DPD Partai Golkar Lampung Hanan A Rozak.
Riza Mirhadi memberi wawasan dan semangat kepada perempuan Partai Golkar. Riza mengatakan, kewajiban perempuan Golkar sekarang mempersiapkan diri. Disampaikan Riza, bahwa Partai Golkar Lampung di bawah kepemimpinan H. Hanan A Rozak, telah melakukan konsolidasi di 13 daerah di Lampung. Ketua Golkar juga terus memonitor pengurus Golkar Lampung termasuk kader perempuan yang potensial.
“Karena itu, luruskan niat. Tunjukkan kerja nyata sehingga nanti bisa menjadi kader yang potensial. Kalaupun nanti tidak nyaleg, hendaknya membantu untuk memenangkan Partai Golkar. Karena itu, jalau ingin menjadi caleg hendaknya persiapkan diri mulai dari sekarang,” harap Riza.
Disampaikan Riza, perlu diketahui bahwa Pemilu nanti terpisah. Pemilu Nasional Pemilihan Presiden, DPR, DPD dilakukan pada tahun 2029. Kemudian dilanjutkan dengan Pemilu Legislatif DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pilkada.
Lebih lanjut Riza menyampaikan, meski pemilu tidak serentak, namun perempuan Golkar mulai mempersiapkan diri dari sekarang. “Jangan banyak menuntut saat nyaleg, tapi tidak siap untuk berkontribusi,” tambah Riza.
Menyinggung soal 100 persen kerja, Riza yakin perempuan Golkar bisa, apalagi soal pemenuhan kuota perempuan 30 persen. Partai Golkar paling siap. Karena itu, yang perlu disiapkan sekarang kualitas perempuan Golkar agar siap menghadapi Pemilu mendatang.
Disampaikan Riza, bahwa perempuan Golkar pada Pemilu 2024 untuk DPRD Provinsi cuma dua. Kedepan perempuan yang mempunyai potensi untuk mengisi kursi di legislatif.
Sementara itu, Ketua KPPG Provinsi Lampung Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos, MH, KPPG mengucapkan terimakasih kepada Golkar Lampung yang telah memberi kesempatan perempuan Golkar untuk mengadakan kegiatan politik.
Ririn mengajak perempuan Golkar solid. Karena menurut Ririn yang juga Ketua Golkar Pringsewu ini, menilai soliditas perempuan Golkar dalam mewujudkan kemenangan Partai Golkar mutlak. Karena itu, perlunya wawasan bagi perempuan Partai Golkar untuk menyongsong kemenangan.
Sedangkan Ketua Panitia Seminar Amelia Rizka F, melaporkan, seminar Politik Perempuan Partai Golkar diikuti oleh semua organisasi sayap, hasta karya yang mendirikan dan yang dirikan Partai Golkar. Seminar ini bertujuan untuk mencerdaskan perempuan Golkar dan mempersiapkan Pemilu Legislatif.
Seminar Politik Perempuan Partai Golkar menghadirkan pembicara politisi senior Partai Golkar Lampung H. Tony Eka Candra, Ketua KPPG Hj. Ririn Kuswantari dan anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung Marsha Dhita Pytaloka, S.IP. (*)
Lampung Gandeng Investor Malaysia, Gubernur Mirza Tancap Gas Kembangkan Energi Hijau dan Industri Masa Depan
Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung resmi memperkuat langkah menuju transformasi energi hijau dan pembangunan infrastruktur…
Tinggalkan Pola Lama! Pemkab Lampung Selatan Genjot Reformasi ASN Menuju Birokrasi Digital dan Agile
Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai mempercepat transformasi sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)…